Rabu, 8 Desember 2021 / 3 Jumadil Awwal 1443 H

Opini

Menag dan Kegaduhan yang Tidak Perlu

Yaqut Cholil Qoumas sebelum jadi Menag
Yaqut Cholil Qoumas sebelum jadi Menag
Bagikan:

Oleh: KH. Athian Ali M. Da’i, Lc.,M.A.

Hidayatullah.com | ENTAH apa yang menjadi dasar pertimbangan presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) menjadi Menteri Agama, figur yang sebelum menjadi Menag tidak jarang  membuat pernyataan kontroversial yang cukup menyesakkan dada khususnya ummat Islam di luar NU.

Sebelum kasus ini,  YCQ pun langsung membuat statemen yang mengejutkan dengan di antaranya menyatakan, jika dirinya sebagai Menag akan mengafirmasi Ahmadiyah dan syiah. Pernyataan yang tentu saja sangat  bertolak-belakang dari pernyataan sebelumnya:  “Saya menteri semua agama”, di mana dengan pernyataan tersebut  seharusnya yang bersangkutan sebagai Menteri Agama berkewajiban untuk mengayomi enam  agama resmi yang diakui negara: Islam, Protestan, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu, serta berupaya untuk melindungi kesakralan keenam agama tersebut dari upaya penodaan dan penistaan.  Termasuk melindungi kesucian agama Islam dari penodaan oleh aliran-aliran sesat berbaju Islam yang sangat banyak jumlahnya di negeri ini termasuk Ahmadiyah dan syiah.

Belum lagi pulih dan terobati perasaan ummat Islam yang  ingin menjaga dan melindungi kesucian dan kemurniaan agama Islam, serta menjaga persatuan dan kesatuan, kini malah muncul lagi pernyataan Menag YCQ yang dengan lantangnya menyatakan jika “Kemenag itu hadiah untuk NU, bukan umat Islam secara umum, tapi spesifik untuk NU. Saya rasa wajar kalau sekarang NU memanfaatkan banyak peluang di Kemenag karena hadiahnya untuk NU.”  (Kanal YouTube TVNU, Rabu, 20-10-2021).

Pernyataan Menag YCQ  yang beraroma ananiyyah ‘asobiyyah firqah (egosentrisme kelompok) itu sontak mengundang reaksi dan sangat berpotensi untuk  semakin membuat jarak antara ummat Islam di luar NU dengan NU.  Kecaman demi kecaman pun bermunculan, di antaranya dari Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas.

“Cara berfikir dan cara pandang seperti ini kalau dikaitkan dengan masalah kebangsaan dan pengelolaan negara, tentu jelas sangat naif dan tidak mencerminkan akal sehat,” kata Buya Anwar Abbas.

Saking geramnya  sosok pengurus MUI  yang dikenal istiqamah ini menyatakan, jika seperti ini, “Saya minta Kementerian Agama lebih baik dibubarkan saja karena membuat gaduh dan mudharatnya pasti akan jauh lebih besar dari manfaatnya,” tegas dia, dikutip dari JPNN.

Buya Anwar Sayangkan Pernyataan Menag Yaqut Sebut Kemenag Hadiah Negara Khusus NU

Tidak kurang kerasnya pernyataan dari  Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Barat , di mana Buya Gusrizal Gazahar melalui tulisannya yang berjudul:  “Kalau Hanya untuk NU, Jadikan Saja Kemenag NU, Kami di Luar!”  yang diunggah lewat akun Facebook- miliknya  Ahad, 24 Oktober 2021.

Setelah membaca situasi  yang tidak nyaman akibat dari pernyataan Menag YCQ , pihak PBNU segera bersikap melalui Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini yang kemudian mengeluarkan pernyataan yang menegaskan jika Kemenag bukan hanya milik NU. “Kemenag hadiah negara untuk semua agama, bukan hanya untuk NU atau hanya untuk umat Islam,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Ahad 24 oktober 2021.

Rakyat sebenarnya sudah cukup menderita dengan kondisi perekonomian yang semakin mencekik leher banyak penduduk negeri ini. Belum lagi pandemi covid-19 yang telah banyak memakan korban dan belum sepenuhnya berhasil diatasi,  di mana rakyat seharusnya membutuhkan ketenangan jiwa untuk meningkatkan imunitas tubuh mereka. Pemerintah seharusnya menciptakan ketenangan bukan malah membuat  kegaduhan sebagaimana yang dilakukan Menag YCQ .

Presiden Jokowi selayaknya mempertimbangkan kembali keberadaan menterinya yang satu ini.*

Ketum Forum Ulama Ummat Indonesia (FUUI)/ Ketum ANNAS Pusat

Kementerian Agama, Benarkah Hadiah Khusus untuk NU?

Rep: Admin Hidcom
Editor: -

Bagikan:

Berita Terkait

Kontribusi Islam terhadap Agrikultur

Kontribusi Islam terhadap Agrikultur

Tsunami Pengungsi di Eropa

Tsunami Pengungsi di Eropa

Geger Fatwa MUI tentang “Keharaman” BPJS

Geger Fatwa MUI tentang “Keharaman” BPJS

Politik Berakhlak, Bukanlah Utopia

Politik Berakhlak, Bukanlah Utopia

Tidak Sekadar Banjir Jakarta, Tapi Upaya Pembusukan Sistemik

Tidak Sekadar Banjir Jakarta, Tapi Upaya Pembusukan Sistemik

Baca Juga

Berita Lainnya