Home Internasional

Share |

Para Uskup Amerika Tolak “Mandat Kontrasepsi'

Selasa, 21 Februari 2012

Hidayatullah.com--Uskup-uskup di Amerika menolak “mandat kontrasepsi” meskipun sebagian penganut Katolik setuju terhadap reformasi layanan asuransi kesehatan yang dicanangkan Presiden Barack Obama.

Sekelompok mahasiswa bermain Frisbee, memanfaatkan cerahnya matahari di sela waktu istirahat kuliah. Pemandangan ini bisa dijumpai hampir di semua perguruan tinggi mana saja di Amerika.

Pemandangan itu juga bisa dijumpai di Universitas Katolik AS dan mengalihkan perhatian dari debat hangat yang berlangsung di kampus ini mengenai garis pemisah antara gereja dan pemerintah, khususnya terkait perempuan dan kontrasepsi untuk mencegah kelahiran.

Berdasarkan reformasi asuransi kesehatan Presiden Barack Obama, mahasiswa dan staf perguruan tinggi yang ditanggung oleh program asuransi universitas-universitas Katolik seperti Catholic University of America (CUA) akan mendapat penggantian biaya kontrasepsi. Tapi program yang disebut “contraceptive mandate” (mandat kontrasepsi) itu mendapat tentangan keras dari gereja Katolik Roma serta pendukung-pendukungnya di Amerika.

“Ini bukan isu tentang penggunaan alat kontrasepsi,” kata Regina Conley yang bekerja pada koran kampus.  “Saya rasa ini adalah masalah universitas Katolik yang mempunyai prinsip dan standar tertentu dan orang harus menghormatinya,” ujar Conley dikutip Voice of America (VoA), Senin, (20/02/2012).

Bridget MacDonald menanggapi  “Itu adalah hak perempuan”. Katanya kesehatan banyak perempuan bergantung pada kemudahan memperoleh alat-alat atau obat kontrasepsi.

“Jika mereka tidak mendapat akses pada hal-hal semacam itu maka itu tidak benar”.  Majikan seharusnya tidak boleh menentukan tanpa memperdulikan apapun agama atau kepercayaan kita.

Meskipun universitas ini adalah universitas Katolik, banyak mahasiswanya bukan beragama Katolik.

Seperti diketahui, reformasi layanan kesehatan Presiden Obama mewajibkan majikan di Amerika untuk menyediakan layanan kontrasepsi bagi karyawannya. Gereja dan tempat ibadah lainnya yang keberatan bisa mendapat pengecualian, tapi tidak lembaga-lembaga seperti rumah sakit yang dijalankan kelompok agama, yayasan amal dan universitas yang melayani kepentingan umum dan mempekerjakan karyawan di luar agama itu.

Maria Sophia Aguirre mengajar ilmu ekonomi di Catholic University. Penentang keras kontrasepsi ini mengatakan badan-badan pemerintah tidak berhak mempromosikannya sebagai bantuan bagi kesehatan perempuan.

“Sebagai perempuan menurut saya ini menghina. Saya bukan alat kebijakan dan saya tidak perlu pemerintah mengatakan kepada saya mengenai bagaimana seharusnya saya melakukan aktivitas seks,” katanya.

Aguirre mengatakan siapapun yang ingin mendapatkan tanggungan kontrasepsi bisa mencari universitas lainnya.

Sebagian besar penganut Katolik di Amerika tidak sependapat dengannya. Jajak pendapat CBS/ New York Times awal bulan ini mendapati mayoritas percaya majikan yang terkait keagamaan harus menawarkan asuransi yang menanggung biaya kontrasepsi.

Tapi bulan November lalu, para uskup mereka melancarkan kampanye menentang ketentuan itu dan banyak yang menulis surat protes yang dibacakan pastor  pada misa gereja.

Mendapat tekanan bukan saja dari para uskup tapi juga anggota DPR beragama Protestan dan dari  partai Republik, Presiden Obama menyesuaikan program itu sehingga para majikan yang religius tidak perlu membayar langsung bantuan kontrasepsi. Sebaliknya perusahaan-perusahaan asuransi akan membayar pengganti. Tapi para uskup mengatakan hal itu masih tidak bisa diterima dan menggandakan kampanye mereka menentang apa yang mereka anggap pelanggaran kebebasan beragama.*