frontpage hit counter

Penjajah Israel Sahkan 240 Rumah Ilegal Baru bagi Pemukim Yahudi di Yerusalem Timur

Awal bulan ini, menteri Israel telah akan mensahkan RUU yang menjadikan satu permukiman haram warga Israel utama yang saat ini berada di Tepi Barat

Penjajah Israel Sahkan 240 Rumah Ilegal Baru bagi Pemukim Yahudi di Yerusalem Timur

Terkait

Hidayatullah.com—Penjajah Israel hari Rabu mensahkan pembangunan 240 rumah illegal baru di lingkungan pemukiman di kawasan Yerusalem timur, kata Wakil Wali Kota Meir Turgemann kepada AFP sebagaimana dikutip Al Arabiya, Kamis (09/11/2017).

Komite perencanaan kota mensahkan 90 unit di Gilo dan 150 unit lainnya di Ramat Shlomo, kata Turgemann, sebagai perkembangan terbaru dalam rangkaian gerakan untuk meningkatkan jumlah orang Yahudi di kawasan warga Palestina di kota itu yang dicaplok Israel dan yang diperebutkan.

Turgemann mencatat komite itu juga mensahkan 44 unit untuk warga Palestina di lingkungan mereka di Beit Hanina.

Unit Ramat Shlom merupakan bagian dari rencana yang diumumkan pada tahun 2010 untuk membangun 1.600 rumah pemukim di Ramat Shlomo, sebuah lingkungan warga Yahudi ultra-Ortodoks di Yerusalem timur.

Baca: Penjajah Israel Setujui Pemukiman Haram di Hebron yang Dilindungi UNESCO

Pengumuman pada tahun 2010 itu diumumkan seusai kunjungan wakil presiden AS Joe Biden ke Israel, yang memancing protes keras dari pihak oposisi di AS dan memperburuk hubungan dengan Washington selama beberapa bulan.

Pensahan pada hari Rabu itu dilakukan beberapa minggu setelah komite yang sama memberikan suara setuju pada ekspansi untuk menciptakan permukiman Israel yang paling besar di dalam lingkungan warga Palestina di kota itu.

Memperluas batas kota

Awal bulan ini, para menteri Israel telah siap sedia untuk mensahkan rancangan undang-undang untuk menjadikan satu permukiman haram warga Israel utama yang saat ini berada di Tepi Barat yang diduduki kedalam Yerusalem dengan memperluas batas kota.

Para penentang keputusan itu berpendapat bahwa itu adalah sebuah langkah menuju aneksasi sepihak atas pemukiman Tepi Barat yang bisa dipastikan akan memicu kemarahan masyarakat internasional.

Tapi oposisi dari pemerintahan Presiden Donald Trump meminta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menghapus rancangan undang-undang itu dari agenda, dan seorang pejabat mengatakan bahwa dibutuhkan adanya “penyesuaian diplomatis”.

Baca: Kemarahan atas Rencana Perumahan Baru Israel di Hebron

Gedung Putih telah mencari cara untuk memulai lagi perundingan damai Israel Palestina yang telah lama tertunda, dan seorang pejabat AS mengatakan  rancangan undang-undang itu akan “mengalihkan perhatian dari hal-hal utama yang fokus pada kemajuan perundingan perdamaian.

LSM Israel Ir Amim, yang menentang pembangunan pemukiman mengatakan bahwa pensahan pembangunan rumah pemukim baru itu menjauhkan kemungkinan solusi dua-negara, solusi yang tak dikehendaki rakyat Palestina yang dijajah.

“Warga Yerusalem berhak untuk hidup di kota yang aman dan berkembang, yang mana hanya akan terjadi ketika ada  perjanjian yang adil yang mengakui kepemilikan Israel dan Palestina atas kota itu,” kata Aviv Tatarsky dari LSM itu kepada AFP.

“Alih-alih mementingkan kesepakatan seperti itu, pemerintah Israel justru melanjutkan aksi sepihak semacam itu yang hanya akan menjauhkan kemungkinan itu,” katanya.*/Abd Mustofa

Rep: Admin Hidcom

Editor: Cholis Akbar

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.hidayatullah.com dan Segera Update aplikasi hidcom untuk Android . Install/Update Aplikasi Hidcom Android Anda Sekarang !

Topik: , , , , , , , ,

Sebarkan tautan berikut :

Baca Juga Berita Menarik Lainnya !