Rabu, 24 Maret 2021 / 10 Sya'ban 1442 H

Opini

Akankah Libya menjadi Iraq dan Afghanistan selanjutnya? [Bagian 1]

Bagikan:

Hidayatullah.com–Mahdi Darius Nazemroaya menulis sebuah artikel berjudul “Libya: Are the US and EU Pushing for Civil War to Justify NATO Intervention?” di Voltairenet (25/2) yang menyoroti pergolakan di Libya. Mungkinkah ketegangan di Libya yang sedang terjadi sekarang ini adalah sebuah rekayasa pihak asing dengan tujuan menguasai sumber energi Libya, dengan cara memanfaatkan kediktatoran Muammar Qadhafi serta ketegangan di kawasan Afrika Utara dan Arab dan mendorong negara itu terjebak dalam perang saudara, sehingga pihak asing seperti Amerika Serikat, Uni Eropa dan NATO punya alasan untuk melakukan intervensi militer. Akankah Libya menjadi Iraq dan Afghanistan selanjutnya?

Nazemroaya adalah seorang sosiolog mutidisiplin dan sarjana di Kanada. Dia merupakan seorang research associate di Centre for Research on Globalization (CRG) dengan bidang khusus isu-isu geopolitik dan strategis. Dia juga seorang pengajar dan penulis masalah Timur Tengah, Asia Tengah dan bekas Uni Soviet. Karyanya telah dipublikasikan dan dikutip dalam berbagai bahasa termasuk Inggris, Spanyol, Prancis, Jerman, Italia serta Rusia.

Hidayatullah.com menyajikan tulisan ini dalam dalam dua bagian semata-mata untuk kenyamanan pembaca. Baca bagian 2 di sini.

Sesuatu Membusuk di “Jamahiriya” Libya
Tidak dipertanyakan lagi bahwa Kolonel Muammar Qadhafi adalah seorang diktator opresif. Dia telah menjadi diktator dan disebut “qaid” Libya selama sekitar 42 tahun. Meski demikian, sepertinya ketegangan juga sedang digeser ke sana dan api pemberontakan disebar di dalam negari Libya. Termasuk lewat pernyataan Menteri Luar Negeri Inggris William Hague yang mengatakan bahwa Kolonel Qadhafi telah meninggalkan Libya menuju Venezuela.[1] Pernyataan ini menjadi pemantik pemberontakan melawan Qadhafi dan rezimnya di Libya.

Meski ketiga diktator memiliki kesamaan, Qadhafi di Libya agak berbeda dengan Ben Ali di Tunisia dan Mubarak di Mesir. Kepemimpinan Libya tidak langsung tunduk kepada Amerika Serikat dan Uni Eropa. Tidak seperti kasus yang terjadi di Tunisia dan Mesir, hubungan yang terjalin antara Qadhafi dengan AS dan UE adalah modus vivendi atau sebuah akomodasi antar ketiga belah pihak. Singkatnya, Qadhafi adalah seorang diktator Arab yang independen dan bukan “diktator yang diatur” seperti halnya Ben Ali dan Mubarak.

Seseorang bisa menentang kediktatoran dan pada saat yang sama juga menentang campur tangan asing, yang oleh karena itu mengapa pendekatan AS dan UE atas Libya harus dicermati. Di tunisia dan Mesir status quo tetap dipertahankan; ini adalah untuk kepentingan Amerika Serikat dan Uni Eropa. Namun di Libya, merusak kestabilan yang ada merupakan tujuan AS dan UE.

Amerika Serikat dan Uni Eropa sekarang sedang berusaha mengambil untung dari pemberontakan melawan Qadhafi dan kediktatorannya, dengan harapan membangun sebuah posisi yang jauh lebih kuat di Libya daripada sebelumnya. Persenjataan juga diangkut masuk ke Libya dari perbatasan-perbatasan di wilayah selatan guna mendukung revolusi. Destablisasi Libya juga memiliki implikasi signifikan bagi Afrika Utara, Afrika Barat dan cadangan sumber energi global.

