Hidayatullah.com http://www.hidayatullah.com Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran Thu, 08 Feb 2018 23:27:27 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.2 Sosiolog: UU PNPS Menjaga Stabilitas Sosial Masyarakat http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2018/02/09/135103/sosiolog-uu-pnps-menjaga-stabilitas-sosial-masyarakat.html Thu, 08 Feb 2018 23:27:27 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=135103

"Dalam rangka mencegah kekosongan hukum yang mengakibatkan hukum rimba di masyarakat, maka UU ini perlu tetap dipertahankan dan tidak perlu diberi penafsiran pada pasal-pasalnya," ujar Prof Musni Umar.

(Yahya G Nasrullah,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>

Hidayatullah.com– Sosiolog Prof Musni Umar menyatakan, UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU P3A) masih diperlukan dalam menjaga stabilitas sosial masyarakat beragama di Indonesia.

Undang-undang itu, terangnya, salah satu bentuk kehadiran negara dalam melindungi agama yang dianut masyarakat Indonesia dari penodaan dan dalam rangka menciptakan stabilitas sosial.

Meskipun menurutnya UU itu memiliki kekurangan karena dilahirkan pada masa demokrasi terpimpin.

Baca: Sosiolog: Mentolerir Ahmadiyah Berarti Membiarkan Kegaduhan

“Tetapi menurut saya dalam rangka mencegah kekosongan hukum yang mengakibatkan hukum rimba di masyarakat, maka UU ini perlu tetap dipertahankan dan tidak perlu diberi penafsiran pada pasal-pasalnya,” ujarnya saat menjadi ahli dalam sidang lanjutan gugatan Pengujian UU Nomor 1/PNPS/1965 nomor perkara 56/PUU-XV/2017 yang diajukan oleh Komunitas Ahmadiyah di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (08/02/2018).

Musni menegaskan, sebelum ada UU baru yang lebih baik, maka undang-undang tersebut harus tetap dipertahankan.

Selain itu, ia mengimbau, agar Komunitas Ahmadiyah kembali kepada ajaran Islam yang benar dan mendorong adanya dialog yang komprehensif terkait Ahmadiyah.

Baca: Wantim MUI Menolak Ahmadiyah karena Mengubah Prinsip Dasar Islam

Sebelumnya, sekelompok anggota Ahmadiyah mengajukan gugatan Pengujian UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU P3A) juncto UU Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang (Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3) ke MK.

Mereka menganggap UU itu merugikan hak konstitusional kelompoknya. Dan berpandangan bahwa pasal-pasal tersebut bisa ditafsirkan sangat luas.

Yang mana, menurut klaim pemohon, pasal tersebut menjadi dasar dari pembuatan Surat Keputusan Bersama terkait dengan keberadaan Jamaah Ahmadiyah (SKB Ahmadiyah) dan SKB tersebut menjadi rujukan bagi pemerintah daerah menetapkan aturan.*

Baca: KH Ma’ruf Amin: Ada UU PNPS Saja Aliran Sesat Menjamur, Apalagi Tidak Ada!

(Yahya G Nasrullah,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>
‘Jangan Jual Saya ke Rwanda’: Ribuan Migran Afrika Protes Deportasi di Israel http://www.hidayatullah.com/berita/internasional/read/2018/02/09/135100/jangan-jual-saya-ke-rwanda-ribuan-migran-afrika-protes-deportasi-di-israel.html Thu, 08 Feb 2018 22:28:57 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=135100 Beberapa pencari suaka yang sudah dikirim ke Rwanda mengklaim saat mereka tiba, dokumen mereka disita dan dipenjara

(Admin Hidcom,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>
Hidayatullah.com–Ribuan pencari suaka Afrika berkumpul di Kedutaan Besar Rwanda di Israel pada hari Rabu untuk memprotes rencana negara tersebut untuk mendeportasi atau memenjara para migran, lapor Al Bawaba, Rabu (07/02/2018).

Pemerintah penjajah Israel memberi para migran waktu 60 hari untuk menerima satu dari dua pilihan: meninggalkan negara tersebut untuk tujuan Afrika yang tidak disebutkan nama negaranya dengan imbalan $ 3.500 dan tiket pesawat atau dipenjara tanpa batas waktu.

