Jum'at, 12 Februari 2021 / 30 Jumadil Akhir 1442 H

Internasional

Pengungsi Rohingya di Bangladesh Menghadapi Krisis Kesehatan Mental yang Akut

Hidayatullah.com/GBC
Bagikan:

Hidayatullah.com–Pengungsi Rohingya di Bangladesh, yang selamat dari genosida yang mengerikan di Myanmar, sedang mengalami “krisis kesehatan mental yang parah”. Hal itu diungkapkan dalam sebuah studi baru yang diterbitkan pada hari Kamis (10/12/2020), kutip Anadolu Agency.

Menurut penelitian yang diungkapkan dalam webinar, “88,7% pengungsi Rohingya mengalami gejala depresi, 84% mengalami gejala tekanan emosional, dan 61,2% mengalami gejala gangguan stres pascatrauma”.

Studi setebal 99 halaman itu berjudul “The Torture in My Mind: The Right to Mental Health for Rohingya Survivors of Genocide in Myanmar and Bangladesh”. Penelitian yang dilakukan antara Maret 2018 dan November 2020, disiapkan oleh tim beranggotakan 10 etnis- Peneliti Rohingya dilatih dan didukung oleh pembela hak internasional Fortify Rights.

Chief Executive Officer badan HAM tersebut, Matthew Smith, mengatakan bahwa ini adalah krisis “yang mengancam nyawa”, yang sebagian besar terabaikan.  Studi tersebut mengatakan bahwa sekitar 86,2% Rohingya mengalami pembunuhan anggota keluarga besar atau teman oleh pasukan keamanan (Myanmar), 70,6% mengalami kematian anggota keluarga atau teman saat melarikan diri atau bersembunyi dan 29,5% mengalami pembunuhan anggota keluarga dekat.

Dikatakan: “91,3% pengungsi Rohingya di Bangladesh menghadapi beberapa tingkat kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, seperti menjaga kebersihan dasar, terlibat dalam kegiatan sosial atau keagamaan, atau melakukan tugas sehari-hari lainnya. Dari mereka yang mengalami kesulitan fungsi, 62,3% mengaitkan kesulitan ini dengan kesehatan mental mereka yang sakit.”

Berbicara pada acara tersebut, Ketua Dewan Rohingya Eropa Dr. Ambia Perveen mengatakan pemulangan Rohingya secara damai dan bermartabat ke negara asal Myanmar adalah solusi utama.

“Pemukiman kembali atau relokasi ke pulau mana pun atau mekanisme lain bukanlah solusi berkelanjutan untuk krisis kami,” tambahnya.

Mengutip keamanan dan meningkatnya ancaman kejahatan, pemerintah Bangladesh telah memulai relokasi 100.000 Rohingya ke pulau terpencil di laut selatan negara itu, Teluk Benggala.  Badan-badan hak asasi internasional telah berulang kali meminta  negara itu menghentikan pemindahan sampai studi kelayakan lengkap dari pulau berlumpur, yang dilaporkan lahir 20 tahun lalu dan rawan bencana alam, di bawah PBB selesai.

Sementara itu, studi tersebut menemukan bahwa 94,7% pengungsi Rohingya di Bangladesh ingin kembali ke Myanmar di masa mendatang, sementara 65,6% responden mengatakan “mereka telah memaafkan orang-orang etnis-Rakhine yang mungkin terlibat dalam kekerasan terhadap Rohingya”.

“Jika Rohingya yang berlindung di berbagai negara, terutama di Bangladesh, tidak dikembalikan ke negara asalnya Myanmar dengan hak kewarganegaraan dan keamanan, ini mungkin akan mendorong beberapa negara lain untuk melakukan jenis penganiayaan yang sama terhadap orang-orang minoritas mereka,” kata Perveen memperingatkan.  “Jadi, ini adalah krisis global dan komunitas internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan ASEAN harus memberikan tekanan serius pada pemerintah demokratis Myanmar yang baru terpilih,” tambahnya.

Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai etnis yang paling teraniaya di dunia, menghadapi ketakutan yang meningkat akan serangan sejak puluhan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada tahun 2012.  Menurut Amnesty International, lebih dari 750.000 pengungsi Rohingya, kebanyakan wanita dan anak-anak, melarikan diri dari Myanmar dan menyeberang ke Bangladesh setelah pasukan Myanmar melancarkan tindakan keras terhadap komunitas Muslim minoritas pada Agustus 2017, mendorong jumlah orang yang dianiaya yang berlindung di Bangladesh di atas 1,2 juta.

Sejak 25 Agustus 2017, hampir 24.000 Muslim Rohingya telah dibunuh oleh pasukan negara Myanmar, menurut laporan dari Ontario International Development Agency (OIDA). Lebih dari 34.000 Rohingya juga dibakar, sementara lebih dari 114.000 lainnya dipukuli, kata laporan OIDA yang berjudul Migrasi Paksa Rohingya: Pengalaman yang Tak Terungkap.

Sebanyak 18.000 wanita dan gadis Rohingya diperkosa oleh tentara dan polisi Myanmar dan lebih dari 115.000 rumah Rohingya dibakar, sementara 113.000 lainnya dirusak, tambahnya.*

Rep: Fida A
Editor: Insan Kamil

Bagikan:

Berita Terkait

Aljazeera Tolak Usulan UEA Lakukan Restruktur Perusahaan

Aljazeera Tolak Usulan UEA Lakukan Restruktur Perusahaan

Sambut Hari Anak China Babat Situs Porno, Klenik dan Kekerasan

Sambut Hari Anak China Babat Situs Porno, Klenik dan Kekerasan

Tak Bisa Bayar Utang, Menkeu Mozambique Tampik Aset Negara akan Disita China

Tak Bisa Bayar Utang, Menkeu Mozambique Tampik Aset Negara akan Disita China

Mantan PM Libanon: Senjata Hizbullah Harus Dilucuti

Mantan PM Libanon: Senjata Hizbullah Harus Dilucuti

Mayat Tidak Menularkan Virus, Kenya Perbolehkan Keluarga Ikut Menguburkan Pasien Covid-19

Mayat Tidak Menularkan Virus, Kenya Perbolehkan Keluarga Ikut Menguburkan Pasien Covid-19

Baca Juga

Berita Lainnya