Selasa, 2 Maret 2021 / 19 Rajab 1442 H

Internasional

PM Sudan: Pemerintah ‘Tidak Memiliki Mandat’ untuk Menormalisasi Hubungan dengan ‘Israel’

Twitter
PM Sudan Abdallah Hamdouk bersama Menlu AS Mike Pompeo
Bagikan:

Hidayatullah.com–Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok mengatakan kepada Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo bahwa pemerintahnya tidak memiliki mandat untuk menormalisasi hubungan dengan ‘Israel’, dan bahwa setiap langkah seperti itu akan diputuskan setelah masa transisi, menurut seorang juru bicara, Al Jazeera melaporkan.

Pemerintah transisi, yang mengambil alih kekuasaan tahun lalu setelah mantan pemimpin lama Omar al-Bashir digulingkan oleh tentara menyusul protes massal, akan tetap menjabat hingga pemilihan umum pada 2022.

Selama pembicaraan hari Selasa (25/08/2020) di ibu kota Sudan, Khartoum, Hamdok “mengklarifikasi” kepada Pompeo bahwa periode transisi negara itu “dipimpin oleh aliansi yang luas dengan agenda khusus – untuk menyelesaikan transisi, mencapai perdamaian dan stabilitas di negara itu dan mengadakan pemilihan bebas,” juru bicara pemerintah Faisal Saleh mengatakan dalam sebuah pernyataan.

Pemerintah “tidak memiliki mandat di luar tugas-tugas ini atau untuk memutuskan normalisasi dengan ‘Israel’,” ujar Hamdok.

Komentar itu muncul tak lama setelah Pompeo tiba di Khartoum pada hari Selasa, kurang dari dua minggu setelah Israel dan Uni Emirat Arab mengatakan mereka akan menormalisasi hubungan dalam kesepakatan yang didukung AS.

Kunjungannya dimaksudkan untuk membahas hubungan antara Sudan dan Israel dan juga menunjukkan dukungan AS untuk transisi negara itu menuju demokrasi. Pompeo berada di ‘Israel’ pada hari Senin, perhentian pertama dalam tur regional sebagai bagian dari upaya untuk meyakinkan lebih banyak negara Arab untuk menormalisasi hubungan dengan negara Yahudi itu.

Setelah pembicaraan tersebut, Departemen Luar Negeri AS mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Pompeo dan Hamdok membahas “perkembangan positif dalam hubungan Sudan-‘Israel’”.

Pompeo adalah menteri luar negeri AS pertama yang mengunjungi Sudan sejak Condoleezza Rice pada 2005.

Hamdok mendesak AS untuk tidak mengaitkan “soal pencabutan Sudan dari daftar Negara Sponsor Terorisme dengan normalisasi dengan ‘Israel’,” karena Pompeo juga dijadwalkan untuk membahas penghapusan Sudan dari daftar tersebut.

AS mencap Sudan sebagai negara sponsor terorisme pada 1993, memutusnya dari pasar keuangan dan mencekik ekonominya atas tuduhan bahwa pemerintah al-Bashir mendukung “terorisme”.

Klaim tersebut membuat negara tersebut tidak memenuhi syarat untuk pembebasan hutang yang sangat dibutuhkan dan pendanaan dari lembaga internasional, dan membatasi potensi investasi asing.

Washington mencabut embargo perdagangan 20 tahun terhadap Sudan pada 2017 dan mengadakan diskusi tentang pencabutan daftar Khartoum ketika militer turun tangan pada 11 April untuk menggulingkan al-Bashir, yang memerintah selama 30 tahun. Selanjutnya, pemerintahan Presiden AS Donald Trump menangguhkan pembicaraan yang menuntut militer menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil.

Setelah berbulan-bulan mengalami kebuntuan setelah penggulingan al-Bashir, para pemimpin militer dan pihak demonstran yang berkuasa menyetujui badan gabungan untuk mengawasi transisi tiga tahun yang akan membuka jalan bagi pemilihan. Dewan kedaulatan yang didominasi sipil menunjuk Hamdok pada Agustus tahun lalu untuk memimpin pemerintahan transisi.

Menjelang tur tersebut, Departemen Luar Negeri mengatakan Pompeo akan membahas dukungan lanjutan AS untuk pemerintah transisi yang dipimpin sipil dan menyatakan dukungan untuk memperdalam hubungan Sudan-‘Israel’.

Sudan secara teknis tetap dalam permusuhan dengan ‘Israel’ dan tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengannya.

Berbicara di Yerusalem pada hari Senin (24/08/2020), Pompeo dan Perdana Menteri ‘Israel’ Benjamin Netanyahu mengatakan mereka berharap negara-negara Arab lainnya akan mengikutinya – sebagian untuk meningkatkan aliansi melawan musuh bebuyutan mereka Iran.

Kesepakatan yang disponsori AS antara ‘Israel’ dan UEA dikecam oleh Palestina sebagai “pengkhianatan” terhadap perjuangan mereka.

Kesepakatan tersebut adalah yang ketiga yang dibuat ‘Israel’ dengan negara Arab, setelah Mesir dan Yordania.

Kedua mitra baru tersebut sejak itu menyatakan ingin mempromosikan perdagangan, terutama penjualan minyak UEA.*

Rep: Fida' A,
Editor: Rofi' Munawwar

Bagikan:

Berita Terkait

Australia Meningkatkan Bantuan pada Indonesia

Australia Meningkatkan Bantuan pada Indonesia

Gara-gara Twitter, Pengusaha Mesir Didakwa Hina Islam

Gara-gara Twitter, Pengusaha Mesir Didakwa Hina Islam

Gumpalan Lemak Setinggi Menara Pisa Ditemukan di Gorong-Gorong di Devon

Gumpalan Lemak Setinggi Menara Pisa Ditemukan di Gorong-Gorong di Devon

Israel Terlibat Kerusuhan di Iraq

Israel Terlibat Kerusuhan di Iraq

Atlet Australia Peraih Medali Olimpiade Mengelola Jaringan Narkoba

Atlet Australia Peraih Medali Olimpiade Mengelola Jaringan Narkoba

Baca Juga

Berita Lainnya