Rabu, 24 Maret 2021 / 10 Sya'ban 1442 H

Info Haji & Umrah

Komisi VIII DPR Desak Kemenag Selesaikan Hak Jamaah Haji

Tenda jamaah haji Indonesia di Arafah, Arab Saudi/ilustrasi.
Bagikan:

Hidayatullah.com–Komisi VIII DPR RI mendesak agar Kementerian Agama segera mengurus hak-hak jamaah haji yang meninggal dunia dan menjadi korban dua musibah pada saat pelaksanaan ibadah haji tahun ini.

Hak-hak itu antara lain adalah klaim asuransi dan realisasi janji santunan bagi korban musibah crane dari pemerintah Saudi. Sejauh ini, menurut informasi jamaah, kedua hal itu masih belum jelas dan masih sekadar wacana.

“Saat ini, Kementerian Agama sedang melaksanakan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2015. Persoalan hak-hak jamaah dan keluarganya ini tidak boleh diabaikan. Yang bisa mengurus hal itu hanyalah Kementerian Agama,” kata Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay di Jakarta, Rabu dikutip Antara.

Secara formal, para jamaah haji atau keluarganya memiliki hak untuk mendapatkan klaim dari perusahaan asuransi. Pasalnya, setiap jamaah haji Indonesia membayar asuransi yang menjadi bagian dari komponen BPIH. Karena itu, setiap korban meninggal dunia, sakit, atau cacat mesti mendapatkan santunan.

“Saya tidak tahu nilai besaran santunan yang mesti dibayar oleh perusahaan asuransi. Mungkin berbeda-beda. Antara yang cacat dan meninggal dunia juga mungkin berbeda. Yang bisa saya pastikan adalah bahwa seluruh jamaah haji Indonesia diasuransikan oleh pemerintah,” ujar politisi PAN.

Selain itu, Kementerian Agama juga didesak untuk memperjelas proses realisasi santunan Raja Saudi bagi para korban musibah crane. Sebagaimana diketahui, bahwa Raja Saudi menjanjikan akan memberikan santunan sebesar 1 juta riyal (Rp3,8 miliar) bagi seluruh korban musibah crane atau keluarganya. Namun sampai sejauh ini, santunan tersebut belum terealisasi. Kementerian Agama tentu bisa diandalkan untuk menindaklanjuti janji raja Saudi tersebut.

“Pembayaran klaim asuransi dan realisasi santunan itu adalah bagian dari perlindungan jamaah. Sementara, perlindungan terhadap jamaah adalah amanat UU yang mesti dilaksanakan,” katanya.
Sementara itu Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengklaim bahwa kepuasan jamaah haji terhadap pelayanan haji yang diberikan pemerintah pusat pada 2015 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

“Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik sejak saya menjabat sebagai Menteri Agama, tingkat kepuasan jamaah haji pada 2015 mencapai 82,26 persen, angkanya meningkat dan itu menggembirakan bagi kami,” kata Menag di Semarang, Selasa (3/11/2015) malam.

Ia menjelaskan bahwa tingkat kepuasan jamaah haji pada tahun ini masuk kategori baik karena lebih tinggi dibandingkan 2014 yang tercatat sebesar 81,0 persen.

“Mayoritas jamaah haji merasa puas, meskipun memang masih belum bisa masuk kategori memuaskan karena kalau kategori itu angkanya antara 85 sampai 100,” ujarnya.*

Rep: Anton R
Editor: Cholis Akbar

Bagikan:

Berita Terkait

Pemerintah Usul Penetapan Biaya Haji Dengan Dolar AS

Pemerintah Usul Penetapan Biaya Haji Dengan Dolar AS

Saudi Tambah Fasilitas Fast Track dan Iyab Jamaah Haji Indonesia

Saudi Tambah Fasilitas Fast Track dan Iyab Jamaah Haji Indonesia

Amirul Hajj Imbau Jamaah Beribadah Diimbangi Istirahat yang Cukup

Amirul Hajj Imbau Jamaah Beribadah Diimbangi Istirahat yang Cukup

RS di Saudi Siapkan Pelayanan Gratis untuk Jamaah Haji

RS di Saudi Siapkan Pelayanan Gratis untuk Jamaah Haji

Hotel di Aziziyah Makkah, Terbakar

Hotel di Aziziyah Makkah, Terbakar

Baca Juga

Berita Lainnya