Mengenal Kolonel Qadhafi
Qadhafi muncul ke jenjang kekuasaan dimulai sebagai seorang letnan dalam sebuah kelompok militer yang melakukan coup d’état. Kudeta tahun 1969 itu dilakukan terhadap raja Libya yang masih muda Idris Al-Sanusi.

Di bawah kekuasaan monarki, Libya dikenal sebagai negara yang selalu mengikuti kemauan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat.

Meski tidak memiliki jabatan atau posisi dalam pemerintahan, Qadhafi memelihara budaya politik yang berakar kuat pada kroniisme, korupsi dan privilese di Libya sejak kudeta 1969. Ditambah dengan “kultus pribadi” atas dirinya juga dipaksakan di Libya. Singkatnya, pria ini adalah seorang megalomania yang selalu bermimpi diagungkan dan dipuja sebagai pahlawan dan pemimpin.

Qadhafi melakukan apapun untuk menggambarkan dirinya sebagai pahlawan kepada khalayak, khususnya orang-orang Arab dan Afrika. Petualangan militernya di Chad merupakan upayanya mengukir nama dalam sejarah dan menciptakan sebuah negara pengikut dengan melumat Chad. “Buku Hijau” milik Qadhafi dipaksakan agar dipandang dan dihormati sebagai pemiikiran politik dan filosofi yang hebat. Banyak cendikiawan dipaksa atau disuap untuk memujinya.

Bertahun tahun, Qadhafi berupaya untuk menumbuhkan sosok romantis dari dirinya sebagai seorang pria sederhana di mata rakyatnya. Ini termasuk dengan berpura-pura tinggal dalam sebuah tenda. Dia melakukan segala upaya untuk menjadikan dirinya menonjol. Tegurannya kepada diktator Arab lain, seperti Raja Abdullah dari Saudi, dalam pertemuan Liga Arab menjadi kepala berita dan disambut banyak orang Arab. Sementara dalam kunjungan kenegaraan dia sengaja dikelilingi oleh pengawal perempuan agar mendapat perhatian. Selain itu, dia juga menanggap dirinya sebagai imam atau pemimpin kaum Muslim dan sebagai seorang yang beriman, mengajarkan tentang Islam di luar dan di dalam Libya.

Libya dijalankan oleh sebuah pemerintahan berdasarkan dekrit Qadhafi. Ketakutan dan kroniisme menjadi kata kunci untuk menjaga semuanya tetap “terkendali” di Libya baik dikalangan para pejabat maupun rakyat. Orang-orang Libya dan asing banyak yang dibunuh atau hilang selama empat dekade. Kasus warga Libanon, Musa Al-Sadr pendiri Gerakan Amal, merupakan salah satu kasus yang paling terkenal dan menjadi hambatan bagi hubungan Libya-Libanon. Qadhafi berdampak sangat buruk dalam menciptakan dan mengkondisikan seluruh jenjang pejabat korup di Tripoli. Setiap orang mengutamakan kepentingannya sendiri dengan mengorbankan rakyat Libya.

Perpecahan dan Ketegangan Rezim Qadhafi
Oleh karena sifat dari rezim Qadhafi di Tripoli, terjadi banyak ketegangan di Libya dan di dalam rezim itu sendiri. Salah satunya adalah ketegangan antara Saif Al-Islam Qadhafi dengan para menteri tua di sekeliling ayahnya. Para menteri Libya secara umum terbagai antara yang berpihak pada Saif Al-Islam dan yang ikut “orang lama”.

