Kamis, 2 Desember 2021 / 26 Rabiul Akhir 1443 H

Internasional

43 Negara Kritik China terkait Uighur, Kuba: Bermotivasi Politik

Rferl
Presiden World Uyghur Congress, Rebiya Chadeer: China mengirim orang-orang etnis Uighur ke kamp-kamp re-edukasi
Bagikan:

Hidayatullah.com — Lebih dari 40 negara, mayoritas Barat, mengkritik China di PBB atas penyiksaan dan penindasan terhadap Muslim Uighur dan minoritas agama serta etnis lain di Xinjiang, Al Jazeera melansir pada Sabtu (23/10/2021).

Semua negara ini menandatangani pernyataan yang mengkritik China pada Kamis. Mereka menyatakan keprihatinan khusus pada “laporan kredibel” tentang keberadaan “kamp pendidikan ulang” di Xinjiang.

Pernyataan bersama itu dibacakan dubes Prancis untuk PBB Nicolas De Riviere pada pertemuan Komite HAM Majelis Umum.

“Kami menyeru China untuk mengizinkan akses segera, berarti, dan tak terbatas ke Xinjiang bagi pengamat independen, termasuk Komisaris Tinggi PBB untuk HAM dan kantornya,” kata pernyataan tersebut.

Ini adalah ketiga kalinya negara-negara Barat menggunakan pertemuan Komite HAM untuk mengkritik China atas kebijakannya terhadap Uighur.

Awal pekan ini, Institut Kebijakan Strategis Australia (ASPI), sebuah lembaga pemikir, menerbitkan laporan baru yang merinci “arsitektur penindasan” Xinjiang. Itu dikatakan telah dikembangkan untuk menindas orang-orang Uighur.

Laporan itu mengatakan 1.869.310 warga Uighur dan lainnya di Xinjiang dipilih setelah mereka diketahui menggunakan Zapya, sebuah aplikasi perpesanan seluler.

Menanggapi pernyataan, Kuba segera mengeluarkan pernyataan tandingan bersama 62 negara lain yang menyebut bahwa Xinjiang adalah urusan dalam negeri China. Pernyataan tandingan menolak semua tuduhan penindasan di Xinjiang, karena di dasarkan pada “motivasi politik” dan “disinformasi”.

Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun berbicara segera setelah itu, mengutuk “tuduhan tak berdasar” dan “kebohongan”. Pemerintah Komunis menuduh Amerika Serikat dan beberapa penandatangan lain yang tidak disebutkan namanya atas pernyataan “menggunakan hak asasi manusia sebagai dalih untuk manuver politik untuk memprovokasi konfrontasi.”

Pernyataan tandingan

Pernyataan tandingan menggarisbawahi ketegangan jangka panjang antara China dan demokrasi liberal dunia atas hak asasi manusia.

Ketegangan itu meningkat terutama dengan AS, dan termasuk masalah lain termasuk pandemi COVID-19, Taiwan, perdagangan, dan klaim ekspansif Beijing atas Laut China Selatan.

Pada 2019, 23 negara menandatangani pernyataan yang dibacakan oleh Inggris.

Pada tahun 2020, 39 negara menandatangani pernyataan yang dibacakan oleh Jerman dan tahun ini pernyataan tersebut memiliki empat penandatangan lagi.*

Rep: Nashirul Haq
Editor: -

Bagikan:

Berita Terkait

Dibui 2,5 Tahun dalam Kasus Suap Presiden Korsel, Pewaris Samsung Tak Mau Banding

Dibui 2,5 Tahun dalam Kasus Suap Presiden Korsel, Pewaris Samsung Tak Mau Banding

Tembakan Dilepaskan, Jama’ah Shalat Bubar Ketakutan

Tembakan Dilepaskan, Jama’ah Shalat Bubar Ketakutan

Saudi Berhasil Perangi Buta Huruf

Saudi Berhasil Perangi Buta Huruf

Paus Tidak Terima Pemberitaan Vatileaks

Paus Tidak Terima Pemberitaan Vatileaks

Brunei Belajar Penerapan Pidana Syariah ke Saudi

Brunei Belajar Penerapan Pidana Syariah ke Saudi

Baca Juga

Berita Lainnya