Kamis, 25 Maret 2021 / 11 Sya'ban 1442 H

Internasional

‘Tak Ada Bedanya dengan Trump, Pemerintahan Biden Berjanji akan Berkonsultasi dengan ‘Israel’ tentang ‘Semua’ Masalah Regional

Joe Biden - Benyamin Netanyahu
Bagikan:

Hidayatullah.com–Penasihat Keamanan Nasional Presiden Joe Biden Jake Sullivan berjanji kepada mitranya dari ‘Israel’ bahwa Washington akan “berkonsultasi erat dengan ‘Israel’ tentang semua masalah keamanan regional”. Hal itu dinyatakan dalam kontak resmi pertama antara pemerintahan baru AS dan pemerintah ‘Israel’, lapor Middle East Eye (MEE).

Dalam pernyataan yang dirilis Ahad (24/01/2021) pagi, Dewan Keamanan Nasional AS (NSC) mengatakan Sullivan juga menyambut baik perjanjian normalisasi antara ‘Israel’ dan negara-negara Arab pada seruan hari Sabtu (23/01/2021) dengan Meir Ben Shabbat dari ‘Israel’.

“Mr Sullivan menegaskan kembali komitmen teguh Presiden Biden untuk keamanan ‘Israel’ dan menyatakan penghargaan atas kontribusi Ben Shabbat untuk kemitraan bilateral kami,” ungkap pernyataan NSC. “Mereka membahas peluang untuk meningkatkan kemitraan selama beberapa bulan mendatang, termasuk dengan membangun keberhasilan pengaturan normalisasi ‘Israel’ dengan UEA, Bahrain, Sudan dan Maroko.”

Biden sebelumnya berjanji untuk melanjutkan bantuan militer AS tanpa syarat ke ‘Israel’ dan menyuarakan dukungan untuk kesepakatan normalisasi. Tetapi janji untuk “berkonsultasi” dengan ‘Israel’ tentang masalah-masalah regional datang di tengah seruan untuk kembali lebih awal ke perjanjian nuklir Iran, yang ditentang keras oleh penjajah ‘Israel’.

“Mr Sullivan menegaskan Amerika Serikat akan berkonsultasi erat dengan ‘Israel’ tentang semua masalah keamanan regional,” kata NSC. “Dia juga menyampaikan undangan untuk memulai dialog strategis dalam waktu dekat untuk melanjutkan diskusi substantif,” tambahnya.

Biden mengatakan dia akan kembali ke pakta tersebut kemudian menggunakannya sebagai titik awal untuk negosiasi yang lebih luas dengan Teheran, tetapi beberapa hari setelah masa jabatannya belum ada langkah publik untuk menghidupkan kembali perjanjian nuklir. Perdana Menteri ‘Israel’ Benjamin Netanyahu secara terbuka melobi menentang kesepakatan itu.

Pada hari Sabtu, berita Channel 12 ‘Israel’ melaporkan bahwa Netanyahu akan mengirim kepala Mossad Yossi Cohen untuk bertemu dengan Biden di Washington bulan depan untuk membahas kesepakatan tersebut dan harapan ‘Israel’ untuk perombakan perjanjian tersebut.

Menghidupkan Kembali JCPOA

Perjanjian multilateral 2015, yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), menuntut Iran mengurangi program nuklirnya dengan imbalan mencabut sanksi terhadap ekonominya. Mantan presiden AS Donald Trump menarik diri dari JCPOA pada 2018 dan memulai kampanye sanksi “tekanan maksimum” terhadap Iran.

Sebagai balasannya, Iran telah melonggarkan sebagian komitmennya terhadap pakta tersebut, meningkatkan pengayaan uraniumnya dan mengancam akan membatasi akses inspektur PBB ke fasilitas nuklirnya. Pada hari Jum’at (22/01/2021), Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif meminta Biden untuk mencabut sanksi “tanpa syarat” terhadap Iran.

“Presiden AS Joe Biden dapat memilih jalan yang lebih baik dengan mengakhiri kebijakan ‘tekanan maksimum’ Trump yang gagal dan kembali ke kesepakatan yang ditinggalkan pendahulunya,” tulis Zarif dalam kolom yang diterbitkan oleh majalah Foreign Affairs. “Jika dia melakukannya, Iran juga akan kembali ke implementasi penuh dari komitmen kami di bawah kesepakatan nuklir. Tetapi jika Washington malah bersikeras untuk mengekstraksi konsesi, maka peluang ini akan hilang,” tambahnya.

 ‘Perjanjian yang Lebih Langgeng dan Lebih Kuat’

Menteri Luar Negeri AS yang akan datang Tony Blinken mengatakan kepada anggota parlemen awal pekan ini bahwa Biden akan menghidupkan kembali kesepakatan itu dan menggunakannya sebagai “platform – dengan sekutu dan mitra kami, yang akan sekali lagi berada di sisi yang sama dengan kami – untuk mencari persetujuan yang lebih langgeng dan lebih kuat.”

Tetapi suara-suara pro-‘Israel’, termasuk di dalam Partai Demokrat, telah mendesak pemerintahan baru untuk menggunakan sanksi sebagai pengaruh terhadap Iran untuk membuka negosiasi atas kegiatan regional Teheran dan program rudal balistik. Iran, bagaimanapun, menyatakan bahwa mereka tidak akan mengadakan pembicaraan tentang topik-topik di luar cakupan JCPOA sebelum sanksi dicabut.

Biden telah melengkapi pemerintahannya dengan banyak diplomat era Obama yang membantu merundingkan pakta tersebut, termasuk Sullivan, yang memainkan peran utama dalam membangun pembicaraan awal dengan pemerintah Iran pada 2013.*

Rep: Fida A
Editor: Insan Kamil

Bagikan:

Berita Terkait

Tokoh Al-Ikhwan Mesir Nafikan Penyusupan Syiah Lewat Pariwisata

Tokoh Al-Ikhwan Mesir Nafikan Penyusupan Syiah Lewat Pariwisata

Al Ikhwan Dukung Caleg Qibhty Bukan Salafy

Al Ikhwan Dukung Caleg Qibhty Bukan Salafy

Raja Salman Dukung Solusi Politik dalam Konflik Yaman dan Suriah

Raja Salman Dukung Solusi Politik dalam Konflik Yaman dan Suriah

Perpres investasi miras jokowi

Pidato di Sidang Umum PBB, Jokowi: Indonesia Terus Beri Dukungan Bagi Kemerdekaan Palestina

Amerika Serang Tiga Radar Pemberontak Al Houthi

Amerika Serang Tiga Radar Pemberontak Al Houthi

Baca Juga

Berita Lainnya