Opini – Hidayatullah.com http://www.hidayatullah.com Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran Tue, 02 Oct 2018 23:28:21 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.8 61797197 Pesantren Tidak Berpolitik Praktis http://www.hidayatullah.com/artikel/opini/read/2018/09/19/150911/pesantren-tidak-berpolitik-praktis.html Wed, 19 Sep 2018 16:52:26 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=150911

Pesantren adalah entitas yang mengawal moral, membangun peradaban bangsa yang Islami melalui program dakwah, pendidikan dan sosial

The post Pesantren Tidak Berpolitik Praktis appeared first on Hidayatullah.com.

]]>

Oleh: Ahmad Sastra

 

DALAM acara ILC TV ONE yang  bertajuk Ijtima’ Ulama 2 dengen tema “Berebut Suara Umat Islam” ada yang berujar bahwa seluruh pesantren di Indonesia mendukung salah satu pasangan Calon Presiden (Capres). Ujaran itu tidaklah benar, sebab pesantren bukanlah entitas yang terjun dalam politik praktis.

Meski harus diakui bahwa kedua kandidat capres akan mencari dukungan pesantren dan ulama. Kedua kandidat terus sibuk mencari dukungan dan berebut suara umat Islam. Mengapa umat Islam begitu berarti dalam setiap moment Pemilu, tentu karena sistem demokrasi menghajatkan suara terbanyak sebagai indikasi kemenangan dalam kontestasi Pipres.

Pesantren, terutama figur kiai adalah elemen strategis bagi upaya mendulang suara. Selain memiliki banyak jamaah, kyai juga merupakan figus spiritual yang lisannya masih didengarkan oleh masyarakat. Itulah mengapa kedua kandidat mengklaim dirinya didukung oleh para ulama dan pesantren.

Setelah Joko Widodo (Jokowi) menggandeng KH Ma’ruf Amin yang sebelumnya sebagai ketua MUI, kini giliran Prabowo didukung penuh oleh Ijtima’ Ulama 2 beberapa waktu yang lalu. Atmosfir ini adalah berat bagi ulama. Sebab polarisasi ulama atau pesantren dalam kontestasi politik praktis akan membawa konsekuensi.

Ulama adalah sosok yang selama ini berperan memberikan ilmu dan pencerahan kepada bangsa, kini harus terjun langsung dalam Pemilu praktis. Sosok yang selama ini menggeluti tafaqquh fiddin, kini harus berhitung soal kalah dan menang.

Ulama, pesantren dan kekuasaan adalah tiga komponen yang terus mengalami dinamika relasi. Pemilu 2019 adalah sebuah proses menguatnya relasi antara ulama dan politik kekuasaan. Sementara pesantren adalah tetaplah lembaga tafaqquh fid din yang tidak boleh terkontaminasi oleh politik praktis.

Islam sendiri adalah agama paripurna yang memiliki konsepsi politik yang juga paripurna. Di sinilah ulama harus berhati-hati melangkah. Kesalahan langkah ulama dalam berbaur dengan politik praktis akan berdampak besar bagi bangsa ini. Idealnya, keterlibatan ulama dalam politik akan membawa bangsa ini pada puncak kebaikan dan kemuliaan.

Satu hal yang penting adalah bahwa jangan sampai terjadi proses polarisasi yang makin menajam antar ulama akibat kontestasi Pemilu 2019 ini. Sebab ulama adalah pewaris para nabi yang tugasnya adalah mencerahkan, mendidik, menyatukan, mendamaikan dan melurukan kehidupan berbangsa.

Baca: GNPF: Selama Ini Ulama Hanya Jadi Stempel Politik 

Ulama dan Politik

Ulama dan pesantren mewakili paradigma Islam. Ulama adalah representasi politik Islam. Ulama adalah sosok yang berjalan di belakang keteladanan Rasulullah. Terkait peran strategis ulama, Rasulullah ﷺ bersabda, ”Ingatlah, sejelek-jelek keburukan adalah keburukan ulama dan sebaik-baik kebaikan adalah kebaikan ulama.” [HR Ad Darimi].

Dari ucapan Rasulullah ﷺ itulah muncul istilah dalam literatur Islam frasa ulama su’ dan ulama yang lurus. Kata ulama adalah bentuk jama’ dari ‘alim yang artinya ahli ilmu atau ilmuwan. Sementara kata su’ adalah masdar dari sa’a-yasu’u-saw’an yang artinya jelek, buruk dan jahat. Secara bahasa arti ulama su’ adalah ahli ilmu atau ilmuwan yang buruk dan jahat.

Tidak tanggung-tanggung, istilah ulama su’ dalam dalam pandangan Islam dikaitkan dengan harta dan tahta. Artinya relasi ulama dan politik kekuasaan bisa membawa ulama pada kemuliaan, tapi juga bisa menyeret ulama dalam kubangan kehinaan.

Politik kekuasaan adalah jebakan maut bagi ulama, sekaligus ruang strategis bagi terbangunnya peradaban yang beradab. Disorientasi politik ulama adalah malapetaka bagi peradaban sebuah bangsa, terlebih Indonesia yang mayoritas muslim ini.

Bencana bagi umat (datang) dari ulama su’, yaitu ulama yang dengan ilmunya bertujuan untuk mencari kenikmatan dunia, meraih gengsi dan kedudukan. Setiap orang dari mereka adalah tawanan setan. Ia telah dibinasakan oleh hawa nafsunya dan dikuasai kesengsaraannya. Siapa saja yang kondisinya sedemikian, maka bahayanya terhadap umat datang dari beberapa sisi. Dari sisi umat : mereka mengikuti ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatannya. [lihat Al Allamah Al Minawi dalam Faydh al Qadir VI/369].

Karena itu ulama tidak boleh anti politik, pesantren tidak boleh acuh terhadap kondisi bangsa, sebab Islam adalah ritual sekaligus peradaban. Zaman keemasan Islam adalah potret peradaban terbaik hasil dari goresan karya dan pikiran para ulama dan ilmuwan muslim. Rasulullah sendiri adalah, selain sebagai Nabi adalah juga politikus ulung yang memimpin Negara Madinah.

Ahmad Y al- Hasan dengan hasrat tinggi pernah berucap, ” Marilah kita meletakkan skenario hipotesis : jika kekuasaan Islam tidak dilemahkan dan jika ekonomi negara-negara Islam tidak dihancurkan, dan jika stabilitas politik tidak diganggu, dan jika para ilmuwan muslim diberi stabilitas dan kemudahan dalam waktu 500 tahun lagi, apakah mereka akan gagal mencapai apa yang telah dicapai Copernicus, Galileo, Kepler dan Newton?.

Ahmad Y al Hasan menyebutkan bahwa model-model planetarium Ibn al-Shatir dan astronomer-astronomer muslim yang sekualitas  Copernicus dan  yang telah mendahului mereka 200 tahun membuktikan bahwa sistem Heliosentris dapat diproklamirkan oleh saintis muslim, jika komunitas mereka terus eksis di bawah skenario hipotesis ini”.

Jika demikian, pesantren dan ulama adalah entitas politik spiritual yang mengacu kepada keteladanan Rasulullah dalam membangun peradaban yang lebih baik. Peradaban kapitalistik sekuler yang hari ini menghegemoni kehidupan bangsa ini harus segera diakhiri oleh para ulama dan ilmuwan muslim. Ulama harus mampu meluruskan kekuasaan yang bengkok, bukan malah memoles seolah indah.

Salah satu karakter ulama su’ adalah memperindah penguasa yang menzalimi manusia dan gampang mengeluarkan fatwa untuk penguasa. Pena dan lisannya mengeluarkan kebohongan dan kedustaan. Karena sombong, ia mengatakan sesuatu yang tidak ia ketahui. [lihat Al Allamah Al Minawi dalam Faydh al Qadir Syarah Jami’  Shogir Imam Syuyuthi, VI/369].

Baca: Ulama Jangan Jadi Alat Penguasa

 Relasi Konstruktif

Pesantren, ulama dan politik dalam relasi konstruktif akan membawa negeri ini menjadi negeri yang aman sentosa dan diberkahi Allah. Sebaliknya jika relasi ketiganya destruktif, justru akan menimbulkan bencana besar bagi kehidupan bangsa ini.

Agama adalah nasehat, maka tulisan ini adalah seuntai nasehat demi kebaikan negeri ini. Penting untuk direnungkan, bahwa sejatinya posisioning pesantren dan ulama adalah politik tingkat tinggi yang berorientasi pada pembangunan peradaban mulia melalui dakwah dan perjuangan, bukan terjebak dalam kubangan politik pragmatis yang hanya membincangkan harta dan tahta belaka.

Karena itu jika ada yang mengatakan bahwa seluruh pesantren di Indonesia mendukung salah satu pasangan Capres 2019, maka dipastikan tidak benar. Sebab pesantren bukanlah entitas yang terjun dalam politik praktis. Pesantren adalah entitas yang mengawal moral bangsa dan pembangun peradaban bangsa yang Islami melalui program dakwah, pendidikan dan sosial.*

Penulis aktif di Forum Doktor Islam Indonesia

The post Pesantren Tidak Berpolitik Praktis appeared first on Hidayatullah.com.

]]>
150911
Demokrasi Monologi http://www.hidayatullah.com/artikel/opini/read/2018/09/13/150471/demokrasi-monologi.html Thu, 13 Sep 2018 04:37:50 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=150471

Dalam iklim demokrasi, mencegah hak-hak berpendapat di ruang publik justru haram. Apalagi hendak membungkam ide dan gagasan

The post Demokrasi Monologi appeared first on Hidayatullah.com.

]]>

Oleh: Muhammad Farid

 

NEGARA ini dibangun dengan kekuatan pikiran.Lewat diskursus cerdasdan bernas para pendiri bangsa.Bukan dengan sekedar retorika yang hanya pamerkan citra.Bahkan jauh sebelum negeri ini merdeka, Dr. Radjiman Wedyodiningrat, telah membuka sebuah perdebatan; “Indonesia merdeka yang akan kita dirikan nanti dasarnya apa?”Mr. Moh.Yamin yang pertama berdiri lalu menjawab, “Orang Timur pulang kepada kebudayaan timur”. Maksud Yamin, rakyat Indonesia mestilah mendapat dasar Negara asli Indonesia, bukan impor dari negeri asing. Diskursus ini terjadi dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), menjelang kemerdekaan RI.

Dari Yamin, kita lalu mengenal lima azas; Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Sosial. Hari itu 29 Mei 1945.Dua hari setelah Yamin mengajukan gagasannya, Mr.Soepomo menawarkan 5 butir lain, yaitu;Persatuan, Kekeluargaan, Keseimbangan Lahir-Batin, Musyawarah, dan Keadilan Rakyat.Kemudian baru pada 1 Juni 1945, Bung Karno mendapat giliran mengusulkan pokok-pokok pikirannya tentang 5 sila, yang diyakini sebagai philosophische grondslag atau sebuah falsafah bernegara.Yaitu; kebangsaan, internasionalisme, demokrasi, keadilan sosial, dan ketuhanan yang maha esa.

Butuh waktu 3 hari bagi para pendiri bangsa untuk berdebat.Masing-masing bersilat lidah dengan dasar argumentasi yang kuat.Menggali gagasan-gagasannya dari dasar bumi Indonesia demi kokohnya bangunan pondasi Negara.Dilakukanbersama-sama.Bukan cuma Bung Karno, tapi juga ada Hatta, Agus Salim, dan masih banyak lagi.Semua berperan aktif dalam membidani lahirnya bayi yang dikemudian hari bernama “Pancasila”.

