"Tak ada rencana relokasi WTS di Dolly atau lokalisasi lain di Jatim karena itu bukan tugas Kemensos. Apalagi wacana akan dipindah ke Pulau Madura atau daerah lain, sama sekali tak dibahas. Program yang sedang dimatangkan adalah alih profesi dan mengembalikan mereka/PMKS ke kampung halaman untuk memulai hidup baru," ujar Samsudi mengoreksi berita yang ramai sebelumnya.

"Karena itu, pendekatan Kemensos bersama Pemda bersifat terpadu, tak hanya sisi rehabilitasi, tapi juga pemberdayaan sosial. Mereka dilatih keterampilan dan diberi bantuan modal untuk berwirausaha. Dukungan masyarakat dan organisasi tingkat lokal jadi penting agar program ini sukses. Untuk itu, kita akan adakan workshop bersama Pemda dan LSM/Orsos di Surabaya awal Juni nanti," jelas Samsudi.

Penjelasan Kemensos disambut positif oleh Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Ahmad Iskandar, yang beraudiensi ke Jakarta dengan beberapa anggotanya.

"Kami dapat memahami tekad Kemensos untuk membantu Pemda menangani masalah sosial di daerah, karena masalah ini mempengaruhi masyarakat luas. Kami juga sepakat dengan pendekatan terpadu, karena tidak ada rencana relokasi. Kita mau menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru," sahut Ahmad yang berasal dari dapil Madura.

Anggota Komisi E DPRD lainnya, Anisa Syakur, mendukung agar tidak ada relokasi WTS.

"Dulu pernah ada kebijakan relokasi di Pasuruan, tapi yang terjadi malah makin subur. Kita juga harus adil, jangan cuma para WTS yang direhabilitasi, tapi juga para pelanggan/pelaku ditindak tegas," seru Anisa, disambut tepuk tangan hadirin.

Rombongan DPRD Jatim menyatakan salut kepada Kemensos, karena bertindak nyata, tak hanya wacana. Pada bulan Februari lalu Mensos meluncurkan bantuan untuk pemberdayaan 153 penghuni lokalisasi Bangunsari senilai Rp 459 juta. Dalam waktu dekat, lokalisasi Bangunsari akan ditutup Pemda.

Program rehabilitasi dan pemberdayaan terpadu diharapkan dapat menuntaskan masalah prostitusi, yang bersumber dari kemiskinan di perkotaan.#/mc