Kasus Perbudakan Modern di Inggris Naik Lebih dari Sepertiga

Kasus Perbudakan Modern di Inggris Naik Lebih dari Sepertiga

Terkait

Hidayatullah.com—Jumlah korban potensial perdagangan manusia dan perbudakan modern yang dilaporkan ke pihak berwenang naik 36% dalam kurun setahun, menurut data National Crime Agency di Inggris.

Tahun lalu, ada 6.993 korban potensial yang masuk dalam sistem pemerintah, naik dari 5.142 di tahun 2017 dan 3.804 di tahun 2016.

Namun, Human Trafficking Foundation mengatakan kepada Victoria Derbyshire Pragramme bahwa sistem itu gagal memberikan sokongan jangka panjang bagi para korban, lansir BBC Sabtu (16/3/2019).

Korban potensial dilaporkan ke National Referral Mechanism (NRM), sistem yang dirancang pemerintah untuk mengidentifikasi dan memberikan sokongan kepada korban, serta memungkinkan penuntutan kasus perdagangan manusia mejadi lebih mudah.

Kementerian Dalam Negeri Inggris mengatakan bahwa sistem itu memastikan ribuan orang mendapatkan sokongan.

Begitu seorang korban menandatangani formulir dan mendaftar di NRM, Kementerian Dalam Negeri dan UK Human Trafficking Centre harus memutuskan apakah orang tersebut termasuk kategori korban perbudakan dalam kurun 45 hari. Begitu tercatat dalam sistem NRM, orang tersebut berhak mendapatkan bantuan hukum, akomodasi, perlindungan dan sokongan.

Tamara Barnett dari Human Trafficking Foundation mengatakan banyak penyintas yang dipulangkan ke rumah, atau “melayang, kembali ke keterpurukan sebelumnya.”

“kami mendengar dari petugas-petugas kepolisian yang mendaftarkan orang berkali-kali ke NRM, karena setiap kali mereka meninggalkan NRM mereka akan kembali ke keadaan sebelumnya, kembali diperjual-belikan, dan polisi mengidentifikasinya lagi.”

“NRM tidak berfungsi untuk jangka waktu lama,” kata Bennett.

Sementara itu, Local Government Association merilis data dari National Crime Agency (NCA) yang menunjukkan terduga korban naik dari 131 di tahun 2013 menjadi 1.306 di tahun 2018.

Data tersebut menunjukkan kenaikan 66% tahun lalu saja, dari 789 di tahun 2017, sehingga pemerintah-pemerintah daerah mengalami tekanan finansial.*

Rep: Ama Farah

Editor:

Sebarkan tautan berikut :

Baca Juga Berita Menarik Lainnya !