Sabtu, 18 September 2021 / 11 Safar 1443 H

Opini

Bom Meledak, Pak Moel Bak Robin Hood, dan Ending Partai Demokrat Tidak Menentu

Bagikan:

Oleh: Ady Amar

Hidayatullah.com | PUNYA “tugas” untuk menulis kejadian paling menonjol dalam hari-hari ini, atau pekan ini, menjadi repot jika pada waktu hampir bersamaan muncul tidak hanya satu peristiwa besar, setidaknya sama-sama layak jual jika harus ditulis.

Menjadi bingung mau angkat peristiwa mana yang mesti diangkat, ini jadi kesulitan tersendiri. Mengingatkan pada Pak Karni Ilyas, saat menggawangi mendiang ILC, dimana ia yang sudah mempersiapkan materi dan menghubungi nara sumber untuk satu peristiwa yang dianggapnya paling seksi didiskusikan pekan itu.

Tapi tiba-tiba pada hari H muncul peristiwa yang lebih dahsyat lagi, dan persiapan untuk mengambil peristiwa dahsyat itu menjadi tidak memungkinkan. Itu jadi kekecewaan tersendiri buatnya.

Dalam pekan kemarin, khususnya pada Ahad (28 Maret), ada dua peristiwa besar. Tentu yang pertama, adalah guncangan bom meledak di pintu masuk Gereja Katedral Makassar. Seharian kemarin berita itu cukup menyita pemberitaan. Dan akan terus diberitakan dalam beberapa hari kedepan.

Baca: Hambalang dan Cacing Kepanasan

Sedang peristiwa kedua, masih masalah berkenaan dengan “perebutan” Partai Demokrat (PD) lewat KLB. Dimana menarik dan seksinya berita kedua itu, seberapa menjualnya? Menariknya, adalah tampilnya Ketua Umumnya, Pak Moeldoko, yang sekian lama tidak tampil dihadapan publik. Pernyataan seksi Pak Moel itu diunggah dalam video dalam Instagram pribadinya.

[Ilustrasi]

Memilih tidak membahas meledaknya bom, bukannya tidak menarik. Tapi lebih pada untuk menghindarkan subyektifitas pembahasan. Menjadi tidak faham meski ingin difaham-fahamkan, kenapa mesti gereja yang jadi sasaran, dan peristiwa demikian bukan yang pertama. Kasus bom Surabaya beberapa tahun lalu, yang meledak hampir bersamaan waktunya, setidaknya di dua gereja sekaligus.

Muncul spekulasi mengatakan, itu cuma upaya pengalihan isu, dan itu berkenaan dengan banyak kasus yang saat ini menjadi perhatian publik. Bisa pengalihan isu atas korupsi dana bansos, kasus sidang Habib Rizieq Shihab, atau kasus terbunuhnya 6 laskar FPI Km 50 tol Cikampek-Jakarta, dan seterusnya.

Lalu kenapa mesti gereja yang disasar? Maka spekukasi lanjutannya pastilah akan muncul. Menghasilkan analisa-analisa, yang itu bisa jadi akan bertolak belakang dengan temuan atau analisa dari pihak berwajib. Biarlah jika ditemukan kejanggalan atau keganjilan dalam peristiwa itu, peristiwa yang terus terang belum bisa nyambung di pikiran, akan terungkap pada waktunya.

Maka, pilihan pada kasus pengambilalihan PD jadi pilihan untuk diberitakan. Lebih jelas kasusnya, dan apalagi setelah muncul pengakuan Pak Moeldoko lewat Instagram nya. Ini lebih jelas ketimbang kasus bom meledak di pintu masuk gereja tadi.

Baca: Pak Moel, Merenung Itu Perlu

Pak Moeldoko Akhirnya Berbicara

Saat membaca sepintas pemberitaan yang mengabarkan pengakuan Pak Moeldoko dalam Instagram nya, yang mengatakan bahwa beliau khilaf. Maka muncul di benak pikiran ini, bahwa itu pengakuan tulus darinya, bahwa tindakan mengambil paksa Partai Demokrat (PD), lewat Kongres Luar Biasa (KLB), di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, (5 Maret), itu semata kekhilafannya.

Lalu pikiran berkembang, pastinya setelah pengakuan khilaf darinya itu, muncul kesadaran bahwa tindakannya itu salah. Karenanya, setelah sadar akan kekhilafannya, maka pernyataan khilaf yang muncul itu akan buat selesai perseteruan di tubuh PD.

Ternyata khilaf Pak Moeldoko, itu khilaf tidak sebagaimana yang ada di pikiran. Ia katakan khilaf itu, karena saat mengikuti KLB tidak memberitahu istri dan keluarganya, juga Pak Jokowi. Katanya, ia tidak ingin membebani Presiden.

Khilaf tidak lapor istri dan keluarga, bukan khilaf mengambil alih PD dengan cara inkonstitusional. Artinya, mengambil alih PD itu bukan  kekhilafannya, tapi memang seharusnya ia lakukan. Lalu, ia sampaikan alasannya kenapa ia mengambil alih PD itu.