Diyakini tujuannya adalah negara di Afrika timur, Rwanda, Jerusalem Post melaporkan.

Di depan Kedutaan Besar Rwanda, para pemrotes mendesak Rwanda dan presidennya, Paul Kagame, untuk tidak bekerja sama. Pengunjuk rasa memegang papan-papan berbunyi “Kagame, kami tidak untuk dijual,” dan meneriakkan “Kami adalah pengungsi – kami bukan penjahat” dan “Rwanda tak tahu malu.”

Baca: Pengungsi Afrika Ditolak di Israel

Para pemrotes juga mengecam negara Afrika tersebut karena menerima uang sebagai imbalan pengusiran mereka, sesuatu yang dibantah oleh duta besar Rwanda, Olivier Nduhungirehe.

“Jangan jual saya ke Rwanda,” seorang pria berusia 23 tahun memohon. “Tolong hargai kami dengan tidak menyebut kami sebagai penjahat. Kami adalah pengungsi yang datang ke Israel untuk mendapatkan perlindungan.”

Baca: PBB kepada Israel: Hentikan Rencana untuk Relokasi Migran Afrika

Pada hari Ahad, pihak berwenang Israel mulai mengeluarkan pemberitahuan deportasi kepada pencari suaka dari Eritrea dan Sudan, pada awalnya kepada mereka yang tanpa anak yang ingin memperbarui visa tinggal. Pemerintah Israel berencana untuk mulai melakukan penangkapan dalam waktu sekitar dua bulan.

Menteri Dalam Negeri Israel Arye Dery menulis di Twitter, “Berbeda dengan berita palsu, tidak ada bahaya bagi penyusup tenaga kerja yang kita usir ke negara ketiga.”

Beberapa pencari suaka yang sudah dikirim ke Rwanda mengklaim saat mereka tiba, dokumen mereka disita dan dipenjara.*/Abd Mustofa

(Admin Hidcom,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>
Pekerja Migran Indonesia Asal Cirebon Ditemukan Setelah ‘Hilang’ 10 Tahun http://www.hidayatullah.com/berita/internasional/read/2018/02/08/135097/pekerja-migran-indonesia-asal-cirebon-ditemukan-setelah-hilang-10-tahun.html Thu, 08 Feb 2018 16:33:24 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=135097

Maraknya pengaduan pekerja migran Indonesia kehilangan kontak dengan keluarga, karena mengaku betah tinggal bersama mereka

(Admin Hidcom,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>

Hidayatullah.com–Setelah lebih dari sepuluh tahun menghilang dan tidak ada komunikasi dengan keluarga, Suneni Murti Warsudi, seorang pekerja migran Indonesia (PMI), akhirnya dipulangkan dari Jeddah, Arab Saudi, Selasa, 6 Januari 2018.

Perempuan kelahiran Cirebon, Jawa Barat, ini berangkat ke Arab Saudi pada tahun 2006 dan bekerja sebagai asisten rumah tangga pada sebuah keluarga di kota Jizan yang berjarak sekitar 680 kilometer dari Jeddah. Saat berangkat, usianya masih 18 tahun dan di paspor usianya dibuat lebih tua dari yang sebenarnya.

Dia sempat berkirim kabar kepada keluarga di Tanah Air namun setelah itu hilang kontak. Dari pengakuan Suneni, nomor yang sebelumnya bisa dihubungi sudah tidak aktif lagi. Sejak itu, tidak ada komunikasi lagi antara dia dan keluarganya yang beralamat di Desa Sarabau, Kecamatan Plered Cirebon.

Suneni berhasil ditemukan saat dia ditemani sang pengguna jasa mengajukan penggantian paspor yang habis masa berlakunya sejak tahun 2009. Berarti sejak kedatangannya ke Arab Saudi, perempuan yang mengaku hanya tamatan sekolah dasar ini tidak pernah melakukan penggantian paspor.

