Soal Pemondokan dan Katering Haji, Catatan Penting Timwas DPR RI

Bila melihat secara umum, menurut Fadli Zon, pelayanan haji tahun ini sudah meningkat. Tinggal memperbaiki sisi kekurangan yang masih menjadi sorotan.

Soal Pemondokan dan Katering Haji, Catatan Penting Timwas DPR RI
Ibnu Abdurrahman/hidayatullah.com
[Ilustrasi] Sebagian jamaah haji asal Indonesia di Mina.

Terkait

Hidayatullah.com– Tim Pengawas (Timwas) Persiapan Ibadah Haji DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mengaku masih menemukan sejumlah masalah dalam pelaksanaan haji tahun 1438 H/2017 ini. Pemondokan dan katering jadi catatan penting sorotan Timwas.

Menurut Fadli yang baru saja tiba dari Arab Saudi, Kamis (24/08/2017), pemondokan di Madinah masih terlalu jauh lokasinya, sekitar 1,2 km. Pemondokan yang jauh itu dinilai menyulitkan akses bagi jamaah bila ingin bepergian atau beribadah ke pusat kota Madinah. Ketika Timwas meninjau pemondokan tersebut, ternyata masih kurang layak bagi jamaah haji Indonesia.

Tidak hanya pemondokan, catatan penting lainnya yang jadi sorotan adalah katering. Timwas menemukan makanan basi dari perusahaan katering yang ditunjuk di Arab Saudi.

Akhirnya, menurutnya, makanan basi tersebut ditarik dan diganti dengan yang baru. Akibatnya, jamaah haji Indonesia telat makan malam. Timwas pun, kata Fadli, sempat meninjau perusahaan katering penyuplai makanan itu.

“Kami meninjau perusahaan katering yang membuat makanan basi. Kondisi perusahaannya kurang layak. Seharusnya perusahaan ini tidak diberikan deal yang besar, karena perusahaan katering ini ternyata masih baru, tidak besar, dan kurang profesional. Kalau terjadi lagi menyuplai makanan basi, sebaiknya perusahaan ini di-black list saja,” papar Fadli, dalam konferensi pers di Media Center DPR sebagaimana lansiran resminya.

Baca: Ibadah Haji Merangkum Bangunan Qolbiah, Badaniah, Maliah, dan Batiniah

Namun, bila melihat secara umum, menurut Fadli, pelayanan haji tahun ini sudah meningkat. Tinggal memperbaiki sisi kekurangan yang masih menjadi sorotan.

Catatan lainnya adalah tenaga medis dirasa masih kurang. Lalu, di Makkah ternyata katanya ada praktik rentenir. Ada living cost yang diberikan ke jamaah sebesar 1.500 real dengan pecahan 500 real. Bila jamaah ingin memecah uang 500 real, maka dipotong 80 real.

“Ini praktik rentenir dalam pelaksanaan ibadah haji,” keluhnya.

Pada bagian lain, Fadli menyampaikan bahwa tahun ini adalah tahun transisi dalam penyelenggaraan haji. Tahun depan, penyelenggaraan haji sepenuhnya dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Sementara bicara kuota haji, Fadli mendesak pemerintah melakukan lobi intensif agar kuota haji Indonesia terus bertambah. Tahun ini, kuotanya tetap 211 ribu plus 10 ribu orang calon haji.

Tambahan 10 ribu diberikan pemerintah Arab Saudi kepada semua negara, bukan hanya Indonesia. Tahun lalu sempat dikurangi karena ada proyek perluasan Masjidil Haram.

“Pemerintah harus melakukan lobi yang intensif di OKI, karena di situ kuota ditentukan. Antrean calon haji Indonesia juga semakin panjang,” ungkap Fadli.

Baca: Hotel di Aziziyah Makkah, Terbakar

Usulan Kementerian Khusus

Dua Pimpinan Komisi VIII DPR RI juga hadir mendampingi Fadli, masing-masing Sodik Mujahid dan Iskan Qolba Lubis.

Menurut Sodik, masih ada catatan-catatan kecil dalam penyelenggaraan haji kali ini. Misalnya, petugas haji Indonesia dinilai lemah berkoordinasi, rumah makan masih jauh dari jangkauan jamaah, dan mutu katering kurang baik.

“Masih ada kelemahan perencanaan. Misalnya, maktab yang jauh. Dan yang paling jauh adalah pada hari jelang haji atau muthawaf ifadhoh dimana jemputan sudah dihentikan,” ungkap Sodik.

Sementara itu, Iskan melihat daya tawar penyelenggara haji Indonesia sangat lemah. Kalah dalam bernegosiasi dengan negara lain.

“Jamaah haji kita paling besar, tapi ternyata daya tawar kita paling lemah. Ini perlu kita analisa,” keluhnya.

Politisi PKS ini mencontohkan, berdasarkan kesepakatan Kemenag dan Komisi VIII, jamaah Indonesia 100 persen harus berada di markaziyah atau ring 1.

Tiba-tiba menurutnya digeser begitu saja oleh jamaah Iran. Akhirnya, ada 18 persen tidak masuk ring satu. Akibatnya, jamaah Indonesia mendapat fasilitas yang tidak memadai. Selain jauh juga sarana gedung banyak yang rusak. Padahal, bayar biayanya sama.

Ia mengusulkan, agar ke depan nomenklaturnya ada yang diubah. Di Indonesia mesti ada kementerian haji yang lepas dari Kementerian Agama. Di negara lain ada kementerian haji. Inilah yang disebut membuat daya tawarnya kuat.*

Rep: Admin Hidcom

Editor: Muhammad Abdus Syakur

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.hidayatullah.com dan Segera Update aplikasi hidcom untuk Android . Install/Update Aplikasi Hidcom Android Anda Sekarang !

Topik: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sebarkan tautan berikut :

Baca Juga Berita Menarik Lainnya !