Sabtu, 16 Januari 2021 / 2 Jumadil Akhir 1442 H

Opini

Di Balik Kerusuhan Ciketing

Gereja di Ciketing
Bagikan:

MENJELANG tutup tahun 2010, koran Kompas berulang-kali memuat tulisan tentang ancaman kekerasan berlatar belakang agama. Misalnya, pada edisi 16 Desember 2010, koran itu menulis bahwa kekerasan berlatar-belakang agama di Indonesia makin marak. Dan persoalan itu harus diselesaikan tuntas karena kekerasan yang menodai multikulturalisme itu bakal mengancam demokrasi Indonesia.  Apalagi pemerintah selama ini absen dalam penyelesaian masalah.

Persoalan ini, kata koran itu, mengemuka dalam peluncuran Jurnal Maarif edisi akhir tahun di Gedung Dakwah Muhammadiyah Jakarta, sehari sebelumnya, serta diskusi yang dilakukan Maarif Institute, lembaga yang dipimpin Ahmad Syafii Maarif, bekas Ketua PP Muhammadiyah .

Tapi benarkah  analisa para ahli Maarif Institute yang disebar-luaskan Kompas itu?  Benar kalau dikatakan peristiwa kekerasan sekarang meningkat.  Tapi salah kalau dikatakan peningkatan itu hanya terjadi pada kekerasan berlatar-belakang agama.

Memang setiap sore berita televisi selalu diwarnai peristiwa kekerasan dari pelbagai pelosok Tanah Air. Tapi kekerasan itu bukan hanya berlatar-belakang agama seperti dianalisa para ahli Maarif Institute. Analisa itu terkesan dipaksakan untuk tujuan tertentu. Begitu pula Kompas yang terus-menerus memberitakan isu yang sama.

Cukup banyak kekerasan terjadi sebagai ekor Pilkada. Ada kekerasan karena perampasan lahan, penggusuran pedagang kaki lima, tawuran antar-penduduk desa, antar-preman, antar-pelajar, bahkan antar-mahasiswa. Malah yang tercatat sebagai peristiwa kekerasan paling seru adalah ketika dua kelompok preman bertarung di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di Jalan Ampera Raya, akhir September lalu.

Dua kelompok menggunakan berbagai jenis senjata tajam seperti golok dan kelewang. Malah beberapa menggunakan senjata api. Terjadi tembak-menembak di jalan raya, di siang bolong, tanpa polisi bisa mencegah. Korban pun berjatuhan. Setidaknya 3 orang terbunuh, 12 terluka termasuk 3 di antaranya polisi.

Yang hendak dikatakan:  Maarif  Institute – dan institute semacamnya yang banyak tumbuh di masa 8 tahun pemerintahan Presiden Bush di Amerika Serikat yang memerangi Islam – tak boleh memicingkan mata bahwa Indonesia sekarang memang cendrung rusuh, termasuk rusuh antar-agama.

Kekerasan berlatar- belakang agama yang  paling terkenal adalah peristiwa Ciketing, perkelahian kelompok masyarakat  setempat dengan rombongan jemaah HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) yang  mengadakan pawai di jalan mengakibatkan sejumlah orang cedera, 12 September lalu.

Akibat pemberitaan seru Kompas diikuti media lain  – yang tak berimbang (cover both side) –  polisi menangkap pelaku tawuran hanya dari kelompok masyarakat setempat.  Padahal menurut Ketua Front Pembela Islam (FPI)  Habib Riziek Shihab di dalam rombongan HKBP ada dua jemaah bermarga Purba dan Sinaga membawa pisau dan tertangkap tangan oleh polisi pada waktu itu tapi segera dilepaskan. Selain itu ada 9 anggota masyarakat terluka tapi anehnya tak ada jemaat HKBP yang ditangkap.

Maka di tengah laporan media massa yang tak berimbang, pendapat sementara tokoh yang bias, tapi kemudian tersebar luas tanpa sikap kritis media massa, adalah amat menarik membaca laporan International Crisis Group (ICG), 24 November lalu, berkaitan dengan peristiwa kekerasan berlatar-belakang agama, terutama peristiwa Ciketing. ICG bukan institusi Islam, jadi jelas tak ada hubungannya dengan FPI mau pun MUI.

ICG adalah lembaga nirlaba yang independen berpusat di Brussels, Belgia. Institusi itu kini dipimpin Louise Arbour, wanita berusia  63 tahun, bekas Hakim Agung Kanada dan  bekas Komisi Tinggi PBB Urusan HAM (United Nations High Commissioner for Human Rights).

