Rabu, 7 Juli 2021 / 27 Zulqa'dah 1442 H

Info Haji & Umrah

Kemenag sebut Tak Investasikan Dana Haji untuk Infrastruktur

skr/hidayatullah.com
Kantor Kementerian Agama (Kemenag) RI di Jakarta Pusat.
Bagikan:

Hidayatullah.com– Kementerian Agama tidak menginvestasikan dana haji atau Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang menjadi setoran awal calon jamaah haji untuk membangun infrastruktur.

Penegasan ini disampaikan oleh Direktur Pengelolaan Dana Haji dan SIHDU Maman Saepulloh merespon informasi yang viral terkait penggunaan dana haji untuk infrastruktur.

Menurut Maman, sesuai UU No 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji, Kemenag melakukan pengembangan BPIH melalui tiga skema, yaitu: (a) membeli Surat Berharga Syariah Negara (SBSN); (b) membeli Surat Utang Negara (SUN); dan/atau (c) menempatkan dalam bentuk deposito berjangka.

“Oleh karenanya, tidak ada dana haji (BPIH) yang diinvestasikan oleh Kemenag untuk membangun infrastruktur,” tegas Maman, di Jakarta, Selasa (13/11/2018) kutip laman resmi Kementerian.

“Hal ini sejalan dengan ketentuan yang tertuang dalam PMA No 47  Tahun 2017 tentang pengelolaan BPIH,” tambahnya.

Pasal 11 ayat (2) PMA No 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPIH mengatur masalah Pengembangan BPIH. Ayat satu mengatur bahwa pengembangan BPIH dilakukan untuk memperoleh nilai manfaat dengan jaminan keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas. Ayat kedua menegaskan bahwa pengembangan BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat satu dilakukan dengan cara membeli SBSN, membeli SUN, dan/atau menempatkan dalam bentuk deposito berjangka.

Namun, menurut Maman, apabila dana haji yang ditempatkan di Kementerian Keuangan dalam bentuk pembelian Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dalam pemanfaatannya oleh Pemerintah untuk membiayai proyek infrastruktur, maka hal itu bukan menjadi domain Kementerian Agama.

Demikian pula, lanjutnya, apabila ada dana haji yang dikelola oleh perbankan syariah penerima setoran BPIH (BPS BPIH) kemudian digunakan untuk pembiayaan infrastruktur oleh BPS BPIH, juga tidak menjadi domain Kemenag untuk mengaturnya.

Pengelolaan dana haji kembali disorot seiring viralnya informasi tulisan pengamat ekonomi Salamuddin Daeng yang menyatakan tentang penggunaan dana haji yang dipinjam pemerintah Jokowi untuk membangun infrastruktur.

Dikatakan bahwa pada 2014 pemerintah menggunakan dana sukuk haji 1,5 triliun untuk membangun kereta ganda di Cirebon-Kroya, Manggarai-Jatinegara dan Asrama  Haji di berbagai daerah. Lalu pada tahun 2015 pemerintah menggunakan dana sukuk haji senilai 7,1 triliun untuk membangun jalur kereta api, jalan dan jembatan serta infrastruktur pendidikan tinggi agama.

Maman memastikan, Kementerian Agama patuh pada regulasi. Karenanya, Kementerian Agama menempatkan dana haji atau BPIH sesuai dengan ketentuan yang ada.

Sejak tahun 2018 dana haji telah dilimpahkan ke Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Hal ini sesuai dengan amanat UU No 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Selanjutnya kewenangan pengelolaan dana haji berada di BPKH.*

Rep: Admin Hidcom
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Gelombang Kedua, Total 318 Kloter Jamaah Haji Indonesia Sudah Pulang

Gelombang Kedua, Total 318 Kloter Jamaah Haji Indonesia Sudah Pulang

haji Saudi

Kerajaan Saudi Belum Pastikan Jemaah Haji dari Luar, Kemenag Fokus Persiapan

Otoritas Madinah Sita Ratusan Rokok-Jamu Bawaan Jamaah Indonesia

Otoritas Madinah Sita Ratusan Rokok-Jamu Bawaan Jamaah Indonesia

Diterima Menag, Sekjen Rabithah ‘Alam Islami Puji Keramahan Jamaah Haji Indonesia

Diterima Menag, Sekjen Rabithah ‘Alam Islami Puji Keramahan Jamaah Haji Indonesia

59 Jamaah Calon Haji Tertipu, Diiming-imingi Cepat Berangkat

59 Jamaah Calon Haji Tertipu, Diiming-imingi Cepat Berangkat

Baca Juga

Berita Lainnya