Hidayatullah.com—Seluruh anggota parlemen dari PAS dan UMNO menandatangani statutory declaration (SD) dukungan untuk Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai kandidat perdana menteri Malaysia, kata Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man.
Menurut Tuan Ibrahim, yang merupakan wakil presiden PAS, partainya bersama UMNO awalnya menandatangani DS dukungan untuk Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri.
“Ketika Dr. Mahathir mengumumkan pengunduran dirinya dan menolak untuk menerima posisi, Mufakat Nasional lalu menandatangani SD untuk Muhyiddin,” kata politisi PAS itu seperti dikutip The Star Kamis (27/2/2020).
“Namun apabila tidak ada moyoritas (parlemen) yang jelas, kami mengusulkan agar parlemen dibubarkan,” ujarnya.
Komentar Tuan Ibrahim itu diutarakan menyusul krisis politik akibat hengkangnya Partai Pribumi Bersatu pimpinan Mahathir berikut 26 politisinya anggota parlemen, beserta 11 anggota parlemen dari PKR, dari Pakatan Harapan.
Mahathir, yang mengundurkan diri sebagai PM dan kemudian diangkat sebagai perdana menteri sementara oleh Raja Malaysia pada hari Senin, sudah mengatakan dalam pidatonya kepada rakyat di depan layar televisi pada hari Rabu (26/2/2020) bahwa dia berhadap akan memimpin sebuah pemerintahan non-partisan yang memprioritaskan kepentingan negara.
PM interim itu mengatakan, “Benar atau salah, politik dan partai-partai politik harus dikesampingkan dulu untuk saat ini.”
Partai-partai yang masih bertahan dalam koalisi Pakatan Harapan –PKR, DAP dan Amanah– hari Rabu mengatakan bahwa pihaknya mengusulkan mengusung Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai calon perdana menteri, setelah Mahathir menolak menghadiri pertemuan Dewan Kepresidenan Pakatan Harapan pada hari Selasa.
Yuk bantu dakwah media BCA 1280720000 a.n. Yayasan Baitul Maal Hidayatullah (BMH). Kunjungi https://dakwah.media/
Dalam konferensi pers hari Selasa (25/2/2020), Barisan Nasional dan PAS menyeru agar parlemen dibubarkan dan digelar pemilihan umum dini guna mengatasi ketidakpastian politik.
Sekjen UMNO Tan Sri Annuar Musa mengatakan kekuasaan untuk memutuskan harus dikembalikan kepada rakyat.
“Mandat dari rakyat tidak pboleh diabaikan. Kami meminta Yang di-Pertuan Agong untuk membolehkan parlemen dibubarkan,” kata Sekjen UMNO itu.*