Rabu, 24 Maret 2021 / 10 Sya'ban 1442 H

Opini

Pembunuhan Pasukan Penjajah Atas Warga Sipil Afghanistan “Selalu Ditutupi”

Global Research
Bagikan:

Oleh: Nick Barrickman

LAPORAN yang dirilis oleh Amnesty International, Yang Tertinggal dalam Kegelapan: Kegagalan Pertanggungjawaban terhadap Korban Sipil yang Disebabkan oleh Operasi Militer Internasional di Afghanistan, menyelidiki pembunuhan massal terhadap warga sipil dalam beberapa tahun terakhir di bawah pendudukan yang dipimpin Amerika Serikat di Afghanistan.

Amnesty menyelidiki hampir selusin kasus pembunuhan massal oleh NATO dan Pasukan Bantuan Keamanan Internasional (ISAF) yang berlangsung antara tahun 2009 dan 2013. Laporan ini berfokus pada peran yang dimainkan oleh pejabat pasukan pendudukan AS karena faktor dominan mereka di ISAF, sebagai kekuatan utama pendudukan internasional di Afghanistan.

“Kita mengamati, tak satu pun dari kasus yang melibatkan kematian lebih dari 140 warga sipil dituntut oleh militer AS,” demikian laporan itu menyimpulkan. “Bukti kemungkinan adanya kejahatan perang dan pembunuhan di luar hukum, tampaknya telah diabaikan.”

Sejumlah saksi telah diwawancarai oleh berbagai kelompok lokal, termasuk organisasi hak asasi manusia, polisi Afghanistan, dan penyelidik PBB. Namun, hanya dua saksi saja yang telah menyampaikan laporan kepada penyidik militer, yang dapat “membawa pelakunya ke dalam penuntutan pidana”.

Hal ini terutama disebabkan, tulis laporan itu, sistem peradilan militer yang berdasarkan “perintah komandan “, yang didasarkan “kebijakan tertentu”. Dengan kata lain, kejahatan perang tersebut umumnya digolongkan ke dalam impunitas (kekebalan hukum).

Meskipun sebagian besar kematian warga sipil juga disebabkan oleh serangan Taliban –para penyusun laporan mencatat, statistik ini terlihat sebagian besar terjadi saat penarikan pasukan pendudukan dan pergeseran kepada pasukan pemerintah Afghanistan– namun dalam delapan bulan pertama tahun 2007 saja, “pasukan pro-pemerintah” yang dipimpin oleh AS bertanggung jawab atas hampir separuh dari semua kematian warga sipil.

Laporan ini menjelaskan beberapa kejadian di mana sejumlah besar warga sipil tewas oleh operasi ISAF.

Ini termasuk:

* 4 September 2009: pemberondongan oleh jet tempur F-15E terhadap dua kendaraan pembawa bahan bakar di Sungai Kunduz, yang terjadi setelah pihak berwenang melaporkan pencurian pembawa bahan bakar tersebut oleh pejuang. Laporan ini mencatat bahwa, “Daripada meninggalkan pembawa bahan bakar tersebut begitu saja, para pejuang membuka (tangki) pembawa bahan bakar untuk mengosongkan bahan bakar,” yang mendorong penduduk setempat melakukan hal yang sama. “Puluhan pria dan anak laki-laki bergegas ke daerah itu; untuk mengambil dan membawa pulang bahan bakar secara gratis,” kata laporan itu mengutip seorang saksi mata.

Komandan ISAF memerintahkan menghancurkan kendaraan pembawa bahan bakar tersebut. Pada jam 1:20 pagi hari berikutnya, dua jet menembaki pembawa bahan bakar dengan beberapa bom seberat 500 kg yang bisa dipandu, membunuh sebanyak 142 orang.

* Pembunuhan lima orang, termasuk dua wanita hamil, di satu pesta di provinsi Paktia pada 12 Februari 2010. Pasukan Khusus AS menggerebek rumah milik Haji Sharabuddin (70 tahun), yang sedang mengadakan acara keluarga merayakan kelahiran cucunya. Setelah meminta orang yang datang untuk “bubar”, tim pasukan komando elit kemudian menembaki siapa saja yang berada di pintu, termasuk dua wanita hamil yang mencoba mencegah orang lain ditembak.