Baca: TKW di Arab Saudi Dapat Warisan Milayaran dari Majikan

Saat diwawancari petugas imigrasi mengapa ia tidak melakukan penggantian paspor dalam jangka waktu yang begitu lama, Suneni menjawab terbata-bata pertanyaan petugas, sehingga membuat petugas curiga. Akhirnya mengantar Suneni ke bagian Teknis Tenaga Kerja untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Petugas bagian tenaga kerja mengecek di database pengaduan dan ternyata Suneni termasuk daftar WNI/PMI yang dicari keluarganya sejak tahun 2011 melalui surat dari Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), Al-Hijaz Indojaya, yang memberangkatkannya ke Arab Saudi.

Sisa upah

Pengguna jasa Suneni diminta menghadap ke staf Teknis Tenaga Kerja KJRI Jeddah, Mochamad Yusuf, dan diajak berbicara. Dari hasil penelusuran, diperoleh fakta bahwa selain pengguna jasa tidak menawarkan pembantunya itu untuk pulang atau cuti ke kampung halamannya, Suneni sendiri mengaku memang tidak ingin pulang karena masih betah dan masih ingin bekerja. “Saya masih butuh kerja,” ucapnya.

Sebagaimana rilis KJRI kepada hidayatullah.com, melalui pendekatan dan penyelesaian secara kekeluargaan, pengguna jasa menyerahkan sisa upah Suneni senilai 50.700 riyal (Rp177.450.000) yang masih ada di majikan karena tidak diminta. “Saya gak minta (ke majikan), nanti dia kasih kalau (saya) mau kirim,” tuturnya.

Suneni lebih lanjut menuturkan, mulai pertama bekerja hingga ia berhenti bekerja dari sponsornya itu, ia menerima upah bulanan sebesar 600 riyal (Rp2.100.000).

Bekerja pada keluarga dengan tujuh anak, Suneni sehari-hari mencuci, menyetrika pakaian dan membersihkan rumah. “Majikan baik. Kalau ada madrasah (sekolah) saya bekerja mulai jam enam, tidur kadang lima jam. Kerja lagi sampai pukul 10 malam,” sambungnya.

Baca: Mantan TKI Arab Saudi Raih Doktor Hukum dari Unpad

Mochamad Yusuf, mengatakan maraknya pengaduan pekerja migran Indonesia kehilangan kontak dengan keluarga, bukan karena ditahan para pengguna jasa, tapi karena mengaku betah tinggal bersama mereka.

“Saking lamanya TKI kita berada di rumah pengguna (jasa) atau majikan, pihak majikan akan berupaya untuk membuat dia itu betah. Menganggap dia itu sebagai keluarga, walaupun gajinya tidak dibayarkan. Pada saat TKI itu sudah tercuci otaknya, bahkan dia merasa mejadi keluarganya, TKI itu tidak akan meminta haknya,” ujarnya.

Pergantian paspor

Masih dari Antara, menanggapi fenomena ini, Konsul Jenderal (Konjen) RI Jeddah, Mohamad Hery Saripudin, mengimbau seluruh PMI di Arab Saudi agar mengingatkan para pengguna jasa mereka supaya melakukan penggantian paspor sebelum masa berlakunya habis.

“Memperbaharui dokumen paspor menjadi salah satu jalan bagi kami untuk mengetahui keberadaan pekerja migran Indonesia dan membantu permasalahannya, sehingga KJRI lebih mudah memberikan perlindungan,” ujar Konjen.

Namun, Konjen menyesalkan maraknya pekerja migran Indonesia yang menolak pulang karena alasan betah bersama pengguna jasa walaupun telah puluhan tahun berpisah dengan keluarga.

“Niat mulia pemerintah untuk memberikan perlindungan terkadang tidak sejalan dengan keinginan sebagian PMI. Tidak mau pulang ke keluarga meskipun telah lama dicari-cari,” kata Konjen.*

(Admin Hidcom,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>
Din: Jika Tak Dinafasi Etika Agama, Politik akan Liar http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2018/02/08/135089/din-jika-tak-dinafasi-etika-agama-politik-akan-liar.html Thu, 08 Feb 2018 12:30:57 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=135089

Din juga menegaskan agar berhati-hati menggunakan istilah 'politisasi agama'. Istilah tersebut tidak bisa dikaitkan secara menyeluruh.

