frontpage hit counter

DPR

Dinilai Langgar Konstitusi, DPR Ajukan Hak Angket Aktivasi Ahok

Dinilai Langgar Konstitusi, DPR Ajukan Hak Angket Aktivasi Ahok

Nantinya, jika rapat paripurna memutuskan menerima hak angket, maka DPR membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPR

Selengkapnya

Keluarga Alumni KAMMI Desak Presiden Berhentikan Ahok Sesuai Aturan

Keluarga Alumni KAMMI Desak Presiden Berhentikan Ahok Sesuai Aturan

Presiden Jokowi berpotensi melanggar undang-undang. Bahkan lebih jauh dapat dinyatakan melakukan pelanggaran hukum

Selengkapnya

Jika Ahok Tak Diberhentikan Sementara, DPR Dapat Gunakan Hak Angket

Jika Ahok Tak Diberhentikan Sementara, DPR Dapat Gunakan Hak Angket

Presiden tidak boleh diskriminatif memperlakukan kebijakan yang sama sesuai UU. Sebagaimana kasus mantan Gubenur Banten dan mantan Gubernur Sumut

Selengkapnya

DPR: Pejabat Publik Harus Bertanggungjawab dengan Pidatonya

DPR: Pejabat Publik Harus Bertanggungjawab dengan Pidatonya

Romo Syafi’i juga menyayangkan pidato Megawati yang dianggap menyinggung persoalan mendasar seorang Muslim.

Selengkapnya

Habib Rizieq Adukan 3 Kapolda, DPR Apresiasi Langkah Hukum GNPF MUI

Habib Rizieq Adukan 3 Kapolda, DPR Apresiasi Langkah Hukum GNPF MUI

Habib Rizieq menyampaikan keberatannya atas persoalan terkait Kapolda Jabar Anton Charliyan, Kapolda Metro M Iriawan, dan Kapolda Kalbar Musyafak.

Selengkapnya

Pemerintah Diminta Tindak Tegas Upaya Makar Kelompok Makar OPM

Pemerintah Diminta Tindak Tegas Upaya Makar Kelompok Makar OPM

Pengibaran bendera OPM di KJRI Melbourne dilakukan Jumat 6 Januari 2017 silam, saat penerobosan (trespassing) ke kantor perwakilan politik Indonesia di Negeri Kangguru

Selengkapnya

Molor Berbulan-bulan, GeNAM Desak DPR Sahkan RUU Miras Awal 2017

Molor Berbulan-bulan, GeNAM Desak DPR Sahkan RUU Miras Awal 2017

Gerakan Nasional Anti Miras (GeNAM) mendesak DPR menyelesaikan pembahasan RUU LMB dan segera mensahkannya di awal 2017 ini

Selengkapnya

DPR Ajak Masyarakat Ikut Awasi Keberadaan TKA Ilegal

DPR Ajak Masyarakat Ikut Awasi Keberadaan TKA Ilegal

Kedatangan tenaga kerja asing ilegal dari China di Indonesia disebabkan kebijakan pemerintah membebaskan visa

Selengkapnya

Ketua Komisi IX: Kebijakan Bebas Visa Perlu Ditinjau Ulang

Ketua Komisi IX: Kebijakan Bebas Visa Perlu Ditinjau Ulang

Dede menjelaskan, untuk membendung arus tenaga kerja asing, khususnya dari China, dirasa cukup sulit

Selengkapnya

Pengamat: Revisi UU ITE tanpa Mencabut Pasal Karet itu Konyol

Pengamat: Revisi UU ITE tanpa Mencabut Pasal Karet itu Konyol

“Praktik dari pasal karet pencemaran nama baik UU ITE selama ini justru banyak digunakan untuk membungkam kritik,” kata Firdaus.

Selengkapnya

Page 1 of 1212345...10...Last »