Kamis, 25 Maret 2021 / 11 Sya'ban 1442 H

Ghazwul Fikr

Syariat Islam, ISIS dan Hegemoni Amerika [1]

AP
Bagikan:

Oleh: Abdus Salam  

AMERIKA Serikat (AS) bakal merayakan Independence Day (Hari Kemerdekaan Amerika) ke-239 di Anjungan Pantai Losari, Jl Penghibur, Makassar, Senin-Rabu (25 – 27/05/2015) mendatang.

Konsulat Jenderal Amerika Serikat bagian Politik- Ekonomi, Joanne I. Cossit mengatakan banyak perusahaan Amerika di Makassar sehingga duta besar memilih area ini sebagai lokasi pusat perayaan Indepedence Day (www.tribun-timur.com, Rabu 18 Maret 2015)

Perayaan Independence Day sejak tahun 1776. Bukan suatu yang heboh, mengingat AS juga telah merayakan hari kemerdekaan di beberapa daerah. Tradisi peringatan The Fourth July di Indonesia mulai digagas era Dubes AS, Scot Marciel sejak 2012.

Sebut saja misalnya Perayaan Independence Day ke-236 (di Medan tahun 2012), ke-237 (di Manado-2013), dan ke-238 (di Surabaya-2014).

Perayaan Independence Day AS di Indonesia secara hukum internasional memang tidak melanggar. Bahkan hal ini digunakan untuk mempererat hubungan diplomatik dan budaya AS-Indonesia. Tak hanya Independence Day, AS juga memperingati Thanksgiving pada November 2014 di Banyuwangi Jawa Timur.

Meski demikian, rakyat Indonesia harus peka dan bertanya. Kenapa harus dirayakan di kota tertentu? Apakah hal ini akan membawa kebaikan? Ataukah ada udang di balik batu? Sikap kewaspadaan ini perlu dibangun bagi siapa pun untuk lebih mencermati setiap kebijakan negara asing. Lebih-lebih negara berpengaruh seperti AS. Jangan sampai rakyat ini dirugikan dan dijadikan tumbal kepentingan semata.

Hegemoni AS atas Dunia

Sesungguhnya kekuatan yang melatar belakangi lahirnya Amerika Serikat adalah kekuatan bersifat ideologi. Para pemikir dan intelektual mereka secara serius berjuang untuk menyusun suatu sistem yang steril dari fanatisme keagamaan dan sosial sebagaimana yang terjadi di Eropa. Mereka membangun negara sekuler yang menjamin kebebasan seseorang dalam berdagang. Dan kapital menjadi dasar bagi negara.

Deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat menyatakan dengan jelas sikap ideologis AS:

“Kami berpegang teguh pada kebenaran ini, yaitu bahwa manusia diciptakan dalam keadaan sederajat; bahwa mereka dianugerahi oleh penciptanya dengan hak-hak yang tidak dapat direbut; di antaranya adalah hak untuk hidup, hak untuk mendapat kebebasan, dan hak untuk memperoleh kebahagiaan. Untuk menjamin hak-hak tersebut, maka dibentuk suatu pemerintahan, yang kekuasaannya berasal dari kesepakatan orang-orang yang diperintah.”

Dengan landasan sistem negara sekularisme-kapitalisme, Amerika menjadikan diri sebagai sebuah kekuatan utama di dunia. Landasan ideologis itulah yang mendorong AS saat ini bersikap demikian. Meski ideologi mereka (Kapitalisme-Sekular) merupakan ideologi yang salah dan keliru. Begitu pula perayaan Independence Day di negara manapun merupakan bentuk pengokohan AS sebagai negara berpengaruh. Terlebih AS ingin menancapkan pengaruhnya di wilayah strategis Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

AS dimanapun berada dipastikan ingin menjadi negara berpengaruh. Tak memperdulikan batas-batas dan etika politik internasional. Peristiwa penting apa pun di dunia ini, tak berlepas dari pengaruh AS dan negara yang mengikutinya. Secara mendasar politik luar negeri AS adalah imprealisme (penjajahan) dan menyebarluaskan ideologinya. Penjajahan dilakukan dengan beragam bentuk; meliputi ekonomi, politik, militer, pendidikan, budaya, dan lainnya. Grand strategy ini tidak pernah berubah selamanya.

AS, sebagaimana halnya negara-negara kapitalis, dikuasai oleh para pemilik perusahaan monopoli dan para pengusaha. Mereka itulah yang memiliki pengaruh terhadap politik AS. Adapun politik luar negeri AS adalah politik orang kaya dan para pemilik perusahaan monopoli. Artinya, politik AS adalah politik imperialisme murni, yang tidak mengenal nilai- nilai luhur.

Demokratisasi (termasuk HAM) dan liberalisme ekonomi menjadi dua pilar penting kebijakannya di luar negeri. Semangat AS menyebarluaskan dua pilar tersebut untuk semakin mengokohkan hegemoni di manapun. Intinya demi kepentingan dan keuntungan AS.