Tentu jangan bandingkan ICG dengan Maarif Institute, Setara Institute, Wahid Institute, atau Moderate Muslim Society (MMS), dan organisasi semodel lainnya. ICG terlalu berwibawa dan rekomendasinya tentang masalah pertikaian, konflik, atau peperangan, diterima banyak negara, termasuk lembaga internasional semacam Uni Eropa, Bank Dunia, atau PBB.

Maka sungguh aneh bin ajaib, ketika membuat analisa tentang kekerasan berlatar-belakang agama di Indonesia sebagai evaluasi akhir tahun, Maarif Institute atau organisasi sejenisnya mau pun Kompas sama sekali tak menyinggung laporan ICG. Apakah karena ICG mengungkap gerakan Kristenisasi  padahal fakta itu harus disembunyikan?

Dalam laporan 20 halaman itu, ICG menyimpulkan salah satu penyebab meningkatnya ketegangan Islam dengan Kristen di Indonesia adalah Kristenisasi yang agresif dilakukan Kristen Evangelical,  kelompok Protestan fundamentalis yang dianut banyak penduduk Amerika Serikat.

Kristen Evangelical yang mencampurkan agama dan politik itu mulai berkibar sebagai pendukung Partai Republik di zaman Presiden Ronald Reagan, tapi betul-betul dominan di dalam percaturan politik Amerika Serikat di dua priode pemerintahan Presiden George Bush. Bush sendiri berteman dekat dengan para pendeta aliran itu seperti Pat Robertson, Jerry Palwell (meninggal dunia beberapa tahun lalu), James Dobson, atau Franklin Graham.

Di zaman Bush, negeri Islam seperti Afghanistan diserang dan diduduki, Iraq dijajah. Lantas para pendeta Evangelical membenarkan langkah-langkah Presiden Bush itu kepada rakyat Amerika Serikat. Belum cukup. Para pendeta diikut-sertakan (embedded) bersama  pasukan Amerika Serikat di Iraq dan Afghanistan guna menyebarkan ajarannya ke tengah masyarakat setempat yang Muslim.

Kembali ke Indonesia, memang  menurut laporan ICG, ada faktor lain yang berperan dalam ketegangan hubungan Islam – Kristen, seperti kegagalan pemerintah, tumbuhnya organisasi  Islam tertentu, dan kebijakan desentralisasi. Tapi dalam mengembangkan strategi untuk  mengatasi ketegangan antar-kelompok di Indonesia, laporan ICG  menempatkan Kristenisasi dalam perhatian khusus. ‘’Isu Kristenisasi bisa mempersatukan kelompok anti-kekerasan dengan kelompok ekstrim pendukung kekerasan,’’ tulis laporan itu.

Isu Kristenisasi telah berkembang di Indonesia sejak 1960-an. Tapi selama ini sensus penduduk tak menunjukkan pertumbuhan pengikut Kristen yang signifikan. Dari sensus tahun 2000, penduduk Protestan 5,8%, Katolik 3%, Hindu 1,8%, dan Islam 88,2%. Sisanya Budha dan Kong Hucu.

Begitu pun di kalangan ummat Islam isu Kristenisasi sangat mendapat perhatian. Tak aneh kalau Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri pada 2006 membentuk Komite Penanggulangan Bahaya Pemurtadan (KPBP). Belakangan nama itu berubah menjadi Komite Dakwah Khusus (KPK).

ICG mengungkapkan bahwa Kristen Evangelical aktif  melakukan Kristenisasi di Banten dan Jawa Barat, dua provinsi yang mengelilingi Ibukota Jakarta.  Bila sukses, kelompok agama ini akan bisa mendapatkan tempat berpijak yang kuat di Ibu Kota.

Dari catatan ICG diketahui sejumlah organisasi Kristen dari Amerika Serikat memiliki kegiatan di berbagai daerah di Indonesia, tapi terutama aktif di Jawa Barat.  Ada The Joshua Project yang beroperasi di kalangan etnis Sunda,  Lampstand (Beja Kabungahan) digerakkan misionaris Amerika Serikat sejak 1969, Patners International berbasis di Spokane, Washington, memiliki belasan group di Jawa Barat sebagai patner lokal, Frontiers dari Arizona, dan Campus Crusade for Christ berbasis di Orlando, Florida,  memiliki cabang di Indonesia dengan nama Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia (LPMI).   

Pada Desember 2006, LPMI membuat masalah di Batu, Malang, Jawa Timur. Ketika itu, LPMI mengadakan pelatihan. Dalam acara doa, pendetanya meletakkan al-Quran di lantai dan menyuruh para peserta latihan mengelilinginya untuk sebuah upacara mengusir setan. Sang Pendeta dan para peserta doa kemudian ditangkap pihak berwajib karena tindakan menghina al-Quran (blasphemy).