Lima bulan setelah merdeka, Tan Malaka marah besar kepada Bung Karno, Hatta, Sjahrir, dan Agus Salim, di suatu malam tanggal 24 Januari 1946, saat keempat tokoh itu sedang duduk-dudukmenikmati udara merdeka yang baru diproklamirkan.

Tan Malaka datang sambil melontarkan kritik serius kepada kawan-kawannya itu;  “Kepada kalian para sahabat, tahukah kalian kenapa aku tidak tertarik dengan kemerdekaan yang kalian ciptakan.Karena aku merasa kemerdekaan itu tidak untuk kemasalahatan bersama.Wahai Soekarno sahabatku, kita belum merdeka, karena merdeka haruslah 100 persen.Hari ini aku melihat kemerdekaan hanya milik kaum elit yang mendadak bahagia menjadi borjuis, suka-cita menjadi ambtenaar. Kemerdekaan hanya milik kalian, bukan milik rakyat! Dengarlah perlawananku ini, karena apabila kalian tetap bersikap seperti ini, maka inilah hari terakhir aku datang sebagai sahabat dan saudara.Esok, adalah hari dimana aku menjelma menjadi musuh kalian.Karena aku akan tetap berjuang untuk merdeka 100 persen!”

Setelah Tan menggugat, tidak satukatapunterucap. Suasana hening. Keempat tokoh itu hanya diam dan membiarkan Tan Malaka pergi melangkah pulang meninggalkan teras rumah yang mendadak panas suhu temperaturnya. Bung Karno akhirnya memecah kesunyian dan berkata: “Kata-katanya sungguh menghinaku, meremehkan semangat kerakyatanku!”

Apa yang diprotes Tan Malaka bukan sekedar soal terminologi tentang merdeka. Karena setiap orang pasti berbeda-beda memberi arti.Tapi bukan itu soalnya.Protes Tan Malaka adalah gugatan atas kesadaran yang nyaris hilang dari jiwa para pejuang kemerdekaan.Karena, kekuasaan dapat berpotensi membius siapapun untuk hidup senang di atas penderitaan rakyat banyak.Tan menggugat, agar para pejuang bangsa tidak lupa diri dari tujuan awal kemerdekaan.

Kritik menjadi bagian tak terpisahkan dari narasi hiduppara pendiri bangsa.Diskursus sebagai jalannya.Saling mengerti menjadi landasan moralnya.Itulah demokrasi sejati.

Baca:

Kiai Shomad: Jangan Gampang Menuduh Anti Pancasila

Demokrasi – Monologi

Tapi historisitas Indonesia yang dibangun lewat debat pikiran-pikiran itu, hari ini menemui jalan bisu. Demokrasi dipraktikkan layaknya sebuah teater monolog;Ide cerita ditulis oleh seorang, diperankanoleh hanya seorang,didialogkan namun dalamkebisuan.Karena di pentas monolog, hanya seorang pelakon yang berbicara.Yang laincuma penonton.

Teater monolog adalah teater bisu.Di atas pentas, sang aktor monolog berperan dominandan sekaligus meminggirkan. Dominan, karena hanya dirinya yang berhak dan berkehendak.Hanya dirinya yang merasa paling pantas.Hanya dirinya yang boleh bercerita menurut versinya sendiri.Meminggirkan, karena dia adalah lakon tunggal.Tidak terlalu penting baginya suara orang.Karena yang utama adalah dirinya sendiri, dan yang lain baginya hanyalah penonton.

Realitas social-politik kita hari ini berada dalam situasi monologikal semacam itu.Ada pentas yang dimainkan sepihak. Ada aktor yang mencetuskan eksklusivitas pikirannya dalam klaim-klaim parsial, “Saya Pancasila”, Saya Indonesia”, “Saya NKRI”.

Ada kehendak yang mendominasi sehingga merasa paling berhak membubarkan organisasi.Merasa paling berhak membungkam suara-suara oposisi.Merasa paling berhak menutup ruang-ruang diskusi. Merasa paling berhak membredel buku-buku. Bahkan merasa paling berhak mempersekusi jalan dakwahorang lain hanya atas dasar prasangka.

Karena sang aktor monolog berperan dominan dan meminggirkan. Di atas pentas,hanyadirinya dan kelompoknyayang berhak bersuara, berhak memuji-muji.

Tapi praktik “politik monolog”semacam ini sesungguhnya konyol.Dan puncak kekonyolan itu muncul saat fragmen berjudul “paranoid-tagar” dipentaskan.

Diperankan aktor antagonis yang tugasnya menuduh-nuduh tagar sebagai gerakan makar!

Paranoid, karena ketakutan berlebihan itu harus dialamatkan kepada tagar yang tak berdosa apa-apa.Tagar hanyalah simbol meta data tag dunia maya tapi tiba-tiba harus menjadi kambing-hitam pembawa misi kehancurandan konflik sosial.

Dalam nalar paranoid, simbol tagar diyakini telah menyebabkan kehancuran di Suriah, darisendirinya berbahaya karena dapat mentransformasikan konflik serupa di Indonesia.

Efek samping dari monological thinking (pikiran monolog) menjebak orang kedalam sesat pikir yang akut.Dalam ilmu “logika sesat”(fallacy), ada premis berbunyi post hoc ergo propter hoc.

Contoh sederhananya; jika pensil ini pernah dipakai dan gagal ujian, maka pensil ini adalah pensil pembawa sial dan karenanya semua ujian pasti gagal.Nasib sial pensil itulah yang sedang dialami “Si Tagar” saat ini.Tanpa sebab tiba-tiba tagar divonis sesat pembawa mudharat.Karena pernah menjadi sebab perang di Timur-Tengah, maka pasti akan membawa marabahaya di negeri kita.

Belum selesai fragmen paranoid ini dipentaskan, muncul tafsir monologi baru yang lebih teknis (tapi tidak menghilangkan efek teatrikaluntuk memberi kesan kegentingan).Muncul dari pernyataan seorang staf kepresidenan RIyang mengartikan tagar sebagai, “peristiwa yang terjadi pada pukul 00.00 tanggal 1 januari tahun 2019”.

Maka “tagar ganti presiden” diartikan sebagai upaya makar karena ingin mengganti presiden lebih awal dari masa yang ditentukan dan itu inkonstitusional. Akibat tafsir tunggal ini, tagar menjadi musuh negara (enemy of the state).

Distigma mengandung rencana jahat terhadap kedaulatan Negara. Seperti teroris, tagar diburu habis-habisan.

Paranoid tagar menyembulkan kebencian dan permusuhan terhadap gerakan opisisi dibalik tagar itu, yaitu gerakan “ganti presiden” (sebut saja GANPRES).

Kontan gerakan inipun ikut dimusuhi, distigma, dan dibenci. Beberapa kasus para aktivis pendukungnya dipersekusi.Tidak peduli anak muda, orang tua, termasuk emak-emak,harus dipaksa berhenti berorasi. Dilarang berbicara. Dilarang menggunakan sarana publik. Sebagian terperangkap di dalam mobil. Di gedung-gendung. Di Bandara.Dilempari batu. Didemo pake bakar-bakar ban.Dan dipaksa pulang.

Dalam pikiran sang aktor monolog,  gerakan “Ganpres” dicurigai membawa misi politisasi agama, dan sedang mengandung jabang bayi ideologi khilafah. Bukti-bukti dipertontonkan di media televisi.Lewat pernyataan para aktivis yang membawa ayat-ayat dan misi perang suci. Ditambah lagi keterlibatan sejumaah eks-anggota HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) dalam gerakan itu. Sempurna sudah tuduhan kepada Ganpres.

Maka atas nama demokrasi dan keutuhan negara, gerakan itu wajib ditolak. Dipinggirkan dari di ruang publik.Bahkan salah satu ketua Ormas menyatakan siap “menggebuk” jika gerakan ini mencoba muncul lagi.

Tindakan peminggiran hak-hak berdemokrasi atas nama demokrasi adalah kekonyolan. Melarang kritik dan dialog atas nama demokrasi. Membredel buku atas nama demokrasi. Karena kekonyolan ini hendak distempel paksa dengan embel-embel demokrasi, maka pantaslah disebut “demokrasi monologi”. Yaitu demokrasi yang menurut tafsir otaknya sendiri. Dipentaskan atas dasar suka-suka pribadi.Tidak peduli yang lain karena orang lain hanya dipinggiran, atau sekurang-kurangnya menjadi penonton saja.

Demokrasi monologi adalah sebentuk kekacauan berpikir yang pada akhirnya menabrak prinsip-prinsipnya sendiri.Membunuh logikanya sendiri.

Baca: Gerakan Ganti Presiden Gerakan Makar?

Haramkah Mengganti Presiden dan Sistem?

Dalam iklim demokrasi, mencegah hak-hak berpendapat di ruang publik justru haram hukumnya. Apalagi hendak membungkam ide dan gagasan?

Menolak ide dan gagasan itu sia-sia. Ibarat tangan menutupi sinar matahari, ide yang dicegah justru akan masuk melalui jari-jari. Lalu, apa yang ditakutkan dari ide ganti-mengganti ini? Bukankah konstitusi justru menyediakan sarana untuk mengganti presiden?

Apa yang ditakutkan dari ide mengganti sistem? Bukankah sejarah membuktikan para pendiri bangsa ini melakukan hal itu berulang kali?

Dalam sejarah, amanat Undang-Undang 1945 yang menetapkan sistem pemerintahan presidensil pernah terabaikan setelah bangkitnya semangat “ultra-demokratis” dari para pemimpin partai di masa itu yang lebih condong kepada sistem parlemeter karena dipandang lebih demokratis seperti yang dipraktikkan Eropa-Barat.

Namun setelah sistem berganti, pemerintahan justru digugat dan dikecam hebat oleh rakyat. Presiden dan wakilnya yang seharusnya dilindungi kabinet justru berbalik melindungi kabinet menggunakan wibawanya. Akhirnya pada 3 Juli 1946, sistem berubah kembali menjadi presidensil. Tapi tak lama setelah itu, lewat Undang-Undang Dasar 1950, sistem pemerintahan Indonesia berubah lagi menganut sistem parlementer.

Kontestasi pikiran antar pendiri bangsa adalah hal biasa. Bung Karno yang sempat kecewa dengan pikiran Tan Malaka di awal kemerdekaan belakangan justru menganut paham kekirian, yang ditolak keras Hatta.Klimaks perdebatan keduanya terjadi saat bung Karno mengusulkan agar pancasila dan undang-undang dasar Negaratidak perlu mencantumkan hak-hak azasi manusia. Usulan yang langsung dikritik Hatta karena dinilai akan memberi peluang hadirnya kekuasaan tak terbatas kepada Negara sebagai Negara Kekuasaan (machtsstaat).

Tapi kritik Hatta tak digubris. Bung Karno semakin menjadi-jadi;dengan merubah wujud demokrasi Indonesia menjadi demokrasi terpimpin, dan membubarkan DPR yang digantinya dengan DPR menurut versinyasendiri (DPR Gotong Royong).

Dalam keheningan, Hatta lalu mengundurkandiri dari jabatan wakil Presiden.Hatta legowo memberi kesempatan bagi Soekarno untuk mengalami sendiri sistem menurut tafsirnya itu.Apakah akan berakhir sukses atau gagal, biarlah sejarah yang membuktikan. Sikap Hatta ini ditulisnya dalam memoir berjudul “Demokrasi Kita”, yang sekaligus mengisyaratkan sikap Hatta yang konsisten membela pancasila berdasarkan musyawarah dan mufakat,berhadap-hadapan dengan tafsir Bung Karno yang berujung “dictatuur.”

