Fatwa MUI dan Kebhinnekaan [2]

Jika realita mayoritas dan minoritas diabaikan dan dipalsukan sehingga mayoritas harus menerima perlakuan suara minoritas, bahkan ulama penjaga kemurnian ajaran Islam merekapun harus mempertimbangkan penguasa dahulu, maka kebhinekaan telah hancur

Fatwa MUI dan Kebhinnekaan [2]
muhammad abdus syakur/hidayatullah.com
[Ilustrasi] KH Ma'ruf Amin (dua dari kanan) dan jajarannya di kantor MUI Pusat, Jakarta.

Terkait

Sambungan artikel PERTAMA

 

Oleh: Oleh: Buya Gusrizal Gazahar, Lc MA

 

Semestinya para penguasa tidak perlu sampai sejauh itu dihantui oleh ketakutan yang tak beralasan.

Jadilah pengatur dan penata yang profesional dan proporsional.

MUI dengan segala fatwanya hanya tertuju kepada umat Islam. Kalaupun ada yang tertuju kepada pemerintah, itu adalah dalam rangka tugas memberikan nasehat dan pandangan sebagai wujud kecintaan kepada tanah air ini dan dilindungi oleh undang-undang negara ini.

Hukum yang mereka fatwakan bukanlah hukum yang asing dari tengah bangsa ini. Bahkan hukum yang telah diakui dan dipedomani di pengadilan serta telah dirujuk dalam kehidupan berbangsa yaitu hukum Islam.

Hukum apa yang diterapkan di pengadilan agama? Yang dijalankan oleh Kementerian Agama dalam menata kehidupan berumah tangga? Yang dipedomani oleh Bank Indonesia dalam mengizinkan produk perbankan syari’ah? Yang menjadi pedoman dalam undang-undah zakat, wakaf dan lainnya? Bukankah semua itu adalah bersumber dari syari’at Islam?

Muhammadiyah: Fatwa MUI Sangat Tepat, Terukur dan Proporsional

Nah, hukum itu pula lah yang digali sumber dan dalilnya oleh para ulama ketika berfatwa. Mereka lakukan itu agar bangsa ini jangan berjalan menantang Allah Subhanahu Wata’ala.

Tidak perlu berkilah dan berhelah dengan “ini bukan negara Islam”.

Karena MUI tidak pernah goyah komitmen mereka terhadap NKRI bahkan komitmen itu ditegaskan kembali dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) MUI terkahir.

Ulama hanya meminta agar penguasa bisa menjamin umat Islam menjalankan agamanya dengan nyaman serta dihormati sebagai bagian terbesar bangsa ini.

Sepatutnya peran dan niat baik itu tidak disikapi dengan permusuhan karena itu berarti pengumuman berseberangan dengan mayoritas bangsa ini.

Umat Islam tentu tidak akan bisa menerima bila keberadaan mereka di negara yang dimerdekakan oleh para pejuang dengan pekikan Allahu Akbar dan diraih kemerdekaan itu berkat rahmat Allah Subhanahu Wata’ala, malah dipinggirkan bahkan dimusuhi oleh para penguasa yang dititipi amanah untuk menjadi pemimpin.

Penguasa tidak perlu mengemukakan alasan hak asasi dan toleransi karena tidak ada hak asasi yang terampas. Bila sikap mencurigai bahkan keinginan mengatur fatwa yang diperturutkan maka hak asasi mayoritas bangsa ini (umat Islam) malah yang dikangkangi.

Adapun toleransi, sudah saatnya toleransi antar umat beragama difahami dengan pemahaman yang berimbang dan adil.

Tidak akan terwujud toleransi dan keharmonisan bila yang dituntut hanya sepihak saja yaitu umat Islam.

Toleransi bukan berarti umat Islam harus bergelimang dengan berbagai perayaan dan peribadatan agama lain.

Toleransi bukan berarti umat Islam harus menerima apa saja yang dilakukan terhadap agama mereka bahkan sampai penistaan terhadap Al-Qur’an.

Toleransi bukan berarti diam saja melihat saudara-saudaranya dimurtadkan.

Toleransi bukan berarti menyerahkan bangsa ini kepada mereka yang punya duit dan kekuasaan dan menjadikan darah daging negeri ini menjadi budak.

Pemuda Muhamadiyah: Fatwa MUI Bentuk Perlindungan Ulama pada Umat

Bila porsi mayoritas diberikan kepada minoritas dab sebaliknya minoritas mendapatkan porsi mayoritas, itulah tirani minoritas namanya.

Mungkin sebagian orang sangat alergi mendengarkan istilah mayoritas dan minoritas. Menurut saya, orang seperti itu tidak memahami kesatuan dalam keragaman yang tersimpan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Kesatuan tidak bisa diwujudkan kalau kita tidak jujur dalam melihat realita. Realita itulah yang menjadi ukuran bersikap tanpa ada yang dianaktirikan.

Jika realita mayoritas dan minoritas diabaikan dan malah dipalsukan sehingga mayoritas harus menerima perlakuan seolah mereka adalah minoritas, bahkan para ulama mereka untuk menjaga kemurnian ajaran merekapun harus mempertimbangkan setuju dan tidak setujunya penguasa, berarti telah hancur kebhinekaan yang selama ini kita dengung-dengungkan.

Penutup

Khitam (penutup) tulisan ini, perlu ditegaskan kembali bahwa kehadiran ulama dalam suatu kelembagaan seperti MUI bukanlah kekuatan yang patut dicurigai apalagi dimusuhi.

Membungkam suara mereka dengan berbagai tekanan hanya akan membawa celaka bangsa ini.

Bagi penguasa yang masih merasa muslim, ketahuilah bahwa sikap memusuhi ulama dan fatwa ulama bisa berakibat fatal bahkan sampai kepada tidak pantas menyandang predikat umat Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassallam sebagaimana sabda beliau:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا وَيَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَلَمْ يَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ

 “Bukan dari kalangan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda di antara kami. Dan menghargai hak orang yang alim di antara kami.” (HR Imam Ahmad dari ‘Ubadah Ibn al-Shamit ra)

Semoga menjadi renungan demi terjaganya Negara Indonesia. Wallahu a’lam.*

Penulis Ketua Harian MUI Sumatera Barat (Sumbar)

Rep: Admin Hidcom

Editor: Cholis Akbar

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.hidayatullah.com dan Segera Update aplikasi hidcom untuk Android . Install/Update Aplikasi Hidcom Android Anda Sekarang !

Topik: , , , , , , , , ,

Sebarkan tautan berikut :

Baca Juga Berita Menarik Lainnya !