Dompet Dakwah Media

KKG: Dari Pembodohan Akademis menjadi Konstitutif

KKG pembodohan akademis menjadi konstitutif. Padahal Paham gender baru masuk Indonesia sebagai wacana akademik tahun 1990-an, tapi sudah meminta keterwakilan minimal 30%

KKG: Dari Pembodohan Akademis menjadi Konstitutif

Terkait

oleh: Henri Shalahuddin, MIRKH

SELASA, 10 Juli 2012 kemarin , saya diminta menjadi narasumber dalam acara dialog tentang RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG)) di sebuah TV kabel berbayar, Alif TV. Sedianya bersama penulis ada narasumber lain, Jazuli Juwaini, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI. Namun sayangnya di menit-menit terakhir, diberitakan beliau berhalangan hadir karena ada kesibukan mendadak.

Dalam dialog tersebut penulis diminta menjelaskan alasan penolakan terhadap RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender. Beberapa poin penting kenapa RUU ini harus ditolak adalah sebagai berikut;

Pertama, secara filosofis, definisi istilah “Keadilan dan Kesetaraan Gender” seperti yang tertulis dalam ketentuan umum Draf RUU Keadilan danKesetaraan (KKG) sarat dengan masalah, yakni menuntut kesamaan, penyamaan dan persamaan dalam fungsi, peran, hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan secara kuantitatif 50-50 (full equality).

Sedang Gender sendiri adalah istilah transnasional yang bertentangan dengan semua ajaran agama, budaya dan kearifan lokal bangsa Indonesia. Bahkan banyak pasal-pasal Draf RUU yang menjiplak dari asing, di antaranya definisi tentang “diskriminasi” yang mengkopi dari CEDAW

Kedua, RUU Keadilan dan Kesetaraan Genderi ini bertentangan dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak menghormati hak-hak mayoritas umat Islam.

Misalnya dalam bidang perkawinan, setiap orang berhak memilih pasangan secara bebas, baik sesama jenis maupun beda agama (lihat: pasal 12:a). Perempuan juga bebas berhak atas perwalian, termasuk menjadi wali nikah dan bebas mengadopsi anak, termasuk bagi pasangan homoseksual. (lihat: Pasal 12:e)

Ketiga, RUU ini sangat rentan disusupi penumpang gelap ekstrimis gender yang tidak ramah perempuan dan institusi keluarga.

Di antaranya adalah konsekwensi logis dari pemaknaan diskriminasi yang melarang penghambatan kesamaan laki-laki dan perempuan, terlepas dari status perkawinan. Hal ini akan membuka jalan bagi ekstrimis gender untuk mengkampanyekan isu-isu liberal.

Poin-poin ini , di antaranya: a) istri tidak wajib mematuhi suami, b) hak mengadukan suami atas tuduhan pemerkosaan terhadap dirinya jika hubungan seksual tidak atas keinginan istri (marital rape), c) hak perempuan untuk memiliki dan mengelola tubuhnya tanpa intervensi agama dan negara, d) menuntut dilegalkannya aborsi secara UU, e) kebebasan mengakses alat kontrasepsi di luar nikah, e) hak istri sebagai kepala rumah tangga.

Keempat, RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG) hanya mengakomodir kepentingan kalangan elitis kaum feminis dan tidak berhubungan langsung dengan peningkatan kesejahteraan dan hajat hidup kaum perempuan Indonesia.

Kelima, RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender adalah bentuk pemaksaan UU yang seksis, intervensi negara pada ruang privat, anti kebhinekaan dan merusak demokrasi.

Misalnya, menutunt keterwakilan perempuan minimal 30% di legislatif, eksekutif, yudikatif, dan berbagai lembaga lainnya (PASAL 4 AYAT 2). Padahal gender baru masuk ke Indonesia sebagai wacana akademik pada th 1990-an yang menuai kontroversi hebat, kemudian dipaksakan menjadi kurikulum dan tiba-tiba sekarang dipaksakan menjadi RUU.

Keenam, RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG) yang dijiwai oleh Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan upaya sistemik- konstitutif untuk menjadikan gender sebagai “asas tunggal” kegiatan pembangunan (the gender regime). Contoh, pejabat instansi dan lembaga-lembaga pemerintah, baik pusat/daerah yang tidak melaksanakan PUG, akan dikenai sanki administratif tindakan disiplin. (lihat Bab IV, pasal 19).

Keenam, RUU ini kurang diperlukan, sebab sudah banyak UU yang melindungi kepentingan perempuan (UU No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW, UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan manusia, dll

Ketujuh, RUU ini merugikan perempuan karena ia mendorong untuk mengesampingkan sifat-sifat femininas perempuan dan sifat-sifat ini dipandang sebagai pengaruh lingkungan dan budaya, bukan bersifat kodrati.

Kedelapan, RUU ini tidak berpengaruh langsung dengan maju-mundurnya pembangunan. Sebab tanpa adanya UU Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG) pun perempuan tidak pernah dilarang bekerja, belajar maupun berorganisasi. Bahkan pembahasan RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG) hanya menghambur-hamburkan uang rakyat untuk elit kalangan terbatas.

Kesembilan, jika RUU ini dipaksakan menjadi UU maka diperlukan dana yang sangat besar untuk kegiatan sosialisasi dan pelatihan gender kepada masyarakat luas. Sebab selama ini gender hanya dipahami sebagai jenis kelamin biologis dan bukan sebagai jenis kelamin sosial.

Di samping itu, munculnya RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG) yang dinahkodai para aktivis feminisme merupakan preseden buruk bagi cara berfikir generasi bangsa Indonesia kedepan.

Penelitian kaum feminis yang memfokuskan kepentingan analisanya pada jenis kelamin perempuan adalah gerakan pembodohan akademis. Misalnya penelitian tentang diskriminasi, KDRT, kemiskinan, buta huruf dsb., selalu dititikberatkan pada korban perempuan dan diabaikan jika korbannya adalah laki-laki. Seakan-akan orang menjadi bodoh, miskin, disiksa dan dizalimi gara-gara masalah jenis kelamin.

Padahal sebagai institusi yang ilmiah, seharusnya lembaga penelitian mengajak masyarakat luas berfikir dengan akal, bukan berdasarkan jenis kelamin.

Fenomena ketidakadilan dan kekerasan terhadap perempuan memang tidak dinafikan. Tetapi jika kasus-kasus parsial ini kemudian dijadikan kaedah umum, maka yang terjadi adalah pembodohan berbasis akademis dengan memanfaatkan sisi emosial wanita.

Dan jika Komisi VIII DPR RI tidak menghentikan pembahasan tentang RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG) ini dan bahkan mengesahkannya menjadi UU dengan dalih kuatnya tuntutan kaum feminis, maka terjadilan pembodohan kuadrat. Yakni dari pembodohan akademis menjadi pembodohan konstitutif. Inilah contoh jika kekuasaan mendahului keilmuan. Wallahu a’lam bi l-sawab.

Penulis adalah peneliti INSISTS bidang Gender

Rep: Admin Hidcom

Editor: Cholis Akbar

Sebarkan tautan berikut :

Baca Juga Berita Menarik Lainnya !