Pernyataan itu mengemuka dalam pertemuan dengar pendapat antara DPR RI dengan tiga lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT), Pusat Informasi dan Advokasi Rohingya Arakan (PIARA) dan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) pada hari Senin, (13/08/2012) kemarin.

Hadir pula dalam pertemuan di Gedung DPR RI itu perwakilan etnis Rohingya yang tinggal di Jepang (Lukman Hakim), United Kingdom (Nur Islam), dan Mahbub yang tinggal di Myanmar.

Dari pihak DPR RI, hadir antara lain Hayono Islam dari Fraksi Partai Demokrat, dan Mahfud Siddik dari Fraksi PKS.

Head of Public Relations ACT Feri Kuntoro mengatakan pertemuan dengan anggota Dewan itu juga dalam rangka mengklarifikasi sebab musabab terjadinya konflik.

“Ini perlu karena media sudah memberikan infomasi salah mengenai awal terjadinya konflik tersebut,” kata Feri dalam rilisnya di Jakarta, Selasa (14/08/2012).

Feri menegaskan bahwa yang jelas terjadi adalah sebuah pendzaliman atau pembunuhan yang diprakarsai Pemerintah Myanmar dan adanya politik pembiaran.

“Mereka (pengungsi Rohingya –red) membutuhkan support dari Pemerintah Indonesia.
Feri juga menegaskan PIARA, ACT dan PKPU akan bersama-sama memberikan pelayanan dan dukungan semaksimal mungkin bagi pengungsi yang ada di Indonesia dan menekan Pemerintah Indonesia agar memberikan kemudahan dalam pengiriman bantuan, relawan dan lain-lain.

“DPR menyambut baik masukan dan usulan dari kami, dan berjanji akan melakukan koordinasi dengan pihak Kemenlu supaya bantuan yang dikirimkan oleh lembaga kemanusiaan nasional dapat dipermudah akses dalam memberikan bantuan untuk Rohingya,” kata Feri menuturkan hasil pertemuan tersebut.

Hayono Isman, anggota DPR dari Fraksi Demokrat, menyatakan bahwa Pemerintah sudah melakukan beberapa hal terkait pengungsi muslim Rohingya. Diantaranya, pemerintah akan membawa isu Rohingya ini di forum OKI dan ASEAN.

“Pak Hayono Isman juga menyatakan akan membicarakan soal Rohingya ini di internal meeting Komisi I DPR,” pungkas Feri.*