Akibat praktik “ultra-demokrasi” Bung Karnomembuatnya abai terhadap nilai-nilai Pancasila yang diagungkannya sendiri.Menjauhkan Indonesia dari cita-cita kemerdekaanya.

Hatta menyamakan kondisi saat itu sebagaimana yang dilukiskan oleh Schiller dalam kalimat: Eine grosse Epoche hat das Jahrhundert geboren Aber der grosse Moment findet ein kleines Geschlecht. (Suatu masa besar dilahirkan oleh abad, tetapi masa besar itu hanya menemui manusia kerdil).

Baca: Kepingan Problem Kebangsaan dan Keislaman

Merawat Warna-Warni Tenuk Kebangsaan

Sikap ultra-demokrasi Bung Karno telah mengakibatkan perubahan besar dalam sistem tata Negara Indonesia.Itu nyata terjadi dahulu. Dan hari ini tampak seperti ingin diulang lagi. Dengan landasan “logika mono” tentang demokrasi.Melancarkan tindakan-tindakan anti-kebebasan; membungkamsuara-suara, menekan gerakan-gerakan, menutup ruang-ruang diskusi, membredel buku.Tindakan yang mendistorsi akal sehat dan ruang public.Dan tentu saja berbahaya bagi simpul-simpul demokrasi, karena mengarahkan jalan politik Indonesia kepada ancaman totalitarianisme.

Haruskah revolusi? Tentu tidak. Bangsa ini terlalu besar harganya untuk sebuah rayuan revolusi ala Bolshevik.Kita tidak sedang dirundung duka akibat penjajahan berat.Sekalipun mata uang dollar AS sudah menginvasirupiah sampai ke digit 15 K.

Eksport Negara mangkrak.Impor barang bebas.Harga BBM naik mendadak.Produksi dalam negeri anjlok.

Lalu apa yang tersisa? Yang tersisa hanyalah suara. Suara untuk mengatakan yang benar itu benar, dan salah itu salah. Maka suara jangan dibungkam.Diskursus jangan dimatikan. Karena pembungkaman hak-hak bersuara hanya akan mempercepat hadirnya kekuasaan diktator. Itulah hukum besi sejarah, seperti kata Hatta;ketika demokrasi tak kenal batas kemerdekaannya, lupa syarat-syarat hidupnya, melulu menjadi anarki, lambat laun akan digantikan diktator.

Situasi ini tentu sangat mengecewakan bagi siapapun yang mendambakan demokrasi tumbuh subur di tanah air. Sebaliknya, menerima kondisi negeri ini seakan-akan tanpa masalah juga suatu yang sulit diterima logika.

Mungkin saatnya kita bersikap sebagaimana Hatta yang membiarkan penguasa mengalami sendiri demokrasi buatannya.Sekalipun itu buruk untuk dinikmati.Tapi jangan pernah berhenti bersuara untuk terus menjaga negeri ini dari segala upaya yang memberangus pikiran. Dari segala kehendak yang tak ingin dibatasi.Demi merawat warna-warni tenun kebangsaan.*

Penulis Alumnus Program Doktor, FISIP Universitas Airlangga Surabaya dan Wakil Ketua 1 Hatta-Sjahrir Institut, Banda Naira, Maluku

The post Demokrasi Monologi appeared first on Hidayatullah.com.

]]>
150471
UAS dan Peran Negara Hadapi Ormas Radikal http://www.hidayatullah.com/artikel/opini/read/2018/09/05/150049/uas-dan-peran-negara-hadapi-ormas-radikal.html Wed, 05 Sep 2018 01:59:18 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=150049

Jika negara serius tidak terlibat dalam seluruh keruwetan ini, maka negara harus segera dan serta merta mengambil tindakan untuk mensterilkan

The post UAS dan Peran Negara Hadapi Ormas Radikal appeared first on Hidayatullah.com.

]]>

Oleh: Ahmad Khozinudin

 

BELUM lama ini Ustad Abdul Shomad (UAS), membatalkan sejumlah agenda safari dakwahnya di wilayah Jateng dan DIY. Beliau mengeluhkan, ada tekanan dan intimidasi atas kegiatan dakwah yang beliau lakukan.

Meskipun beliau tidak menyebut tekanan darimana, namun jika merujuk kronologi pembatalan -dimana sebelumnya ada sekelompok kecil individu atau ormas tertentu- yang menolak ceramah UAS di Jepara, tentu dapat kita pahami sumber tekanan dan intimidasi itu.

Lebih jauh, jika rangkaian intimidasi dan tekanan itu bersumber dari ormas tertentu -yang mashur dan dikenal oleh publik- sebagai ormas tukang membubarkan pengajian, maka kita pun dapat menyimpulkan ada keterlibatan ‘rezim’ dalam serangkaian tekanan dan intimidasi yang dialami UAS. Sebab, penguasa melalui alat kelengkapan negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin keamanan dan memberikan rasa aman kepada setiap warga negara.

Pasal 28D UUD 1945 menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Baca: UAS Diancam, MUI: Negara Harus Turun Tangan 

Karena itu, pembiaran tindakan bar-bar sekelompok kecil ormas yang berbusa-busa berdalih jaga NKRI, Pancasila dan menjunjung kebhinekaan, yang menghalangi dan membubarkan pengajian, termasuk mengancam rencana pengajian dan safari dakwah UAS di Jepara, adalah bentuk kegagalan negara melindungi warga negaranya.

Pada kasus UAS, Polri sebagai alat negara untuk menegakkan hukum memberikan sikap yang sejalan dengan perlakuan terhadap aspirasi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat melalui tagar 2019 ganti Presiden. Penghadangan dan komplain terhadap hak menjalankan aspirasi justru dijadikan dalih untuk membubarkan kegiatan penyampaian hak konstitusional warga negara yang memiliki pendapat 2019 ganti Presiden dalam tagar #2019GantiPresiden.

Alih-alih perusuh, penghadang, pembuat onar yang ditindak, justru warga negara yang ingin menyampaikan hak berpendapat yang dipersekusi. Pada kasus Neno Warisman misalnya, bukannya Neno yang dilindungi, justru Neno yang dipersekusi. Sementara, para perusuh, pembuat onar di bandara, dibiarkan meraja lela.

Pada kasus UAS juga demikian, bukannya menertibkan ormas radikal yang gemar membubarkan pengajian, justru Polri mengambil sikap pasif seperti cenderung membiarkan ujaran ‘tantangan dan teror publik’ terhadap aktivitas dakwah ini terus berlanjut. Jika diteruskan, kuat dugaan pengajian UAS yang akan diminta dihentikan dengan dalih ada pihak yang tidak sependapat dengan materi ceramah UAS. Bukan ormas pengacau yang diamankan polisi.

Tidak ada tindakan antisipasi dari Polri untuk menertibkan sekelompok kecil ormas yang secara jumawa seolah telah menjadi aparat hukum atau alat negara. Justru, tindakan perlindungan dan pembelaan hukum kepada ustadz Abdul Shomad muncul dari LBH-LBH Islam, advokat, ulama, himpunan alumni, Ormas seperti pemuda Pancasila, FPI, dan elemen civil society lainnya.

Negara justru absen dari tugas utamanya memberi jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum kepada setiap warga negara.

Rangkaian peristiwa ini dapat menghasilkan kesimpulan tentang adanya dugaan kuat bahwa ‘negara’ atau ‘rezim’ justru berada di balik seluruh tindakan persekusi kepada ulama, habaib, tokoh Islam dan elemen umat Islam pada umumnya, khusunya yang kontra pada kezaliman yang dipertontonkan rezim.

Kesimpulan ini dapat dibenarkan, sepanjang tindakan persekusi, intimidasi, dan ancaman pembubaran aktivitas dakwah para ulama terus berlangsung, baik dengan menggerakan sekelompok kecil ormas tertentu atau langsung dengan menyalahgunakan alat dan aparat negara untuk menjalankan agenda kekuasaan.

Karenanya, jika negara serius tidak terlibat dalam seluruh keruwetan ini, maka negara harus segera dan serta merta mengambil tindakan untuk mensterilkan negara dari eksistensi sekelompok kecil ormas radikal dan intoleran, yang kerap membubarkan kegiatan pengajian. Tindakan ini penting, untuk mengklarifikasi dan mengkonfirmasi bahwa tudingan rezim berada dibalik persekusi dan intimidasi terhadap ulama, termasuk kepada UAS, adalah keliru.

Baca: UAS mengaku Diteror, Batal Dakwah di Malang 

Mudah saja bagi negara untuk membuktikan hal ini, negara bisa segera membubarkan ormas radikal dan intoleran, yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk merealisir tujuannya, serta mengambil alih peran dan fungsi negara.

Pasal 59 huruf e UU ormas menyatakan :

Ormas dilarang :

“melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Konsekuensi larangan ini, berdasarkan ketentuan UU No. 16 tahun 2017 tentang perubahan UU Ormas, bisa berkonsekuensi ormas dibubarkan. Pertanyaannya, beranikan negara membubarkan ormas yang kerap membubarkan pengajian, padahal aktivitas pembubaran kegiatan publik itu menjadi wewenang penegak hukum ? Punya nyalikah negara, membubarkan sekelompok kecil ormas di Jepara yang menolak pengajian UAS yang dikenal sering membubarkan pengajian?

Jika tidak, maka sah dan legal jika publik mengambil kesimpulan bahwa negara yang berada dibawah kendali rezim, adalah dalang dan berada dibalik semua kekisruhan ini.*

Penulis adalah Ketua LBH Pelita Umat

The post UAS dan Peran Negara Hadapi Ormas Radikal appeared first on Hidayatullah.com.

]]>
150049
Gerakan Ganti Presiden Gerakan Makar? http://www.hidayatullah.com/artikel/opini/read/2018/08/31/149826/gerakan-ganti-presiden-gerakan-makar.html Fri, 31 Aug 2018 14:26:08 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=149826

Tagar #2019GantiPresiden bukanlah termasuk serangan yang ditujukan untuk “meruntuhkan atau menggulingkan pemerintahan”

The post Gerakan Ganti Presiden Gerakan Makar? appeared first on Hidayatullah.com.

]]>

Oleh: H. Abdul Chair Ramadhan

 

SALAH satu bagian (kepentingan) hukum yang selalu mengalami konflik norma dalam praktik bekerjanya hukum adalah tentang kepentingan hukum negara (staatbelangen) dalam KUHPidana, khususnya delik makar.

Dalam mewujudkan penegakan hukum yang bermartabat dengan menjunjung tinggi kepastian hukum yang berkeadilan, maka perihal makar tidak sepatutnya ditafsirkan secara luas, menjangkau perbuatan yang tidak selayaknya untuk dikategorikan sebagai tindak pidana yang mengancam keselamatan Negara.

Pada delik makar, setidaknya terdapat 5 (lima) jenis perbuatan yang dilarang, yakni Pasal 104 (Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden); Pasal 106 (makar dengan maksud memisahkan diri dari Indonesia); Pasal 107 (makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah); Pasal 108 (pemberontakan); dan Pasal 110 (permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108).

“Makar” yang dimaksudkan adalah “anslaag” yang artinya serangan atau “violence attack”, yang harus dikaitkan dengan rumusan norma lain, yakni Pasal 87 KUHP. Sebagai suatu “serangan” dipersyaratkan adanya niat dan perbuatan permulaan pelaksanaan, sehingga dengan terpenuhinya syarat itu terhadap pelaku (makar) telah dapat dilakukan tindakan oleh penegak hukum. Anslaag  dapat pula dipahami sebagai  rencana jahat (misdadig plan).