Bahkan terjadi juga ketegangan antara Qadhafi dan putranya. Tahun 1999, Mutassim Al-Qadhafi berusaha mendongkel ayahnya saat Kolonel Qadhafi berada di luar Libya. Mutassim Qadhafi memegang sebuah portofolio dalam kabinet dan menjadi penasihat keamanan nasional. Dia juga dikenal orang-orang Libya sebagai seorang playboy yang banyak menghabiskan waktu di Eropa dan luar negeri. Ada juga Khames Qadhafi yang memimpin kelompok milisi premannya sendiri, yang disebut Milisi Khames. Dia selalu dianggap sebagai orang yang mungkin menjadi pengganti Qadhafi dan lawan bagi saudara-saudaranya yang lain.

Selalu ada kekhawatiran di Libya tentang isu suksesi setelah Qadhafi pergi. Bertahun-tahun, Qadhafi memberangus semua bentuk oposisi terhadapnya atau menentang orang lain, selain keluarganya, dari mengumpulkan kekuatan untuk melawan kekuasaannya.

Loyalitas dan Pembelotan
Tidak diragukan lagi, hanya ada sedikit loyalitas bagi Qadhafi dan keluarganya. Adalah rasa takut yang membuat rakyat Libya membentuk barisan. Di tingkat pejabat pemerintah dan militer Libya, adalah rasa takut dan kepentingan pribadi yang membuat para pejabat–yang baik dan korup–menyusun barisan. Rasa takut yang menyelimuti kini sudah dienyahkan. Pernyataan dan deklarasi melawan rezim Qadhafi terdengar dari para pejabat, di kota-kota dan barak-barak militer di seluruh Libya.

Aref Sharif, kepala staf AU Libya, telah meninggalkan Qadhafi. Menteri Dalam Negeri Abdul Fatah Al-Yunis, yang berasal dari Benghazi dan mengawasi sebuah cabang operasi khusus di Libya, telah mengundurkan diri. Al-Yunis dilaporkan sebagai “orang kedua” dalam kepemimpinan Libya, tapi hal ini tidak benar. Abdullah Sanusi, kepala intelijen Libya yang juga ipar Qadhafi, adalah orang yang paling dekat “nomor dua” dalam struktur kekuasaan di Tripoli.

Ada laporan yang menyebutkan bahwa dua pilot Libya membelot ke Malta dan kapal tempur Libya menolak untuk menyerang Bengazhi. Pembelotan bak bola salju di kalangan militer dan pemerintahan. Namun, kita harus berhenti sejenak untuk menganalisa situasi yang ada.

Oposisi Libya
Dalam hal ini, perlu dipertanyakan siapa yang disebut “oposisi” di Libya. Oposisi bukan sebuah badan monolitik. Secara umum disebutkan yaitu penentang kekuasaan Qadhafi dan keluarganya. Harus dikatakan bahwa “tindakan oposisi atau perlawanan terhadap seorang penindas” dan sebuah “gerakan oposisi” adalah dua hal yang berbeda. Kebanyakan orang awam dan para pejabat korup Libya, yang menyimpan kebencian mendalam terhadap Qadhafi dan keluarganya, sekarang berada di kubu yang sama, namun mereka berbeda.

Ini adalah bentuk otentik dari oposisi, yang mana tidak terorganisir, dan bentuk sistematis dari oposisi, baik itu eksternal atau dipimpin oleh tokoh dari dalam rezim Libya itu sendiri. Oposisi internal rakyat yang sebenarnya di Libya adalah tidak terorganisir dan “aksi oposisi” rakyat bersifat spontan. Meskipun demikian, oposisi dan pemberontakan didorong dan dipicu dari luar Libya melalui jaringan media sosial, stasiun-stasiun berita internasional, dan kejadian di dunia Arab lainnya.[2]

