Rabu, 24 Maret 2021 / 10 Sya'ban 1442 H

Internasional

Larangan Dicabut, Anggota Parlemen Turki pakai Jilbab

BBC
Keempat anggota parlemen berjilbab berasal dari Partai Keadilan dan Pembangunan.
Bagikan:

Hidauayatullah.com–Empat anggota parlemen perempuan Turki menghadiri sidang dengan mengenakan jilbab untuk pertama kalinya sejak 1999 ketika seorang anggota disoraki di ruang sidang karena mengenakan jilbab.

Keempat anggota parlemen mengenakan jilbab setelah pihak berwenang  mencabut sebagian larangan berjilbab untuk perempuan, termasuk mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Akan tetapi larangan pemakaian jilbab masih tetap berlaku untuk tentara, polisi, hakim, dan jaksa.

Dalam sidang hari Kamis (31/10/2013) di Ankara, keempat anggota parlemen perempuan dari partai berkuasa, Partai Keadilan dan Pembangunan, tidak mengalami penentangan.

Bahkan rekan-rekan mereka mengabadikan peristiwa itu dengan mengambil gambar mereka.

Mereka adalah Sevde Beyazit Kacar, Gulay Samanci, Nurcan Dalbudak dan Gonul Bekin Sahkulubey.

Pencabutan larangan yang telah diterapkan sekitar 10 tahun itu merupakan bagian dari reformasi yang dilakukan pemerintah pimpinan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang berlatar belakang Islam.

Ekspresi

Reformasi ini dikecam oleh pihak-pihak di Turki yang khawatir akan peningkatan pengaruh Islam dalam kehidupan sosial.

Para anggota parlemen dari partai sekuler yang beroposisi, CHP, menyatakan tidak menentang pemakaian jilbab oleh empat anggota parlemen dari AKP.

Beberapa politikus CHP sebelumnya menuduh partai berkuasa memanfaatkan masalah jilbab untuk kepentingan politik.

Wakil-wakil AKP di parlemen berpendapat larangan mengenakan jilbab merupakan masalah hak sipil yang mengekang perempuan mengekspresikan diri secara bebas di dunia politik Turki.

“Saya selalu mengatakan bahwa kita melupakan persoalan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, tetapi hari ini saya pikir kita akhirnya mengatasi masalah ini,” kata Oznur Calik, anggota parlemen dari Partai Keadilan dan Pembangunan dikutip BBC, (31/10/2013).

Pihak yang menentang pencabutan larangan berjilbab di lembaga negara melihat langkah ini sebagai upaya untuk memundurkan aturan-aturan sekuler dan mengedepankan nilai-nilai Islam.

Larangan pemakaian jilbab di lembaga-lembaga negara selama ini dianggap sebagai salah satu peraturan yang sangat peka di masyarakat, terutama bagi pendukung konstitusi sekuler dan mereka yang mendukung hak-hak Islam.*

Rep: Panji Islam
Editor: Cholis Akbar

Bagikan:

Berita Terkait

Pesawat Perang Israel Gempur Suriah Menyusul Temuan Bom di Jalan di Dataran Tinggi Golan

Pesawat Perang Israel Gempur Suriah Menyusul Temuan Bom di Jalan di Dataran Tinggi Golan

Pengunjung Rumah Bunda Maria Berdoa Minta Klub Sepakbola Besiktas Juara

Pengunjung Rumah Bunda Maria Berdoa Minta Klub Sepakbola Besiktas Juara

Pusat Perbelanjaan di Swedia Ubah Lukisan Hijab Menjadi Potongan Rambut Biasa

Pusat Perbelanjaan di Swedia Ubah Lukisan Hijab Menjadi Potongan Rambut Biasa

Niger Tidak akan Ekstradisi Al Saadi

Niger Tidak akan Ekstradisi Al Saadi

Masih Ada 165.404 Jamaah Haji Indonesia di Makkah

Masih Ada 165.404 Jamaah Haji Indonesia di Makkah

Baca Juga

Berita Lainnya