Redaksi asli tentang istilah makar diambil dari Pasal 107 ayat (1) KUHP. Untuk menguraikan pengertian makar tersebut, penulis mengutip redaksi asli dari Pasal 107 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “De aanslag, ondernomen met het oogmerk om omventelingteweeg to brengen, wortft gestrat me gevangenisstraf van ten hoogste vifjtien jaren”. Engelbrecht menterjemahkan pasal tersebut dengan “Makar yang dilakukan dengan maksud akan meruntuhkan pemerintahan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima betas tahun”. Muljatno memberikan terjemahan sebagai berikut: “Makar dengan maksud menggulingkan pemerintahan diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Kedua rumusan tersebut mempersyaratkan adanya suatu perbuatan aktif berupa “meruntuhkan atau menggulingkan pemerintahan” yang sah. Dilihat dari bentuknya, maka rumusan tersebut terkualifikasi melawan hukum yang formil, yakni membatasi tindak pidana hanya pada apa yang dimaksud dalam hukum pidana positif  dan tidak memberikan ruang rumusan tindak pidana diluar undang-undang pidana, apa yang tercantum dalam hukum pidana, maka itulah delik.

Baca: Din Sesalkan Adanya Persekusi #2019GantiPresiden

Sepanjang pengetahuan penulis, makar juga harus diartikan sebagai setiap tindakan yang dilakukan “dengan maksud” (opzet als oogrmerk) untuk mencapai salah satu akibat yang disebutkan di dalam rumusan tindak pidana, baik yang menjurus pada timbulnya akibat seperti itu, maupun yang dapat dianggap sebagai suatu percobaan untuk menimbulkan akibat-akibat seperti yang dirumuskan. Perihal kesengajaan becorak dengan maksud ini terkait dengan unsur menghendaki dan mengetahui (willens en wetten) yang dikaitkan dengan kejahatan terhadap keamanan negara (misdrijven tegen veiligheid van de staat).

Adapun Pasal 87 KUHP mensyaratkan bahwa unsur yang terpenting dalam tindak pidana ini adalah niat dan permulaan pelaksanaan, dan tentunya permulaan pelaksanaan dimaksud adalah permulaan untuk suatu perbuatan yang melawan hukum.

Terkait dengan tagar #2019GantiPresiden, yang ramai diperbincangkan dan telah menjadi suatu aksi damai dalam perspektif demokrasi, maka dapat dikatakan Tagar #2019GantiPresiden bukanlah termasuk serangan yang ditujukan untuk “meruntuhkan atau menggulingkan pemerintahan”, melainkan hanya sebatas bentuk ungkapan harapan yang tidak termasuk perbuatan tindak pidana. Didalilkan sebagai berikut: 

Pertama, secara objektif apa yang dilakukan oleh relawan ganti presiden tidaklah mendekatkan kepada delik yang dituju, yakni delik makar. Dengan lain perkataan tidak ada mengandung indikasi atau potensi untuk tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam KUHPidana. 

Kedua, ditinjau secara subjektif yaitu dipandang dan sudut niat, Tagar #2019GantiPresiden yang diwacanakan oleh relawan ganti presiden, sesuai dengan misinya adalah sebatas ungkapan harapan dalam ranah demokrasi, sehingga tidak ada kesengajaan dengan maksud bahwa apa yang dilakukan itu ditujukan pada delik makar.

Ketiga, kegiatan yang dilakukan oleh  relawan ganti presiden bukanlah termasuk suatu  perbuatan yang bersifat melawan hukum dan oleh karenanya bukan suatu perbuatan pidana.

Baca: ‘Gerakan #2019GantiPresiden Konstitusional’ 

Kita ketahui, bahwa tingkat (eskalasi) ancaman atau ketercelaan dari berbagai ragam pebuatan adalah berbeda-beda, begitu pula tingkat ancaman terhadap keselamatan dan kewibawaan pemerintah.

Bagaimana kita harus menilai suatu perbuatan (actus reus) dan terlebih lagi sikap batin (mens rea) dari tiap-tiap perbuatan seseorang secara cepat dikatakan sebagai perbuatan makar, padahal kenyataannya nuansa dan konteknya begitu beragam, termasuk tagar #2019GantiPresiden.

Pernyataan ahli hukum yang menyatakan bahwa tagar #2019GantiPresiden adalah termasuk tindak pidana makar adalah menyesatkan,  lebih menekankan kepada berfikir deduktif belaka tanpa didukung oleh argumentasi yuridis. Oleh karenanya patut untuk tidak diindahkan.

Dengan demikian, pemerintah khususnya aparat penegak hukum harus berhati-hati menerapkan pasal-pasal yang berkenaan dengan makar dan tidak menjadi alat untuk membungkam kebebasan menyampaikan pendapat dalam negara demokratis.*

Penulis adalah Anggota Komisi Hukum & Perundang-Undangan MUI Pusat

The post Gerakan Ganti Presiden Gerakan Makar? appeared first on Hidayatullah.com.

]]>
149826
Salahkah Umat Islam Menuntut Vaksin Halal? http://www.hidayatullah.com/artikel/opini/read/2018/08/28/149567/salahkah-umat-islam-menuntut-vaksin-halal.html Tue, 28 Aug 2018 02:54:55 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=149567

Salahkah Umat Islam menuntut Vaksin Halal?

The post Salahkah Umat Islam Menuntut Vaksin Halal? appeared first on Hidayatullah.com.

]]>

Oleh: Surya Fachrizal Ginting

 

RIBUT-ribut penolakan vaksin mengandung bahan haram kembali membuat Majelis Ulama Indonesia (MUI) merilis fatwa. Kali ini tentang vaksin Measles Rubella atau MR.

Fatwa MUI nomor 33 tahun 2018 itu menyatakan vaksin MR produksi Serum Institute of India (SII) adalah haram. Karena dalam proses produksinya menggunakan bahan yang berasal dari babi.

Meski pun haram, MUI membolehkan penggunaan vaksin itu karena alasan darurat dan belum tersedianya vaksin pengganti yang suci dan halal.

MUI menegaskan, fatwa bolehnya vaksin MR ini batal jika ditemukan alternatif lain yang halal.

Jujur saja, penulis turut senang dengan adanya penolakan terhadap vaksin berbahan haram. Hal ini menandakan sensor imam umat Islam di negeri ini masih bekerja. Mereka menolak dipaksa mengkonsumsi bahan haram.

Jika ada pihak yang mengecam sikap penulis, hal itu suatu yang wajar dan sah.

Di sini, penulis akan berargumen dengan suatu yang sangat fundamental bagi seorang Muslim. Penulis tidak akan menyodorkan kasus-kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), yang selalu ada beritanya saat musim imunisasi dan selalu dibantah oleh kalangan pro-vaksin.

Baca: MUI Dorong Peneliti Muslim Buat Vaksin Halal 

Atau, Penulis juga tidak akan membawakan berbagai pro-kontra vaksinasi sebagai penyebab autisme karena mengandung logam berat, dlsb.

Yang menjadi stand point Penulis adalah hak absolut umat Islam untuk mengkonsumsi produk halal. Dalam hal ini vaksin halal.

Sebab konsekuensi dari konsumsi bahan haram bagi seorang Muslim sangat fatal. Kata Rasulullah shallallahu’alaihi wassallam, setiap daging yang tumbuh dari yang haram tempatnya di neraka.

Menurut catatan Penulis, fatwa pertama MUI soal vaksin adalah pada 2002 untuk vaksin polio suntik (IPV). Bunyinya sama. Vaksin tersebut dihukumi haram karena bersinggungan dengan babi, tetapi boleh karena darurat.

Namun ada hal yang Penulis cermati dari fatwa-fatwa MUI soal vaksin haram. Baik yang lawas hingga yang terbaru. Yakni MUI selalu menyertakan rekomendasi. Khususnya bagi Pemerintah dan produsen vaksin.

Bunyinya :

  • Pemerintah wajib menjamin ketersediaan vaksin halal untuk kepentingan imunisasi bagi masyarakat.
  • Produsen vaksin wajib mengupayakan produksi vaksin yang halal dan mensertifikasi halal produk vaksin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Pemerintah harus menjadikan pertimbangan keagamaan sebagai panduan dalam imunisasi dan pengobatan.
  • Pemerintah hendaknya mengupayakan secara maksimal, serta melalui WHO dan negara-negara berpenduduk muslim, agara memperhatikan kepentingan umat Islam dalam hal kebutuhan akan obat-obatan yang suci dan halal.

Dari berbagai ulasan tentang fatwa MUI ini, kebanyakan orang terpaku pada frase: haram tetapi boleh karena darurat.

Dari situ muncul banyak kesimpulan, bahkan dari Menteri Kesehatan, bahwa MUI telah menghalalkan semua vaksin. Sehingga semua program imunisasi, apapun jenis vaksinnya, dianggap telah halal.

Baca: MUI: Kemenkes-Biofarma Setuju Sertifikasi Halal Vaksin MR

Padahal, setiap fatwa MUI tentang vaksin berlaku spesifik untuk jenis vaksin tertentu. Seperti vaksin IPV pada fatwa tahun 2002, dan vaksin MR produksi SII tahun 2018.

Kembali ke frase “haram tapi boleh karena darurat” tadi. Hal ini malah kerap dipakai untuk menyudutkan dan membully kalangan yang menolak vaksin karena bahan haram.

Padahal, kalau dicermati, fatwa MUI tidak bertendensi menyinggung kalangan pro-vaksin atau yang anti-vaksin. Yang ada, MUI malah mendesak pihak-pihak yang bertanggung jawab soal vaksin untuk mewujudkan adanya vaksin halal.

Pertanyaannya, sejak rekomendasi dibuat pada 2002 apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah untuk menyediakan vaksin halal?

Upaya apa yang telah dibuat oleh produsen farmasi untuk mewujudkan vaksin yang suci lagi halal?

Sudahkah Pemerintah menjadikan pertimbangan keagamaan sebagai panduan dalam imunisasi dan pengobatan?  >>> (BERSAMBUNG)

The post Salahkah Umat Islam Menuntut Vaksin Halal? appeared first on Hidayatullah.com.

]]>
149567
Pemberitaan Vonis Meiliana dan Penistaan Agama http://www.hidayatullah.com/artikel/opini/read/2018/08/27/149490/pemberitaan-vonis-meiliana-dan-penistaan-agama.html Mon, 27 Aug 2018 01:41:23 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=149490

Dalam kasus Meiliana, pers telah terlampau jauh membuat pemberitaan dengan menilai benar salahnya putusan Majelis Hakim

The post Pemberitaan Vonis Meiliana dan Penistaan Agama appeared first on Hidayatullah.com.

]]>

Oleh: Rangga Lukita Desnata

 

PASCA putusan perkara penistaan agama dengan Terdakwa Ny. Meiliana, media mainstream sangat gencar membuat pemberitaan yang menyalahkan putusan Pengadilan Negeri Medan karena menjatuhkan vonis penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Kontennya sendiri didominasi oleh pendapat dari pihak-pihak yang kontra tanpa menghadapkannya dengan pihak-pihak yang pro terhadap putusan tersebut. Dari pendapat “Aktivis HAM”  yang menuduh Majelis Hakim melakukan peradilan sesat, pendapat politisi partai berkuasa yang menganjurkan agar ditempuh jalan musyawarah sampai kepada komentar juru bicara organisasi masyarakat keagamaan, dimuat dan dikemas sedemikan rupa dalam rangka mencari justifikasi kesalahan vonis tersebut, meskipun pihak yang dimintai pendapat belum tentu telah membaca putusannya.

