Emmanuel Macron Didesak Hentikan Maraknya Islamophobia di Prancis

Sekularisme, atau laïcité, diabadikan dalam hukum Prancis pada tahun 1905, kecuali simbol Islam masih belum bebas

Emmanuel Macron Didesak Hentikan Maraknya Islamophobia di Prancis

Terkait

Hidayatullah.com—Baru-baru ini puluhan akademisi, seniman, sutradara film, aktor dan jurnalis pada Selasa mendesak Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam sebuah surat terbuka untuk mengutuk tindakan ekstrimis sayap kanan yang secara sengaja menyerang seorang wanita Muslim karena menggunakanjilbab-nya.

Dalam surat terbuka yang diterbitkan di harian Le Monde, sebanyak 90 orang – termasuk aktor Omar Sy dan jurnalis Alain Gresh – mendesak Macron segera mengkritik politikus daerah sayap kanan, Julien Odoul, yang memerintahkan seorang wanita Muslim untuk menghapus berita utamanya di pertemuan dewan regional.

Surat ini menekankan bahwa tindakan menghina orang lain dan mengadopsi sikap rasial karena agama mereka tidak dapat diterima, surat itu mendesak presiden untuk mengambil tindakan terhadap anggota parlemen yang kontroversial tersebut.

Surat terbuka tersebut juga mengatakan kelompok sayap kanan di Prancis telah mengubah kebencian terhadap Muslim menjadi alat propaganda.

Baca: Pengusaha Aljazair Bayar 16,9 M untuk Bayar Denda Cadar …

Surat itu menggarisbawahi baik sayap kanan maupun kiri di negara itu tidak menahan diri dari tindakan diskriminasi terhadap perempuan Muslim dengan dalih sekularisme.

Pekan lalu, dalam sebuah rapat dewan sekolah di daerah Bourgogne-Franche-Comté di Dijon, Prancis timur, seorang wanita yang menggunakan jilbab diteriaki oleh seorang pejabat Julien Odoul, di tengah pertemuan dewan.

Julien Odoul, menuntut orang tua murid –yang tengah mendampingi anaknya dalam karyawisata ke gedung parlemen Bourgogne-Franche-Comté–  untuk melepaskan hijab yang dipakai saat menghadiri rapat dewan, pada 11 Oktober lalu.

Mengutip “prinsip sekularisme” pascapenikaman empat petugas polisi awal bulan ini, Odoul memaksa perempuan tersebut melepas hijabnya atau keluar dari ruangan rapat dewan.

Odoul adalah pemimpin fraksi Partai National Rally (RN) di dewan parlemen daerah tersebut. Di Dijon,  ketika para pejabat RN meminta wanita itu untuk melepas jilbabnya, presiden dewan regional, Marie-Guite Dufay, pemimpin rapat dewan dari partai sosialis menjawab bahwa baik aturan dewan maupun hukum tidak melarang mengenakan jilbab di dalam rapat.

“Kita bisa melarang seseorang yang perilakunya dapat mengganggu sesi mengaksesnya,” katanya. “Tidak ada alasan bagi orang ini untuk diminta pergi.”

Baca: PBB: Larangan Cadar Prancis Melanggar HAM 

Odoul dan 15 pejabat RN meninggalkan acara sebagai bentuk protes terhadap voile (istilah Prancis untuk menyebut kerudung atau jilbab).

Masih kurang puas melakukan serangan di depan umum, Odoul, memuat kembali melakukan ‘serangan’ yang diunggal melalui twitter.

“Atas nama partai kami dan prinsip-prinsip sekular, saya meminta pemimpin rapat @MarieGuiteDufay untuk melepas penutup kepala Muslim dari seorang konselor sekolah yang hadir dalam rapat. Setelah pembunuhan empat petugas polisi kita tidak bisa menoleransi provokasi komunitarian,” bunyi kicauan Odoul dalam bahasa Prancis.

Pada hari Senin (14/10), pimpinan partai oposisi konservatif utama yang baru terpilih mengritik insiden itu, tetapi ia juga menyerukan larangan mengenakan jilbab bagi orang tua yang membantu kegiatan aktivitas belajar murid-murid di luar sekolah.

