Hidayatullah.com– Mantan Perdana Menteri Afghanistan Gulbuddin Hekmatyar mengatakan bahwa pemerintah masa depan di Afghanistan, di mana Taliban telah mengambil alih kekuasaan, akan mendapat dukungan dari semua kelompok etnis.
“Pemerintah seperti itu dapat menghentikan pertumpahan darah lebih lanjut di Afghanistan dan mengarahkan negara yang dilanda perang keluar dari krisis saat ini,” katanya dalam sebuah wawancara dengan kantor berita negara APP Pakistan pada hari Ahad (22/08/2021).
Dia berharap pembicaraan formal antara semua kelompok politik akan dimulai setelah penarikan penuh pasukan AS dan NATO dari Afghanistan, yang dijadwalkan pada 31 Agustus.
Selama akhir pekan, para pemimpin penting Taliban Afghanistan bertemu dengan mantan pemimpin Mujahidin di kediamannya di Kabul untuk pembicaraan tentang pengaturan masa depan.
Sebelumnya, mereka juga bertemu mantan Presiden Hamid Karzai dan Abdullah Abdullah, mantan perunding perdamaian utama pemerintah Afghanistan.
“Orang-orang Afghanistan telah lelah dengan konflik dan pertempuran yang panjang, ingin membawa perdamaian dan stabilitas ke negara yang dilanda perang dan secara kolektif bekerja untuk rekonstruksi dan kemajuannya,” kata Heklmatyar, menambahkan bahwa orang-orang Afghanistan bertekad untuk maju secara kolektif, lansir Anadolu Agency.
Setelah dengan cepat menguasai distrik administratif dan pusat provinsi yang lebih kecil, para pejuang Taliban memasuki ibu kota Afghanistan Kabul pada 15 Agustus dan merebut kekuasaan, mengambil alih negara itu untuk pertama kalinya dalam hampir 20 tahun.
Yuk bantu dakwah media BCA 1280720000 a.n. Yayasan Baitul Maal Hidayatullah (BMH). Kunjungi https://dakwah.media/
Pemerintah dengan cepat bubar, dengan Presiden Ashraf Ghani dan pejabat penting lainnya melarikan diri ke tempat yang aman di luar negeri.
Sejauh ini, Taliban telah mengumumkan amnesti umum untuk pegawai negeri, mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan prospektifnya, dan berjanji bahwa tanah Afghanistan tidak akan menjadi batu loncatan untuk merugikan negara mana pun.