(Admin Hidcom,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>

Hidayatullah.com– Tokoh Muhammadiyah Prof Din Syamsuddin menyatakan, ia setuju jangan mengaitkan agama dengan politik secara tidak benar, karena hal tersebut merupakan politisasi agama.

“Tapi, tidak semua pengaitan agama dengan politik bersifat politisasi, boleh jadi kontekstualisasi atau bersifat subtansialisasi yaitu menyumbang substansi etika agama untuk politik,” tuturnya kepada wartawan termasuk hidayatullah.com usai pembukaan Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (08/02/2018).

Baca: Begini Politisasi Agama Menurut Ketua Majelis Tabligh Muhammadiyah

Lebih lanjut, Ketua Dewan Pertimbangan MUI ini menegaskan, politik tidak bisa jauh dari agama.

“Kalau tidak dinafasi dengan etika agama, politik akan liar,” tandasnya.

Hal tersebut dikarenakan Pancasila memberi tempat yang terhormat bagi agama. Maka, jelasnya, tidak masalah agama dikaitkan dengan politik yaitu harus pada tingkat substansi, etika, dan moralitas.

Baca: KH Afifuddin Muhajir: Berpolitik dengan Bimbingan Agama itu Bagus

Din juga menegaskan agar berhati-hati menggunakan istilah ‘politisasi agama’. Istilah tersebut tidak bisa dikaitkan secara menyeluruh.

“Politisasi agama itu kalau penggunaan agama pada politik yang salah, tapi tidak semua pengaitan agama dengan politik bersifat politisasi,” tegasnya.* Zulkarnain

(Admin Hidcom,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>
Gambia Kembali Bergabung dengan Persemakmuran Bangsa-Bangsa http://www.hidayatullah.com/berita/internasional/read/2018/02/08/135082/gambia-kembali-bergabung-dengan-persemakmuran-bangsa-bangsa.html Thu, 08 Feb 2018 12:21:08 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=135082

Hidayatullah.com—Gambia kembali bergabung dengan Commonwealth of Nations (Persemakmuran Bangsa-Bangsa), setelah hampir lima tahun menarik diri dari organisasi itu saat pemerintahan […]

(Ama Farah,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>

Hidayatullah.com—Gambia kembali bergabung dengan Commonwealth of Nations (Persemakmuran Bangsa-Bangsa), setelah hampir lima tahun menarik diri dari organisasi itu saat pemerintahan Presiden Yahya Jammeh.

Peristiwa ini akan ditandai di markas Commonwealth di London hari Kamis (8/2/2018), lapor BBC.

Yahya Jammeh, yang sekarang hidup di pengasingan di luar negeri, membatalkan keanggotaan negaranya di Commonwealth pada tahun 2013, setelah pemerintahannya dituding otoriter dan tidak memperhatikan hak asasi manusia. Jammeh menyebut Commonwealth sebagai “institusi neo-kolonialisme”.

Presiden Adama Barrow langsung mengajukan permohonan kembali masuk Commonwealth setelah dilantik menggantikan Jammeh pada Januari 2017. Dia berusaha memperbaiki hubungan Gambia dengan negara-negara Barat, dan berusaha mendapatkan sebanyak mungkin dana dari mereka guna menanggulangi masalah kemiskinan dan pengangguran.

Gambia menjadi negara keempat yang bergabung kembali menjadi anggota Commonwealth of Nations, organisasi negara bekas jajahan Inggris, menyusul Afrika Selatan, Pakistan dan Fiji.*

(Ama Farah,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>
Wantim MUI: Pungutan Zakat dari Gaji PNS Harus Sesuai Hukum http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2018/02/08/135085/wantim-mui-pungutan-zakat-dari-gaji-pns-harus-sesuai-hukum.html Thu, 08 Feb 2018 12:07:02 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=135085

"Sepengetahuan saya belum ada. Harus disiapkan dulu landasan hukumnya. Setujukah DPR," ujar Din Syamsuddin.

