Rabu, 24 Maret 2021 / 10 Sya'ban 1442 H

Internasional

PBB: Facebook Menyimpan Bukti Kunci Pembantaian Muslim Rohingya oleh Militer Myanmar

Bagikan:

Hidayatullah.com– Kepala Mekanisme Investigasi Independen di Myanmar (IIMM) Nicholas Koumjian, lembaga yang dibentuk Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengatakan Facebook memegang materi yang sangat relevan dari kejahatan internasional yang serius oleh pemerintah Myanmar. Namun sampai hari ini raksasa media sosial itu belum membagikan apa pun dalam pembicaraan selama setahun.

Kepala badan investigasi PBB mengatakan bahwa Facebook belum merilis bukti kejahatan internasional yang serius yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar. Facebook sebelumnya telah berjanji untuk bekerja sama dalam penyelidikan pelanggaran di negara itu termasuk terhadap mayoritas Muslim Rohingya.

Myanmar menghadapi tuduhan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas penumpasan militer pada 2017 lalu terhadap Muslim Rohingya, yang memaksa lebih dari 730.000 orang melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh. Myanmar membantah tuduhan genosida, dan mengklaim bahwa angkatan bersenjatanya melakukan operasi yang sah terhadap pejuang bersenjata yang menyerang pos polisi.

Penyelidik PBB mengatakan Facebook memainkan peran kunci dalam penyebaran ujaran kebencian yang mendorong aksi kekerasan di Myanmar. Facebook mengatakan sedang bekerja untuk menghentikan ujaran kebencian, dan menghapus semua akun yang terkait dengan militer Myanmar, termasuk pejabat senior militer, tetapi mereka mengaku menyimpan semua data.

Dewan Hak Asasi Manusia PBB membentuk IIMM pada 2018 untuk mengumpulkan bukti kejahatan internasional di Myanmar untuk digunakan dalam penuntutan pelaku yang terlibat di masa mendatang. “Sayangnya, hingga saat ini, kami belum menerima materi apa pun dari Facebook tetapi diskusi kami terus berlanjut dan saya berharap kami pada akhirnya akan menerima bukti penting ini,” kata Koumjian.

Komentarnya menyusul langkah Facebook pekan lalu untuk memblokir tawaran oleh Gambia, yang membawa kasus genosida terhadap Myanmar di ICJ di Den Haag, untuk mendapatkan postingan dan komunikasi oleh anggota militer dan polisi Myanmar. Raksasa media sosial itu mendesak Pengadilan Distrik Amerika Serikat (AS) Distrik Columbia untuk menolak permintaan tersebut, yang dikatakan akan melanggar undang-undang AS yang melarang layanan komunikasi elektronik untuk mengungkapkan komunikasi pengguna.

Dalam sebuah pernyataan minggu lalu sebagaimana dikuti Al Jazeera, Facebook mengatakan tidak dapat memenuhi permintaan Gambia tetapi bekerja dengan IIMM.*

Rep: Ahmad
Editor: Insan Kamil

Bagikan:

Berita Terkait

700 Artis-Seniman Inggris Tanda Tangani Petisi Boikot Israel

700 Artis-Seniman Inggris Tanda Tangani Petisi Boikot Israel

Pidato Biksu Ashin Yang Memicu Kebencian Pada Muslim Rohingya

Pidato Biksu Ashin Yang Memicu Kebencian Pada Muslim Rohingya

AS Jual Bom Penghancur Bunker ke Israel

AS Jual Bom Penghancur Bunker ke Israel

Warga AS Penentang Perang Afghanistan Bertambah

Warga AS Penentang Perang Afghanistan Bertambah

Presiden Bashir Dikudeta dan Ditangkap Militer, Rakyat Sudan Menginginkan Pemerintahan Sipil

Presiden Bashir Dikudeta dan Ditangkap Militer, Rakyat Sudan Menginginkan Pemerintahan Sipil

Baca Juga

Berita Lainnya