Kamis, 2 Desember 2021 / 26 Rabiul Akhir 1443 H

Info Halal

Terkait BPJPH, Ini 3 Kewenangan MUI soal Halal

muhammad abdus syakur/hidayatullah.com
[Ilustrasi] Sertifikat Halal MUI tertempel pada salah satu kios penjualan daging di Depok, Jawa Barat.
Bagikan:

Hidayatullah.com– Kemarin, Rabu (11/10/2017), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) diresmikan oleh Kementerian Agama di Jakarta. Peluncuran BPJPH bukan berarti menghilangkan wewenang dan peran penting Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait produk halal.

Terkait BPJPH, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat, Asrorun Ni’am menyatakan, MUI mempunyai 3 kewenangan sesuai Undang-Undang (UU) No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

Pertama, kata Ni’am, penetapan kehalalan produk masih menjadi kewenangan MUI.

“Sebagaimana sekarang kita rapat rutin komisi fatwa. Mekanisme penetapan kehalalan produk tetap di komisi fatwa (MUI), dan itu tidak berubah baik setelah maupun sebelum adanya UU (JPH),” tuturnya kepada hidayatullah.com di Gedung MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/10/2017).

Baca: Kemenag Resmikan BPJPH, Kewenangan Fatwa Halal Tetap di Bawah MUI

Selain itu, jelasnya, akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) juga masih menjadi otoritas MUI.

“Kalau sebelumnya itu menganut mazhab tunggal, yaitu LPPOM MUI, sekarang mazhab berbilang,” imbuh Ni’am.

Artinya, jelas Ni’am, bisa jadi pemeriksaan dilakukan oleh LPH, akan tetapi akreditasi dilakukan oleh MUI.

“Karena profesi LPH dengan auditor bekerja sebagai saksi yang secara detail melakukan pemeriksaan ingredient, komposisi, dan juga proses produksi bahan yang akan dibawa ke MUI guna memperoleh penetapan kehalalan,” ujarnya.

Yang ketiga, sambungnya, sertifikasi auditor juga akan tetap dilakukan oleh MUI.

“Auditor-auditor sebagai pelaksana pemeriksaan harus memenuhi requirement (syarat. Red) dan juga tersertifikasi MUI dengan standar yang telah ditetapkan,” pungkasnya.*

Rep: Admin Hidcom
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

vaksin Israel

Ini Kandungan Haram Vaksin MR

IHW: UMK Perlu Pendampingan, Jangan Sampai Semua Menyatakan Sendiri Kehalalannya

IHW: UMK Perlu Pendampingan, Jangan Sampai Semua Menyatakan Sendiri Kehalalannya

LPPOM MUI Jadi LSH Pertama Indonesia yang Diakui Timur Tengah

LPPOM MUI Jadi LSH Pertama Indonesia yang Diakui Timur Tengah

Madzhab Halal Indonesia: Gabungan Sains dan Fiqih, Menjangkau Semua Potensi Titik Kritis Kehalalan

Madzhab Halal Indonesia: Gabungan Sains dan Fiqih, Menjangkau Semua Potensi Titik Kritis Kehalalan

MUI Siap dan Telah Lakukan Sertifikasi Auditor Halal: Yang Daftar Masih Dikit, Kami Tak Boleh Maksa

MUI Siap dan Telah Lakukan Sertifikasi Auditor Halal: Yang Daftar Masih Dikit, Kami Tak Boleh Maksa

Baca Juga

Berita Lainnya