Dompet Dakwah Media

AS Akan Hapus Sudan dari Daftar Negara Pendukung Teroris dengan Syarat Normalisasi dengan ‘Israel’

AS Akan Hapus Sudan dari Daftar Negara Pendukung Teroris dengan Syarat Normalisasi dengan ‘Israel’
Twitter
PM Sudan Abdallah Hamdouk bersama Menlu AS Mike Pompeo

Terkait

Hidayatullah.comDelegasi tingkat tinggi yang dipimpin oleh Kepala Dewan Penguasa Sudan berada di Uni Emirat Arab untuk pembicaraan terpisah dengan pejabat Emirat dan AS, Senin (21/09/2020), Al Jazeera melaporkan.

Diskusi tersebut termasuk mengenai penghapusan Sudan dari daftar negara AS yang “mensponsori terorisme”, menurut media negara, kantor Berita Negara Sudan Suna mengatakan pada hari Ahad (20/09/2020).

Jenderal Abdel-Fattah al-Burhan, kepala Dewan Penguasa yang telah bertugas menyusul penggulingan Presiden Omar Al-Bashir tahun lalu, akan mengadakan pembicaraan dengan pemimpin UEA tentang “semua masalah regional yang terkait dengan Sudan”. Ditambahkan menteri Keadilan Sudan Naser-Eddin Abdelbari akan menemui pejabat AS di Abu Dhabi untuk membahas “penghapusan nama Sudan dari daftar negara yang mensponsori terorisme, dukungan dari periode transisi, dan urusan hutang dengan Amerika di Sudan”.

Namun, situs AXIOS melaporkan bahwa para pejabat AS, UEA dan Sudan akan memegang pertemuan “menentukan” di Abu Dhabi pada hari Senin “pada kemungkinan normalisasi antara Sudan dan ‘Israel'”. Menyusul kesepakatan yang dilakukan oleh UEA dan Bahrain dalam beberapa pekan terakhir.

Axios mengatakan pemerintah transisi Sudan – selain terorisme yang berserikat – meminta “lebih dari 3 miliar Dolar untuk bantuan kemanusiaan dan bantuan anggaran langsung” sebagai imbalan atas kesepakatan dengan ‘Israel’.

Pertemuan ini juga mencari “sebuah komitmen” oleh AS dan UEA untuk memberikan Sudan dengan bantuan ekonomi selama tiga tahun ke depan, Axios melaporkan pada hari Ahad (20/09/2020).

Sumber mengatakan ke Al Jazeera mengenai kedatangan mantan Direktur Badan Intelejen Sudan Salah Gosh ke Abu Dhabi pada hari Senin. Dia disertai oleh Kepala Intelijen Mesir Abbas Kamel.

Pada bulan Agustus, Menlu AS Mike Pompeo mengangkat isu Sudan yang membangun hubungan dengan ‘Israel’ saat berkunjung ke Khartoum. Sebagai tanggapan, Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok mengatakan bahwa pemerintahnya tidak memiliki mandat untuk melakukannya, dan sebuah langkah seperti itu dapat diputuskan setelah akhir masa transisi dan pemeliharaan pemilihan, yang direncanakan untuk tahun 2022.

Pada saat itu, Pompeo berada di tur regional sebagai bagian dari sebuah drive untuk meyakinkan lebih banyak negara Arab untuk membangun hubungan dengan ‘Israel’. Presiden AS Donald Trump telah mengatakan bahwa dia mengharapkan negara-negara Arab lainnya untuk mengikuti jejak UEA dan Bahrain, negara-negara Arab pertama di seperempat abad untuk “menormalkan” hubungan dengan Israel.

Palestina mengecam keras gerakan tersebut, melihat mereka sebagai pengkhianatan yang selanjutnya melemahkan posisi pan-Arab yang lama yang menyerukan penarikan Israel dari wilayah penduduk dan penerimaan kemahasiswaan Palestina sebagai imbalan atas hubungan normal dengan negara-negara Arab.

Normalisasi dengan pemerintah Zionis adalah isu sensitif di Sudan, yang merupakan salah satu musuh keras negara Yahudi itu di bawah Al-Bashir.

Pada bulan Februari, Al-Burhan bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Uganda, sebuah pertemuan rahasia yang disusun oleh pemrotes Sudan. Al-Burhan kemudian mengatakan posisi Khartoum terhadap isu-isu Palestina dan hak orang-orang Palestina untuk menyusul negara independen mereka “tetap dan akan tetap tegas”, meskipun pesawat komersial Israel segera mulai melewati Sudan.

Sejak datang ke kantor, pemerintah transisi Sudan telah mendorong untuk dilepas dari daftar AS, yang membuat negara tersebut tidak memenuhi syarat untuk pinjaman yang sangat dibutuhkan dari lembaga keuangan internasional dan membatasi potensi investasi asing.

Pihak berwenang saat ini berada di bawah tekanan untuk memperbaiki krisis ekonomi yang mendalam, yang telah memburuk sejak Al-Bashir digulingkan pada bulan April tahun lalu setelah melakukan demonstrasi berbulan-bulan melawan peraturannya.

Inflasi mencapai hampir 170 persen bulan lalu, mata uang tersebut telah terbebas di Freeflet dan pemerintah telah menyatakan keadaan ekonomi darurat karena biaya makanan dan transportasi terus melambung di seluruh negeri. Harga beberapa makanan pokok seperti roti dan gula meningkat sebesar 50 persen selama beberapa minggu terakhir, dengan banyak rasa takut akan semakin memburuk.

Situasi mengerikan di Sudan telah diperburuk oleh hujan deras yang membawa banjir flash yang membobol, menghancurkan sebagian besar negara.

Sejauh ini, banjir telah membunuh lebih dari 120 orang, mempengaruhi sekitar setengah juta orang dan menyebabkan keruntuhan total dan sebagian dari lebih dari 100.000 rumah setidaknya berusia 16 negara Sudan.*

Rep: Fida' A,

Editor: Rofi' Munawwar

Dukung Kami, Agar kami dapat terus mengabarkan kebaikan. Lebih lanjut, Klik Dompet Dakwah Media Sekarang!

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.hidayatullah.com dan Segera Update aplikasi hidcom untuk Android . Install/Update Aplikasi Hidcom Android Anda Sekarang !

Topik: , , ,

Sebarkan tautan berikut :

Baca Juga Berita Menarik Lainnya !