Ekonomi Syariah – Hidayatullah.com http://www.hidayatullah.com Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran Tue, 02 Oct 2018 23:28:21 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.8 61797197 Murniati: Dunia Menyambut Positif Keuangan Syariah http://www.hidayatullah.com/berita/ekonomi-syariah/read/2018/09/27/151312/murniati-dunia-menyambut-positif-keuangan-syariah.html Wed, 26 Sep 2018 23:57:41 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=151312

Hidayatullah.com– Maqashid Syariah memiliki tujuan yang sama dengan Sustainable Development Goals (SDGs) yang dituju oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), […]

The post Murniati: Dunia Menyambut Positif Keuangan Syariah appeared first on Hidayatullah.com.

]]>

Hidayatullah.com– Maqashid Syariah memiliki tujuan yang sama dengan Sustainable Development Goals (SDGs) yang dituju oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), demikian disampaikan Dr Murniati Mukhlisin, Ketua STEI Tazkia

Pernyataan ini disampaikan dalam acRoundtable Discussion dengan Tema : “Leveraging Innovative Financing for Development: Islamic Banking & Finance for SDGs” untuk berbagi pengalaman penerapan ekonomi dan keuangan Syariah di Indonesia.

Murniati juga menjelaskan besarnya potensi keuangan syariah di dunia. Berbagai negara di Eropa seperti Prancis, Jerman, Luxembourg, UK terlebih lagi negara berpenduduk Muslim seperti; Iran, Malaysia, UAE, Arab Saudi dan Indonesia memiliki perhatian besar terhadap perkembangan keuangan syariah yang nampak dari pertumbuhan aset.

“Walaupun termasuk penyumbang tertinggi, perbankan syariah saat ini masih dalam posisi 5,7% dibandingkan market share perbankan konvensional,” ujar Murniati.

Baca: Pengawasan Syariah dan Keunggulan Bank Syariah 

Meski demikian, inisiatif masyarakat terus muncul dalam memberikan kontribusi pada perkembengan keuangan syariah. Diantaranya kontribusi Tazkia untuk mendukung konversi tidak kurang dari 15 Bank Syariah di Indonesia, memberdayakan lebih dari 10.000 kepala keluarga di Jawa Barat dan NTB dengan konsep ZISWaf.

Baca:Menyelamatkan dan Mengembangkan Bank Syariah 

Acara turut dihadiri; Imam Teguh Saptono  (Ketua BWI), Rifki Islmail (Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia), Abdullah Rahman Wibowo (Dirut BNI Syariah), Ibrahim Ali Shoukry (Resident Representative dari Islamic Development Bank) dan Ronald Yusuf Wijaya (Ketua Umum Asosiasi Fintech Syariah Indonesia).

Para narasumber berbagi pengalaman penerapan keuangan syariah dalam ranah yang berbeda. Kombinasi  ini menjadi masukan agar keuangan syariah di Indonesia dapat berkembang lebih baik lagi.

“Dengan dukungan dari UNDP, regulator, perbankan syariah, FinTech, dunia pendidikan, dan lembaga sosial, diharapkan tujuan mulia ekonomi syariah yang juga senada dengan SDGs dapat tercapai dengan sebaik mungkin, “ ujar Murniati.*/Rizqi Zakiya

The post Murniati: Dunia Menyambut Positif Keuangan Syariah appeared first on Hidayatullah.com.

]]>
151312
Menteri PPN Dorong Institusi Keuangan Syariah Gerakkan Industri Halal http://www.hidayatullah.com/berita/ekonomi-syariah/read/2018/09/19/150875/menteri-ppn-dorong-institusi-keuangan-syariah-gerakkan-industri-halal.html Wed, 19 Sep 2018 04:22:24 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=150875

“Perusahaan dan pengusaha industri halal membutuhkan pendanaan syariah untuk menjalankan bisnisnya, sehingga ke-halal-an produk yang diproduksi memang benar-benar sesuai syariah."

The post Menteri PPN Dorong Institusi Keuangan Syariah Gerakkan Industri Halal appeared first on Hidayatullah.com.

]]>

Hidayatullah.com– Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Bambang Brodjonegoro, menyatakan, Indonesia berpeluang menjadi pasar produk halal terbesar di dunia sekaligus menjadi produsen produk halal.

Ia mengungkapkan, Indonesia berada di posisi strategis bagi halal superhighway link dalam global halal supply chain.

Data terkini mencatat, ekspor produk halal Indonesia mengalami peningkatan sebesar 19,2 persen pada 2017, dari tahun sebelumnya yang besarnya USD 29,7 milIar.

“Apabila perkembangannya terus didorong, industri halal akan membuka peluang dan berpotensi menjadi pendorong pertumbuhan pasar keuangan syariah di masa yang akan datang,” jelas Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Indonesia ini dalam sambutannya pada Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS) 2018 bertema “Mendorong Kontribusi Sektor Jasa Keuangan Syariah dalam Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat”, di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Selasa (18/09/2019) kutip laman resmi Bappenas.

Bambang menambahkan, institusi keuangan syariah dapat berkontribusi mendorong industri halal di Indonesia.

“Perusahaan dan pengusaha industri halal membutuhkan pendanaan syariah untuk menjalankan bisnisnya, sehingga ke-halal-an produk yang diproduksi memang benar-benar sesuai syariah, baik dari bahan maupun instrumen keuangannya,” terangnya.

Status halal suatu produk tidak hanya dilihat dari bahan penyusunnya, namun mencakup keseluruhan proses dalam penciptaan produk halal tersebut.

“Untuk itu, institusi keuangan syariah dapat berperan dalam menyalurkan dananya kepada pelaku bisnis dalam industri halal, agar bisnis halal di Indonesia semakin berkembang,” jelasnya dalam acara tahunan IAEI itu.