(Admin Hidcom,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>

Hidayatullah.com– Keinginan pemerintah untuk memungut zakat dengan langsung memotong gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) Muslim ditanggapi oleh Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Prof Din Syamsuddin.

Menurut Din, persiapan Kementerian Agama dalam membuat Peraturan Presiden (Perpres) yang akan mengatur pungutan zakat sebesar 2,5 persen dari gaji ASN Muslim harus berdasarkan hukum atau undang-undang tentang hal tersebut.

Baca: Pengumpulan Zakat Tahun 2017 Naik 20 Persen

“Sepengetahuan saya belum ada. Harus disiapkan dulu landasan hukumnya. Setujukah DPR,” ungkapnya kepada wartawan termasuk hidayatullah.com usai pembukaan Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (08/02/2018).

Menurut Din, pemerintah tidak usah mengurus terkait hal tersebut karena sudah dilakukan oleh ormas dan masyarakat.

“Tapi, terhadap PNS Muslim, silakan karena itu milik negara, tapi kalau semuanya (umat, Red) biarlah menjadi urusan dari masyarakat Islam lewat ormas-ormas Islam,” jelasnya.

Baca: Perpres Zakat ASN, Menag: Pemerintah Memfasilitasi, bukan Mewajibkan

Sebelumnya, pemerintah melalui Kemenag berencana menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) soal Zakat ASN.

Menurut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, tidak ada terma “kewajiban” dalam rencana penerbitan regulasi tentang optimalisasi penghimpunan zakat ASN Muslim.

Menurutnya, pemerintah hanya akan memfasilitasi para ASN untuk menunaikan zakat sebagai ajaran agamanya.

“Yang perlu digarisbawahi, tidak ada kata kewajiban. Yang ada, pemerintah memfasilitasi, khususnya ASN Muslim untuk menunaikan kewajibannya berzakat. Zakat adalah kewajiban agama,” terang Menag memberikan keterangan pers di kantor Kementerian Agama, Jakarta, Rabu (07/02/2018).* Zulkarnain

(Admin Hidcom,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>
Pengadilan: Bekas PM Bangladesh Khaleda Zia Terbukti Korupsi http://www.hidayatullah.com/berita/internasional/read/2018/02/08/135033/pengadilan-bekas-pm-bangladesh-khaleda-zia-terbukti-korupsi.html Thu, 08 Feb 2018 11:42:37 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=135033

Hidayatullah.com—Tokoh oposisi Bangladesh Khaleda Zia telah dijatuhi hukuman penjara lima tahun karena korupsi. Vonis itu dibacakan di pengadilan Dhaka, setelah […]

(Ama Farah,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>

Hidayatullah.com—Tokoh oposisi Bangladesh Khaleda Zia telah dijatuhi hukuman penjara lima tahun karena korupsi.

Vonis itu dibacakan di pengadilan Dhaka, setelah polisi menggunakan gas air mata untuk membubarkan ribuan massa pendukungnya, lapor BBC Kamis (8/2/2018).

Zia, 72, membantah tuduhan yang menyatakan dirinya menyalahkangunakan dana bantuan internasional yang seyogyanya untuk kepentingan anak-anak.

Dengan adanya hukuman itu berarti Zia dilarang ikut ambil bagian dalam pemilu tahun ini. Dia mengatakan dakwaan-dakwaan yang dituduhkan kepadanya bermotif politik.

Kasus ini hanyalah satu dari puluhan kasus hukum yang menghadang Zia, yang merupakan pesaing berat PM Sheikh Hasina selama puluhan tahun.

Putra Zia yang bernama Tarique Rahman juga dijatuhi hukuman penjara 10 tahun.