Menjadi permasalahan serius bahwa pemberitaan seperti itu tidak lagi menjadi alat kontrol terhadap pengadilan yang konstruktif, akan tetapi malah menjadi ‘pengadilan di atas pengadilan’ yang mendestruksi kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan.

Alasan yang sering digunakan untuk membenarkannya adalah kemerdekaan pers dengan merujuk kepada hak konstitusional dalam kemerdekaan berekspresi, menyatakan pendapat dan hak untuk mengelola serta menyalurkan informasi, tanpa sedikitpun mengindahkan pembatasan yang digariskan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang denngan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Karena konstitusi Indonesia menyatakan Indonesia merupakan negara hukum yang berdemokrasi maka dalam waktu bersamaan Negara dituntut untuk menjunjung tinggi supremasi hukum dan menjamin adanya kemerdekaan pers sebagai pilar utama demokrasi. Menyangkut hal itu Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 secara tegas menyatakan bahwa kemerdekaan pers berasaskan supremasi hukum. Dalam kaitannya dengan lembaga peradilan sebagai tempat menegakkan hukum dan keadilan bahwa Pasal 3 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman melarang segala bentuk campur tangan dan tekanan-tekanan apapun baik fisik maupun psikis terhadap Pengadilan.

Baca: MUI Minta Semua Pihak Menghormati Vonis 18 Bulan Penjara Meliana

Terhadap relasi antara kemerdekaan pers dan supremasi hukum tersebut Supreme Court of California dalam kasus Times-Mirror Co. and L. D. Hotchkiss v. Superior Court of California menyatakan “Liberty of the press is subordinate to the independence of the judiciary”, yang berarti kemerdekaan pers tunduk kepada kemandirian peradilan (Elisha Hanson, Supreme Court on Freedom of the Press and Contempt by Publication, Cornell Law Review, Volume 27, Issue 2 February 1942, Page 177).

Sebagai wahana pembentuk opini pers berkewajiban menghormati norma-norma agama, rasa kesusilaan masyarakat dan asas praduga tak bersalah sebagaimana tercantum Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Pers: “Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah” yang dalam penjelasannya menyatakan bahwa “Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut”.

Oleh karenanya pers dilarang menyatakan seseorang bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, dan  secara a contrario pers dilarang pula menyalahkan putusan hakim karena menyatakan seseorang telah bersalah. Tidak diindahkannya ketentuan ini menjadikan pers masuk mencampuri kemandirian peradilan, atau yang lazim dikenal sebagai contempt of court.

Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung bahwa contempt of court merupakan perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan.

Ketentuan contempt of court ini semata-mata ditujukan untuk menjaga kesakralan dan kewibawaan badan peradilan, bukan ditujukan untuk membungkam  pihak-pihak yang kritis terhadap pengadilan. Jangan sampai masyarakat tidak lagi mempercayai pengadilan hanya karena opini-opini pemberitaan.

Larangan untuk mencampuri proses peradilan melalui pemberitaan merupakan hukum yang berlaku umum baik di negara yang menganut sistem anglo saxon maupun eropa kontinental dan bahkan terdapat Negara yang mengancamnya dengan sanksi pidana (Ida Keumala Jeumpa, Contempt Of Court: Suatu Perbandingan Antara Berbagai Sistem Hukum, Kanun Jurnal Ilmu No. 62, Th. XVI (April, 2014), halaman 168 s.d. 174).

Dalam kasus Meiliana, pers telah terlampau jauh membuat pemberitaan dengan menilai benar salahnya putusan Majelis Hakim dengan menuduh Majelis Hakim telah melakukan uproffesional conduct dalam menjatuhkan putusan.

Pemberitaan semacam itu jelas sebagai contempt of court karena bersifat merendahkan dan meremehkan Pengadilan. Selain itu pula tidak dapat disangkal bahwa pemberitaan tersebut mengandung tekanan-tekanan baik secara terselubung maupun secara terang-terangan kepada Pengadilan tingkat berikutnya, mengingat perkara Ny. Meiliani sampai dengan saat ini masih berlanjut (interference with justice as a continuing process).

Campur tangan dan tekanan yang dilakukan pers dalam kasus Meiliana merupakan pelanggaran dari sub judice rule yang melarang penggiringan opini dalam pemberitaan yang berpotensi (reasonable tendency) maupun secara nyata (clear and present danger) membahayakan kemandirian peradilan.

Baca: Ini Omongan Meiliana Versi MUI Sumut

Prinsip sub judice rule ini dimaksudkan agar pihak-pihak yang terlibat pada proses peradilan tidak terpengaruh oleh pemberitaan, yang dapat mengakibatkan mereka mengenyampingkan fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan.

Alih-alih menjalankan fungsi kontrol sosialnya, pers malah menjadi pendikte pengadilan (trial by press). Konsekuensi dari dilanggarnya sub judice rule ini adalah menurunnya kualitas putusan, yang pada akhirnya dapat menjadikan masyarakat antipati terhadap Pengadilan (Lihat Wahyu Wagiman, Contempt Of Court  Dalam Rancangan  KUHP 2005, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2005, Halaman 15 s.d. 16).

Tentu saja putusan pengadilan tidak akan dapat memuaskan semua pihak, karena terdapat pihak yang dikalahkan dan terdapat pihak yang dimenangkan sehingga suka tidak suka, terima tidak terima apapun yang telah diputus Pengadilan mesti dihormati.

Bukan sebaliknya dengan mendelegetimasi lembaga peradilan melalui pemberitaan yang menyalahkan Hakim karena memutus perkara yang tidak sesuai dengan seleranya. Menjadi berbeda apabila pers hanya menyampaikan berita ansich tanpa menilai benar salahnya putusan, yang masih dalam ruang lingkup kemerdekaan pers dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu demi menjunjung tinggi supremasi hukum dan mencegah masyarakat “menemukan keadilan dengan jalannya sendiri” sudah sepatutnya pers menahan diri untuk membuat pemberitaan yang mencampuri kemandirian peradilan. | Lubuk Basung, 26 Agustus 2018.*

Penulis adalah Ex Direktur Eksekutif Street Lawyer  Legal Aid, yang kini Calon Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung

The post Pemberitaan Vonis Meiliana dan Penistaan Agama appeared first on Hidayatullah.com.

]]>
149490
Staquf dan Kado Buruk Hari Pancasila http://www.hidayatullah.com/artikel/opini/read/2018/06/21/144424/staquf-dan-kado-buruk-hari-pancasila.html Thu, 21 Jun 2018 01:08:52 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=144424

Janganlah sikap kritis dibantah kurang bijak bahkan dengan bahasa-bahasa mbelgedes, "seni diplomasi" ‘diplomasi tingkat tinggi’ lah

The post Staquf dan Kado Buruk Hari Pancasila appeared first on Hidayatullah.com.

]]>

Oleh: Fathur Rohman

 

KETIKA Pak  Staquf, demikian pihak American Jewish Council (AJC) menulis nama panggilan Yahya Cholil Staquf, duduk di kursi empuk di atas panggung berceloteh soal Al-Quran dan Hadits sebagai “dokumen sejarah” serta mengungkapkan bahwa keduanya bukan saja ‘mungkin’ tetapi ‘harus’ diubah dirombak  (pemaknaannya) agar sesuai zaman, tercatat (data Jumat, 8 Juni) 124 warga Palestina di jalur Gaza, hanya sepelemparan bom fosfor Zionis dari kota tempatnya bicara, Yerusalem, telah gugur insyaallah sebagai syuhada menyusul kekerasan yang dilakukan zionis ‘Israel’ terhadap peserta aksi Great Return March (GRM) yang berlangsung sejak 30 Maret.

Ketika Pak Staquf bicara pada hari Ahad 10 Juni 2018, Indonesia pada 1 Juni baru saja meliburkan diri untuk peringatan Hari Kelahiran Pancasila. Itu peringatan yang didasarkan pada momen 1 Juni 1945 di mana Bung Karno menyampaikan pidato soal lima sila, yaitu, secara berurutan, Kebangsaan, Internasionalisme atau Perikemanusiaan, Demokrasi, Keadilan Sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pancasila tentu saja tidak lahir pada hari libur. Ia lahir pada hari-hari genting dan penting di mana para tokoh bangsa ini saling berembug, berdebat, berdialektika siang dan malam, merumuskan falsafah negara dengan segala dinamika dan komprominya yang pada satu titik disebut Bung Karno sendiri telah menghasilkan suatu gentlemen’s agreement.

Dalam wewanti Pancasila, kita mengenal kaidah agar selalu meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Wewanti ini terus didengungkan sejak zaman PMP hingga PPKn. Bahkan terakhir kali didengungkan kembali oleh Menko PMK Puan Maharani dalam kesempatan acara Dewan Masjid Indonesia pada 8 Juni.

Di sisi lain, politik luar negeri bebas aktif NKRI kita dengan tegas menyatakan bagaimana sikap pembelaan atas kemerdekaan Palestina adalah juga harga mati, sebagaimana lazim sering kita saksamai ucapan Bung Karno soaI itu: “Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan ‘Israel’.”

Maka ketika Pak Staquf dengan entengnya bilang bahwa tindakannya itu dilakukan atas kepentingan pribadi, kita pun bertanya, bisikan apa gerangan yang telah mendatanginya untuk melecehkan Pancasila. Karena tak lain ia telah meletakkan tinggi-tinggi kepentingan pribadinya, seraya menginjak-injak kepentingan bangsa dan negara.

Baca: Wawancara Rabi David Rosen dengan Yahya C Staquf

Bagaimana kita menjelaskan kepada anak cucu kita, tokoh sekelas Sekjen PBNU dan anggota Wantimpres bertindak sedemikian itu. Anak-anak di sekolah pastilah akan kebingungan menjawab, sesuai dengan Pancasila sila berapakah tindakan Pak Staquf tersebut. Sungguh kado buruk buat Hari Kelahiran Pancasila.

Memang sekurangnya ada 2 wajah Pak Staquf yang ditampilkan ke media massa. Satu wajah Pak Staquf adalah sebagai narasumber talkshow yang dipandu rabbi Yahudi, seperti video yang diunggah langsung oleh pihak AJC. Tidak ada yang keliru dari berbincang dengan orang Yahudi. Tapi bahkan dalam kesempatan dialogis inipun Pak Staquf tidak sepatah katapun menyebut Palestina, apalagi pembelaannya.

Wajah kedua adalah transkrip bahasa Indonesia dari pidatonya di Yerusalem (Baitul Maqdis), yang dipuji sementara pihak karena dianggap cukup menyuarakan kegelisahan soal derita Palestina. Tetapi yang luput diperhatikan, bahkan dalam wajah kedua ini Pak Staquf melakukan bid’ah yang menodai Pancasila dengan menihilkan ketidakadilan sebagai sumber konflik, dan malah mendekritkan tudingan bahwa perjuangan Palestina itu akibat permusuhan dan kebencian.

Padahal kita tahu sama tahu, tidak mungkin ada perlawanan terhadap Zionisme Yahudi ‘Israel’ jikalau tidak ada ketidakadilan dalam rupa penjajahan, tembok apartheid, penggusuran paksa, permukiman ilegal, dan berbagai rupa kezaliman lainnya. Di sisi lainnya kita juga paham, dalam catatan sejarah, justru umat Islam dan otoritas Islam menjadi pelindung orang Yahudi dari kejaran persekusi. Sehingga perlawanan rakyat Palestina, selain sah dalam kacamata peraturan internasional sebagai hak resistensi melawan penjajahan, juga wujud sebagai perjuangan menegakkan keadilan. Maka wajar jika kita jadi khawatir, kacamata apa yang sesungguhnya dipakai Pak Staquf, apakah begitu kacamata “Islam rahmah”? Dicampakkan ke manakah Jas Merah-nya Bung Karno, Jangan Sekali-sekali Melupakan Sejarah? Apakah Pak Staquf juga lupa, Indonesia adalah bangsa yang lahir bersama penghayatan bahwa “kita mencintai perdamaian tapi kita lebih mencintai kemerdekaan.”