Tidak hanya industri halal, perkembangan teknologi juga memiliki potensi besar untuk melakukan ekspansi usaha dan memperluas jaringan bagi keuangan syariah.

Financial technology (Fintech) dapat menjembatani UKM dan masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses keuangan, untuk dapat lebih mudah terintegrasi dengan produk dan sistem keuangan.

Selain itu, masih terangnya, jumlah investasi aset keuangan juga dapat ditingkatkan melalui Fintech.

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan Fintech di Indonesia mengalami pertumbuhan positif. Laporan terakhir mencatat, produk Fintech memiliki potensi menarik 150 juta nasabah dalam sektor perbankan syariah pada 2021.

Sebagai negara dengan pasar Muslim terbesar di dunia dimana 85 persen penduduknya adalah Muslim, serta populasi pengguna internet terbesar dengan lebih dari 140 juta pada 2017, Indonesia dinilai sangat menjanjikan bagi pengembangan pasar Fintech.

Acara ini juga dihadiri oleh Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Ahmad Hidayat, Rektor Universitas Syiah Kuala Samsul Rizal, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Nova Irwansyah, Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia Mohammad Nuh, dan Direktur Jasa Keuangan dan BUMN Bappenas Muhammad Cholifihani.*

The post Menteri PPN Dorong Institusi Keuangan Syariah Gerakkan Industri Halal appeared first on Hidayatullah.com.

]]>
150875
Analis BI: Ekonomi Syariah Ekonomi Keseimbangan http://www.hidayatullah.com/berita/ekonomi-syariah/read/2018/08/11/148352/analis-bi-ekonomi-syariah-ekonomi-keseimbangan.html Sat, 11 Aug 2018 07:30:52 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=148352

"Kita perlu memahami bahwa ekonomi adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan umat manusia, yang karena itu Islam mengaturnya dengan apa yang kita sebut ekonomi syariah."

The post Analis BI: Ekonomi Syariah Ekonomi Keseimbangan appeared first on Hidayatullah.com.

]]>

Hidayatullah.com– Ekonomi di dalam kehidupan merupakan salah satu bagian penting bagi manusia. Karena itu tidak heran jika masalah ekonomi menjadi bahasan utama dan arus utama kehidupan umat manusia.

Meski demikian, ekonomi tidak mesti seperti yang dipandang oleh para ekonom konvensional yang melepaskan nilai-nilai religiusitas dalam konsep dan praktiknya.

“Kita perlu memahami bahwa ekonomi adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan umat manusia, yang karena itu Islam mengaturnya dengan apa yang kita sebut ekonomi syariah,” terang Analis Departemen Ekonomi Keuangan Syariah Bank Indonesia (BI) Dr Prayudhi Azwar MEc dalam paparannya sebagai narasumber pada Studium Generale STIE Hidayatullah Depok di Kalimulya, Depok, Jawa Barat, Sabtu (11/08/2018).

Lebih jauh, Azwar menegaskan bahwa ekonomi syariah dibutuhkan, karena dalam ekonomi syariah terkandung prinsip keseimbangan (tawazun).

“Ekonomi syariah itu ekonomi yang tawazun (seimbang). Ada hak individu, ada hak kolektif yang harus ditunaikan melalui zakat, infaq, sedekah atau pun wakaf. Dan, itulah mengapa Islam melarang riba, karena riba membunuh rakyat menengah ke bawah dan menghambat pergerakan ekonomi,” jelasnya.

Keseimbangan di dalam ekonomi Islam tidak lebih dari representasi ajaran Islam yang selalu memilih jalan tengah, keseimbangan.

“Kenapa ekonomi syariah ekonomi yang tawazun (seimbang) tidak lain karena ajaran Islam sendiri selalu seimbang. Coba perhatikan di dalam Al-Fatihah. Tiga ayat untuk Allah, tiga ayat untuk hamba, pertengahannya untuk Allah dan untuk hamba. Demikian pula kalau kita mau mengkaji ayat-ayat lainnya, semua pasti seimbang,” ulasnya.

Selain perihal keseimbangan, sisi yang sangat ditekankan oleh Azwar adalah perihal perlunya umat Islam memandang kehidupan ini dengan cara pandang Islam, termasuk dalam hal ekonomi.

“Jangan takut, kita tidak akan pernah kekurangan. Allah telah menciptakan kehidupan ini dengan kadar yang cukup. Tidak ada itu sumber daya alam terbatas, kebutuhan manusia tidak terbatas. Allah akan cukupi. Bukankah ikan di laut setiap hari diambil dan dikonsumsi, apakah ikan habis. Bukankah ayam dipotong setiap hari, apakah ayam habis, tidak,” ucapnya dengan gaya khasnya.

Studium Generale STIE Hidayatullah Depok menghadirkan Keynote Speaker Dr Abdul Mannan MM selalu Konsultan Pendiri STIE Hidayatullah Depok, dengan dua narasumber, yakni Dr Prayudhi Azwar MEc, kemudian Dr (Cand) Agus Suprayogi yang dimoderatori oleh praktisi ekonomi informasi dan teknologi, Asih Subagyo.*

The post Analis BI: Ekonomi Syariah Ekonomi Keseimbangan appeared first on Hidayatullah.com.

]]>
148352
Dewan Syariah Nasional Siapkan Fatwa Fintech Syariah http://www.hidayatullah.com/berita/ekonomi-syariah/read/2018/08/01/147399/dewan-syariah-nasional-siapkan-fatwa-fintech-syariah.html Wed, 01 Aug 2018 04:48:33 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=147399

Dengan adanya fatwa ini diharapkan bisa menjadi landasan perkembangan fintech di tanah air

The post Dewan Syariah Nasional Siapkan Fatwa Fintech Syariah appeared first on Hidayatullah.com.

