Dompet Dakwah Media

Wapres: Undang-undang No 33 Tahun 2014, Soal JPH adalah Wewenang BPJPH

Ma’ruf melanjutkan, bahwa di dalam amanat UU tersebut posisi MUI hanyalah sebatas pemberi fatwa, bukan lagi lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal

Wapres: Undang-undang No 33 Tahun 2014, Soal JPH adalah Wewenang BPJPH
BBC
Wapres Ma'ruf Amin

Terkait

Hidayatullah.com–Wakil Presiden, KH Ma’ruf Amin dalam rapat konsultasi bersama pimpinan DPD RI Rabu, (05/08/2020), meminta kepada DPD RI untuk memanggil semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang No.33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, hal itu dilakukan agar implementasi UU tersebut dapat berjalan dengan baik.

“Terkait masukan tentang pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal, saya minta DPD melakukan mediasi antara MUI dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Karena saya lihat ada mis-komunikasi saja. MUI sama sekali tidak menghalangi. Saya sudah tegaskan, apa yang diperintahkan UU harus dijalankan. Persoalannya Badan tersebut ternyata belum siap,” kata Ma’ruf pada Rapat Konsultasi dengan DPD RI yang terselenggara via virtual itu, Rabu (05/08/2020).

Ma’ruf melanjutkan, bahwa di dalam amanat UU tersebut posisi MUI hanyalah sebatas pemberi fatwa, bukan lagi lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal. Sehingga hari ini MUI tidak lagi mengeluarkan sertifikat. Hanya fatwa halal saja.

“Persoalan BPJPH belum siap. Jadi sekarang yang kena imbas produk-produk kita yang impor banyak ditolak karena hanya melampirkan surat fatwa. Padahal buyer di luar negeri minta sertifikat. Makanya saya berharap DPD bisa panggil dan mediasikan para pihak terkait supaya segera jalan,”ujarnya.

Pimpinan DPD RI, dalam laporannya, menyampaikan adanya aspirasi dan keluhan dari elemen masyarakat terkait pelaksanaan UU JPH, karena dinilai “jalan di tempat”, selain itu dirasa ada keberatan dari pihak MUI juga. Faktanya memang MUI pernah mengajukan judicial review dan gugatan ke PTUN atas UU tersebut. Bahkan MUI sebagai institusi yang menerbitkan serfitikasi tenaga auditor halal dinilai lambat, sehingga dari target 5000 auditor, sekarang baru ada sekitar 150-an auditor.

Pemerintah menjamin, akan komit dan serius. Terbukti, dengan hadirnya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang dipimpin langsung oleh presiden sebagai ketua dan wapres sebagai wakil ketua dan menkeu sebagai sekretaris. Dengan anggota 3 menko, 8 menteri, gubernur BI, ketua OJK, kepala LPS, ketua umum MUI dan ketua umum Kadin.

“Pemerintah komit. Karena KNEKS tidak hanya fokus pada soal sertifikasi halal, tetapi juga alat usaha syariah, industri syariah dan keuangan syariah. Jadi benar apa yang disampaikan pimpinan DPD, bahwa penduduk muslim terbesar di Indonesia. Tetapi peringkat bisnis di sektor ini, kita masih kalah dibanding Malaysia. Tetapi nanti setelah Islamic Finance District Center sudah beroperasi maksimal, peringkat kita pasti meningkat,”jelasnya.

Dalam Rapat itu, Isu lain juga disampaikan pimpinan DPD di antaranya terkait pemekaran daerah, ketahanan pangan, ketahanan sektor kesehatan dan problematika pendidikan di era pandemi. DPD menyoroti masih adanya kesenjangan teknologi yang menyebabkan tidak meratanya akses terhadap pendidikan berkualitas. Ditambah dengan belum meratanya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia.

Pemerintah dalam hal ini telah menganggarkan dana sekitar 30 triliun rupiah untuk percepatan pembangunan infrastruktur transmisi. Pemerintah juga menyiapkan skema subsidi untuk pulsa internet bagi siswa yang tidak mampu atau yang layak dibantu. Terkait pendidikan dan infrastruktur teknologi informasi, “Itu sudah diputuskan. Tinggal teknis pelaksanaan saja,” terangnya.

Sultan Baktiar Najamudin melaporkan kepada wapres beberapa kinerja menteri kabinet terutama yang mendapat sorotan dari kalangan dunia usaha. Menurutnya, hal ini penting mendapat perhatian, agar tidak menjadi beban presiden dan wapres dalam menjalankan roda pemerintahan di tengah situasi yang serba sulit seperti sekarang ini.

“Salah satunya kementerian perdagangan. Khususnya terkait ijin ekspor dan impor yang dinilai lambat dan sulit. Kami punya contoh kasus, kebetulan yang telah kami kunjungi dan terima langsung aspirasinya,”ujarnya.

Dengan demikian, wapres meminta semua bahan dan laporan dari DPD untuk disampaikan kepadanya. “Ya tolong disampaikan langsung semua aspirasi yang masuk. Akan kami perhatikan,”pintanya.

Rapat konsultasi itu dihadiri oleh tiga pimpinan DPD RI, yakni Ketua AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua Nono Sampono dan Sultan Baktiar Najamudin. Sedangkan Mahyudin, tidak turut hadir. Dalam rapat tersebut, pimpinan DPD RI menyampaikan lima tema hasil pengawasan dan serap aspirasi, sebagai bahan masukan untuk pemerintah.*

Rep: Admin Hidcom

Editor: Insan Kamil

Dukung Kami, Agar kami dapat terus mengabarkan kebaikan. Lebih lanjut, Klik Dompet Dakwah Media Sekarang!

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.hidayatullah.com dan Segera Update aplikasi hidcom untuk Android . Install/Update Aplikasi Hidcom Android Anda Sekarang !

Topik: , , ,

Sebarkan tautan berikut :

Baca Juga Berita Menarik Lainnya !