Rabu, 24 Maret 2021 / 10 Sya'ban 1442 H

Internasional

Wartawan Sudan Menentang Undang-Undang Baru yang ‘Batasi Kebebasan Pers’

Citizen
Wartawan Sudan Protes UU baru
Bagikan:

Hidayatullah.com–Puluhan wartawan Sudan pada hari Rabu (15/11/2017) berdemonstrasi di Khartoum menentang undang-undang pers baru yang diajukan yang diduga bertujuan untuk membatasi kebebasan media di Negara Afrika itu. Demikian laporan AFP seperti dikutip Arab News pada hari yang sama.

“United Against the New Law” dan “Free Press atau No Press,” demikian bunyi spanduk-spanduk yang dibawa oleh para demonstran yang mengatakan bahwa RUU tersebut memberi wewenang dewan pers Sudan untuk memblokir setiap jurnalis dalam waktu yang tidak terbatas jika tulisannya menentang kebijakan pemerintah.

Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Bakri Hassan Saleh sedang mempelajari rancangan undang-undang tersebut, yang jika diterima maka akan diajukan ke parlemen untuk mendapatkan persetujuan akhir.

“Undang-undang baru tersebut mengancam kebebasan pers, jadi kami langsung menolaknya,” kata Sadeq Al-Rizeigat, Ketua Asosiasi Jurnalis Sudan.

Baca: 13 Negara Tak Bersahabat Bagi Pers

Perundang-undangan baru tersebut juga mengizinkan dewan pers untuk melarang surat kabar untuk terbit selama 15 hari tanpa perintah pengadilan, katanya.

Undang-undang pers Sudan yang ada sekarang mengharuskan dewan tersebut mengajukan tuntutan ke pengadilan jika dewan itu ingin melarang sebuah surat kabar untuk terbit selama lebih dari tiga hari.

“Proposal baru tersebut tidak sesuai dengan prinsip kebebasan berekspresi internasional,” kata Rizeigat kepada AFP.

Baca: Halaqah Spesial di Khartoum

Undang-undang baru yang diajukan itu juga berisi aturan “hukuman” bagi para wartawan, yang sudah bekerja di lingkungan yang “ketat”, kata kolumnis terkemuka Faisal Saleh.

“Dewan pers telah diberi hak untuk mencabut surat izin jurnalis dan surat kabar … Ini menunjukkan bahwa pemerintah marah kepada media.”

Dewan Pers dan Publikasi Nasional Sudan, badan pengawas yang diawasi oleh Presiden Omar Al-Bashir (Umar Basyir), mendukung rancangan undang-undang tersebut.

“Kami percaya bahwa undang-undang yang diusulkan itu benar-benar meningkatkan kebebasan pers,” kata Abdelkazim Awat, sekretaris jendral dewan tersebut.

“Kami percaya bahwa dengan kebebasan berekspresi juga memunculkan rasa tanggung jawab, dan undang-undang baru ini bertujuan untuk melindungi masyarakat.”*/Abd Mustofa

Rep: Admin Hidcom
Editor: Cholis Akbar

Bagikan:

Berita Terkait

Thailand Penjarakan Dua Pria Iran Pelaku Teror Bom

Thailand Penjarakan Dua Pria Iran Pelaku Teror Bom

Konvoi Keempat dari Ghouta Timur Tiba di Hama, Suriah

Konvoi Keempat dari Ghouta Timur Tiba di Hama, Suriah

Pentagon Bayar Perusahaan Humas 540 USD untuk Buat Video Teroris Palsu

Pentagon Bayar Perusahaan Humas 540 USD untuk Buat Video Teroris Palsu

Sultan Termuda di Somalia Kangen Main Sepakbola Bersama Teman

Sultan Termuda di Somalia Kangen Main Sepakbola Bersama Teman

Penyakitan, Bouteflika Ingin Jadi Presiden Aljazair Keempat Kalinya

Penyakitan, Bouteflika Ingin Jadi Presiden Aljazair Keempat Kalinya

Baca Juga

Berita Lainnya