Dana Luar  Negeri

ICG memfokuskan laporannya pada Bekasi, kota yang dari data lembaga itu menunjukkan peningkatan jumlah penganut Kristen. Di tahun 2000, Bekasi memiliki penduduk 1.668.494 jiwa, 89% adalah Muslim, 6,5% Protestan, 3,2% Katolik. Pada tahun 2009, jumlah penduduk itu meloncat menjadi 2.145.447 jiwa, di antaranya 87,3% Muslim, 8,05 Protestan, 2,98 Katolik. Artinya, ada penurunan prosentase penganut Islam dan Katolik, tapi terjadi peningkatan prosentase penganut Protestan.

Meningkatnya jumlah penganut Protestan, menurut laporan ICG, sebagian mungkin disebabkan terjadinya perpindahan orang Batak penganut Protestan dari Sumatera Utara ke Bekasi guna mencari pekerjaan.

Tapi laporan ini pun mengungkapkan betapa gencar gerakan Kristenisasi di kawasan itu yang menurut ICG, antara lain dibiayai dana luar negeri. Di sana ada Sekolah Alkitab Terampil dan Terpadu (Integrated Bible Training School) yang dijalankan Edhie Sapto, seorang Madura yang dulu beragama Islam. Anehnya, seluruh pamplet dan atribut sekolah bertuliskan Arab tapi mengajarkan Bibel. Lebih aneh lagi, sekolah yang dulu di bawah Yayasan Kaki Dian Emas dan kini Yayasan Bethmidrash Talmiddin itu, menurut laporan ICG, mensyaratkan setiap siswanya bisa diluluskan setelah mengkristenkan 10 orang.

Tapi dalam hal menggarap orang Islam yang paling kontroversial tentulah Yayasan Mahanaim atau Mahanaim Foundation. Didirikan sebagai lembaga pendidikan dan sosial pada 1999 oleh Pendeta Rachel Indriati Tjipto Purnomo Wenas atau lebih dikenal sebagai Iin Tjipto. Sebagai bagian dari jaringan Pantekosta di Jawa, Mahanaim dijalankan keluarga keturunan China dan ditujukan untuk menggarap orang miskin, terutama anak-anak jalanan.

Maka yayasan ini memiliki rumah penampungan anak yatim yang dinamakan Rumah Harapan dan sekolah gratis dari taman kanak-kanak sampai SMA. Tampaknya yayasan ini memang bersimbah duit. Pada 2007, yayasan ini mengklaim memiliki aset bernilai Rp 125 milyar, dan setiap bulan menghabiskan dana Rp 1 milyar untuk aktivitasnya. Dalam ukuran Bekasi jumlah itu tak bisa dibilang sedikit.

Yayasan memiliki divisi bisnis yang menjalankan toko buku sampai servis ruangan pendingin (AC), termasuk bisnis properti. Salah seorang pengurus yayasan sempat dihukum 10 tahun penjara karena terlibat manipulasi pembangunan perumahan militer.

Tapi urusan bisnis dan manipulasi pembangunan perumahan militer itu tak sampai menyebabkan pengurus yayasan bentrok dengan organisasi Islam di tempat itu seperti Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Gerakan Pemuda Islam (GPI), Front Pembela Islam (FPI), dan Jemaah Ansharut Tauhid (JAT). Yang menimbulkan ketegangan jelas karena gencarnya upaya mengkristenkan orang Islam (Kristenisasi), terutama ditujukan kepada kelompok miskin, lemah, dan tak berdaya.

Pada 1 Desember 2007, misalnya, yayasan itu membagi-bagikan makanan kepada orang miskin dalam sebuah acara hiburan musik, tari-tarian, dan atraksi kembang api, yang dinamakan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR). Acara itu dilaksanakan di tempat terbuka di kawasan perumahan PT Taman Puri Indah, Pekayon. Anehnya, mayoritas hadirin adalah Muslim. Wajar kalau organisasi Islam di Bekasi menuduh acara itu adalah tipu-daya untuk melakukan Kristenisasi.

Yang paling kontroversial adalah festival dua pekan yang digelar Yayasan Mahanaim November 2008, disebut Bekasi Berbagi Bahagia (B3). Acara dilaksanakan di 100 tempat terpisah di sekitar daerah itu dengan membagi-bagikan hadiah telepon genggam, televisi, mobil, bahkan amplop berisi uang kontan. Dalam kesempatan itu Yayasan Mahanaim pun mensponsori perkawinan massal yang melibatkan 153 pasangan Muslim.