Jika orang yang bertandang ke Suriah di mana ISIS suatu tempo berkuasa diwaspadai keberadaannya, tak lain demi keamanan bangsa dan negara, bagaimana mungkin orang yang datang ke negara ilegal-cum-teroris seperti ‘Israel’ sembari mengiyakan saja perkataan mereka, tidak dicurigai. Jangan sampai Pak Staquf pulang sebagai antek teroris yang menebar syubhat pemikiran dan fitnah perpecahan atau membawa benih terorisme negara atau sekurangnya tanpa sadar telah dijadikan ‘human shield’ bagi aksi terorisme negara Zionis ‘Israel’.

Alasan bahwa AJC sebagai penyelenggara bukanlah lembaga negara tapi swasta, jelaslah invalid dan hanya bisa disetujui oleh kenaifan karena tak mampu melihat lebih dalam saling kelindannya AJC dengan diplomasi negara zionis ‘Israel’, seperti misalnya sudah diungkap oleh Imam Syamsi Ali.

Di sisi lain, kita sudah kelewat mafhum, bagaimana ‘Israel’ mengemas retorika soal perdamaian dan bahkan playing victim, padahal tembok apartheid mereka bangun, permukiman ilegal terus mereka dirikan, sedang senapan dan bom mereka arahkan menyerang warga Palestina dari semua kalangan tak peduli termasuk unlawful killing menurut peraturan internasional atau tidak.

Baca: KH Ma’ruf Amin: Kita Tidak Mendukung Yahya Staquf Kunjungi Israel

Ketika Pak Staquf mengenakan peci hitam berwajah sumringah dan bertepuk tangan atas pidato jagal abad ini, Benjamin Netanyahu di forum AJC itu, kita teringat Bung Karno yang berpeci hitam ketika pidato Inggris kita linggis Amerika kita setrika. Dan kita segera tahu keduanya amat berbeda.

Ketika Pak Staquf “i’tikaf” di acara AJC pada hari 25 Ramadhan 1439 itu, dengan kehadiran yang atas nama pribadi serta muatan penyampaian seperti itu, kita patut khawatir slogan “Islam rahmah” yang dilaungkannya sesungguhnya slogan kosong belaka atau paling banter umpan pemancing duit proyekan (wal ‘iyadzu billah) yang bagi zionisme Yahudi justru lebih jelas terdengar sebagai suara sumbang “Islam remeh” dan “Islam remah”. Islam yang seolah entah dengan metodologi berpikir macam apa, justru berusaha diremehkan dan diremahkan oleh Pak Staquf sendiri.

Semoga dalam hal ini Pak Staquf lekas kembali ke khittah dan tak tampak sebagai pihak yang diam-diam tanpa sepenuhnya sadar mendeklarasikan diri menjadi kakitangan penyangga zionisme.

Hari-hari berlalu selepas Ahad 10 Juni itu. Kita membayangkan tindakan Pak Staquf tersebut mestinya tidak tanpa konsekuensi. Apalagi MUI melalui KH. Ma’ruf Amin sudah menyatakan sikapnya, demikian juga Ketua Umum PBNU K.H. Said Agil Siraj sampai bersumpah Demi Allah. Apalagi Wantimpres sebagai lembaga negara yang semestinya menempatkan sikap Indonesia soal kemerdekaan Palestina sebagai kepentingan bangsa.

Apakah dalam waktu dekat akan ada pencopotan jabatan Pak Staquf dari PBNU dan Wantimpres? Atau jangan-jangan penunjukkan Pak Staquf pada 31 Mei 2018 (tak berselang lama setelah Pak Staquf diundang bertemu Wapres AS Mike Pence) sebagai Wantimpres pun dilakukan atas tekanan/dukungan Amerika Serikat, sekutu dan penyangga Zionisme ‘Israel’? Sehingga wajarlah jika Presiden Jokowi bakal sungkan dan enggan melakukan tindakan pendisiplinan atas manuver Pak Staquf yang terbukti jauh lebih banyak mudharatnya.

Lalu apa benar Presiden Jokowi hanya akan membiarkan sumber kegaduhan dan pelanggaran itu sebagaimana sikapnya membiarkan menteri-menterinya yang serupa? Ya kita hanya bisa bersikap kritis dan bertanya. Kalau sikap kritis dan pertanyaan kita hanya dibantah secara kurang bijak –bahkan membabibuta–  dengan dalih bahwa tindakan Pak Staquf itu dengan bahasa-bahasa tak penting dan mbelgedes sebagai alasan yang memaksakan  diri dengan istilah; “ikhtiar perdamaian”, “seni diplomasi”, “terobosan pemikiran” atau ‘diplomasi tingkat tinggi” tanpa betul-betul awas membelalakkan mata atas penderitaan warga Palestina terjajah, atau malah sikap kritis kita “membentur meja-meja kekuasaan yang macet”, maka lagi-lagi untuk sementara waktu, seperti kata Rendra, kita hanya akan terus bertanya, “Apakah artinya kesenian, bila terpisah dari derita lingkungan. Apakah artinya berpikir, bila terpisah dari masalah kehidupan.” Wallaahu a’lam.*

Alumnus Sekolah Pemikiran Islam (SPI) Jakarta

The post Staquf dan Kado Buruk Hari Pancasila appeared first on Hidayatullah.com.

]]>
144424
Yahudi-Yahudi ‘Nyeleneh’ http://www.hidayatullah.com/artikel/opini/read/2018/06/13/144173/yahudi-yahudi-nyeleneh.html Wed, 13 Jun 2018 09:49:38 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=144173

Margareth mengaku keheranan, banyak orang Islam sendiri yang tidak meyakini keunggulan Islam, bahkan banyak memilih paham liberal

The post Yahudi-Yahudi ‘Nyeleneh’ appeared first on Hidayatullah.com.

]]>

Oleh: Dr Adian Husaini

 

MESKIPUN banyak mendapat kritik tajam dalam al-Quran, ada saja diantara kaum Yahudi yang nyeleneh. Ia tidak seperti Yahudi kebanyakan. Di masa Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassallam, ada Abdullah bin Salam dan Mukhairiq, dua orang pemuka Yahudi yang akhirnya menerima kebenaran Islam. Namun, keduanya menjadi bahan olok-olokan oleh kaumnya. Mukhairiq bahkan akhirnya gugur sebagai syuhada dalam Parang Uhud.

Di masa modern ini, ada juga sejumlah Yahudi yang nyeleneh. Di antara mereka ada yang masuk Islam dan menjadi cendekiawan Muslim yang hebat. Ada juga yang belum sampai masuk Islam. Tapi, memberikan kritik-kritik yang keras terhadap ajaran agama Yahudi dan kekejaman negara ‘Israel’. Salah satu tokoh Yahudi jenis yang kedua adalah Prof. Dr. ‘Israel’ Shahak,seorang pakar biokimia dari Hebrew University.

Prof. Dr. Israel Shahak memang bukan Yahudi biasa. Dia tidak seperti sebagaimana kebanyakan Yahudi lainnya, yang mendukung atau hanya bengong saja menyaksikan kejahatan kaumnya. Suatu ketika, saat dia berada di Jerusalem, pakar biokimia dari Hebrew University ini menjumpai kasus yang mengubah pikiran dan jalan hidupnya. Saat itu, hari Sabtu (Sabath) Shahak berusaha meminjam telepon seorang Yahudi untuk memanggil ambulan, demi menolong seorang non-Yahudi yang sedang dalam kondisi kritis.

Di luar dugaannya, si Yahudi menolak meminjamkan teleponnya. Orang non-Yahudi itu pun akhirnya tidak tertolong lagi. Prof. Shahak kemudian membawa kasus ini ke Dewan Rabbi Yahudi – semacam majlis ulama Yahudi – di Jerusalem. Dia menanyakan, apakah menurut agama Yahudi, tindakan si Yahudi yang tidak mau menyelamatkan orang non-Yahudi itu dapat dibenarkan oleh agama Yahudi. Lagi-lagi, Prof. Shahak terperangah. Dewan Rabbi Yahudi di Jerusalem (The Rabbinical Court of Jerusalem) menyetujui tindakan si Yahudi yang mengantarkan orang non-Yahudi ke ujung maut. Bahkan, itu dikatakan sebagai ”tindakan yang mulia”. Prof. Shahak menulis: ”The answered that the Jew in question had behaved correctly indeed piously.”

Baca: Inilah Acara Organisasi Yahudi Dihadiri Benyamin Netanyahu dan Yahya C Staquf

Kasus itulah yang mengantarkan Prof. Shahak untuk melakukan pengkajian lebih jauh tentang agama Yahudi dan realitas negara ‘Israel’. Hasilnya, keluar sebuah buku berjudul  Jewish History, Jewish Religion (London: Pluto Press, 1994). Dalam penelitiannya, ia  mendapati betapa rasialisnya  agama Yahudi dan juga negara Yahudi (‘Israel’). Karena itulah, dia sampai pada kesimpulan, bahwa negara ‘Israel’ memang merupakan ancaman bagi perdamaian dunia. Katanya, “In my view, ‘Israel’ as a Jewish state constitutes a danger not only to itself and its inhabitants, but to all Jew and to all other peoples and states in the Middle East and beyond.”

Sebagai satu ”Negara Yahudi” (a Jewish state), negara palsu ‘Israel’ adalah milik eksklusif bagi setiap orang yang dikategorikan sebagai ”Jewish”, tidak peduli dimana pun ia berada. Shahak menulis: “‘Israel’ ’belongs’ to persons who are defined by the ‘Israel’i authorities as ‘Jewish’,   irrespective of where they live, and to them alone.”

Shahak menggugat, kenapa yang dipersoalkan hanya orang-orang yang bersikap anti-Yahudi. Sementara realitas pemikiran dan sikap Yahudi yang sangat diskriminatif terhadap bangsa lain justru diabaikan.

Kaum Yahudi, misalnya, dilarang memberikan pertolongan kepada orang non-Yahudi yang berada dalam bahaya. Cendekiawan besar Yahudi, Maimonides, memberikan komentar terhadap salah satu ayat Kitab Talmud: “It is forbidden to save them if they are at the point of death; if, for example, one of them is seen falling into the sea, he should not be rescued.”

Jadi, kata Maimonides, adalah terlarang untuk menolong orang non-Yahudi yang berada di ambang kematian. Jika, misalnya, ada orang non-Yahudi yang tenggelam di laut, maka dia tidak perlu ditolong. ‘Israel’ Shahak juga menunjukkan keanehan ajaran agama Yahudi yang menerapkan diskriminasi terhadap kasus perzinahan. Jika ada laki-laki Yahudi yang berzina dengan wanita non-Yahudi, maka wanita itulah yang dihukum mati, bukan laki-laki Yahudi, meskipun wanita itu diperkosa.

Tidak banyak orang Yahudi yang berani bersuara keras terhadap agama dan negaranya, seperti halnya Prof. ‘Israel’ Shahak, sehingga dia memang bisa dikategorikan Yahudi yang nyeleneh.