Kepemimpinan oposisi internal yang muncul di Libya berasal dari dalam rezim itu sendiri. Para pejabat korup yang memberontak melawan Qadhafi bukanlah pahlawan rakyat. Tokoh-tokoh oposisi ini tidak menentang tirani; mereka semata-mata hanya menentang kekuasaan Qadhafi dan keluarganya. Aref Sharif dan Al-Yunis adalah tokoh dalam rezim Libya. Sebagian pejabat yang menentang Qadhafi juga dianggap hanya berusaha menyelamatkan diri mereka sendiri, sementara yang lainnya di masa depan akan berusaha untuk meraih atau memperkuat posisi mereka. Abdel Monim Al-Honi, utusan Libya untuk Liga Arab di Kairo, bisa dilihat sebagai contoh. Al-Honi mengecam Qadhafi, tapi perlu dicatat bahwa dia adalah salah satu anggota aparat Libya yang ikut melakukan kudeta di tahun 1969 bersama Qadhafi dan kemudian pada tahun 1975 berusaha mengambil alih kekuasaan lewat sebuah kudeta yang gagal. Dia lantas melarikan diri keluar Libya dan kembali tahun 1990 setelah Qadhafi mengampuninya.

Al-Honi bukan satu-satunya diplomat Libya yang mengundurkan diri. Duta besar Libya untuk India juga melakukan hal yang sama. Ada tujuan tertentu dari apa yang dilakukan para pejabat ini, yaitu menjadi bagian dari stuktur kekuasaan setelah Qadhafi lengser.

* Duta besar Libya untuk India Ali Al-Essawi kepada BBC mengatakan bahwa dirinya mengundurkan diri, menentang tindakan keras pemerintahnya atas para demonstran.

Al-Essawi dilaporkan akan menjadi seorang menteri di Tripoli dan menjadi tokoh penting dalam pemerintahan alternatif, jikalau Presiden Libya Muammar Qadhafi meletakkan jabatannya.

* Diplomat kedua yang memasukkan namanya adalah wakil tetap Libya untuk Liga Arab Abdel Moneim Al-Honi, yang di kairo mengatakan bahwa dirinya mengundurkan diri untuk “bergabung dengan revolusi” di negaranya.

“Saya telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai protes menentang tindakan represif dan kekerasan terhadap demonstran, dan saya bergabung dengan barisan revolusi,” kata Al-Honi.

* Sekerataris Kedua Hussein Sadiq al-Musrati, mengumumkan pengunduran dirinya di China, dalam sebuah wawancara dengan Al-Jazeera, dan menyeru agar tentara turun tangan mengatasi ketegangan itu. [3]

Sekali lagi, para pejabat pembelot ini, seperti Al-Yunis dan Sharif, berasal dari dalam rezim. Mereka bukan semata diplomat, melainkan mantan menteri. Ada kemungkinan juga bahwa “tokoh oposisi” seperti ini telah melakukan dan akan membuat perjanjian dengan kekuatan-kekuatan luar.

Pasukan Asing Bermain di Libya
Pemerintah Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman dan Italia semuanya sangat mengetahui bahwa Qadhafi adalah seorang despot, tapi hal itu tidak menghentikan mereka untuk membuat kesepakatan yang menguntungkan dengan Tripoli.

Ketika media meliput kekerasan di Libya, mereka seharusnya juga menanyakan, dari mana senjata-senjata yang dipergunakan itu berasal? Penjualan senjata yang telah dilakukan oleh AS dan Uni Eropa harus dicermati. Apakah ini bagian dari program promosi demokrasi mereka?

Sejak pemulihan hubungan antara AS dan Libya, hubungan militer kedua negara semakin dekat. Libya dan Amerika Serikat melakukan transaksi militer dan sejak pemulihan hubungan itu Tripoli sangat tertarik untuk membeli perlengkapan militer Amerika Serikat.[4].

Di tahun 2009, seorang jurubicara Pentagon, Letkol Hibner, dengan sangat baik menegaskan tentang hubungan ini: “[AS] akan mempertimbangkan permintaan Libya atas peralatan pertahanan yang memungkinkan [Libya] untuk membangun kapabilitas di wilayah itu yang saling menguntungkan bagi kami [atau sejalan dengan kepentingan AS dan Libya].” [5] Kata kuncinya di sini adalah kepentingan Amerika Serikat, yang artinya bahwa Pentagon hanya akan mempersenjatai Libya dengan dasar kepentingan AS.