Laporan AI mengutip Pelapor Khusus PBB, bahwa khususnya serangan malam hari “selalu berbahaya bagi warga sipil,” dan tidak ada perhitungan yang akurat yang dilakukan oleh pasukan pendudukan atas korban tewas sipil atas segala tindakannya.

Satu-satunya badan militer yang bertugas mengawasi kematian warga sipil, Joint Incident Assessment Teams (JIATs), sebagian besar ompong, tidak melakukan “fungsi investigasi,” jelas laporan Amnesty. Pergerakan badan-badan tersebut biasanya dilakukan hanya berdasarkan “insiden yang telah mengakibatkan sejumlah besar korban sipil atau yang telah mendapat perhatian politik”, yang dengan kata lain peristiwa tersebut tidak bisa lagi dapat diabaikan.

Amnesty International pun hanya menjumpai enam kasus penuntutan terhadap tentara atas pembunuhan warga sipil Afghanistan. Keadaan ini sebagian besar karena tentara –mengikuti tindakan rekannya– untuk mencari mata rantai komando. Laporan ini juga mencatat, “sangat jarang orang-orang Afghanistan sendiri diminta bersaksi dalam kasus-kasus tersebut”.

Yang paling terkenal dari insiden tersebut adalah pada Maret 2012 berupa pembunuhan terhadap 16 warga Afghanistan oleh sersan Angkatan Darat AS Robert Bales di provinsi Kandahar di Afghanistan selatan. Pada saat itu, banyak politisi, termasuk Presiden Obama, dan kemudian Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton, yang hanya mengatakan tindakan Bales sebagai “tentara nakal” dan membenarkan tujuan keseluruhan pendudukan.

Bahkan, laporan AI menunjukkan, alih-alih menangani “apel busuk,” kekejaman seperti pembantaian semacam di Kandahar tampak umum dan sering tidak dilaporkan oleh penjajah militer di Afghanistan, dan tindakan penindasan berdarah terhadap penduduk merupakan tujuan imperialisme AS secara keseluruhan.

Laporan ini juga belum menghitung jumlah insiden serupa yang melibatkan hampir 100.000 kontraktor militer swasta yang beroperasi di Afghanistan. Mengingat banyaknya ‘pasukan-pasukan” semacam ini, serta tidak adanya pengawasan terhadap kelompok-kelompok ini, kejadian-kejadian yang dilakukan di sektor militer swasta ada kemungkian juga cukup banyak.

Tragedi yang juga cukup besar sebagaimana dilakukan oleh pesawat tanpa awak Aerial, atau drone, yang menjadi andalan strategi pertempuran Obama, sebagaimana insiden pada warga sipil di pos pemeriksaan yang salah mengartikan perintah, sehingga mengakibatkan sejumlah pembunuhan.

Yang disebut Amerika Serikat “penarikan” (pasukan) dari Afghanistan sebagaimana dinyatakan Obama pada bulan Mei tahun ini, sebenarnya masih menempatkan sekitar 10.000 tentara di Afghanistan sampai tahun 2015, dan semua pasukan AS akan berada dalam “selimut pemerintah” guna memperoleh kekebalan (hukum).*/Tulisan ini dimuat di Global Research pada 17 Agustus 2014.

Rep: Admin Hidcom
Editor: Syaiful Irwan

Bagikan:

Berita Terkait

Tukang Pijat di Antara KPK, Polisi dan Jaksa

Tukang Pijat di Antara KPK, Polisi dan Jaksa

Benarkah ada Penodaan Pancasila dalam Kasus Habib Rizieq?

Benarkah ada Penodaan Pancasila dalam Kasus Habib Rizieq?

UAS dan Peran Negara Hadapi Ormas Radikal

UAS dan Peran Negara Hadapi Ormas Radikal

Cara Islam Melindungi dan Mengakhiri Kekerasan terhadap Anak [1]

Cara Islam Melindungi dan Mengakhiri Kekerasan terhadap Anak [1]

Masalah Sampang dan Hukum Mencela Sahabat

Masalah Sampang dan Hukum Mencela Sahabat

Baca Juga

Berita Lainnya