Dilahirkan di Dinajpur, Bengal, wilayah British India pada tahun 1945, Khaleda Zia pernah menjadi ibu negara ketika suaminya menjabat presiden Bangladesh dari tahun 1977 sampai 1981, saat suaminya Ziaur Rahman dibunuh. Zia pernah menjabat perdana menteri dua kali, pertama dari tahun 1991 sampai 1996 dan kedua dari tahun 2001 sampai 2006. Politisi wanita yang aktif di Partai Nasionalis Bangladesh ini memiliki dua putra, yaitu Tarique Rahman dan Arafat Rahman.*

(Ama Farah,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>
Alumni Program Kaderisasi Ulama Kaltim Bentuk IKA-PKU http://www.hidayatullah.com/berita/berita-dari-anda/read/2018/02/08/135078/alumni-program-kaderisasi-ulama-kaltim-bentuk-ika-pku.html Thu, 08 Feb 2018 11:27:00 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=135078

Organisasi yang berada di bawah naungan MUI Provinsi Kaltim ini akan membantu tugas dalam dakwah dan melayani masyarakat

(Admin Hidcom,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>

Hidayatullah.com– Bertempat di  Pendopo Lamin Etam Kantor Gubernur Kaltim Jl. Gajah Mada No. 1 Samarinda, hari Senin (05/02/2018) pagi secara resmi diresmikan pembentukan Ikatan Keluarga Alumni Program Kaderisasi Ulama (IKA-PKU) Kalimantan Timur (Kaltim).

Acara pelantikan yang diresmikan oleh Sekertaris MUI Kaltim  Drs. H. Syahruddin Tarmidzi ini menandai kembalinya 40 orang mahasiswa-mahasiwi Program Kaderisasi Ulama (PKU) UNIDA Gontor angkatan II utusan MUI kalimantan timur,  melengkapi angkatan sebelumnya menjadi 80 orang kader PKU di Benua Etam ini.

“Gubernur sangat menyambut baik atas terbentuknya organisasi IKA-PKU Kaltim ini,” ujar Ir. H. Sabani, Pelaksana Harian Kesra Pemprov Kaltim mewakili sambutan Gubernur Kaltim  Awang Faroek Ishak.

Organisasi yang berada di bawah naungan MUI Provinsi Kaltim ini akan membantu tugas MUI dalam dakwah dan pelayanan terhadap masyarakat, khusunya kawula muda Kalimantan Timur.

“Organisasi ini bertujuan untuk mengatasi problem-problem keummatan di Kalimantan Timur dengan basis ilmu pengetahuan serta menggunakan sudut pandang atau worldview Islam,” tambah Ketua Umum IKA-PKU Kaltim, Mohammad Hanief Sirajulhuda, S.H.

Kegiatan awal yang menunggu IKA-PKU Kaltim dalam waktu dekat ialah penerimaan bakal peserta PKU Gontor angkatan III utusan MUI Provinsi Kaltim, yang akan memberikan kesempatan bagi para pemuda/pemudi dari kalangan mahasiswa seluruh universitas dan perguruan tinggi di kalimantan timur untuk menjadi calon penerus ulama.*/ Mahmud, Alumni PKU Gontor asal Kaltim

(Admin Hidcom,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>
Din: Kesenjangan Sosial, Ekonomi, dan Politik Biasanya Sebabkan Konflik http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2018/02/08/135073/din-kesenjangan-sosial-ekonomi-dan-politik-biasanya-sebabkan-konflik.html Thu, 08 Feb 2018 10:47:54 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=135073

"Agama kemudian dijadikan sebagai faktor pembenaran terhadap faktor-faktor non-agama tersebut," jelas UKP-DKAAP.

(Admin Hidcom,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>

Hidayatullah.com– Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antar Agama dan Peradaban (UKP-DKAAP), Prof Din Syamsuddin, menyatakan, kerukunan agama di Indonesia relatif baik berdasarkan pengakuan dari dalam maupun luar negeri.

Din menyatakan, tingkat kerukunan disebabkan karena dua hal. Pertama, sejatinya agama di Indonesia mengajarkan dan menekankan prinsip kerukunan. Kedua, adanya keberagaman.

“Agama-agama yang di Indonesia, semuanya mengajarkan kebaikan, kerukunan, dan perdamaian atau dalam bahasa lain mengambil posisi jalan tengah,” tandasnya dalam sambutannya pada Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (08/02/2018).

