Senin, 27 September 2021 / 20 Safar 1443 H

Mimbar

Politik Balas Budi Indonesia untuk Palestina

Indonesia Palestina skr/hidayatullah.com
Bendera Indonesia dan bendera Palestina berkibar di Stadion Muara Kamal, Jakarta Utara, pada acara Milad FPI ke-19 sekaligus peringatan HUT RI ke-72, Sabtu (19/08/2017).
Bagikan:

Oleh: Ayfa Fayzayil Enri Auni

Hidayatullah.com | SEJAK berdirinya ‘Israel’ sebagai negara pada 1948 hingga sekarang, masyarakat Palestina terus ditindas. Pemerintah zionis konsisten melakukan apartheid, yaitu membatasi ruang gerak serta mengambil dengan paksa lahan warga yang bermukim di Tepi Barat, Gaza, dan wilayah lainnya.

Sebagaimana yang ditulis oleh Sean Jacobs dan Jon Soske dalam bukunya Apartheid of ‘Israel’: The Politics of An Analogy, bahwa pemerintah ‘Israel’ telah mendirikan tempat pengawasan militer yang sangat besar, termasuk pembangunan tembok pemisah dan pos pemeriksaan permanen. Hal ini mengakibatkan untuk melintasi wilayah Palestina memakan waktu yang lama dan sangat sulit.

Masyarakat Palestina terus dibatasi ruang geraknya dengan keadaan demikian. Namun di sisi lain, sekitar setengah juta pemukim Yahudi menikmati haknya sebagai warga negara ‘Israel’ yang kebanyakan datang dari Amerika dan Russia, melakukan perjalanan tanpa hambatan ke ‘Israel’, dan melakukan aktivitas secara bebas dan bahkan dilindungi di sana.

Sampai sekarang ‘Israel’ terus mendirikan pemukiman ilegal di sana. Beberapa waktu yang lalu penyerangan dilakukan oleh aparat zionis terhadap umat Islam yang sedang beribadah di sepuluh hari akhir Ramadhan 1442 H. Peristiwa tersebut menimbulkan efek domino dengan dimulainya serangan roket Hamas ke wilayah ‘Israel’, lalu direspon oleh ‘Israel’ dengan sangat agresif.

Meskipun sempat mengadakan gencatan senjata antara kedua belah pihak, namun kemudian ‘Israel’ sebagaimana biasanya melanggar kesepakatan. Penindasan pun kembali terjadi. Masalah yang dialami oleh masyarakat Palestina sudah seharusnya menjadi perhatian masyarakat Internasional, khususnya negara Muslim.

Sebagai negara dengan umat Islam terbanyak di dunia, sikap dan suara Indonesia sangat penting terkait permasalahan di Palestina. Akan tetapi, ada masyarakat Indonesia yang malah menganggap konflik Palestina dengan ‘Israel’ adalah perkara biasa, dari mereka sendiri bahkan ada yang mendukung perbuatan ‘Israel’.

Padahal, dari sisi sejarah sendiri, Indonesia dan Palestina memiliki hubungan yang erat. Para tokoh pejuang tidak hanya memperjuangkan kemerdekaan lewat peperangan, tapi juga melalui jalur diplomasi; mencari dukungan dari negara lain agar mengakui eksistensi Indonesia. Setidaknya ada dua nama orang Palestina yang berjasa kepada negara kita. Mereka adalah Mufti Palestina Amin al-Husseini dan saudagar kaya Palestina, yakni Muhammad Ali Taher.

Dalam buku Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri karya Mohamed Zein Hassan (1980), bahwa pada 6 September 1944, Syaikh Amin Al-Husseini secara aktif menyuarakan dukungan untuk kemerdekaan Indonesia melalui siaron radio berbahasa Arab di Berlin, Jerman.

Seruan tersebut menimbulkan aksi solidaritas di Palestina dan masyarakat Timur Tengah untuk mendukung perjuangan Indonesia. Sampai pada akhirnya Indonesia secara resmi merdeka pun, masih dijajah kembali oleh Belanda beserta sekutu.

Untuk diakui sebagai sebuah negara, berdasarkan Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933, haruslah memenuhi beberapa syarat, yaitu adanya penduduk tetap, wilayah tertentu, pemerintah yang berdaulat, dan kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Kemudian ditambah dengan satu syarat lagi yang dikenal dengan istilah de jure yaitu mendapat pengakuan dari negara lain.

