frontpage hit counter

kasus Ahok

Anggota DPR: Hak Angket Sarana Tegakkan Keadilan Kasus Ahok

Anggota DPR: Hak Angket Sarana Tegakkan Keadilan Kasus Ahok

“Karena kita (DPR RI) berkeyakinan pemerintah telah melanggar UU 23 Tahun 2014 Pasal 83 ayat 1, 2, dan 3 tentang Pemerintahan Daerah,” ujarnya.

Selengkapnya

Anggota Ombudsman: Presiden Wajib Berhentikan Ahok

Anggota Ombudsman: Presiden Wajib Berhentikan Ahok

La Ode juga menyatakan bahwa semua kepala daerah yang bermasalah itu potensial melakukan maladministrasi berikutnya.

Selengkapnya

Pihak Ahok Tolak Yunahar Ilyas, Pemuda Muhammadiyah: Kami Tersinggung

Pihak Ahok Tolak Yunahar Ilyas, Pemuda Muhammadiyah: Kami Tersinggung

Menurutnya, pihak Ahok melakukan penolakan itu karena Yunahar adalah Wakil Ketua Umum MUI Pusat, dimana MUI adalah pihak terkait yang mengeluarkan Sikap dan Pendapat Keagamaan soal ucapan Ahok yang didakwa menghina al-Qur’an dan ulama.

Selengkapnya

MA Diminta Keluarkan Fatwa untuk Pemberhentian Sementara Ahok

MA Diminta Keluarkan Fatwa untuk Pemberhentian Sementara Ahok

Selain itu, KALAM UI juga menuntut majelis hakim sidang kasus penistaan agama untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa Ahok.

Selengkapnya

DPR: Tak Ada Kesungguhan Pemerintah Menegakkan Hukum atas Ahok

DPR: Tak Ada Kesungguhan Pemerintah Menegakkan Hukum atas Ahok

Menurutnya, di tengah masyarakat juga sudah terkesan bahwa pemerintah cenderung membela Ahok, yang beberapa kali terjerat kasus hukum namun tetap tidak tersentuh.

Selengkapnya

Ahok tak Diberhentikan Sementara Dinilai Pelanggaran Konstitusi Sangat Serius

Ahok tak Diberhentikan Sementara Dinilai Pelanggaran Konstitusi Sangat Serius

Hamid menjelaskan, salah satu mekanisme yang dapat ditempuh DPR dalam merespon pelanggaran atas ketentuan pemberhentian sementara Ahok, ialah dengan menggunakan hak angket.

Selengkapnya

DPR Didorong Gunakan Hak Angket, Presiden Diingatkan Sumpah Jabatannya

DPR Didorong Gunakan Hak Angket, Presiden Diingatkan Sumpah Jabatannya

PAHAM tidak sepakat dengan ide penerbitan peraturan perundang-undangan (perpu) terkait terdakwa Ahok yang belum diberhentikan sementara sebagai Gubernur DKI.

Selengkapnya

Kasus Ahok, Tim Advokasi GNPF MUI Serahkan Bukti Tambahan ke PN Jakut

Kasus Ahok, Tim Advokasi GNPF MUI Serahkan Bukti Tambahan ke PN Jakut

Tim Advokasi menyampaikan sejumlah alasan mengapa Ahok harus segera ditahan. Di antaranya, penahanan terhadap Ahok telah memenuhi syarat objektif Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP.

Selengkapnya

Pemerintah Disebut Sudah Berkali-kali ‘Mengulur’ Pemberhentian Sementara Ahok

Pemerintah Disebut Sudah Berkali-kali ‘Mengulur’ Pemberhentian Sementara Ahok

“Pernyataan Mendagri yang pada intinya berisi ‘penolakan’ untuk memberhentikan sementara Ahok dapat dipastikan merupakan tindakan subjektif dan spesifik hanya berlaku bagi Ahok.”

Selengkapnya

Tunda Penahanan Ahok, Pemerintah Dinilai Berakrobat Soal UU Pemda

Tunda Penahanan Ahok, Pemerintah Dinilai Berakrobat Soal UU Pemda

Sesuai ketentuan Pasal 83 UU Pemda diatas, maka semestinya Presiden sudah harus memberhentikan sementara Gubernur DKI Jakarta (Ahok) segera setelah yang bersangkutan menjadi terdakwa

Selengkapnya

Page 1 of 2512345...1020...Last »