Rabu, 26 Januari 2022 / 22 Jumadil Akhir 1443 H

Berita dari Anda

Pilih Capres Terpuji, Bukan Orang Serakah dan Curang

Bagikan:

Hidayatullah.com–Yang membuat Indonesia terpuruk dan miskin adalah perilaku para elitnya. Hal itu semakin diperparah karena rakyat cuma diam dan menyerahkan pengurusan bangsa ini kepada orang-orang yang perilakunya tidak benar. Kinilah saatnya rakyat ‘menguliti’ karakteristik, kapasitas, dan integritas setiap calon presiden yang akan memimpin Indonesia ke depan.

“Seharusnya kita sepakat, bahwa tidak ada alasan bagi Indonesia untuk tidak maju, kuat, berdaulat, dan sejahtera. Kita harus cegah lahirnya kebijakan yang bias kepada kepentingan. Rakyat harus tolak kebijakan yang sifatnya pemburu rente. Selama ini sudah terlalu banyak para pemburu rente di negeri ini,” ujar guru besar psikologi UI, Hamdi Muluk, saat berbicara pada peresmian Rizal Ramli Strategic Centre (RRSC), di Jakarta, Kamis (13/02/2013).

Sehubungan dengan itu, dia berpendapat rakyat harus ‘menguliti’ tiap capres sampai ke personality-nya. Harus dilihat adakah kemungkinan menjadi orang serakah, curang, culas, dan rent seeking. Tidak mungkin memberi amanah kepada orang yang diragukan karakternya. Indonesia hanya membutuhkan sekitar 1.500 orang baik dari 250 juta penduduknya untuk mengurus negara ini menjadi lebih baik.

Menurut Hamdi, para pemburu rente itu adalah orang yang ongkang-ongkang kaki namun menikmat jauh banyak daripada orang-orang yang bekerja keras. Dalam bahasa agamanya ini adalah zalim. Kesalahan terbesar bangsa ini adalah karena rakyatnya hanya diam saja melihat kezaliman itu terus berlangsung.

“Kalau orang serakah bertemu dengan orang pintar akan sangat berbahaya. Mereka akan menyusun berbagai kebijakan yang seolah-olah membenarkan perampokan uang negara oleh para pejabat publik. Rakyat tidak boleh diam saja. Caranya ke depan kita hanya akan menyerahkan urusan bangsa ini kepada orang benar-benar berperilaku terpuji, berintegritas, punya kemampuan memecahkan masalah. Dengan begitu negara tidak lagi salah urus seperti selama ini terjadi,” tukas Hamdi.

Pendapat senada juga disampaikan Yenti Garnasih, pakar hukum tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kalau negara mau maju, harus dipastikan tidak ada orang-orang yang serakah. Cita-cita berdaulat di bidang pangan, misalnya, hanya bisa terwujud bila para pejabat public di bidang pangan tidak melakukan korupsi dan melahirkan kebijakan yang bias dengan kepentingan diri dan kelompoknya.

“Kalau ada pejabat publik tapi masih menjadi Ketua Umum Parpol¸ pasti kebijakannya akan bisa. Bahkan tidak mustahil yang bersangkutan akan korupsi. Jika orang sudah jadi tersangka, terdakwa, apalagi terpidana dia tidak boleh lagi menjadi pejabat public. Orang ini jelas penjahat. Kita tidak perlu lagi menghalus-haluskan bahasa, bahwa dia adalah penjahat,” kata dia.

Yenti berpendapat, UU TPPU bisa efektif mencegah atau memberantas korupsi. Melalui UU ini, siapa saja yang turut menikmati dana hasil korupsi, maka bisa dihukum bahkan dimiskinkan. Itulah sebabnya dia mengajak rakyat menolak korupsi dengan cara menolak hasil korupsi.

Sebelumnya dalam sambutannya Dr Rizal Ramli menyatakan bangsa Indonesia berada pada titik yang kian lama kian rendah saja.  Demikian rendahnya marwah bangsa ini, hingga negara kecil seperti Singapura bisa sibuk menolak pemberian nama kapal perang Republik Indonesia (KRI) Usman Harun.

“Apa yang dilakukan Singapura sekali lagi menunjukkan betapa kita tidak berdaulat. Saya benar-benar sedih. Ini semua terjadi karena korupsi pejabat sangat luar biasa, massif dan terstruktur. Tapi kita lihat sisi positifnya. Terkuaknya banyak skandal korupsi kita anggap bahwa bangsa ini sedang diayak Tuhan Yang Maha Esa. Dari sini tersisa adalah orang-orang bagus, yang punya integritas dan kapasitas untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik di masa depan. Indonesia yang maju, kuat, dan rakyatnya sejahtera,” pungkasnya.

Sementara itu, mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Tyasno Suduarto menyatakan, kemajuan sebuah bangsa ditentukan dua hal. Yaitu, pemimpinnya dan sistem yang diterapkan.

Sayangnya sistem yang ada sekarang masih mengharuskan capres diajukan oleh partai. Pergantian pemimpin terjadi karena dua hal, yaitu lewat Pemilu dan nonpemilu, ” ujar Tyasno.*/Kiriman Edy Mulyadi, Juru Bicara Rumah Perubahan 2.0

Rep: Admin Hidcom
Editor: Cholis Akbar

Bagikan:

Berita Terkait

BAZNAS-“Qurbanmu Dakwahmu” Siap Salurkan Qurban Pedalaman Riau

BAZNAS-“Qurbanmu Dakwahmu” Siap Salurkan Qurban Pedalaman Riau

UIN Ar-Raniry Kembali Kirim 30 Relawan ke Lokasi Gempa Pijay

UIN Ar-Raniry Kembali Kirim 30 Relawan ke Lokasi Gempa Pijay

Sahabat al Lail Gresik Serahkan Bantuan untuk Palestina

Sahabat al Lail Gresik Serahkan Bantuan untuk Palestina

Ada Pungutan, Ombudsman Surati Kakemenag dan Kadis Pendidikan Banda Aceh

Ada Pungutan, Ombudsman Surati Kakemenag dan Kadis Pendidikan Banda Aceh

Kunjungi Hidayatullah Balikpapan, Fadlan Tegaskan Islam Agama Pertama di Irian

Kunjungi Hidayatullah Balikpapan, Fadlan Tegaskan Islam Agama Pertama di Irian

Baca Juga

Berita Lainnya