Ahad, 5 Desember 2021 / 29 Rabiul Akhir 1443 H

Internasional

Dewan Eropa Mencabut Kampanye Promosi Hijab Atas Tekanan Prancis

Hijab Prancis
Kampanye Promosi Hijab yang Dipersoalkan Prancis
Bagikan:

Beberapa politisi Prancis terkemuka mengutuk pesan dalam kampanye tersebut dan berpendapat bahwa hijab tidak mewakili kebebasan.

Hidayatullah.com—Dewan Eropa menarik kampanye yang mempromosikan keragaman di antara perempuan dan kebebasan mengenakan jilbab, setelah memicu kontroversi di Prancis. Kampanye online – yang didanai bersama oleh Uni Eropa – diluncurkan pekan lalu oleh sebuah lembaga yang berbasis di Strasbourg dan mengundang oposisi dari kelompok sayap kanan di Prancis yang mengintensifkan kampanye menjelang pemilihan presiden berikutnya.

Gambar di Twitter menunjukkan dua wanita tersenyum terbelah dua dan dijahit kembali, untuk menggambarkan satu dengan rambutnya terbuka dan yang lain mengenakan jilbab.

“Keindahan dalam keberagaman itu seperti kebebasan berhijab,” demikian bunyi kampanye. “Bukankah membosankan jika semua orang terlihat sama? Rayakan keragaman dan hormati hijab,” demikian slogan di foto tersebut.

Dewan Eropa merilis gambar minggu lalu untuk kampanye melawan diskriminasi anti-Muslim. Slogan di salah satu iklan berbunyi: “Kecantikan ada dalam keberagaman sebagaimana kebebasan ada dalam hijab”.

Beberapa politisi Prancis terkemuka mengutuk pesan tersebut dan berpendapat bahwa jilbab tidak mewakili kebebasan. Menteri Pemuda Prancis, Sarah El Haïry, mengatakan dia terkejut dengan satu poster, yang menunjukkan gambar terbelah satu wanita mengenakan hijab, dan satu tidak.

Awalnya tanpa disadari, kampanye tersebut ditentang oleh sekelompok saingan Presiden Emmanuel Macron yang berencana mencalonkan diri dalam pemilihan presiden dan dengan keras memprotes pemakaian jilbab atau jilbab di depan umum. “Islam adalah musuh kebebasan. Kampanye ini adalah musuh kebenaran,” kata jurnalis politik Eric Zemmour, yang sejauh ini belum mengkonfirmasi pencalonannya tetapi beberapa jajak pendapat memperkirakan dia dapat memasuki putaran kedua melawan Macron.

“Kampanye Eropa untuk mempromosikan jilbab adalah skandal dan tidak beralasan pada saat jutaan wanita berjuang melawan perbudakan,” tambah pemimpin sayap kanan Marine Le Pen, pesaing utama Macron dalam jajak pendapat 2017.

Kepala wilayah Paris, Valerie Pecresse, dari partai sayap kanan yang kemungkinan akan menjadi saingan Macron juga mengaku kaget dengan diselenggarakannya kampanye semacam itu, meski berpandangan bahwa jilbab bukan simbol kebebasan tetapi dari ketaatan.

Pemerintah yang dipimpin Macron juga bersikukuh telah mendesak Dewan Eropa untuk menarik kampanye tersebut.

Prancis adalah salah satu dari tujuh negara anggota dewan yang bertindak sebagai penjaga Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia.

“Saya kaget. Itu bertentangan dengan nilai-nilai yang dibela Prancis, mempromosikan pemakaian jilbab,” kata Menteri Pemuda Prancis Sarah El Hairy, saat membenarkan bahwa Prancis mengajukan nota protes melalui saluran diplomatik” katanya. “Ini harus dikritisi, bahkan Prancis telah menyatakan sikap yang jelas tentang penyelenggaraan kampanye ini, oleh karena itu harus ditarik,” tambahnya.

Kampanye ini merupakan hasil dari dua lokakarya online yang diadakan pada bulan September dan diselenggarakan bekerja sama dengan Femyso, sebuah forum organisasi pemuda Muslim di seluruh Eropa.

“Pernyataan di Twitter mencerminkan sikap pribadi antara peserta lokakarya proyek dan tidak mewakili pandangan Dewan Eropa atau Sekretaris Jenderalnya,” kata juru bicara Dewan Eropa Marija Pejcinovic Buric kepada AFP.

Dewan, bagaimanapun, tidak mengkonfirmasi apakah keputusan untuk menarik kampanye itu karena tekanan dari Prancis atau sebaliknya. Tetapi beberapa wanita Muslim yang mengenakan jilbab mengatakan reaksi tersebut menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap keragaman dan hak untuk memilih apa yang akan dikenakan di Prancis.

Integrasi semua kelompok Muslim ke dalam masyarakat Prancis telah menjadi isu politik yang semakin menonjol dalam beberapa tahun terakhir. Prancis menjadi tuan rumah bagi minoritas Muslim terbesar di Eropa, sekitar lima juta orang.

Pada 2011, Prancis menjadi negara Eropa pertama yang melarang cadar Islami seluruh wajah di tempat umum.*

Rep: Admin Hidcom
Editor: -

Bagikan:

Berita Terkait

AOMI: Pemerintah Indonesia Harus Buka Konsul Kehormatan di Jalur Gaza

AOMI: Pemerintah Indonesia Harus Buka Konsul Kehormatan di Jalur Gaza

Tim Penanggulangan Ebola Dibunuh Warga Desa di Guinea

Tim Penanggulangan Ebola Dibunuh Warga Desa di Guinea

Amazon: 20.000 Karyawannya di AS Terjangkit Covid-19

Amazon: 20.000 Karyawannya di AS Terjangkit Covid-19

Wakil Presiden Mesir Minta Unjuk Rasa Segera Berakhir

Wakil Presiden Mesir Minta Unjuk Rasa Segera Berakhir

Dapat Kritik, Menkes India Cabut Pernyataan ‘Homoseksual Penyakit’

Dapat Kritik, Menkes India Cabut Pernyataan ‘Homoseksual Penyakit’

Baca Juga

Berita Lainnya