Selasa, 23 Maret 2021 / 10 Sya'ban 1442 H

Internasional

Proses Normalisasi di Bangsamoro Membutuhkan Waktu Hingga 2025

bangsamoro Rappler
Muslim Bangsamoro
Bagikan:

Hidayatullah.com–Pejabat tinggi daerah otonom Bangsamoro di Filipina selatan mengatakan proses normalisasi untuk membuka jalan bagi pemilihan akan memakan waktu hingga 2025. Hal itu dengan alasan bahwa banyak tujuan penting dalam rencana perdamaian yang telah disepakati belum terwujud, lapor Anadolu Agency (AA).

Al-Hajj Murad Ebrahim, menteri utama, mengatakan kepada AA dalam sebuah wawancara eksklusif bahwa selama negosiasi perdamaian sebelum referendum populer tahun 2019, “masa transisi enam tahun dituntut”. “Sekarang, setelah lebih dari setahun menjabat, kami melihat waktu hingga 2022 belum cukup untuk melaksanakan ketentuan kesepakatan,” ujarnya.

Pada tahun 2018, pemberontakan selama beberapa dekade oleh Front Pembebasan Islam Moro (MILF) mengarah pada negosiasi damai dengan pemerintah Filipina, dan Daerah Otonomi Bangsamoro di Muslim Mindanao (BARMM) dibentuk setelah penandatanganan Undang-Undang Organik Bangsamoro (BOL) . Pemerintahan daerah dijalankan oleh Bangsamoro Transitional Authority (BTA) di bawah Ebrahim.

“Alasan utama meminta perpanjangan BTA adalah karena kami melihat tidak ada waktu untuk sepenuhnya melaksanakan jalur politik dan normalisasi yang telah disepakati yang disediakan oleh pemerintah Filipina, MILF Comprehensive Agreement dan BOL, termasuk dekomisioning kombatan,” ungkap menteri utama.

Tanggal 21 Januari diperingati sebagai hari dasar BARMM, hari di mana pemungutan suara dilaksanakan pada tahun 2019 yang secara resmi meratifikasi Undang-Undang Dasar Bangsamoro dan mengatur berdirinya BARMM, kata Ebrahim.

Tahun lalu, pemerintah otonom mengesahkan Kode Administrasi Bangsamoro dan menyatakan 21 Februari sebagai hari libur kerja. Usai perundingan, diputuskan masa transisi pemerintahan daerah di bawah Ebrahim adalah tiga tahun yang berakhir pada 2022.

“Tapi selama perundingan perjanjian damai, kami meminta jangka waktu enam tahun,” kata menteri utama, menjelaskan perlunya berhasil mencapai target sebelum pemilihan diadakan.

Baca juga: Menteri Kepala Bangsamoro Temui Presiden Filipina

‘Waktu yang Dibutuhkan untuk Mencapai Target Normalisasi’

Dalam perjanjian tersebut, ada dua jalur untuk proses perdamaian: jalur politik, yaitu pembentukan pemerintahan otonom, dan proses normalisasi, yang berkaitan dengan pemecatan mantan kombatan. ‘Kami telah menerapkan 60% jalur politik, dan kami perlu menerapkan 40% lebih banyak pekerjaan,” pungkas Ebrahi.

Saat ini, kata Ebrahim, pemerintah daerah dan juga legislatif sudah berfungsi. Ada 15 kementerian BARMM dan 80 anggota parlemen, 41 di antaranya dicalonkan oleh MILF.

Parlemen sejauh ini telah mengesahkan setidaknya 13 RUU, dan rencana pembangunan Bangsamoro untuk 2021, yaitu sekitar 1,5 miliar AS Dolar.

Namun, ia menambahkan, proses normalisasi baru mencapai 30%. Proses tersebut meliputi proses penonaktifan mantan kombatan MILF, pembubaran tentara swasta, penanganan masalah senjata api dan pembentukan pasukan polisi untuk wilayah Bangsamoro di samping integrasi anggota-anggota MILF yang memenuhi syarat di kepolisian dan Angkatan Bersenjata Filipina.