]]>

Hidayatullah.com–Dewan Syariah Nasional (DSN) mengaku sedang mempersiapkan fatwa mengenai transaksi teknologi finansial (financial technology/fintech) syariah. Dengan adanya fatwa ini diharapkan bisa menjadi landasan perkembangan fintech di tanah air.

Anggota DSN Majelis Ulama Indonesia (MUI) Adiwarman Karim mengatakan, sebelum mengeluarkan fatwa tersebut, pihaknya akan mengumpulkan berbagai akad yang sesuai.

Baca: Di Jepang, STEI Tazkia Jelaskan Perkembangan Bisnis FinTech Syariah

“Kami sudah rangkum berbagai akad yang ada, semoga bisa menjadi landasan untuk transaksi fintech syariah,”kata dia dalam acara Investree Syariah di Le Meredien Hotel, Jakarta, Selasa (30/1/2018) dikutip CBNIndonesia.

Sementara itu, Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hendrikus Passagi mengungkapkan, pihaknya juga akan melakukan perubahan pada Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berdasarkan Teknologi Informasi. Hal ini untuk mengakomodir perusahaan yang memiliki produk fintech syariah.

Adapun salah satu perusahaan yang sudah mendaftarkan produk fintech syariah-nya adalah PT. Investree Radhika Jaya (Investree). Co-founder dan CEO Investree Adrian Gunadi mengatakan, pihaknya sudah mendaftarkan produk fintech syariah pada 25 Januari silam. Sedangkan konsep syariah ini sudah dirancang sejak Juni 2017.”Sampai saat ini sudah ada pembiayaan Rp 2,7 miliar dari produk syariah,”ujar dia.*

The post Dewan Syariah Nasional Siapkan Fatwa Fintech Syariah appeared first on Hidayatullah.com.

]]>
147399
Langkah Pemprov DKI Kembangkan Ekonomi Syariah Didukung DPRD http://www.hidayatullah.com/berita/ekonomi-syariah/read/2018/06/05/143710/langkah-pemprov-dki-kembangkan-ekonomi-syariah-didukung-dprd.html Tue, 05 Jun 2018 01:00:30 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=143710

Tegas Sandi, pelaksanaan ekonomi syariah harus memberikan tiga dampak utama yakni, penciptaan lapangan kerja, menekan ketimpangan, serta mengurangi tingkat kemiskinan.

The post Langkah Pemprov DKI Kembangkan Ekonomi Syariah Didukung DPRD appeared first on Hidayatullah.com.

]]>

Hidayatullah.com– Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menginginkan agar ekonomi syariah tersebut berkembang di wilayah tersebut.

Langkah Pemprov DKI mengembangkan ekonomi syariah di Ibukota mendapat dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Syarifuddin, mengatakan,ekonomi syariah akan memberikan dampak positif pada penciptaan lapangan kerja, menekan ketimpangan hingga mengurangi tingkat kemiskinan. Karena itulah ekonomi syariah perlu disosialisasikan hingga ke akar masyarakat.

“Ini, kan, untuk pengembangan ekonomi di Ibukota, sistemnya syariah. Kalau cocok, kenapa tidak. Sosialisasinya harus digencarkan sampai ke tingkat bawah,” ujarnya, Senin (04/06/2018) lansir laman resmi Pemprov DKI Jakarta.

Hal senada juga diutarakan anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta lainnya, Subandi. Ia mengingatkan, ekonomi syariah harus dibarengi dengan aturan yang jelas untuk melindungi hak warga menengah ke bawah.

“Bagus, kalau ekonomi syariah bisa dihidupkan. Harus ada aturan dan memang harus jelas. Perjanjiannya juga harus saling dipahami,” tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, menginginkan ekonomi syariah dapat terus berkembang di Ibukota, sehingga bisa lebih banyak memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

Dikatakan Sandi, untuk menjadikan Jakarta sebagai Global Islamic Financial Hub diperlukan adanya kepastian hukum. Selain itu, perlu adanya kebijakan yang menyinergikan berbagai pemangku kepentingan ekonomi syariah.

“Kita ingin ekonomi syariah tumbuh dan berkembang, baik pada sektor keuangan maupun sektor riil di DKI,” ujar Sandi, usai memimpin rapat Pembahasan Tindak Lanjut Pengembangan Ekonomi Syariah di DKI Jakarta, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (24/05/2018).

Dalam rapat yang dihadiri oleh perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan SKPD terkait tersebut, juga dilakukan pembahasan mengenai gambaran potensi ekonomi syariah di sektor perbankan, pariwisata, dan sektor-sektor lainnya.

“Mungkin akan ada tim kecil khusus untuk merumuskan apa saja multi stakeholder initiatif yang bisa kita lakukan bersama OJK, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), dan BI,” terangnya.

Sandi menegaskan, pelaksanaan ekonomi syariah harus memberikan tiga dampak utama yakni, penciptaan lapangan kerja, menekan ketimpangan, serta mengurangi tingkat kemiskinan.

“BAZIS harus jadi bagian dari percepatan, alokasi dana Bazis antara lain untuk menciptakan lapangan kerja baru. Literasi keuangan syariah harus kita naikkan 10 persen, mudah-mudahan ini akan mendatangkan keberkahan buat kita semua,” tandasnya.

Sekadar diketahui, rapat ini merupakan tindak lanjut dari Diskusi Panel Mengenai Ekonomi Syariah yang berlangsung di Gedung Dinas Teknis, Jl Abdul Muis, Gambir, Jakarta Pusat, pada (08/05/2018) lalu.*

The post Langkah Pemprov DKI Kembangkan Ekonomi Syariah Didukung DPRD appeared first on Hidayatullah.com.