Baca: Musyawarah Besar 450 Pemuka Agama Digelar

Din menambahkan, umat beragama harus bersyukur karena bangsa ini sejak awal sebelum kemerdekaan sudah memiliki kesepakatan seperti Sumpah Pemuda, dengan tuntunan Pancasila dan UUD 1945, serta ciri kebangsaan Bhinneka Tunggal Ika.

Oleh karena itu, tambahnya, di balik keyakinan tentang kemajemukan, ada karunia Tuhan, untuk bangsa ini siap hidup berdampingan secara damai dengan umat atau kelompok lain.

Din mengimbau seluruh kelompok masyarakat beragama agar tidak boleh menutup mata akan adanya ketegangan dan potensi konflik. Konflik antar umat beragama biasanya tidak disebabkan oleh faktor agama, menurutnya, tapi oleh faktor-faktor non-agama, seperti kesenjangan sosial, ekonomi, dan politik.

“Agama kemudian dijadikan sebagai faktor pembenaran terhadap faktor-faktor non-agama tersebut,” jelasnya.

Baca: 72 Tahun RI, MUI Desak Pemerintah Lebih Serius Atasi Kesenjangan Sosial dan Hukum

Dari itu, Din yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia mengajak masyarakat agar mencegah potensi konflik dengan mengedepankan dialog.

“Dialog perlu bersifat dialogis, yaitu dialog yang bertumpu atas dasar ketulusan, keterbukaan, keterusterangan untuk penyelesaian masalah,” jelasnya.* Zulkarnain

(Admin Hidcom,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>
Pakar Hukum: LGBT Bertentangan dengan UU Perkawinan http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2018/02/08/135070/pakar-hukum-lgbt-bertentangan-dengan-uu-perkawinan.html Thu, 08 Feb 2018 10:24:59 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=135070

Mudzakir menyampaikan, kalau tidak ada UU Perkawinan mungkin akan sulit berbicara pengaturan zina dan LGBT.

(Yahya G Nasrullah,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>

Hidayatullah.com– Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Prof. Mudzakir mengungkapkan, perilaku seks menyimpang LGBT bertentangan dengan norma hukum perkawinan di Indonesia, sebagaimana termuat dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terutama dalam Pasal 1 dan Pasal 2.

“Jika tidak ada pasal itu barangkali norma delik kesusilaan seksual (zina dan LGBT) mungkin tidak bisa didelik, karena tidak ada cantolan hukumnya,” ujarnya dalam seminar bertema ‘Zina dan LGBT dalam Tinjauan Konstitusi’ di Gedung Nusantara V MPR RI, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

Baca: Instrumen Hukum Pidana Dinilai Bisa untuk Membina LGBT

Karenanya, terang Mudzakir, hubungan seksual yang dianjurkan pada norma hukum itu adalah berdasarkan UU Perkawinan.

Yakni hubungan yang terikat status perkawinan, dan juga dilakukan oleh laki-laki dan perempuan.

Ia menyampaikan, kalau tidak ada UU Perkawinan mungkin akan sulit berbicara pengaturan zina dan LGBT.

“Atas dasar itulah maka kita berbicara tentang pemuatan larangan zina dan LGBT,” imbuhnya.

Baca: Jika LGBT Tak Diatur KUHP, Umat Perlu ke Jakarta Lagi Seperti Aksi 212

Mudzakir menambahkan, dalam pembentukan sistem hukum nasional terdiri dari cita hukum, nilai hukum, asas hukum norma hukum, dan teks hukum.

“Misalnya UU Perkawinan, bisa dilihat tujuannya apa, turun menjadi nilai hukumnya apa, turun menjadi terikat asas hukumnya, turun menjadi norma hukumnya, dan turun menjadi teks hukumnya,” paparnya.

“Jadi RUU KUHP yang kita bahas saat ini harus dalam konteks itu. Kalau tidak nanti nilai hukumnya akan cabang ke yang lain, dari Barat, intrumen internasional, dan sebagainya,” tambah Mudzakir.*

Baca: Mantan Ketua MK: Pengaturan Pidana LGBT Sesuai Amanat Konstitusi

(Yahya G Nasrullah,Hidayatullah.com - Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran )

]]>