Ebrahim menambahkan, lembaga peradilan transisi dari pemerintah juga belum dibentuk. ‘Kami baru saja memulai proses penonaktifan.’  “Menilai semua ini, kami melihat bahwa periode tiga tahun yang akan berakhir pada tahun 2022 tidak akan cukup untuk menyelesaikan ketentuan perjanjian [perdamaian], dan inilah alasan utama kami meminta [perpanjangan masa transisi ].”

Dia mengatakan delegasi pemerintah yang dipimpin sendiri membahas masalah tersebut dengan Presiden Filipina Rodrigo Duterte. “Ia setuju bahwa transisi memang perlu diperpanjang karena sangat singkat untuk melaksanakan kesepakatan,” kata Ebrahim.

“Tapi presiden mengatakan kami harus bekerja dengan cabang legislatif [pemerintah Filipina] tentang perpanjangan masa transisi dari 2022 ke 2025,” tambahnya.

Perpanjangan masa transisi akan berarti pemilihan parlemen pertama Bangsamoro akan diadakan sekitar tahun 2025. Ebrahim mengatakan lima RUU telah diajukan di Dewan Perwakilan Filipina atau majelis rendah Kongres dan dua RUU terpisah telah diajukan di Senat, atau majelis tinggi.

“Semua RUU itu mengupayakan perpanjangan Bangsamoro Transition Authority dari 2022 hingga 2025. Kami berharap pada Oktober sudah bisa menyelesaikan proses perpanjangan,” ujarnya. “Setelah diperpanjang, itu akan tergantung pada kepemimpinan BARMM dan presiden Filipina apakah kami harus melanjutkan dengan semua anggota parlemen yang ada atau kami juga dapat menggantikan mereka,” tambahnya.

Baca juga: Bangsamoro Jajaki Sinergi Pendidikan dengan PP Muhammadiyah

13.500 Mujahidin Dinonaktifkan

Menteri utama mengatakan bahwa sejauh ini hanya 13.500 mantan mujahidin telah dinonaktifkan di bawah jalur normalisasi. “Kami sudah mulai menonaktifkan angkatan bersenjata Islam Bangsamoro. Ini adalah proses yang berkelanjutan, dan targetnya adalah 40.000 kombatan. Ada banyak faktor yang belum diberlakukan,” ujarnya seraya menambahkan 28.000 lainnya akan dinonaktifkan pada tahap kedua dan ketiga.

Berdasarkan perjanjian tersebut, pemerintah Filipina akan memberikan bantuan untuk proses penonaktifan ini sehingga mantan kombatan menjadi “anggota masyarakat yang produktif”.

“Jumlah yang disepakati adalah 1 juta peso Filipina [20.621 AS Dolar] untuk setiap kombatan, yang berkisar dari bantuan tunai hingga berbagai layanan sosial dan paket sosial-ekonomi,” kata Ebrahim. “Lebih dari 13.000 orang yang dinonaktifkan belum menerima paket ekonomi [penuh]; mereka hanya menerima uang tunai 100.000 peso [2.063 AS Dolar], ” tambahnya.

Manfaat lainnya termasuk perumahan, pelatihan, program mata pencaharian dan keterampilan serta beasiswa untuk anak-anak mereka. Dia juga mengatakan senjata api dan senjata dari mantan kombatan telah disimpan dengan tubuh pembubaran yang dijaga oleh pasukan gabungan MILF dan Angkatan Bersenjata Filipina.

“Jika semua senjata utuh, maka kami akan memutuskan apa yang harus dilakukan dengan mereka,” tambahnya.

 

Proyek yang Sedang Berlangsung

Ebrahim mengatakan pemerintahnya “tidak dapat melaksanakan proyek kami sendiri, karena anggaran kami tersisa dari pemerintahan sebelumnya”. BARMM menggantikan pemerintahan Daerah Otonomi di Muslim Mindanao, yang memerintah daerah tersebut.

“Kami memulai program kami setelah program pembangunan sementara disetujui pada 2020,” ujarnya seraya menambahkan fokus pemerintah pada pendidikan, fasilitas dan pelayanan kesehatan dan kesehatan serta pelayanan sosial, diikuti dengan pembangunan infrastruktur strategis.