Yahudi lain yang nyeleneh, bahkan kemudian menjadi seorang Muslim yang hebat adalah Margareth Marcus. Ia seorang Yahudi Amerika yang sangat tekun dalam mempelajari berbagai agama dan pemikiran-pemikiran modern. Akhirnya, sinar hidayah datang  padanya, dan mengantarkannya menjadi seorang Muslimah. Ia kemudian berganti nama menjadi Maryam Jameela. Sejak remaja, Margareth Marcus sudah berbeda dengan kebanyakan teman sebayanya. Dia sama sekali tidak menyentuh rokok atau minuman keras. Pesta-pesta dan dansa-dansa pun dia jauhi. Ia hanya tertarik dengan buku dan perpustakaan.

Ia bercerita tentang kisah ketertarikannya kepada Islam. Pada tahun kedua di Universitas New York, Margareth mengikuti mata kuliah tentang Yudaisme dan Islam. Dosennya seorang rabbi Yahudi. Pada setiap kuliah, sang dosen selalu menjelaskan, bahwa segala yang baik dalam Islam sebenarnya diambil dari Perjanjian Lama (Bibel Yahudi), Talmud, dan Midrash. Kuliah itu juga diselingi pemutaran film dan slide propaganda Zionis. Tapi, kuliah yang menyudutkan Islam itu justru berdampak sebaliknya bagi Margareth. Dia justru semakin melihat kekeliruan ajaran Yahudi dan semakin tertarik dengan Islam.

Baca:  Gerakan Perlawanan Islam Palestina Kecam Kehadiran Yahya C Staquf ke Israel

Margareth Marcus kemudian memilih Islam sebagai jalan hidupnya. Dalam salah satu tulisannya, Margareth menulis: ”… saya percaya bahwa Islam adalah jalan hidup yang unggul dan merupakan satu-satunya jalan menuju kebenaran.”  Namun, Margareth mengaku keheranan, banyak orang Islam sendiri yang tidak meyakini keunggulan Islam. Ia menulis tentang hal ini: ”Berkali-kali saya bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa Islam yang belajar pada universitas-universitas di New York yang berusaha meyakinkan saya bahwa Kemal Attaturk adalah orang Islam yang baik, dan bahwa Islam harus menerima kriteria filsafat kontemporer, sehingga bila ada akidah Islam dan periabadatannya yang menyimpang dari kebudayaan Barat modern, maka hal itu harus dicampakkan. Pemikiran demikian dipuji sebagai ”liberal”, ”berpandangan ke depan”, dan ”progresif”. Sedang orang-orang yang berpikiran seperti kita dicap sebagai ”reaksioner dan fanatik”, yakni orang-orang yang menolak untuk menghadapi kenyataan masa kini.”

Sebelum resmi menyatakan diri sebagai Muslimah, Margareth Marcus telah menulis berbagai artikel yang membela Islam di sejumlah jurnal internasional. Ia dengan tegas memberikan kritik-kritiknya terhadap paham-paham modern. Dalam suratnya kepada Maududi, 5 Desember 1960, ia  menulis:

”Pada tahun lalu saya telah berketetapan hati untuk membaktikan kehidupan saya guna berjuang melawan filsafat-filsafat materialistik, sekularisme, dan nasionalisme yang sekarang masih merajalela di dunia. Aliran-aliran tersebut tidak hanya mengancam kehidupan Islam saja, tetapi juga mengancam seluruh umat manusia.”

Setelah masuk Islam, Margareth kemudian memilih untuk berhijrah ke Pakistan, setelah mendapat izin dari kedua orang tuanya. Maryam Jameela pun termasuk sedikit diantara kaum Yahudi yang memiliki sikap kejujuran dan keberanian untuk menerima Islam. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah beberapa kaum Yahudi yang nyeleneh tersebut. (2009).*

Penulis buku “Tinjauan Historis Konflik Yahudi Kristen Islam” dan menulis tesis berjudul “Pragmatisme Politik Luar Negeri Israel”

The post Yahudi-Yahudi ‘Nyeleneh’ appeared first on Hidayatullah.com.

]]>
144173
Tobat Hoax di Bulan Suci http://www.hidayatullah.com/artikel/opini/read/2018/05/23/142957/tobat-hoax-di-bulan-suci.html Wed, 23 May 2018 08:01:26 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=142957

Bertobatlah dari hoax di bulan Ramadhan, sebab hoax adalah sebentuk kerusakan (mafsadah) yang berbahaya

The post Tobat Hoax di Bulan Suci appeared first on Hidayatullah.com.

]]>

Oleh: Yanuardi Syukur

 

SECARA bahasa, hoax  berarti “tipuan lucu/tipuan jahat” (a humorous or malicious deception). Cambridge Dictionary mengartikannya sebagai “rencana untuk menipu seseorang” (a plan to deceive someone), seperti memberi tahu polisi bahwa ada bom di suatu tempat, padahal tidak ada.

Curtis D. MacDougall (1958) dalam bukunya Hoax es, menjelaskan bahwa hoax  adalah “kepalsuan yang sengaja dibuat untuk menyamar sebagai kebenaran.” Kepalsuan itu berbeda sekali dengan kesalahan observasi, penilaian, rumor, atau legenda. Singkatnya, hoax  adalah sebuah kepalsuan yang disengaja.

Perubahan dan Kompleksitas

Terjadinya hoax  berkaitan erat dengan masalah perubahan dan kompleksitas. Seiring dengan adanya media sosial hoax  menjadi sesuatu yang mudah sekali dibuat lewat berbagai aplikasi gratis dan diviralkan dengan cepat lewat berbagai media. Hoax  atau berita bohong belakangan ini menjadi “limbah media sosial” yang mengganggu jalannya interaksi sosial kita yang harmonis antarsesama.

Kemudahan itu menjadi hoax  mudah untuk diproduksi. Produksi hoax  sesungguhnya berjalan seiring-sejalan dengan dinamika yang berkembang dalam tataran sosial dan politik. Saking beruntunnya produksi hoax  kita jadi sulit membedakan mana fakta dan mana opini, mana kebenaran dan mana kepalsuan. Benar dan palsu seolah-olah menjadi menu yang harus kita telan sehari-hari.

Baca: Kiat-kiat Mengenali Berita Palsu atau Hoax versi Facebook

Menurut saya, setidaknya hoax  diproduksi karena dua faktor.

Pertama, bentuk resistensi kepada lawan. Hoax  tidak hanya dilakukan oleh satu orang kepada orang lainnya, akan tetapi juga dilakukan secara massif oleh kekuatan terstruktur.

Biasanya, hoax  itu hadir karena semangat perlawanan kepada kekuatan lain yang dianggap musuh. Ada anggapan bahwa “dalam perang, semua hal menjadi boleh, dan hoax  adalah bagian dari perang itu sendiri yang dibolehkan.”

Kedua, minimnya kesadaran literasi yang positif. Masyarakat kita tidak melewati budaya membaca secara serius. Langsung loncat kepada budaya internet. Minimnya budaya membaca membuat pembuat hoax  melakukan apa saja yang menurutnya baik. Tidak dipikirkannya apa plus dan minus dari aktivitas tersebut. Asal hoax  tersebar—dan berpengaruh, dipercaya orang—itu sudah bagian dari kesenangan mereka.

Baca: Redam Berita Palsu dengan Hoax Buster

“Manusia Piltdown”

Kasus “manusia Piltdown” (Eoanthropus Dawsoni) misalnya, adalah kasus hoax  akademik yang sempat dipercaya orang—bahwa ada jenis manusia itu—selama 40 tahun (1913 sampai 1953). Padahal, itu hanya hoax . Hoax  akademik. Pelakunya adalah Charles Dawson yang mengklaim bahwa dia telah menemukan sebuah tengkorak hominid di daerah Piltdown, dekat Uchfield, Sussex, Inggris.

Menurut Dawson, “manusia Piltdown” adalah kunci hubungan antara kera dan manusia, karena katanya ada cranium (bagian tulang belakang yang membungkus otak) yang rada mirip dengan manusia, serta adanya rahang yang berbentuk seperti rahang kera.

Empat tahun setelah itu, tepatnya 21 November 1953, ternyata ditemukan bahwa “manusia setengah kera dan setengah manusia” itu adalah sebuah penipuan karena pretensi dari Dawson ketika itu adalah untuk memuaskan keinginan orang-orang Eropa bahwa manusia yang awal-awal itu berasal dari Eropa. Semacam kesadaran Eurosentris, bahwa sentral dari semuanya adalah di Eropa.

Rupanya, skandal “kepalsuan yang disengaja” itu tidak terlepas dari persaingan antar bangsa yang ingin menjadi lebih superior dibanding bangsa lainnya. Maka, ada betulnya juga jika ada disebut bahwa hoax  itu dibuat oleh orang/kelompok yang punya kekuatan, kekuasaan atau power. Karena, mereka yang punya kekuatan bisa melakukan berbagai keculasan-keculasan—dalam berbagai tingkatannya—untuk mengelabui orang lain, seperti kasus Dawson dalam konteks “kekuasaan akademik.” >>> (BERSAMBUNG)

The post Tobat Hoax di Bulan Suci appeared first on Hidayatullah.com.

]]>
142957
13 Pelajaran Peristiwa Tumbangnya Rezim di Malaysia http://www.hidayatullah.com/artikel/opini/read/2018/05/22/142883/13-pelajaran-peristiwa-tumbangnya-rezim-di-malaysia.html Tue, 22 May 2018 04:11:41 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=142883

Masalah yang membuat rakyat Malaysia marah --hingga membuat tumbangnya penguasa lama-- hampir sama dengan masalah di Indonesia, dominasi investasi China berserta tenaga kerjanya terjadi

The post 13 Pelajaran Peristiwa Tumbangnya Rezim di Malaysia appeared first on Hidayatullah.com.

]]>

Oleh: Afriadi Sanusi

 

BANYAK hal yang perlu dipelajari dari Malaysia antara lain; Malaysia memperoleh kemerdekaannya dengan jalan diplomasi di meja rundingan. Pemilu Malaysia (PRU), tanggal 9 Mei 2018  juga sukses mengganti rejim yang telah berkuasa lebih dari 61 tahun dengan tanpa pertumpahan darah, kekerasan dan pengrusakan yang banyak merugikan bangsa dan infrastruktur negara sebagaimana yang sering berlaku di negara berkembang seperti Thailand, Myanmar, Afrika, Philipina, Indonesia, Arab dan sebagainya.

Pemimpin yang ada pula menerima dengan lapang dada proses demokrasi itu untuk menghormati kehendak dan suara rakyat yang inginkan perubahan. Yang paling mengagumkan adalah pendukung partai pemerintah yang kalah juga menerima keputusan itu dengan lapang dada tanpa menimbulkan kekerasan dan ancaman.

Sementara pendukung partai yang menang tidak merayakan kemenangan itu berlebihan melalui euforia kemenangan.Tiada perarakan, pesta pora kemenangan selain puji syukur kepada Allah dan doa selamat yang banyak di share dalam group media sosial disaat media mainstream nampaknya masih berpihak pada pemerintah yang lama.

Para pendukung partaiyang menang pula tidak menabik dada bangga merasa paling berjasa mengganti rejim apalagi inginkan balas jasa berupa jabatan, pangkat dan uang.

Perdana Menteri terpilih pula sejak awal lagi menjelaskan bahwatiada aksi balas dendam terhadap mereka yang kalah selain proses penegakan hukum (rule of law) yang harus dihidupkan di bawah bidang kuasa yudikatif.