Organisasi Islam setempat – tergabung dalam koalisi Front Anti-Pemurtadan Bekasi (FAPB) — sudah melakukan protes terhadap Mahanaim malah sebelum festival itu berlangsung, yaitu ketika yayasan membagi-bagikan Bibel pada 17 Mei 2008. Yayasan itu dituduh memurtadkan orang miskin melalui bujukan uang dan fasilitas lainnya.

Pada Hari Pendidikan 2 Mei 2010, ada demonstrasi anti-Narkoba di Bekasi. Ketika melewati Masjid Al-Barkah, sejumlah orang yang ikut arak-arakan memakai baju yang di bagian belakangnya ada sulaman bintang David bewarna kuning, memisahkan diri dari barisan, membentuk formasi salib.

Mereka mengembangkan bendera dengan gambar singa dan pedang, dan tujuh nama Tuhan (menurut Kristen): Adonai, El Shaddai, Jehova Rapha, Jehovah Nissi, Jehovah Shalom, Jehovah Shamah, dan Master of Breakthrough. Mereka membagi-bagikan stiker bertuliskan\\\”Yoel generation’’, dan kemudian meletakkan Mahkota Kristen (Christian Crown) di depan Masjid.

Tak begitu jelas dari mana mereka berasal. Tapi menurut laporan ICG, dari stiker bertuliskan ‘’Yoel generation’’ yang mereka bagi-bagikan bisa ditebak mereka ada kaitan dengan kelompok Evangelical, atau di Bekasi dikenal sebagai kelompok pemilik Yayasan Mahanaim. Di Cirebon, Jawa Barat, misalnya, Mahanaim membuka blog internet dengan nama Generasi Yoel. Pendeta Iin Tjipto menjadi kontributor tetap di blog itu.

Maka tak mengejutkan kalau komunitas Islam bereaksi atas aksi di depan Masjid Al-Barkah yang  merupakan provokasi dan penodaan agama (blasphemy). Pada 8 dan 9 Mei 2010 ada tabligh akbar yang mengundang para pembicara terkenal seperti Kiai Athian Ali, Abdul Qadir Djaelani, atau Abu Bakar Basyir. Selain itu kelompok Islam mengirim delegasi memprotes peristiwa di depan Masjid Al-Barkah ke alamat para pejabat Pemda Bekasi.

Murhali Barda, Ketua FPI Bekasi membacakan pernyataan ummat Islam Bekasi yang ditandatangani 40 tokoh, antara lain, menolak pembangunan gereja yang tak sesuai peraturan berlaku, menolak segala bentuk aksi Kristenisasi di komunitas Muslim, dan polisi agar menindak para pelanggar hukum dan  menghukum berat para perusak keharmonisan beragama.

Banyak ekses terjadi karena aksi agresif Kristenisasi di Bekasi. Salah satunya adalah konflik warga dengan kelompok HKBP yang sedang berusaha membangun gereja di daerah itu. Satu hal yang pasti harmonisasi umat beragama di sana rusak dan terganggu.

Pertanyaan yang relevan sekarang: kalau Maarif Institute, Wahid Institute, Setara Institute dan terutama Kompas, menggebu-gebu mengutuk kekerasan atas nama agama, bagaimana sikap mereka terhadap aksi Kristenisasi terhadap orang miskin, lemah, dan tak berdaya?

Betul memilih agama adalah hak warga negara. Tapi pilihan itu dilakukan oleh warganegara yang  bebas dan merdeka. Bukan orang miskin yang lemah tak berdaya dan terpaksa menukar agamanya dengan rayuan supermie, beras, telepon genggam, atau uang di dalam amplop. Tidakkah tindakan memanipulasi kaum lemah atas nama kebebasan beragama harus dikutuk juga karena menghina martabat dan harkat manusia?

Penulis adalah mantan Redaktur GATRA dan TEMPO. Kini, bergabung dengan IPS (Institute for Policy Studies) Jakarta

Rep: Admin Hidcom
Editor: Administrator

Bagikan:

Berita Terkait

Ideologi Silih Berganti, Mengapa Tak Pilih Islam?

Ideologi Silih Berganti, Mengapa Tak Pilih Islam?

Pluralisme Agama dan Gerakan Freemason

Pluralisme Agama dan Gerakan Freemason

Menyingkap Teror Bom

Menyingkap Teror Bom

Menanti Keadilan terhadap Muslim Rohingya

Menanti Keadilan terhadap Muslim Rohingya

Legitimasi Fatwa Mutakhir MUI

Legitimasi Fatwa Mutakhir MUI

Baca Juga

Berita Lainnya