Hidayatullah.com—Partai anti-Islam Belanda tempat Geert Wilders bernaung, PVV, menuntut agar polisi segera menerapkan peraturan larangan cadar yang belum lama disahkan oleh parlemen Belanda, lansir Radio Nederland (05/02/2012).
Hal itu dikemukakan oleh anggota parlemen dari PVV Joram van Klaveren yang berbicara hari Ahad lalu di televisi menanggapi penyataan Pieter-Jaap Aalbersberg , kepala polisi Amsterdam. Aalbersberg mengatakan bahwa keputusan untuk memberikan atau tidak surat tanda pelanggaran terhadap Muslim yang mengenakan cadar atau burqa, seharusnya diserahkan kepada petugas polisi yang bertugas di lapangan. Menurut Aalbersberg, pemberian surat peringatan juga harus dijadikan pilihan, disamping surat bukti pelanggaran.
Keinginan PVV, partai penopang pemerintah minoritas di parlemen itu, mendapat dukungan dari Menteri Kehakiman Ivo Opstelten dalam penerapan larangan cadar tersebut.
Pemberlakukan larangan cadar di Belanda memicu perdebatan nasional. Sebelumnya, kepala-kepala polisi dari berbagai wilayah di Belanda mengumumkan bahwa mereka tidak bermaksud untuk melaksanakan larangan tersebut jika undang-undangnya diloloskan. Majelis tinggi dan rendah di Parlemen masih harus melakukan pemungutan suara atas peraturan tersebut, yang mana akan melarang pemakaian semua macam penutup wajah di tempat publik.
Yuk bantu dakwah media BCA 1280720000 a.n. Yayasan Baitul Maal Hidayatullah (BMH). Kunjungi https://dakwah.media/
Larangan burqa merupakan bagian dari program kampanye PVV, yang juga menjadi kesepakatan membentuk koalisi dengan dua partai lainnya yaitu konservatif VVD dan Partai Kristen Demokrat. Partai Geert Wilders membentuk pemerintahan minoritas dengan dukungan parlemen. Menteri Opstelten sendiri berasal dari partai terbesar dalam koalisi, VVD. Partai yang terakhir ini dulu merupakan partai tempat Wilders berkiprah, sebelum akhirnya meloncat ke PVV.*