Tindakan profesional yang dilakukan petugas keamanan seperti Polisi yang berhasil menyekat anarkisme dan tindakan Komite Pemilihan Umum Malaysia (SPR) yang melambat-lambatkan pembacaan hasil PRU menurut saya juga adalah bahagian dari strategi menghalang berlakunya kekerasan antara pihak yang kalah dengan pihak yang menang.

Para bawahan ini sepenuhnya bekerja untuk kebaikan bangsa dan negara walaupun pimpinan atasan mereka terpaksa atau dipaksa harus memihak pada pemimpin ketika itu.

Hikmah

Ada beberapa hikmah yang dapat kita pelajari pada PRU ke 14 Malaysia yang menyebabkan jatuhnya rejim Barisan Nasional yang telah berkuasa selama lebih 61 tahun di Malaysia, antara lain;

Pertama; pemimpin jangan lambat membaca gelombang kebangkitan kehendak dan suara hati nurani rakyat. Tetap maju dan tidak mundur sebagai pemimpin walaupun hanya menang secara minoritas pada PRU ke 13 dulu.

Baca: 60 Tahun Berkuasa di Malaysia Barisan Nasional Kalah Pemilu

Kebangkitan rakyat yang sudah diperlihatkan semenjak tahun 1998 lagi yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim di Malaysia. Ini adalah sebuah gerakan ketuanan rakyat untuk menyedarkan rakyat akan hak-hak mereka sebagai pemilik mutlak tanah air mereka. Gelombang kebangkitan rakyat ini menurut perhatian saya tidak pernah surut walaupun dihadapi dengan berbagai-bagai tekanan, penipuan, ancaman dan penyalahgunaan kuasa lainnya dari penguasa dan pengusaha.

Kedua; belalah dan perjuangkanlahkonsep ketuanan rakyat yang diperjuangkan di atas. Sistem monarki dan sistem pemerintahan kuno yang mendewakan dan mengagungkan pemimpin sudah lama ditinggalkan.

Pemimpin diktator, kuku besi, zalim akan selamanya dimusuhi rakyat. Di sisi lain pemimpin menjelma bagaikan raja-raja baru dengan keangkuhan dan kesombongannya. Padahal perjuangan ketuanan rakyat telah melahirkan rakyat yang berjiwa merdeka.

Sehingga pegawai negeri, polisi, tentara, guru dan PNS lainnya tidak memilih partai pemerintah. Ini karena mereka sangat sadar bahwa mereka diangkat, bekerja dan digaji adalah untuk kepentingan negara dan bangsa bukan untuk kepentingan presiden apalagi untuk kepentingan partainya presiden. Mereka sadar bahwa presiden, menteri, dan jabatan politik lainnya adalah bersifat sementara yang setiap waktu boleh diganti dalam proses demokrasi.

Pemimpin akan datang dan pergi, sementara mereka akan tetap berbakti pada negara dan bangsa tanpa mengira siapa pun dan dari partai mana pun yang menang dalam pemilu. Bahkan di suatu negeri yang agak kental budayaberajanya, partai yang disokong oleh pihak istana secara peribadi kalah total di negeri tersebut.

Artinya mereka menyadaribahwa suara rakyat adalah kekuasaan tertinggi di negara mereka. Inilah antara hasil perjuangan ketuanan rakyat yang menghasilkan rakyat yang berjiwa merdeka tanpa merasa takut dengan kekuasaan yang bersifat sementara.

Ketiga; jangan menciptakan musuh melalui rejim anti kritik dengan memecat para petinggi negara yang dianggap kritis. Mendikte institusi negara untuk kepentingan mempertahankan status quo demi kepentingan individu dan partainya.

Pemimpin bagaikan manusia super yang mampu berbuat apa saja tanpa menghiraukan konsep pembagiankuasa dalam teori triaspolitica legislatif, judicative dan eksekutif. Ini karena rakyat mencatat dan mengingat semua bentuk kezaliman dan penyalahgunaan kuasa yang pernah dilakukan oleh pemimpin mereka dan sebagai balasnya mereka tidak akan pilih lagi partai dan pemimpin yang zalim serta menyalahgunakan kuasa tersebut.

Keempat; jangan mengabaikan suara tokoh intelektual cendekiawan masyarakat. Beberapa tokoh yang diakui kehebatannya dan memiliki ramai pengikut akar umbi seperti Tun Dr Mahathir yang ramai peminat di tanah air terutama di Kedah, Muhyidin Yasin yang ramai pengikut di Johor, Rafidah Aziz yang didengarkan suaranya oleh orang Perak, Rais Yatim yang menjadi tokoh di Negeri Sembilan, Zety Akhtar Aziz yang dikagumi oleh para ekonom. Tun Daim, Rais Yatim, Rafidah Aziz sebagai tokoh veteran juga telah menyatakan dukungan pada koalisi oposisi, Pakatan Harapan.

Semua tokoh hebat tersebut melakukan safari politik ke pelbagai negeri untuk mengajak masyarakat mendukung Pakatan Harapan. Beberapa negeri yang disebutkan di atas ternyata berhasil dikuasai oleh partai Pakatan Harapan hasil daripada effect para tokoh tersebut.

Kelima; pemimpin jangan mengabaikan kritikan kalangan akademik seperti tentang bahaya investasi China yang tidak adil dan membahayakan masa depan bangsa dan negara. Proyek raksasa tersebut diberikan bukan atas dasar tender terbuka, tidak transparant, sangat mahal, membawa pekerja dari China dan berbagai-bagai kelemahan lainnya yang jelas melanggar konsep good governance, demikian menurut pandangan tokoh akademik.

Keenam; jangan anggap enteng gerakan para profesional, think thank dan aktivis dalam koalisi apapun, karena ia telah mendatangkan hasil yang memuaskan. Ada murabbi yang bergerak di belakang layar, ada pemuda dinamik yang bergerak di alam nyata dan dunia media, tindakan Selangor mematahkan anggaran 1500 Ringgi pejabat kerajaan yang di lawan dengan bonus tiga bulan gaji oleh Pakatan Harapan.

Baca: Bebas, Anwar Ibrahim Dukung Penuh PM Mahathir

Strategi meraih simpati dengan dugaan kezaliman yang dilakukan oleh Lembaga Pendaftaran partai politik Malaysia, RoS (Registrar of Societies),  SPR, Jaksa Agung, Komisi Anti Korupsi Malaysia (SPRM), bendera partai yang dirusak dan sebagainya. Strategi Pakatan Harapan menaikkan bendera partai pada hari-hari terakhir menjelang hari Pemilu dan berbagai-bagai strategi yang mantap lainnya.

Ketujuh; jangan membuat rakyat marah karena mereka adalah ‘bos’ yang mengangkat dan menggaji pemimpin (sebagaimana sistem demokrasi).  Salah satu contoh adalah, isu yang membuat rakyat Malaysia marah adalah tentang tenaga kerja China yang datang berserta proyek yang ada. GST atau pajak 6% juga sangat membebankan kehidupan rakyat. Kasus uang 1MDB yang penuh kontroversial juga membuat masyarakat sangat marah pada Najib Razak.

Di sisi lain,  harga barang keperluan jadi sangat mahal setelah berbagai-bagai subsidi bahan keperluan pokok dicabut.

Kedelapan; sebagai peringatan kepada petinggi negara dan kita semua bahwa pangkat, jabatan, harta dan kedudukan semuanya adalah milik Allah Ta’ala yang setiap waktu bisa diambil-Nya kembali. Untuk itu gunakanlah ia untuk mencapai ridha Allah sebaik mungkin.  Perdana Menteri dan petinggi negara lainnya secara automatik akan diganti semuanya.

Kehidupan mereka akan bertukar secara total. Yang selama ini ada sopir, pengawal, pakai kenderaan, rumah, perhiasan mewah, disanjung, dipuji, diiyakan setiap ucapannya, sekarang semua akan berubah. Mungkin bank akan menarik kenderaan, rumah, perhiasan mewah yang mereka hutang selama ini. Atau sebahagian mereka akan hidup dalam penjara yang penuh dengan penderitaan dan kesakitan.

Tiada lagi gelak ketawa, senyum sombong angkuh dan bongkak yang selama ini mereka perlihatkan. Kata-kata mereka tidak akan didengar lagi dan sejarah mereka akan jadi sempadan dan pengajaran buruk untuk generasi akan datang.Orang yang tiada iman akan mengalami tekanan jiwa, sementara yang kuat imannya menganggap ia sebagai sebuah cobaan saja.

Kesembilan; jadilah ahli akademik yang profesional dan objektif bukan penjilat. Banyak para pengamat dan akademisi yang bersikap Asal Bapak Senang  (ABS) dengan mengemukakan hujjah yang subjektif dan cenderung mendukung pemerintah sebelum ini akan tamat riwayat akademik mereka.

Baca: Mahathir Mohamad dan Gerakan #2019GantiPresiden

Di Universiti mereka akan dianggap tidak memiliki integritas dan tidak akan didengarkan lagi pendapat-nya.

Kesepuluh; media haruslah objektif bukan untuk mencari keuntungan sementara. Berbagai-bagai media yang pro pemerintah selama ini telah ditinggalkan oleh masyarakat sehingga diperkirakan media-media tersebut akan rugi dan atau akan menjadi penjilat kepada tuan mereka yang baru pula.

Kesebelas; petinggi negara harus menganggap kerja sebagai ibadah kepada Allah. Jangan melanggar hukum manusia dan hukum Allah. Kemungkinan akan banyak petinggi negara yang selama ini bertindak di luas kerangka konsep trias politica akan diganti setelah ini. Mereka yang korup, dzalim dan menyalahgunakan kekuasaan akan segera dihukum dan diganti dengan mereka yang lebih baik.

Kedua belas; pengusaha harus menghargai rakyat sebagai konsumen yang membuat mereka jadi kaya selama ini, bukan penguasa ataupun partai. Para toke yang selama ini memberi orang politik biaya yang banyak untuk kampanye agar mereka dapat proyek pemerintah, akan rugi besar dan akan mengancam masa depan bisnis mereka selepas ini.

Ketiga belas; jangan melawan guru karena dalam dunia persilatan dikatakan guru akan menyimpan satu dua ilmu yang tidak diajarkan sebagai senjata jika suatu hari muridnya melawan guru. Perdana menteri Malaysia (PM) sebelum ini telah melawan gurunya dengan berbagai-bagai cara –yang boleh dikatakan– mendurhakai pada gurunya. Walaupun PM yang lama telah berguru pada PM yang baru puluhan tahun lamanya, namun nampaknya sang guru tidak mengajarkan semua ilmunya.

Jika dilihat dari masalah yang membuat rakyat Malaysia marah –hingga membuat tumbangnya penguasa lama– dan mengganti pemerintah mereka hampir sama dengan masalah yang berlaku di Indonesia saat ini, di mana dominasi investasi China berserta tenaga kerjanya terjadi, penyalahgunaan kekuasaan, melanggar konsep trias politica dan sebagainya yang diuraikan di atas.

Sementara kedudukan PM sebelum ini yang didukung oleh minoritas hampir sama dengan Jokowi yang hanya mendapat 70. 997. 833 (37 %) suara dibadingkan 119. 309.301 rakyat tidak memilihnya (hampir 63%) dengan perincian 62 juta pemilih prabowo dan 57 juta Golput.) pada pilpres 2014.*

Penulis mendapat PhD Student Islamic Political Science di University Malaya Kuala Lumpur, juga  pengurus Cabang Istimewa Muhammadiyah Malaysia

The post 13 Pelajaran Peristiwa Tumbangnya Rezim di Malaysia appeared first on Hidayatullah.com.

]]>
142883