Selasa, 30 November 2021 / 25 Rabiul Akhir 1443 H

Internasional

Koalisi Sipil Sudan Menentang Kesepakatan untuk Mengembalikan PM yang Digulingkan

koalisi sipil sudan
Bagikan:

Hidayatullah.com — Koalisi sipil utama Sudan yang telah berbagi kekuasaan dengan militer mengatakan pada hari Ahad (21/11/2021) bahwa mereka tidak mengakui kesepakatan untuk mengembalikan Perdana Menteri yang digulingkan, Abdalla Hamdok.

“Kami menegaskan posisi kami yang jelas dan diumumkan sebelumnya: tidak ada negosiasi, tidak ada kemitraan, dan tidak ada legitimasi untuk para putchist,” kata koalisi Pasukan Kebebasan dan Perubahan (FFC) dalam sebuah pernyataan. Putchist adalah term yang biasa digunakan untuk para pelaku kudeta.

Dua sumber dari pemerintah yang dibubarkan sebelumnya mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa Hamdok akan dipulihkan, beberapa minggu setelah ia digulingkan oleh militer.

Sumber, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan Hamdok bertemu pada Sabtu malam dengan kepala dewan militer yang berkuasa di Sudan, Jenderal Abdul Fattah al-Burhan, dan menyetujui kembalinya perdana menteri yang digulingkan dan pembebasan semua tahanan.

Sumber lebih lanjut mengungkapkan bahwa Hamdok akan membentuk “Kabinet teknokrat” dengan otorisasi luas dan partisipasi gerakan pemberontak yang menandatangani perjanjian damai Juba.

Namun, sumber tersebut mengatakan pembicaraan akan diadakan antara tentara dan semua kelompok politik di Sudan, kecuali mantan partai yang berkuasa dari Presiden terguling Omar al-Bashir, untuk menyepakati isu-isu lain, termasuk peninjauan deklarasi konstitusional yang menguraikan kedaulatan Sudan. transisi politik.

Pada 25 Oktober, al-Burhan mengumumkan keadaan darurat dan membubarkan Dewan Kedaulatan transisi dan pemerintah di tengah protes dan tuduhan yang saling bersaing antara militer dan politisi di negara itu.

Al-Burhan bersikeras bahwa tindakan itu dimaksudkan untuk melindungi negara dari “bahaya yang akan segera terjadi” dan menuduh mereka yang menolak langkahnya sebagai “memicu kekacauan”.

Sebelum pengambilalihan militer, Sudan dikelola oleh dewan berdaulat pejabat militer dan koalisi sipil yang mengawasi masa transisi hingga pemilihan diadakan pada tahun 2023 sebagai bagian dari pakta pembagian kekuasaan yang genting antara militer dan Unity of the Forces for Freedom and Change.*

Rep: Fida A.
Editor: Bambang S

Bagikan:

Berita Terkait

Sebanyak 130 Anggota Dinas Rahasia Amerika Serikat Diserang Covid-19

Sebanyak 130 Anggota Dinas Rahasia Amerika Serikat Diserang Covid-19

Polisi Australia Dibolehkan Buka Paksa Cadar Muslimah

Polisi Australia Dibolehkan Buka Paksa Cadar Muslimah

Pemuda Finlandia Dukung Poligami

Pemuda Finlandia Dukung Poligami

SR1,4 Milyar untuk Proyek Baru Jamarat

SR1,4 Milyar untuk Proyek Baru Jamarat

Presiden Ekuador: Assange Menggunakan Kedubes di London untuk Kegiatan Mata-Mata

Presiden Ekuador: Assange Menggunakan Kedubes di London untuk Kegiatan Mata-Mata

Baca Juga

Berita Lainnya