Hidayatullah.com—Amerika Serikat sedang mempertimbangkan untuk memasukkan Venezuela ke dalam daftar negara penyokong terorisme, tetapi belum ada keputusan akhir yang dibuat, kata orang yang mengetahui hal tersebut hari Senin (19/11/2018).
Seorang pejabat Amerika Serikat, yang tak berkenan identitasnya diketahui, mengatakan bahwa pemerintah Trump akan menemui kesulitan mencari bukti konkret yang menunjukkan bahwa pemerintahan Presiden Nicholas Maduro benar-benar menyokong terorisme, jika Washington memutuskan Venezuela masuk daftar hitam itu.
Saat ini ada empat negara yang tertera dalam daftar penyekong terorisme, yaitu Korea Utara, Iran, Sudan dan Suriah. Amerika Serikat mengklaim memiliki bukti-bukti bahwa negara-negara tersebut “berulang kali memberikan sokongannya terhadap aksi-aksi terorisme internasional.”
Senator dari Partai Republik Marco Rubio besert dua kolega satu partainya mengirimkan sebuah surat ke Menlu AS Mike Pompeo pada bulan September, yang isinya mendesak agar nama Venezuela dimasukan sebagai negara sponsor terorisme dan menudingnya memiliki keterkaitan dengan kelompok bersenjata Syiah Libanon, Hizbullah, serta milisi Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC). Namun, mereka tidak menyodorkan bukti-bukti.
Sejak tahun 2017 dengan alasan tidak menerapkan demokrasi di negaranya, Gedung Putih yang dipimpin Presiden Trump menjatuhkan serangkaian sanksi. Pada tanggal 1 November 2017, Trump meneken surat perintah yang ditujukan untuk menjegal ekspor emas Venezuela.
Washington Post, yang pertama kali melaporkan perihal pertimbangan AS terkait Venezuela itu, mengatakan bahwa Departemen Luar Negeri AS sudah berkeliling meminta masukan dari berbagai lembaga pemerintah beberapa hari terakhir.
Yuk bantu dakwah media BCA 1280720000 a.n. Yayasan Baitul Maal Hidayatullah (BMH). Kunjungi https://dakwah.media/
Awal bulan ini, seorang pejabat senior AS pernah mengatakan kepada Reuters bahwa pemerintahan Trump “menggali semua kemungkinan” untuk menekan pemerintahan Maduro.
“Kami berkeyakinan kepemimpinannya tidak sah,” kata pejabat itu, mengegaskan kembali penolakan hasil pemilu presiden Venezuela awal tahun ini yang dimenangkan Maduro.
Nicolas Maduro pada bulan Mei terpilih kembali untuk kedua kalinya sebagai presiden Venezuela untuk masa 6 tahun ke depan. Namun, musuh-musuh utama politiknya menuding pemilu itu tidak sah karena dipenuhi penyimpangan.*