Kamis, 9 Desember 2021 / 5 Jumadil Awwal 1443 H

Berita dari Anda

ACN: RUU TPKS tetap Beri Ruang Kebebasan Seksual

Erik Armero
Spanduk besar tanda protes RUU TPKS dipasang di jembatan layang Pancoran, Jakarta oleh Aliansi Cerahkan Negeri (22/10/2021).
Bagikan:

Hidayatullah.com– Aliansi Cerahkan Negeri (ACN) membentangkan spanduk besar di jembatan layang Pancoran, Jakarta (22/10/2021). Koordinator aksi ACN, Farhan Afif, menyampaikan bahwa spanduk itu ditujukan kepada Badan Legislasi DPR yang akan membahas draf RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang menggantikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang selama ini menjadi polemik di masyarakat.

Farhan membeberkan, perubahan draf RUU PKS menjadi RUU TPKS yang dilakukan Baleg DPR tetap memberikan ruang bagi kebebasan seksual, meski banyak pihak mengatakan draf tersebut mengalami kemajuan substantif.

Menurut Farhan, perubahan draf RUU PKS menjadi RUU TPKS memang memangkas pasal-pasal yang memicu perdebatan di masyarakat, seperti yang ada pada pasal 1 RUU PKS. Tapi hal itu tidak mengubah cara pandang RUU PKS di draf yang diusung Baleg DPR.

“RUU TPKS merupakan RUU kompromis untuk mengakomodasi pihak-pihak yang pro dan kontra dengan RUU PKS, yang sebenarnya masih menggunakan sudut pandang feminisme, konsep konsensual seks, dan mengabaikan konsep ketuhanan di dalamnya,” sambung Farhan.

Di tempat yang sama, Koordinator Bidang Hukum ACN, Indramayu, yang juga melakukan aksi simbolik tersebut menyampaikan bahwa faktor krusial yang menjadi sebab penolakan RUU TPKS adalah pengabaian Baleg terhadap nilai-nilai agama, padahal agama mengatur banyak hal yang berkaitan dengan seksualitas.

“Kami sekaligus ingin mengkritik Baleg DPR, ya. Sejak tahun 2016 penolakan terhadap RUU PKS telah dilakukan, poin-poin krusial yang berpotensi menyuburkan kebebasan dan penyimpangan seksual juga sudah berkali-kali disampaikan, tapi kok bisa ada draf baru, dengan nama baru tapi substansi masih sama? Kami merasa tidak didengar oleh DPR, makanya kami melakukan aksi (tersebut),” tegas Indra.

Indra juga menyatakan bahwa penolakan akan tetap dilakukan selama poin-poin krusial masih terkandung dalam draft yang diusung DPR. “Penolakan akan tetap kami lakukan selama poin-poin krusial masih terkandung dalam draf ini, dengan melakukan aksi atau berkunjung ke DPR,” pungkas Indra.* (Erik Armero)

Rep: Admin Hidcom
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Azhari Terpilih Sebagai Koordinator KWPSI

Azhari Terpilih Sebagai Koordinator KWPSI

Beginilah Pesan Mendalam Rektor Universitas Al-Ahgaff pada Wisudawan Asal Indonesia

Beginilah Pesan Mendalam Rektor Universitas Al-Ahgaff pada Wisudawan Asal Indonesia

Pimpinan DPR Aceh Beri Hibah Becak Serbaguna ke Rumah Baca

Pimpinan DPR Aceh Beri Hibah Becak Serbaguna ke Rumah Baca

Bupati Lombok Tengah Dukung Program Hapus Tato YBS

Bupati Lombok Tengah Dukung Program Hapus Tato YBS

FEBI UIN Ar-Raniry Gandeng BI Kupas Perjalanan Perbankan Syariah

FEBI UIN Ar-Raniry Gandeng BI Kupas Perjalanan Perbankan Syariah

Baca Juga

Berita Lainnya