Yunani dan Gereja Orthodoks Sepakat 10.000 Rohaniwan Tak Digaji Sebagai PNS

Yunani dan Gereja Orthodoks Sepakat 10.000 Rohaniwan Tak Digaji Sebagai PNS

Terkait

Hidayatullah.com—Yunani dan pemimpin Gereja Orthodoks mencapai kesepakatan untuk mencoret sekitar 10.000 rohaniwan gereja dari daftar gaji pemerintah, lapor Reuters.

Kesepakatan bersejarah itu akan menjadikan pemisahan antara kekuasaan gereja dan negara semakin jelas.

Selama bertahun-tahun, Gereja Orthodoks memainkan peran penting dalam perpolitikan Yunani. Bahkan bagi rakyat Yunani kebanggaan nasional mereka beriringan dengan kebanggaan terhadap agamanya. Mayoritas rakyat Yunani merupakan jemaat Gereja Orthodoks.

Berdasarkan kesepakatan yang dibuat di Athena hari Selasa (6/11/2018) antara Uskup Agung Ieronymos dari Gereja Yunani dan Perdana Menteri Alexis Tsipras itu, negara di masa mendatang akan mentransfer subsidi tahunan ke dana khusus gereja untuk kemudian dipakai membayar gaji pendeta. Tak peduli apakah jumlah pendeta bertambah atau berkurang, berdasarkan kesepakatan itu negara akan mentransfer dana sebanyak sekitar 200 juta euro. Sebagai imbal baliknya, gereja setuju tidak akan menentang mosi yang ditujukan untuk menjadikan Yunani netral dalam urusan keagamaan.

Kedua pemimpin itu sepakat Yunani akan tetap membayar gaji para pendeta, tetapi tidak lagi sebagai aparatur sipil negara. Pada tahun 2015, sebanyak 18% angkatan kerja di Yunani adalah pegawai pemerintah, menurut OECD.

Kesepakatan itu juga bertujuan untuk mengakhiri perselisihan puluhan tahun soal kepemilikan properti antara gereja dengan pemerintah. Gereja Orthodoks merupakan salah satu pemilik properti terbanyak di Yunani, lapor Reuters.

Kesepakatan itu masih harus disetujui kabinet, parlemen dan para pemimpin gereja.

Kesepakatan itu berbarengan dengan diskusi hangat di parlemen soal perubahan konstitusi negara. PM Tsipras meyakinkan Uskup Agung bahwa hak otonomi Gereja Yunani akan dilindungi, meskipun ada perubahan konstitusi.

Yunani merupakan salah satu negara anggota Uni Eropa dengan kondisi perekonomian paling lemah sejak krisis finansial global 2008. Para kreditor yang meminjamkan uangnya kepada negara Yunani mendesak pemerintah agar menjual aset-asetnya dan mengurangi jumlah pegawai negeri guna membayar kembali utang luar negerinya.*

Rep: Ama Farah

Editor: Dija

Sebarkan tautan berikut :

Baca Juga Berita Menarik Lainnya !