Dia mengatakan sejak Kode Bangsamoro diundangkan, pemerintah “memberhentikan pejabat lama”. “Kami sedang merekrut birokrasi baru, di mana kami membuka portal pekerjaan online di mana kami awalnya menawarkan lebih dari 4.000 pekerjaan, di mana kami menerima lebih dari 300.000 lamaran,” katanya.

Dia mengatakan 70% dari proses perekrutan telah selesai.

“Kami telah membentuk birokrasi yang dinamis dan menawarkan layanan yang sangat komprehensif kepada masyarakat, terutama pada saat pandemi COVID-19,” ujarnya.

Dia mengatakan COVID-19 telah mempengaruhi orang-orang di wilayah tersebut meskipun wilayah Bangsamoro termasuk “di antara yang terendah dalam hal korban pandemi.”

Ebrahim mengatakan pandemi ternyata menjadi peluang di mana pemerintah daerah “memperbaiki fasilitas kesehatan, peralatan medis, meningkatkan rumah sakit, dan membangun fasilitas isolasi”.

“Sebelum pandemi, kami tidak memiliki rumah sakit yang mampu melakukan uji laboratorium. Rumah sakit segera kami tingkatkan agar bisa memiliki fasilitas pengujian COVID-19,” imbuhnya. “Di masing-masing dari lima provinsi dan dua kota, kami dapat meningkatkan rumah sakit. Sekarang setidaknya lima dari rumah sakit ini mampu melakukan pengujian COVID-19, ” tambah dia.

BARMM juga telah membangun sekitar 15 fasilitas isolasi di seluruh wilayah. “Transformasi dari kelompok revolusioner ke pemerintahan adalah tantangan pertama yang kami hadapi; banyak dari kita belum pernah menjadi pemerintahan. Jadi kita harus beradaptasi dengan situasi – bagaimana belajar dan bagaimana menjalankan pemerintahan,” katanya.

 

‘Berterima Kasih kepada Turki’

Ebrahim mengatakan masyarakat daerah Bangsamoro “berterima kasih kepada masyarakat internasional. Kebanyakan dari mereka masih dalam proses perdamaian dan melanjutkan bantuan mereka kepada pemerintah Bangsamoro”.  Mitra internasional termasuk Turki, Jepang, Uni Eropa dan badan bantuan pembangunan lainnya.

“Mereka sedang melaksanakan proyek dan membantu kapasitas sumber daya manusia kami,” katanya. “Turki terus [bantuan] melalui lembaga dan LSM seperti IHH dan TIKA, yang sangat aktif dan membantu kami,” kata Ebrahim.

Menurutnya, sejak awal, Turki telah mendukung Bansamoro dan menjadi anggota proses perdamaian,  katanya. Turki adalah anggota dari beberapa grup kontak di Bangsamoro termasuk yang terdiri dari Inggris, Arab Saudi, Jepang dan Turki.

Turki juga duduk di Badan Penonaktifan Independen yang mengawasi proses normalisasi.

Selain itu, Ankara juga merupakan anggota Tim Pemantau Pihak Ketiga. “Dalam implementasi semua kesepakatan tersebut, Turki telah memainkan peran penting,” kata Ebrahim.

Ebrahim mengatakan banyak universitas Turki telah menerima siswa dari Bangsamoro, memberikan mereka beasiswa untuk belajar.*

Rep: Fida A.
Editor: Bambang S

Bagikan:

Berita Terkait

Pergi ke Sharm el-Sheikh Mubarak Dikabarkan Lengser?

Pergi ke Sharm el-Sheikh Mubarak Dikabarkan Lengser?

Kapten AL Australia yang ‘Menyusup’ ke Indonesia akhirnya Dipecat

Kapten AL Australia yang ‘Menyusup’ ke Indonesia akhirnya Dipecat

Warga Yunani Membakar Bendera Turki dalam Protes Menentang Kembalinya Masjid Hagia Sophia Menjadi Masjid

Warga Yunani Membakar Bendera Turki dalam Protes Menentang Kembalinya Masjid Hagia Sophia Menjadi Masjid

Inteam di Tengah Kelesuan Nasyid

Inteam di Tengah Kelesuan Nasyid

Mahathir  dan Proses Damai di Patani

Mahathir dan Proses Damai di Patani

Baca Juga

Berita Lainnya