Rabu, 8 Desember 2021 / 3 Jumadil Awwal 1443 H

Internasional

Saudi Minta Reformasi Penggunaan Hak Veto Anggota DK

Bagikan:

Hidayatullah.com–Arab Saudi mendesak PBB menerima permohonan Palestina menjadi anggota penuh dalam badan internasional tersebut dan mengakui negara tersebut sebagai negara merdeka. Saudi juga meminta dibatasinya penggunaan hak veto dari anggota tetap Dewan Keamanan (DK) untuk membantu memainkan peran yang efektif dalam memperkuat perdamaian dan stabilitas dunia.

“Berkaitan dengan terus-menerusnya sikap keras Israel dan terganggunya proses perdamaian, Kerajaan Arab Saudi menyerukan kepada semua negara anggota PBB untuk mengakui Negara Palestina dengan perbatasan 4 Juni 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya; dan diberikan keanggotaan penuh dari PBB,” kata Menteri Luar Negeri Pangeran Saud Al-Faisal, hari Senin (26/9).

Dewan Keamanan PBB sedang melaksanakan pertemuan pada Rabu (28/9) untuk membahas masalah ini dengan meninjau dan menilai aplikasi Palestina.

Komentar sang pangeran disampaikan setelah AS berjanji untuk memveto permohonan Palestina masuk keanggotaan penuh PBB.

Dalam suatu pernyataan tertulis yang didistribusikan di antara delegasi yang menghadiri sesi Majelis Umum PBB di New York, yang salinannya diperoleh oleh Arab News, Pangeran Saud juga menyentuh pandangan Kerajaan Saudi berkaitan reformasi pada PBB.

“Salah satu reformasi yang penting, harus dibatasinya penggunaan hak veto melalui komitmen dari anggota tetap dengan tidak menggunakannya ke arah tindakan yang justru merupakan pelaksanaan resolusi dari Dewan Keamanan,” katanya.

Pangeran Saud lebih jauh menjabarkan tentang reformasi tersebut. “Kami berpandangan bahwa reformasi nyata dibutuhkan Majelis Umum guna memberikan peran kunci dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Selain itu, negara saya percaya dan masih percaya bahwa tujuan akhir untuk setiap restrukturisasi Dewan Keamanan harus memperkuat kemampuan untuk secara efektif memainkan perannya sesuai dengan Piagam PBB,” katanya.

Kerajaan Saudi mendesak PBB untuk menghindari standar ganda dan memastikan kredibilitas dan keseriusan melalui menghormati prinsip-prinsip legitimasi internasional, ketentuan-ketentuan hukum internasional dan persyaratan keadilan internasional.*

Keterangan foto: Menlu Arab Saudi Pangeran Saud Al-Faisal.

Rep: Ibnu Sumari
Editor: Syaiful Irwan

Bagikan:

Berita Terkait

Pimpinan Taliban Mullah Umar Ditangkap Intelijen Pakistan

Pimpinan Taliban Mullah Umar Ditangkap Intelijen Pakistan

Pelaku Perkosaan: Wanita Baik Tidak Keliaran di Malam Hari, Tidak Mengenakan Pakaian yang Salah

Pelaku Perkosaan: Wanita Baik Tidak Keliaran di Malam Hari, Tidak Mengenakan Pakaian yang Salah

Ozil Sumbang Rp 1,5 Milyar untuk Ramadhan di Turki, Suriah dan Somalia

Ozil Sumbang Rp 1,5 Milyar untuk Ramadhan di Turki, Suriah dan Somalia

Muslim Malaysia  Marah Maraknya Pemurtadan

Muslim Malaysia Marah Maraknya Pemurtadan

Mahasiswa Yaman: Arab Saudi Rutin Bantu Korban Perang Yaman

Mahasiswa Yaman: Arab Saudi Rutin Bantu Korban Perang Yaman

Baca Juga

Berita Lainnya