Demikian pula AS berusaha memperkuat perdagangan dunia melalui politik globalisasi yang menjadi senjata WTO. WTO sebagai salah satu sarananya untuk mengintervensi pasarpasar lokal dengan dalih tarif bea masuk bersama. Dengan demikian AS berupaya untuk melakukan liberalisasi perdagangan.

Kemampuan-kemampuan militer, politik, dan ekonomi yang besar bagi AS ini, membuat AS mengintervensi seluruh negara yang ada di dunia ini. Hal itu juga membuat AS menjadi bagian politik lokal di setiap negara di dunia. Jadi, AS mencoba untuk mengelola politik hegemoni atas politik seluruh dunia tanpa kecuali. Tidak ada bedanya antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang, meskipun beberapa kali hegemoni itu telah gagal. Namun AS terus mencoba untuk melakukan hegemoni.

Di bidang media massa, AS telah mengeluarkan dana ratusan juta dolar AS untuk mempengaruhi media masa mayoritas di negeri-negeri kaum Muslim. AS mendirikan radio VOA dan stasiun televisi Al-Harrah. Itu semua untuk menyebarkan racun-racun AS di setiap rumah di negeri-negeri Arab. Kondisi di Indonesia dilakukan dengan kerjasama beberapa TV lokal dengan TV AS. Tak lupa pula, orang media massa diundang langsung ke AS untuk melihat lebih dekat AS.

Begitu pula bidang pendidikan dan ediologi-pemikiran. AS juga mendirikan organisasi-organisasi HAM untuk mempropagandakan ide-ide kebebasan menurut konsep Barat dan metode AS.

Kepentingan di Asia Tenggara

Pengaruh AS di Asia Tenggara sudah dirasakan sejak masa penjajahan Belanda di Indonesia. Kerakusan negara penjajah menjadikan mereka berbut pengaruh dan saling menelikung. Upaya kemerdekaan Indonesia sesungguhnya dibantu oleh AS dan Uni Soviet untuk mengusir Belanda. Kemudian mengajukan persoalan ini ke PBB dan PBB menyetujui kemerdekaan Indonesia. Meski kalah Belanda masih memiliki Irian Barat. AS terus berada di balik Indonesia dalam mengusir Belanda dari Irian Barat.

Setelah AS berhasil mengusir Belanda dari Indonesia. AS berupaya menggantikan posisi Belanda. Tetapi orang-orang Indonesia melawan AS selama bertahun-tahun lamanya. Mereka tidak mau ada satu penjajah pergi lalu digantikan oleh penjajah yang lain. AS pun segera membuat rekayasa untuk mempersulit Indonesia dan menyulut revolusi-revolusi untuk menentang Indonesia. AS juga mendiamkan usaha-usaha Inggris untuk menyusup ke Indonesia melalui agen-agennya. AS juga mendorong terjadinya migrasi orang-orang China ke Indonesia, sebagaimana AS juga telah mendorong masuknya komunisme ke Indonesia. Akibat rekayasa-rekayasa yang menyulitkan ini akhirnya penguasa Indonesia tunduk di bawah tekanan AS.

Indonesia lalu menerima bantuan-bantuan ekonomi dan militer dari AS. Maka jatuhlah Indonesia di bawah pengaruh AS dan menjadi salah satu pengikut AS sejak masa Soekarno. Setelah terjadinya kesepatan dua negara adidaya (AS-Uni Soviet), kedudukan AS di Indonesia semakin kuat, sehingga hanya AS saja yang dominan di Indonesia, terutama dominasi di bidang militer dan ekonomi. Dan hal itu terus berlangsung hingga hari ini.

Kondisi saat ini dengan kasat mata dapat diamati secara mendalam bahwa cengkraman AS di Indonesia begitu kuat. Di antaranya:

Pertama, Keberadaan Kedutaan Besar dan Konsulat Jendral.

Negara yang mempunyai kedutaan berarti mempunyai hubungan diplomatik, baik bilateral maupun multilateral. Tiap negara mempunyai kepentingan sendiri-sendiri terkait keberadaan kedubesnya di negara lain. Semua bergantung pada ideologi yang dianut negara tersebut.

Terkait dengan AS yang berideologi Kapitalisme. Misi diplomatik dan kedubes disesuaikan dengan tujuan utamanya. Ideologi kapitalisme ditopang dengan penjajahan dan keserakahan untuk menguasai negara lain. AS mempunyai lima tugas yang mengerucut terkait fungsi kedubes. Dua di antaranya adalah politik dan ekonomi. Cara beroperasi AS sangat unik sebagaimana sub-bagian di antara pegawai departemen negara. (Introduction: The Role of Embassies, Kishan S Rana dan Bipul Chatterejje).