]]>
143710
Putra-putri Papua Disiapkan Beasiswa untuk Belajar Ekonomi Syariah http://www.hidayatullah.com/berita/ekonomi-syariah/read/2018/06/04/143638/putra-putri-papua-disiapkan-beasiswa-untuk-belajar-ekonomi-syariah.html Mon, 04 Jun 2018 03:33:50 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=143638

“Karena Islam adalah rahmat seluruh alam maka program Indonesia Berta’awun ini bermakna untuk semua saudara-saudara kita di daerah 3T walaupun bukan Muslim sekalipun."

The post Putra-putri Papua Disiapkan Beasiswa untuk Belajar Ekonomi Syariah appeared first on Hidayatullah.com.

]]>

Hidayatullah.com– Putra-putri Indonesia di kawasan Indonesia timur termasuk Papua diberi kesempatan untuk mendapatkan beasiswa belajar tentang ekonomi syariah.

Demikian salah satu bentuk dari program Indonesia Berta’awun Hal itu yang di-grand launching pada Sabtu (02/06/2018) di Masjid Andalusia, Sentul City, Bogor, Jawa Barat.

Ketua STEI Tazkia sekaligus Koordinator Indonesia Berta’awun-Tazkia Berta’awun, Murniati Mukhlisin, mengatakan, paling tidak ada 122 daerah yang masuk kategori 3T; Tertinggal, Terdepan, dan Terluar, dan yang paling panjang daftarnya adalah Provinsi Papua dan Nusa Tenggara Timur.

“Maka dari itu, kami berpikir sudah saatnya ada usaha massive secara nasional dengan asas gotong royong memberdayakan saudara-saudara kita di sana dengan pendekatan ekonomi syariah,” begitu disampaikan sebagaimana ia sampaikan kepada hidayatullah.com lewat rilisnya, Ahad (03/06/2018).

Turut hadir pada acara itu pakar ekonomi syariah Muhammad Syafii Antonio, penceramah Yusuf Mansur, serta dai asal Papua, Ustadz Fadlan Garamatan, serta 2.500 undangan.

Menurut Murniati, Papua adalah daerah istimewa karena matahari menyinari Indonesia dimulai dari sana; adzan pertama kali dikumandangkan dan shalat mengawali hari-hari umat Islam dimulai di sana. Hingga saat ini daerahnya masih belum setara majunya dibandingkan dengan Indonesia bagian tengah dan barat.

“Berbagai upaya sudah banyak dilakukan untuk Papua misalnya perbaikan pelayanan aparatur negara, fasilitas umum, beasiswa pendidikan, dan bantuan langsung tunai, termasuk juga program Sejuta Rumah Murah yang diluncurkan Presiden Jokowi,” ungkapnya.

Ia pun mengatakan, masyarakat 3T perlu diberdayakan, salah satunya melalui program kemandirian ekonomi untuk memastikan peningkatan taraf hidup yang sustainabel,” tegas Murniati.

Maka dari itu, lanjutnya, sudah saatnya gerakan ekonomi syariah digencarkan dengan prinsipnya yang penuh keadilan, kemitraan, dan tidak berorientasi kepada keuntungan semata.

Jelasnya, Indonesia Berta’awun berpijak dari seruan Allah Subhanahu Wata’ala dalam QS Al-Maidah (5):2 yang menyerukan umat Islam untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa, tapi tidak untuk perbuatan dosa dan bermusuhan.

“Karena Islam adalah rahmat seluruh alam maka program Indonesia Berta’awun ini bermakna untuk semua saudara-saudara kita di daerah 3T walaupun bukan Muslim sekalipun,” ujar Murniati.

Tujuan program yang dimulai dari Indonesia timur ini meliputi program beasiswa putra-putri daerah Indonesia timur untuk belajar ekonomi syariah, pemberdayaan ekonomi kerakyatan di Indonesia timur berbasis syariah, beasiswa ekonomi syariah bagi difabel, proteksi takaful jiwa bagi dhuafa, dan pengadaan perpustakaan ekonomi syariah bagi dusun tertinggal.*

The post Putra-putri Papua Disiapkan Beasiswa untuk Belajar Ekonomi Syariah appeared first on Hidayatullah.com.

]]>
143638
Membangun Ekosistem dan Industri Halal di Indonesia http://www.hidayatullah.com/berita/ekonomi-syariah/read/2018/06/01/143499/membangun-ekosistem-dan-industri-halal-di-indonesia.html Fri, 01 Jun 2018 10:09:11 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=143499

Dalam konferensi itu dibahas sejauhmana industri halal dapat mempersiapakn diri menghadapi revolusi industri generasi keempat

The post Membangun Ekosistem dan Industri Halal di Indonesia appeared first on Hidayatullah.com.

]]>

Oleh: Hani Adhani

 

SALAH satu visi dan misi keislaman yang dibangun oleh Negara Malaysia sebagai salah satu negara yang mayoritas muslim adalah dengan mengembangkan perekonomian syariah secara global.

Salah satu program tahunan untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah yang selalu diselenggarakan oleh Pemerintah Malaysia adalah  konferensi dunia tentang halal.

Tahun ini adalah tahun ke-10 penyelenggaraan Konferensi Halal Dunia yang diselenggarakan oleh Pemerintah Malaysia yang penyelenggaraanya diselenggarakan secara serentak dengan acara pameran produk halal dari seluruh dunia. Dimana acara pameran produk halal diikuti oleh para pebisnis dari seluruh dunia.

Dalam acara World halal Conference 2018 ke-10 kali ini yang diselenggarakan pada tanggal 4-5 April 2018 lalu di Kuala Lumpur, mengambil tema “Whither The Next Economy”.

Tema tersebut diambil dalam upaya untuk membangun dan meningkatkan ekonomu syariah sehingga dapat menjadi penopang ekonomi dunia. “Halal” sebagai salah satu bagian dari penunjang dan pondasi ekonomi syariah saat ini telah menjadi semacam ekosistem dan juga Industri.

