Rabu, 24 Maret 2021 / 10 Sya'ban 1442 H

Internasional

Liga Arab: Para Menteri Setuju untuk Tidak Mengutuk Kesepakatan UEA-‘Israel’

BBC
Liga Arab
Bagikan:

Hidayatullah.comPara pemimpin Palestina memenangkan dukungan baru Saudi untuk kenegaraan Palestina pada Rabu (09/09/2020) tetapi gagal membujuk Liga Arab untuk mengutuk kesepakatan normalisasi bulan lalu antara ‘Israel’ dan Uni Emirat Arab (UEA).

Pada konferensi video para menteri luar negeri, kepemimpinan Palestina melunakkan kecamannya terhadap UEA atas kesepakatan 13 Agustus yang ditengahi AS – untuk diresmikan pada upacara penandatanganan di Gedung Putih minggu depan – dengan harapan mendapatkan lebih banyak dukungan Arab, tetapi tidak berhasil.

“Diskusi mengenai hal ini serius. Itu komprehensif dan memakan waktu. Tapi pada akhirnya tidak mengarah pada kesepakatan tentang rancangan resolusi yang diusulkan oleh pihak Palestina,” kata Asisten Sekretaris Jenderal Liga Arab Hossam Zaki kepada wartawan, dikutip oleh Al Jazeera.

Menurut sumber diplomatik Palestina, Liga Arab mencabut draf resolusi yang mengutuk perjanjian kontroversial ‘Israel’-UEA.

Palestina dan negara-negara Arab sepakat untuk memasukkan penekanan dalam tentang komitmen terhadap Prakarsa Perdamaian Arab 2002, solusi dua negara, dan prinsip tanah-untuk-perdamaian, Duta Besar Palestina Muhannad Aklouk mengatakan kepada kantor berita lokal Maan.

Setelah diskusi tiga jam, baik Palestina dan negara-negara Arab setuju untuk tidak memasukkan kecaman yang jelas terhadap kesepakatan UEA-‘Israel’, katanya.

Namun, beberapa negara Arab mencoba menambahkan beberapa ketentuan untuk memberikan legitimasi pada perjanjian normalisasi. Dia tidak menyebutkan nama negaranya.

“Sebagai tanggapan, Palestina mengajukan rancangan resolusi yang mengutuk kesepakatan normalisasi UEA-‘Israel’,” kata Aklouk. “Negara-negara Arab, bagaimanapun, menolak rancangan tersebut.”

Sebelumnya pada hari Rabu, Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki meminta negara-negara Arab untuk menolak kesepakatan normalisasi UEA-‘Israel’.

“Dalam menghadapi kesepakatan normalisasi UEA-Israel, menjadi penting bagi kami untuk mengeluarkan posisi untuk menolak langkah ini,” katanya. “Jika tidak, pertemuan kita akan dianggap sebagai berkah atau terlibat dengan normalisasi.”

Konsensus Arab

Sekretaris Jenderal Liga Arab, Ahmed Abul Gheit, telah menekankan bahwa perjuangan Palestina adalah dan akan terus menjadi subyek konsensus Arab, dan Prakarsa Perdamaian Arab tahun 2002 tetap menjadi peta jalan untuk solusi yang adil.

“Tujuan yang dicari semua negara Arab kita, tanpa kecuali, adalah untuk mengakhiri pendudukan (Israel) dan mendirikan negara Palestina merdeka di perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur (Al-Quds) sebagai ibukotanya,” kata Abul Gheit dalam pidatonya di sesi ke 154 Liga Arab.

Untuk mencapai perdamaian yang komprehensif dan adil antara Arab dan Israel, tambahnya, Inisiatif Perdamaian Arab yang diadopsi pada KTT 2002 masih merupakan “rencana dasar yang disepakati oleh dunia Arab”.

“Saya mengulangi penolakan kami atas rencana atau pengaturan yang disajikan secara internasional yang akan merusak hak Palestina, atau merugikan status kota Yerusalem, yang kasusnya harus diselesaikan dalam kerangka penyelesaian akhir,” kata Abul Gheit.

Dia menambahkan setiap negara memiliki “hak berdaulat dan tak terbantahkan” untuk menjalankan kebijakan luar negerinya sesuai dengan keinginannya.

Sementara itu, Arab Saudi mengatakan mendukung semua upaya untuk mencapai solusi komprehensif untuk agresi negara penjajah ‘Israel’.

Tetapi pernyataan yang dikeluarkan oleh kementerian luar negeri Saudi atas pernyataan yang dibuat oleh Menteri Luar Negeri Pangeran Faisal bin Farhan al-Saud tidak menyebutkan secara langsung kesepakatan normalisasi antara pemerintah Zionis dan UEA.

Pangeran itu mengatakan Riyadh mendukung pembentukan negara Palestina berdasarkan perbatasan sebelum perang Timur Tengah 1967, dengan Yerusalem Timur yang diduduki sebagai ibukotanya, menurut pernyataan tersebut.*

Rep: Fida' A,
Editor: Rofi' Munawwar

Bagikan:

Berita Terkait

Sudan Selatan Resmi Jadi  Negara

Sudan Selatan Resmi Jadi Negara

AS dan Rusia Umumkan Gencatan Senjata, Tak Ajak Jabhah Nusrah

AS dan Rusia Umumkan Gencatan Senjata, Tak Ajak Jabhah Nusrah

Yaman Akui Drone AS Dipakai Memburu Al Qaidah

Yaman Akui Drone AS Dipakai Memburu Al Qaidah

Modern bukan Identik Kebarat-baratan

Modern bukan Identik Kebarat-baratan

Pemerintah Myanmar Ancam Lembaga Biksu Radikal

Pemerintah Myanmar Ancam Lembaga Biksu Radikal

Baca Juga

Berita Lainnya