Di sisi lain Jhon Perkins menyampaikan bahwa “penyebab utama kami mendirikan kedutaan di seluruh dunia adalah untuk melayani kepentingan kami sendiri yang selama paruh terakhir abad ke 20 dimaksudkan untuk menjadikan republik Amerika suatu kekuasaan global.”(Economic Hit Man, hlm 18).

Maka jelas sekali kedubes AS di suatu negeri berkepentingan untuk memonitor kondisi negara tempat keberadaan kedubes. Informasi baik rahasia maupun peristiwa penting senantiasa dilaporkan kedubes. Ibaratkan pisau bermata dua. Kedubes AS bisa menusuk ke luar dan ke dalam. Ke luar untuk mempertahankan hegemoni dan ke dalam untuk mempertahankan penjajahan dan menyiapkan pejabat boneka AS.

Kedua, Liberalisasi Ekonomi

World Trade Organization (WTO), International Monetary Fund (IMF), World Bank (WB) menjadi lembaga yang mengatur corak perekonomian dunia. Bahkan ketiga lembaga itu masuk ke negara berkembang (semisal Indonesia) untuk menawarkan bantuan berupa hibah dan hutang luar negeri. Sepintas tugas itu mulia, namun sesungguhnya menyesatkan dan menjerat negera berkembang.

Mereka pun mengelompokkan negara-negara di dunia berdasar kondisi ekonominya. Tak lain bertujuan untuk mencengkram dan mengeruk kekayaan suatu negara. Sebagaimana IMF yang telah memberikan hutang ke Indonesia. Pada akhirnya Indonesia dipaksa untuk membuat UU liberal semisal UU SDA, UU Kelistrikan, UU Penanaman Modal, UU Migas, dan UU liberal lainnya.

Akibat yang ditimbulkan subsidi dicabut, ekonomi berbasis pasar, munculnya pemodal besar yang menyaplok pemodal kecil, bebas masuknya orang dan barang dari negara lain. Tujuan dari itu semua untuk meliberalisasi ekonomi dan memuaskan kerakusan negara kapitalisme.

China Asean Free Trade Agreement (CAFTA) dan  Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) menjadi instrumen pada perdagangan bebas. Kondisi ini memaksa Indonesia tak bisa berbuat banyak untuk keluar dari jebakan-jebakan globalisasi perdagangan. Akibatnya kerugianlah yang sering dialami Indonesia. Bahkan Indonesia bagi negara kapitalis dijadikan sebagai pangsa pasar yang subur dengan jumlah warga negara yang banyak.

Ketiga, Kerjasama Militer

Geostrategis Indonesia bagi AS merupakan hal penting untuk mengamankan kepentingannya di Indonesia dan Asia Tenggara. Untuk menjaga kepentingan AS didirikanlah beberapa pangkalan di Asia Tenggara dan Australia. Strategi militer AS di Indonesia memang tidak secara nyata, sebagaimana di Irak, Afghanistan, Suriah, dan Pakistan. Keberadaannya di Indonesia lebih pada kerjasama untuk mempererat hubungan antarmiliter AS-Indonesia. Sudah puluhan kali gabungan pasukan AS dan Indonesia melakukan latihan  militer bersama.

Sebagaimana tahun 2012 pernah kedatangan tiga kapal perang AS (US CG WAESCHE, US Navy USS Vandegrift FFG-48 dan USS GPN LSD 42) bersandar di Dermaga Jamrud Utara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

AS yang diwakili Konsulat Jenderal AS di Surabaya menegaskan bahwa kapal perang milik Angkatan Laut (AL) AS yang sandar di Dermaga Jamrud Utara, Pelabuhan Tanjung Perak, bukanlah keinginan AS, melainkan atas undangan militer Indonesia. Akan diadakan juga latihan militer bersama  dengan sandi CARAT (Cooperation of Afloat Readiness and Training). Selain itu juga akan mengadakan bakti sosial bersama. (www.republika.co.id, 17/05/2012).* (bersambung)

Penulis adalah Lajnah Siyasiyah HTI DPD Sulselbar

Rep: Admin Hidcom
Editor: Cholis Akbar

Bagikan:

Berita Terkait

Kita, Pemerintah dan Israel

Kita, Pemerintah dan Israel

“Habisi” Bahasa Arab untuk Musnahkan Peradaban Islam

“Habisi” Bahasa Arab untuk Musnahkan Peradaban Islam

Menepuk Memori, Mengembalikan Makna Pancasila

Menepuk Memori, Mengembalikan Makna Pancasila

Zionis, Budaya Rasisme Hingga Manipulasi Fakta

Zionis, Budaya Rasisme Hingga Manipulasi Fakta

Media Maenstream dan Komunikasi Politik ala Berlusconi [4]

Media Maenstream dan Komunikasi Politik ala Berlusconi [4]

Baca Juga

Berita Lainnya