Produk Halal telah menjadi bagian bisnis dunia yang nilainya sangat besar yang diperuntukan bukan saja untuk masyarakat muslim tetapi juga masyarakat non-muslim. Dengan jumlah populasi masyarakat penganut agama Islam yang terus meningkat, maka produk halal bukan hanya menjadi pusat perhatian negara-negara mayoritas muslim akan tetapi juga negara-negara non-muslim. Produk halal saat ini tidak hanya identik dengan produk makanan, namun telah menyentuh hampir semua lahan bisnis yang ada, mulai dari bahan dasar makanan, produk dan pelayanan kesehatan, kosmetik dan kebutuhan pribadi, travel dan juga pelayanan keuangan.

Dalam konferensi world halal tersebut juga dibahas tentang sejauhmana ekonomi syariah khususnya industri halal dapat mempersiapakn diri untuk menghadapi loncatan revolusi industri generasi keempat [Industri 4.0] yang mau tidak mau harus dihadapi dan menjadi tantangan bagi pengembangan ekonomi syariah.

Baca: Lombok Raih Penghargaan Destinasi Halal Dunia

Ada lima topik sentral yang dibahas dalam konferensi halal tersebut dengan menghadirkan para pakar dan pelaku bisnis dari seluruh dunia. Kelima topik tersebut adalah 1) Game Changer : Economy Revolution, 2)Emerging Trend of Global Economy & Implications to Malaysia’s Halal Industry, 3) Internatonalisation of Islamic Economy : Global Integration & Strategic Collaboration, 4) Halal & Science, 5) Managing The Brand.

Topik bahasan tersebut menjadi isu sentral yang menyedot perhatian semua peserta konferensi dari seluruh dunia. Antusiasme peserta dari seluruh dunia sangat terlihat dari membludaknya peserta yang hadir sehingga panitia kewalahan untuk menyediakan tempat duduk untuk peserta konferensi,ditambah lagi dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh para peserta kepada semua narasumber sehingga waktu yang ada yang telah diatur oleh panitia tidak cukup untuk menjawab semua pertanyaan dari peserta konferensi.

Selain acara konferensi,panitia acara yaituKementerian Perindustrian dan Perdagangan Malaysia juga menyelenggarakan acara pameran produk halal yang diikuti oleh para pelaku bisnis dari seluruh dunia bertempat di MITEC Kuala Lumpur.

Dalam acara pameran tersebut selain disi oleh berbagai booth yang mengenalkan dan mempromosikan berbagai produk halal dari seluruh dunia yang memiliki sertifikat halal, juga diisi dengan berbagai presentasi dan simpsoium produk halal dari berbagai belahan dunia.

Indonesia yang notabene adalah negara dengan mayoritas penduduk beragamaIslam terbesar di dunia juga hadir menjadi peserta pameran dan mengenalkan berbagai produk halal dari seluruh Nusantara.

Hal lain yang juga menarik dalam penyelenggaraan konferensi halal dan pameran produk halal di Malaysia adalah banyaknya universitas di Malaysia yang juga membuka booth khusus untuk memperkenalkan lembaga riset dan pelatihan halal yang dimiliki masing-masing universitas.  Salah satunya adalah Inhart (International Institute for Halal Research and Training) yang dimiliki oleh kampus IIUM (Internastional Islamic University Malaysia)yang memberikan pendidikan, penelitian, pelatihan, dan konsultasi kelas dunia yang berkaitan dengan industri halal kepada seluruh lapisan masyarakat di seluruh dunia.

Dukungan pelatihan dan penelitian dari para akademisi ini jelas sangat membantu Pemerintah Malaysia dalam upaya menjadikan halal sebagai industri global sehingga Malaysia dapat menjadi perintis dalam hal pengembangan industri halal di seluruh dunia.

Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Serifikat Halal

Malaysia menjadi salah satu negara yang sangat konseun terhadap upaya membangun ekosistem dan industri halal sehingga menjadikan halal sebuah ekosistem dan industri yang global dan diakui di seluruh dunia. Bagaimana tidak, industri halal di Malaysia telah menjadi rujukan dunia dan menghasilkan keuntungan milyaran bagi pelaku industri halal di Malaysia. Hal tersebut bukan hanya menjadi visi dan misi pemerintah dan kerajaan Malaysia untuk memajukan ekonomi umat dan masyarakat namun lebih jauh lagi menjadikan halal sebagai komoditas industri dunia dan menjadikan Malaysia sebagai rujukan industri halal di seluruh dunia.

Baca: Pariwisata Indonesia Dikenalkan dalam Konferensi Halal di Pakistan

Untuk mendapatkan sertifikat halal di Malaysia sangatlah mudah karena hampir di semua universitas di Malaysia telah ada lembaga halal yang dibentuk dengan tujuan untuk membantu memudahkan para stake holder untuk bersentuhan dengan dunia halal khususnya dalam hal pelatihan, penelitian dan pendidikan yang berkaitan dengan industri halal. Semua lembaga pendidikan, pelatihan dan penelitian halal tersebut memiliki tujuan untuk

membantu pemerintah guna menjadikan Malaysia sebagai pusat halal global dan untuk membantu upaya industri halal secara global.

Dukungan dari universitas ini menjadi salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Malaysia sehingga dengan adanya dukungan dari para akademisi untuk membangun ekosistem dan industri halal, maka industri halal akan terus di update melalui berbagai riset yang dilakukan di universitas sehingga industri halal terus mengalami proses transformasi dan pada akhirnya mautidak mau masyarakat akan selalu bersentuhan dengan produk halal sehingga kepedulian masyarakat terhadap produk halal juga meningkat.