“Anda bisa melakukan hal itu, tanpa menyerang siapa pun,” ujar pemimpin Les Republicains, Christian Jacob di radio Inter Prancis. “Tapi di lain sisi, saya juga terkejut bahwa orang berkerudung bisa menemani aktivitas perjalanan murid-murid sekolah,” dikutip DW.

Selain itu, tidak ada undang-undang yang melarang jilbab di dalam gedung dewan, atau tempat umum lainnya kecuali di sekolah-sekolah di mana para guru dan karyawan harus mematuhi “netralitas agama”. Undang-undang 2010 melarang pakaian yang menutupi wajah seseorang, tetapi tidak berlaku dalam hal ini.

Insiden itu telah menuai kecaman dari kaum kiri dan beberapa anggota pemerintahan Presiden Emmanuel Macron. “Ibu yang dihina di depan umum, di depan anak-anak mereka adalah cara menciptakan sektarianisme,” tandas menteri kesetaraan gender Prancis, Marlene Schiappa lewat akun Twitter-nya.

Sementara itu, di televisi BFMTV, Menteri Pendidikan Prancis, Michel Blanquer mengatakan pemakaian jilbab tidak boleh dilarang, tetapi direktur sekolah bisa menganjurkan ibu-ibu untuk tidak memakainya saat aktivitas belajar di luar sekolah.

Sementara Pauline Bock, seorang jurnalis Prancis berbasis di Brussel menulis di New Statesman terkait masalah ini.

Sekularisme, atau laïcité, diabadikan dalam hukum Prancis pada tahun 1905, dalam sebuah dekrit yang memisahkan gereja dan negara, melindungi kebebasan nurani dan menjamin kebebasan untuk menjalankan agama. The French Secularism Monitoring Centre  mendefinisikan sekularisme sebagai “bukan pendapat di antara yang lain, melainkan kebebasan untuk memiliki pendapat”, menambahkan: “Ini bukan keyakinan, melainkan prinsip yang mengesahkan semua keyakinan, asalkan mereka menghormati prinsip-prinsip kebebasan hati nurani dan persamaan hak. Karena alasan ini, ia tidak pro atau anti-agama. Atas dasar ini, kepatuhan pada keyakinan atau keyakinan filosofis sepenuhnya merupakan masalah kebebasan hati nurani untuk setiap pria atau wanita. “Sebuah republik sekuler, kata pusat itu,” memastikan kesetaraan warga negara di depan layanan publik, apa pun keyakinan dan keyakinan mereka, ” tulis Pauline.

Baca: Wali Kota Prancis: “Islam Akan Hilang dari Prancis Pada 2027 …

Jilbab,  secara teratur diributkan di Prancis, yang katanya menghargai kebebasan dan sekularisme. Tak terkecuali pemerintahan Emmanuel Macron.

Bahkan bebebrapa pejabat, termasuk Menteri Pendidikan Jean-Michel Blanquer pernah menyatakan di TV Prancis bahwa meskipun tidak dilarang, jilbab “tidak diinginkan dalam masyarakat kita”.

Setiap musim panas, kolam renang Prancis melarang burkini, lagi-lagi mengutip sekularisme meskipun penafsiran yang memutarbalikkan prinsip ini mengalahkan tujuan utamanya: untuk menjamin persamaan hak dan akses ke semua orang, kata Pauline.

Dengan jumlah penduduk Muslim hampir mencapai 7 juta orang. Tetapi kebebasan muslimah berjilbab dan masih belum diterima sepenuh hati. Sekularisme (Laïcité) yang intinya adalah kebebasan didasarnya pada toleransi, katanya.

Kecurigaan Prancis terhadap Islam dan perdebatan berbelit-belit tentang sekularisme dan jilbab telah lama ada sebelum kepresidenan Macron, kata Pauline. *

Rep: Thoriq

Editor: Thoriq

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.hidayatullah.com dan Segera Update aplikasi hidcom untuk Android . Install/Update Aplikasi Hidcom Android Anda Sekarang !

Topik: , , , , ,

Sebarkan tautan berikut :

Baca Juga Berita Menarik Lainnya !