Dengan pembawaan yang lebih tenang dan suara nyaring, Pak Moeldoko menyatakan dirinya didaulat memimpin Partai Demokrat.

“Saya orang yang didaulat untuk mimpin Partai Demokrat.”

Tambahnya, “Kekisruhan sudah terjadi, arah demokrasi sudah bergeser di dalam tubuh Partai Demokrat.”

Lanjutnya, “Terjadi pertarungan ideologis yang kuat menjelang 2024. Pertarungan ini terstruktur dan gampang dikenal, ini menjadi ancaman bagi cita-cita menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.

Pak Moeldoko juga mengaku, bahwa dirinya bukan cuma menyelamatkan Partai Demokrat, melainkan ingin menyelamatkan bangsa dengan cara memimpin Partai Demokrat.

Baca: Begal Itu pun Bak Brutus

Keinginan Luhur dengan Cara yang Buruk

Apa yang disampaikan Pak Moeldoko dalam Instagram miliknya, itu sukar dipercaya keluar dari mulut mantan Panglima TNI. Tentu itu tidak sekadar keluar dari mulut, tapi itu keluar dari pikirannya.

Apa yang disampaikan, bahwa ia didaulat untuk mimpin Partai Demokrat, memangnya siapa yang mendaulatnya. Jika yang memintanya mereka yang tidak punya hak memilih, dan persyaratan untuk KLB itu melanggar AD/ART, apakah itu bisa disebut ia terpilih secara benar (konstitusional).

Lalu ungkapan bahwa kekisruhan sudah terjadi di Partai Demokrat, dan demokrasi sudah bergeser di dalam tubuh Partai Demokrat. Itu pernyataan absurd dan mengada-ada. Penilaian semacam itu pantas jika keluar dari mayoritas pemilik suara pada partai itu. Sedang Pak Moel itu orang luar partai yang tidak berhak melakukan penilaian subyektif demikian.

Apalagi penilaiannya itu, lantas membenarkan langkahnya mengambil alih PD. Kok enak banget. Gaya yang dipakai Pak Moeldoko ini seperti Robin Hood, yang mencuri menjadi halal, jika yang dicuri itu harta orang kaya, dan hasil curian itu tidak dinikmati sendiri, tapi dibagi-bagikan pada orang miskin. Pencuri tetap pencuri. Tidak ada pencuri baik, meski itu Robin Hood.

Lalu, lanjutan alasan yang dikemukakan Pak Moel, terus terang jadi bingung bahasnya, bahwa terjadi pertarungan ideologis yang kuat menjelang 2024. Pertarungan yang terstruktur dan gampang mengenalinya, dan karenanya akan jadi ancaman bagi cita-cita menuju Indonesia Emas 2045.

Pertarungan ideologis 2024, mungkin yang dimaksudkannya, itu munculnya pemimpin yang akan bertarung dalam Pilpres, dan itu tidak diinginkan. Boleh dong setiap orang menganalisa ucapan yang disampaikan, yang tidak terbuka diungkapnya itu. Ideologis dalam maknanya, atau makna kelompok tertentu, itu berbahaya jika ideologis itu melanggar asas demokrasi, yang dimaknai sempit untuk kepentingannya, dan kepentingan kelompoknya.

Sedang tambahan pernyataan, adanya ancaman bagi cita-cita menuju Indonesia Emas 2045, terus terang soal ini sulit bisa dijabarkan dengan lalu harus mengambil paksa Partai Demokrat semaunya. Argumen yang dibangunnya itu terlalu sulit untuk bisa dijelaskan. Maka, biar saja itu jadi wacana, meski tetap sulit bisa difahami.

Tampaknya pertarungan perebutan kuasa di Partai Demokrat, akan terus bergulir. Endingnya tidak ada yang tahu, apakah pemerintah (Menkumham) akan bertindak adil, itu pun tidak ada yang tahu.

Semua kemungkinan bisa terjadi, seperti juga kehadiran Robin Hood yang dielu-elukan sebagai pahlawan wong cilik, meski tindakan mencuri yang dilakukannya tidak layak ditiru. Sejarah kadang berpihak pada yang batil… Wallahu a’lam. (*)

Kolumnis, tinggal di Surabaya

Baca Opini Ady Amar lainnya

Rep: Admin Hidcom
Editor: Insan Kamil

Bagikan:

Berita Terkait

Miss World, Kemuliaan Wanita dan Brain Wash

Miss World, Kemuliaan Wanita dan Brain Wash

Islam dan Pelestarian Lingkungan

Islam dan Pelestarian Lingkungan

Partai Ummat, Layakkah Jadi Harapan?

Partai Ummat, Layakkah Jadi Harapan?

Lebih Baik Mati Ditembak Peluru dari pada Mati Digigit Nyamuk!

Lebih Baik Mati Ditembak Peluru dari pada Mati Digigit Nyamuk!

Menuju Dakwah yang Mencerahkan

Menuju Dakwah yang Mencerahkan

Baca Juga

Berita Lainnya