Peran Indonesia dalam Industri Halal

Lalu bagaimana dengan Indonesia?  Sayangnya dalam acara konferensi world halal yang ke-10 kali ini, meskipun dalam pembukaan acara konferensi hadir Menteri Desa dan PDT Bapak Eko Putro Sandjojo, namun tidak ada satupun nara sumber asal Indonesia yang memberikan paparan tentang sejauh mana Pemerintah Indonesia dan/atau pelaku bisnis Indonesia bersiap menyongsong revolusi industri keempat khususnya dalam hal ekonomi syariah dan industri halal.

Baca: Produk Halal Dinilai akan turut Menentukan Ekonomi Negara

Indonesia yang notabene adalah negara dengan mayoritas Islam terbesar di dunia tentunya harus ikut andil menjadi bagian dalam upaya mengembangkan ekonomi syariah khususnyahalal agar juga dapat menjadi ekosistem dan industri serta bersiap menghadapi tantangan revolusi ekonomi generasi keempat.

Tentunya dibutuhkan kerjasama dan keinginan yang kuat dari Pemerintah Indonesia dan pelaku bisnis Indonesia untuk juga berupaya membangun ekosistem halal dan menciptakan bangunan halal menjadi sebuah industri bagi kemaslahatan umat dan masyarakat Indonesia.

Hal yang paling utama yang harus segera dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah bagaimana agar dapat menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat terhadap produk halal. Hal tersebut tentunya bukan hanya semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah saja namun juga menjadi tanggung jawab para wirausahawan, akademisi dan juga para profesional.

Dibutuhkan kerja keras dari semua elemen masyarakat agar produk halal di Indonesia menjadi sebuah ekosistem dan industri yang dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.Oleh karena produk halal saat ini bukan hanya identik dengan makanan tetapi juga telah menyentuh semua eleman bisnis yang ada sehingga dibutuhkan banyak sumber daya manusia yang bukan hanya paham tentang  halal namun lebih jauh lagi mampu membuat inovasi agar halal dapat menyentuh semua aspek bisnis mulai dari makanan, perbankan, properti, hotel, travel hingga kosmetik dan chemical.

Semoga pemerintah, para pengusaha, akademisi, profesional dan masyarakat Indonesia juga dapat segera bergerak cepat untuk bergandengan tangan mengejar ketertinggalannya agar halal di Indonesia menjadi sebuah ekosistem dan industri bagi kemaslahatan umat dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.*

Peserta World Halal Conference 2018. Saat ini sebagai mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum IIUM Malaysia – Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi RI. Pengurus PCIM Malaysia dan Wakil Kordinator Bidang Hukum dan Advokasi PPI Malaysia

The post Membangun Ekosistem dan Industri Halal di Indonesia appeared first on Hidayatullah.com.

]]>
143499
Rajut Ukhuwah, Berdayakan Ekonomi Syariah http://www.hidayatullah.com/berita/ekonomi-syariah/read/2018/05/22/142875/rajut-ukhuwah-berdayakan-ekonomi-syariah.html Tue, 22 May 2018 02:05:13 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=142875

Jihad ekonomi tidak bisa dilakukan bersama-sama di atas pondasi aqidah dan semangat ukhuwwah Islamiyyah

The post Rajut Ukhuwah, Berdayakan Ekonomi Syariah appeared first on Hidayatullah.com.

]]>

Syahdan, dikisahkan bahwa suatu ketika Syeikh Prof. Dr. Abdurrazzāq Al-Sa’diy al-Hasaniy, salah seorang profesor prolifik berkebangsaan Iraq yang menguasai berbagai permasalahan dalam madzhab aqidah dan mumpuni dalam empat madzhab fiqh (berasal dari keluarga Mufti di Iraq),tegak berdiri karena tak kuasa menahan amarahnya.

Betapa tidak, sekelompok mahasiswa asal timur-tengah di salah satu perguruan tinggi Islam terkemuka di rantau Asean tiba-tiba mengumandangkan gemuruh takbir dengan lantang sejurus setelah Imam melafazkan salam pada sholat Fajar pagi itu.

Syeikh keturunan Rasulullah dari jalur Sayyidina Hasan yang telah berpindah dari mazhab Hanafi kepada Syafi’i ini pun dengan tegas mengingatkan: “Wahai para pemuda, tidakkah kalian menyadari bahwa kalian sedang bermukim di satu Negara yang pemerintah dan muftinya telah menetapkanbahwa sholat Ied jatuh esok hari.

Bahkan sekalipun kalian tetap meyakini hari ini adalah hari raya, apakah kalian lupa bahwa takbir di hari raya itu hukumnya sunnah menurut jumhur ulama, sementara menjaga persatuan dan ukhuwwah Islamiyyah dengan saudara seaqidah itu hukumnya wajib”.

Pembaca yang dirahmati Allah, potongan kisah di atas mengambarkan bahwa perbedaan itu adalah suatu keniscayaanhidup dan sunnatullah, namun demikian menyikapi perbedaan tersebut dalam kerangka hikmahkebijaksanaan adalah satu tuntutan Allah. Allah subhanahu wata’ala berfirman:

وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً   

“Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat-Nya, orang-orang yang bersaudara.” (QS: Ali Imran: 103).

Baca: Ekonomi Islam 1000 Tahun Lebih Sejahterakan Umat

Dalam kesempatan yang lain Allah juga menegaskan agar kita tidak berbantah-bantah, karena itu akan menjadikan ummat ini menuai kegagalan dankehilangan kekuatan, Allah berfirman:

وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

“Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantah, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kehilangan kekuatanmu, dan bersabarlah sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” (QS: Al-Anfal: 46).