Dan kemudian tiba-tiba nampak, perlengkapan militer Amerika yang semuanya dari AS muncul di Libya. Jet F-16 buatan Amerika, helikopter-helikopter Apache dan kendaraan-kendaraan darat digunakan di Libya oleh Qadhafi.[6] Ini adalah pengungkapan yang mengejutkan, jika bisa diperkuat dengan bukti-bukti. Tidak ada catatan publik tentang sejumlah peralatan militer AS berada di gudang senjata militer Libya. Terkait F-16, jet-jet Libya secara tradisional dikenali sebagai pesawat-pesawat Mirage buatan Prancis dan pesawat MiG buatan Rusia.

Silvio Berlusconi dan pemerintah Italia juga merupakan pendukung kuat rezim Qadhafi. Ada informasi yang berasal dari Libya bahwa pilot-pilot Italia digunakan oleh Angkatan Udara Libya. [7] Tentara bayaran dari Chad, Sudan, Niger dan Nigeria juga dipakai. Hal ini telah diverifikasi lewat bukti rekaman video yang bocor dari Libya. Rezim Libya juga mempertimbangkan untuk mengontrak perusahaan-perusahaan keamanan (tentara bayaran) dari Amerika dan eropa. [8]

Politik Al-Jazeera
Pemerintah Libya telah menutup jalur internet dan telepon dan perang informasi sedang berlangsung. Meski menjadi salah satu jaringan berita paling profesional di dunia, Al-Jazeera juga harus diwaspadai sebagai aktor yang tidak netral. Ia merupakan subordinasi dari Amir Qatar dan pemerintah Qatar, yang juga merupakan sebuah otokrasi. Dengan memilah dan memilih apa yang akan dilaporkan, liputan Al-Jazeera tentang Libya adalah bias. Hal ini terbukti jika seseorang menelaah liputan Al-Jazeera tentang Bahrain, yang menahan diri karena adanya hubungan politik antara pemimpin Bahrain dan Qatar.

Laporan Al-Jazeera tentang jet-jet Libya yang menembaki para demonstran di Tripoli dan banyak kota tidak diverifikasi dan bisa dipertanyakan. [9] Contohnya, laporan bahwa jet-jet Libya telah menyerang orang-orang di jalanan belum diverifikasi. Tidak ada bukti visual serangan jet yang ditampilkan, sementara konfirmasi visual tentang kejadian lain muncul dari Libya.

Tidak hanya Al-Jazeera yang memberikan laporan secara bias tentang Libya. Media Saudi juga menikmati apa yang terjadi di Libya. Ashraq Al-Awsat adalah koran yang sangat erat hubungannya dengan kepentingan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA). Kepala redaksinya sekarang menjalankan editorial yang memuji-muji keputusan Liga Arab untuk menghentikan sementara Libya–mengapa langkah yang sama tidak dilakukan terhadap Mesir, Tunisia, Bahrain atau Yaman? Di dalam dan di luar dunia Arab, media arus utama sekarang sedang menciptakan kondisi bagi semacam intervensi atas Libya. *[Bersambung ke bagian 2]

Rep: Dija
Editor: Cholis Akbar

Bagikan:

Berita Terkait

Adu Tegas Anies, Jokowi dan Ahok

Adu Tegas Anies, Jokowi dan Ahok

Membakar Bendera Tauhid Bukan Penodaan Agama?

Membakar Bendera Tauhid Bukan Penodaan Agama?

Dua Zaman dari Gontor hingga “Arab Spring” (1)

Dua Zaman dari Gontor hingga “Arab Spring” (1)

Menerka Tangan Gaib di Balik Serangan pada Charlie Hebdo (2)

Menerka Tangan Gaib di Balik Serangan pada Charlie Hebdo (2)

Desakralisasi Rumah Tangga [2]

Desakralisasi Rumah Tangga [2]

Baca Juga

Berita Lainnya