Selasa, 26 Oktober 2021 / 20 Rabiul Awwal 1443 H

Info Haji & Umrah

MUI: Dana Haji Tak Boleh Digunakan untuk Kepentingan Lain Tanpa Izin Pemiliknya

muhammad abdus syakur/hidayatullah.com
Gedung MUI Pusat di Jl Proklamasi, Jakarta.
Bagikan:

Hidayatullah.com– Pernyataan anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Anggito Abimanyu, yang mengatakan bahwa BPKH siap menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo untuk menginvestasikan dana haji untuk infrastruktur, direspons oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

MUI mengingatkan BPKH agar berhati-hati dalam menggunakan uang jamaah haji untuk keperluan investasi di bidang infrastruktur. Sebab itu murni uang umat yang tidak boleh dipindahtangankan atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain tanpa persetujuan pemiliknya.

Dana haji yang dimaksud adalah dana untuk biaya pendaftaran calon haji agar mendapat porsi keberangkatan. Dana ini biasa disebut dengan dana awal Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Jumlah uang setoran awal jamaah haji sampai dengan tahun 2016 sudah mencapai jumlah Rp 95,2 triliun.

Baca: Dinilai Ada Keanehan, Pengelolaan Dana Haji Harus Dilakukan Secara Transparan

Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Sa’adi mengatakan, selama ini, dana setoran awal haji, hanya dimanfaatkan untuk mensubsidi biaya pelaksanaan ibadah haji.

“Itu pun hanya diambil dari nilai manfaat dari hasil investasi di Sukuk atau Surat Berharga Negara Syariah, sehingga meringankan biaya calon jamaah haji pada musim haji tahun berjalan,” ujarnya dalam rilis yang diterima hidayatullah.com di Jakarta, Jumat (28/07/2017).

Ia memandang, akumulasi dana haji setiap tahun yang semakin besar, dikarenakan animo masyarakat untuk mendaftar haji semakin banyak.

Ditambah dengan masuknya dana dari hasil efisiensi penyelenggaraan haji tahun sebelumnya dan, lanjutnya, tambahan dana dari manfaat bagi hasil penempatan BPIH di bank atau pun Sukuk/SBN Syariah, dan di berbagai investasi yang dianggap aman.

Baca: Komisi VIII: Investasi Dana Haji Harus Tunggu BPKH

“Menurut saya, sebelum hal tersebut dilakukan hendaknya BPKH melakukan konsultasi dengan berbagai pihak, baik dengan ormas Islam, khususnya dengan MUI, tokoh-tokoh ulama maupun dengan para ahli finansial.

Melakukan kajian secara mendalam baik dari aspek finansial maupun dari aspek syariahnya. Karena hal ini menyangkut uang umat yang jumlahnya tidak sedikit. Jadi prinsip kehati-hatian harus benar-benar dijaga,” ucapnya.

Dalam kaidah fiqih, jelasnya, dia, disebutkan “prinsip mencegah kerusakan itu harus didahulukan dari pada membangun kemaslahatan”.* Andi

Rep: Admin Hidcom
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Kementerian Haji Saudi Optimistis Masjidil Haram Akan Dibuka Kembali

Kementerian Haji Saudi Optimistis Masjidil Haram Akan Dibuka Kembali

Sudah 17 Jamaah Wafat, 125.365 Calon Haji Tiba di Saudi

Sudah 17 Jamaah Wafat, 125.365 Calon Haji Tiba di Saudi

DPR RI Sambut Baik Keputusan Arab Saudi Terkait Izin Penyelenggaraan Umrah

DPR RI Sambut Baik Keputusan Arab Saudi Terkait Izin Penyelenggaraan Umrah

1 Juta Vaksin Polio untuk Jamaah Haji

1 Juta Vaksin Polio untuk Jamaah Haji

Ibadah Haji 2021 Saudi ditiadakan

Jama’ah Haji 2020 dengan Aman Mengakhiri Perjalanan Haji

Baca Juga

Berita Lainnya