Bercermin dari insiden di atas, maka perbedaan fiqh yang terjadi di tengah-tengah ummat ini menuntut satukebijaksanaan sikap. Bahkan saking pentingnyasikap ini,sebagian ulamatelah menginfakkan sebagian waktunyauntuk menulis satu bab dalam agama ini yang disebut “adab/fiqh al-Ikhtilaf”. Karena hakikatnya perbedaan dalam madzhab dan pandangan fiqh itu lumrah, dan bukanlah masalah, tapi kerapkalikedangkalan kita dalam bab fiqh ikhtilaf ini justru menjadi sumber masalah dan perpecahan.

Dalam hal ini imam Hassan al-Banna pernah mengatakan: نَتَعَاوَنُ فِيْمَا اتَّفَقْنَا وَنَتَعَاذَرُ فِيْمَا اخْتَلَفْنَا“mari kita saling tolong-menolong terhadap sesuatu yang kita sepakati, dan mari kita saling memberi uzur (berlapang dada) dalam perkara yang kita berbeda”.

Di samping itu perlu dipahami bahwa wilayah khilafiyyah ijtihadiyyah fiqhiyyah adalah dalam ranah khotho’ (salah) dan showab (benar), yang konsekuensinya adalah pahala, satu ataudua. Sementara persatuan dan perpecahan adalah tataran haq dan bathil yang implikasinya adalah pahala atau dosa.

Adapun di antarabanyak perkara yang kita sepakati dalam agama ini adalah, bahwa antara penegakan nilaiagama dan penerapan sektor ekonomi berbasis syariah compliance adalah ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Karena kegiatan ekonomi merupakan salah satusendi dan instrumen dasar kehidupan manusia.

Maka perjuangan terhadap ekonomi syariah yang akhir-akhir ini dipopulerkan dengan istilah “jihad ekonomi” adalah satu keniscayaansetiap individu muslim.

Baca: Bangkitkan Ekonomi Umat, Biasakan Bertransaksi .

Bahkan Rosulullah di dalam doanya menyandingkan antara kekufuran dan kefaqiran sebagai sesuatu yang harus diberantas. Dan kalau kemudian kita tinjau redaksi al-Qur’an makakebanyakan ayat bertemakan jihad selalu dimulai dengan perintah jihad harta (ekonomi).

Lihat sebagai contoh: (QS. At-Taubah: 20 dan 41, al-Hujurat: 15, al-Shaff: 11). Dan jihad ekonomi jelas tidak bisa dilakukan secara perorangan, melainkan harus bersama-sama di atas pondasi aqidah dan semangat  ukhuwwah Islamiyyah, karena sejatinya tipologi ekonomi islam adalah ekonomi keummatan.

Oleh karena itu dalam wacana dan implimentasijihad ekonomi ini, kita harus berjamaah dan bersatu. Kita boleh saja berbeda mazhab dan pemahaman fiqh sepanjang masih dalam bingkai ahlu sunnah waal jama’ah.

Tapi itu sedikitpun tidak boleh menafikan persatuan dan amal kolektif dalam jihad ekonomi ini. Sangat disesalkan jika kita sibuk berbantah-bantah masalah khilafiyyah fiqhiyyah, sementara nun jauh di sana ada saudara-saudara kita yang tergadai kalimat tauhidnya karena tuntutan ekonomi yang menghimpit.

Bukankah Allah telah memerintahkan, berpegangteguhlah kamu dalam tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai berai. Dan dalam elemen tali agama Allah (baca: Islam), maka ada aspek ekonomi Islam/syariah. Dan Rosulullah turut menegaskan dalam sabdanya, tetaplah kamu berjamaah, karena singa hanya akan menerkam domba yang sendirian.

Untuk itu, maka di sini menjadi sangat penting untuk kita tetap berjamaah, tidak hanya ketika sholat, tapi pada perkara lain yang menuntut hadirnya kebersamaan.Mudah-mudahan dengan merajut ukhuwwah Islamiyyah ini kita bisa memberdayakan ekonomi ummat yang bermarwah di bawah payung  syari’ah. Aamiin. Wallahu A’lam.*/Muhammad Rahman, alumni International Islamic University Malaysia

The post Rajut Ukhuwah, Berdayakan Ekonomi Syariah appeared first on Hidayatullah.com.

]]>
142875
Perbankan Syariah Prodi Paling Favorit Pilihan Calon Mahasiswa PTKIN http://www.hidayatullah.com/berita/ekonomi-syariah/read/2018/04/30/141544/perbankan-syariah-prodi-paling-favorit-pilihan-calon-mahasiswa-ptkin.html Mon, 30 Apr 2018 08:56:55 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=141544

"Program studi Perbankan Syariah, Ekonomi Syariah, dan Manajemen Keuangan Syariah menjadi prodi dengan jumlah peminat yang fantastis pada tahun ini."

The post Perbankan Syariah Prodi Paling Favorit Pilihan Calon Mahasiswa PTKIN appeared first on Hidayatullah.com.

]]>

Hidayatullah.com– Program Studi (Prodi) Perbankan Syariah menjadi program studi paling banyak diminati calon mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang mendaftar melalui jalur Seleksi Prestasi Akademik Nasional (SPAN). Tren pendaftar Prodi Perbankan Syariah bahkan terus naik dari tahun ke tahun.

“Program studi Perbankan Syariah, Ekonomi Syariah, dan Manajemen Keuangan Syariah menjadi prodi dengan jumlah peminat yang fantastis pada tahun ini. Perbankan Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi PTKIN dengan jumlah peminat tertinggi di Indonesia, yakni mencapai 11.326 pendaftar untuk memperebutkan 56 kuota,” ujar Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin Amin saat jumpa pers di Jakarta, Senin (30/04/2018) lansir Kementerian Agama.

Kamaruddin menambahkan, PTKIN dengan jumlah peminat tertinggi lainnya adalah Perbankan Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ekonomi Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Perbankan Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan Manajemen Keuangan Syariah UIN Sunan Gunung Jati Bandung.