Karena itulah, Syaikh Amin Al-Hussaini beserta para tokoh lainnya mendesak negara di Liga Arab untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Hasilnya, pada 22 Maret 1946, Mesir akhrinya mengakui kemerdekaan Indonesia.

Kemudian, peran Mohammad Ali Taher tak kalah penting. Diktuip dari situs eltaher.org, Ali Taher yang juga disebut Eltaher memiliki bakat menulis, bahkan sudah jauh-jauh hari sebelum Deklarasi Balfour pada 1914, ia mengingatkan eksouds bangsa Yahudi ke Palestina dengan menulis di surat kabar Beirut bernama “Fatah Al-Arab”. Kemudian, ia mendirikan surat kabar sendiri bernama Ashoura pada Oktober 1924, dan surat kabar lainnya yaitu Al-Shabab, Al-Minhaj, dan Al Alam Al-Masri. Elthaer secara rutin menerbitkan tulisannya mengenai situasi Palestina.

Selain itu, ia juga memiliki toko yang menjual produk minyak zaitun. Meskipun ia termasuk orang kaya, namun Eltaher tak pernah ragu mengeluarkan uangnya untuk keperluan perjuangan. Bahkan, ia tidak sedikit memberikan uangnya untuk keperluan kemerdekaan Indonesia. “Terimalah semua kekayaan saya ini untuk memenangkan perjuangan Indonesia,” ujar Eltaher kepada Zein Hassan, ketika di Indonesia sedang terjadi Agresi Militer Belanda II sekitar Desember 1948.

Indonesia dan Palestina dapat diibaratkan sebagai jantung dan hati, yang keduanya sama-sama saling membutuhkan, dan menguatkan. Sebab keduanya lah tubuh dapat hidup dan berfungsi. Berdasarkan ontologi sejarah, kemerdekaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peran Palestina khususnya, meskipun pada waktu itu mereka juga dijajah, namun rasa kemanusiaan dan solidaritas sesama muslim mereka tidak hilang.

Hingga kini, Palestina belum mendapatkan pengakuan secara penuh kedaulatannya sebagai sebuah negara. Meski, pada 29 November 2012 Palestina diakui sebagai sebuah negara, namun Palestina masih belum mendapatkan status keanggotaan penuh di PBB.

Sebagai negara bermoral dan tahu cara balas budi, sudah menjadi tugas Indonesia tentunya untuk terus mendukung Palestina untuk mendapatkan haknya. Sebagaimana amanat konstitusi dan juga pesan the founding fathers. Hal yang dapat dilakukan oleh Indonesia adalah terus bersuara di pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan juga mendesak negara-negara Muslim untuk turut membantu mempejuangkan kemerdekaan Palestina.

Lalu, juga bisa lewat wadah Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Dengan menghimpun kekuatan, Indonesia bersama OKI merekomendasikan Palestina sebagai anggota tetap PBB, tentu melalui prosedur dengan pengajuan ke Dewan Keamanan PBB dan diterima oleh Majelis Umum PBB. Meskipun agak sulit dilihat, bukan berarti tidak mungkin. Kesatuan negara Islam dapat mendesak PBB agar mau menerima Palestina sebagai anggota tetap. Dengan demikian, hak-hak Palestina akan lebih mudah untuk didapatkan.*

Penulis adalah mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya dan Pemenang Ketiga Lomba Menulis InPAS

Rep: Admin Hidcom
Editor: Bambang S

Bagikan:

Berita Terkait

Konstribusi Mahasiswa dalam Mengawal Isu Palestina

Konstribusi Mahasiswa dalam Mengawal Isu Palestina

Hati-Hati Jarimu Bisa Kurangi Kesempurnaan Puasa

Hati-Hati Jarimu Bisa Kurangi Kesempurnaan Puasa

Olahraga sebagai Media Dakwah

Olahraga sebagai Media Dakwah

Kebaikan dari Hati, Pikiran yang Positif

Kebaikan dari Hati, Pikiran yang Positif

Jangan Lupakan Terwujudnya NKRI

Jangan Lupakan Terwujudnya NKRI

Baca Juga

Berita Lainnya