Turut mendapingi Dirjen Pendis, Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Arskal Salim, Penanggung Jawab SPAN-UM PTKIN Tahun 2018 yang juga Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dede Rosada, dan Ketua Panitia SPAN-UM PTKIN Tahun 2018 Musafir Pababbari yang juga Rektor UIN Alauddin Makassar.

“Kita berharap ke depan UIN Jakarta dapat membuka lebih besar lagi khususnya untuk Prodi Perbankan Syariah. Apalagi prodi Perbankan Syarah saat ini lagi booming. Terkait kuota ini kita serahkan sepenuhnya kepada masing-masing PTKIN. Kita ingin lulusan prodi ini tidak hanya berkualitas melainkan juga dibarengi dengan jumlah mahasiswa yang signifikan dari PTKIN,” ujar Kamaruddin.

Sementara itu Rektor UIN Syarif Hidayatullah Dede Rosada mengatakan jalur SPAN khusus untuk prodi Perbankan Syariah merupakan jalur yang paling excellent. “Terkait terbatasnya kuota yang tidak seimbang dengan jumlah peminat yang membludak sebenarnya disebabkan oleh keterbatasan SDM, termasuk sarana prasarana penunjang dari Prodi Perbankan Syariah,” tambah Dede.

Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Pendidikan Islam juga mengumumkan, sebanyak 88.783 siswa lulusan Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas dan sederajat dinyatakan lulus sebagai calon mahasiswa di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri melalui jalur Seleksi Prestasi Akademik Nasional. Mereka bersaing ketat bersama 218.449 siswa lainnya.

“Sesuai kuota, total ada 88.783 calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus pada SPAN-PTKIN 2018. Mereka berasal dari 6.432 madrasah/sekolah,” terang Kamaruddin Amin.

Kamaruddin menegaskan persaingan masuk PTKIN sangat ketat. Calon mahasiswa baru yang diterima satu banding tiga pendaftar. Kuota sebelumnya sebanyak 70.336, panitia menimbang menambah kuota menjadi 88.783 karena tingginya peminat.

“Kelulusan SPAN PTKIN ini secara resmi akan diumumkan pada 1 Mei 2018 pukul 07.00 WIB melalui website Panitia Pusat SPAN-PTKIN: www.span-ptkin.ac.id,” jelas Kamaruddin.

“Juga akan diumumkan di website PTKIN seluruh Indonesia,” sambungnya.*

The post Perbankan Syariah Prodi Paling Favorit Pilihan Calon Mahasiswa PTKIN appeared first on Hidayatullah.com.

]]>
141544
DPR: Bank Muamalat Perlu Didorong Berkembang Lebih Maju http://www.hidayatullah.com/berita/ekonomi-syariah/read/2018/04/11/140282/dpr-bank-muamalat-perlu-didorong-berkembang-lebih-maju.html Wed, 11 Apr 2018 15:57:44 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=140282

"Karena sistem syariah bukan untuk orang Islam saja."

The post DPR: Bank Muamalat Perlu Didorong Berkembang Lebih Maju appeared first on Hidayatullah.com.

]]>

Hidayatullah.com– Anggota Komisi XI DPR RI, Misbakhun, mendorong bank syariah khususnya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) untuk mampu berkembang lebih maju lagi.

Ia berpandangan, secara likuiditas Bank Muamalat kini cukup kuat sehingga perlu didorong lagi agar mampu memberikan kontribusi yang terbaik bagi pertumbuhan ekonomi.

Sehingga ia meyakini bahwa permasalahan yang terjadi di Bank Muamalat dapat segera diatasi.

“Perbankan prinsip utamanya harus hati-hati. Ketika bicara hati-hati maka yang jadi prinsip utama adalah data. Nah, di Bank Muamalat ini ada hal menarik, Bank Muamalat tidak ada masalah terkait likuiditas, secara fundamental fund-nya cukup kuat.

Permasalahan di Bank Muamalat adalah bank ini tidak boleh berada di posisi sekarang, bank ini harus maju,” ungkap Misbakhun saat rapat dengar pendapat Komisi XI dengan OJK, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/04/2018) lansir Parlementaria.

Misbakhun melanjutkan, siapapun yang pegang saham dan minat melakukan investasi di Bank Muamalat, sangat dibutuhkan, agar Bank Muamalat tidak berada di posisi sekarang ini.

Bank ini harus memacu pertumbuhan ekonomi nasional lebih kuat. Karena menurutnya, perbankan syariah bukan untuk umat Islam saja, tapi untuk seluruh masyarakat.

“Ini perlu didorong, karena sistem syariah bukan untuk orang Islam saja. Semua bisa melakukan. Saya jadi agak mempertanyakan regulasi dan langkah apa yang sudah OJK lakukan agar membuka peluang bank ini untuk bisa lebih besar dari posisi saat ini,” tutur Misbakhun.

Hal senada juga diungkap oleh Ketua DK-OJK, Wimboh Santoso, yang mengungkapkan, saat ini Bank Muamalat beroperasi secara normal dengan likuiditas cukup kuat dan dana sustain permodalan terjaga di atas minimum threshold 5 persen.

“Masalah di Bank Muamalat yakni adanya kebutuhan penambahan modal untuk memperluas ekspansi Bank Muamalat. Bank ini basic business-nya bagus hanya perlu tambahan modal agar bisa berkembang lebih besar lagi,” jelas Wimboh.

Sebagai informasi, pemegang saham mayoritas Bank Muamalat saat ini adalah Islamic Development Bank (IDB) sebesar 32,74 persen, Bank Boubyan 22 persen, Atwil Holding Limited 17,91 persen, dan National Bank of Kuwait 8,45 persen. Sisanya dimiliki oleh perorangan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.*

The post DPR: Bank Muamalat Perlu Didorong Berkembang Lebih Maju appeared first on Hidayatullah.com.

]]>
140282