Hidayatullah.com–Israel menginformasikan pada 15 anggota Dewan Keamanan PBB pekan lalu, serta beberapa negara-negara utama Uni Eropa, jika Otoritas Palestina tetap dalam upayanya mendapatkan pengakuan pada bulan September sebagai sebuah negara dengan perbatasan tahun 1967, Israel akan meresponnya dalam bentuk serangkaian langkah-langkah sepihak sendiri.
Pejabat senior di Departemen Luar Negeri, kata pejabat direktur umum kementerian, Rafael Barak, sebagaimana diberitakan Haaretz, Rabu (30/3), telah mengirim kabel diplomatik minggu lalu ke lebih dari 30 kedutaan besar Israel, untuk memberi petunjuk kepada mereka guna mengajukan protes diplomatik pada tingkat tertinggi dalam menanggapi upaya Palestina mendapatkan pengakuan internasional sebagai negara pada sidang Majelis Umum PBB bulan September mendatang.
Korps diplomatik Israel menyampaikan pesan bahwa dukungan pengakuan internasional, terutama oleh sebagian besar anggota Uni Eropa, mendorong Palestina untuk melupakan perundingan dengan Israel, dan bergerak lebih cepat mencari pengakuan di PBB untuk negara Palestina. Diplomat Israel menekankan bahwa langkah tersebut melanggar Kesepakatan Oslo dan tidak akan menyebabkan terjadinya pembentukan negara Palestina, bahkan jika Majelis Umum memberikan pengakuan, sebaliknya bisa menyebabkan kekerasan di antara kedua belah pihak.
Diplomat Eropa telah menyampaikan pada Haaretz bahwa pesan diplomatik tersebut telah disampaikan beberapa hari lalu. Seorang diplomat mengatakan, negaranya tidak memberikan tanggapan serius ketika ditanya langkah sepihak apa yang mungkin akan diambil.
Diplomat lain dari negara Eropa, mengatakan, lampu yang bisa menerangi dari kebuntuan negosiasi saat ini, tak lain tidak dapat dihindarinya pengakuan kenegaraan Palestina pada bulan September.
Sumber-sumber di Kementerian Luar Negeri mengatakan, belum ada keputusan yang diambil pada tahap ini atas respon Israel terhadap pengakuan kenegaraan Palestina oleh PBB, dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu belum mengadakan diskusi serius pada level formal bersama rekan-rekan kabinetnya. Hanya saja telah muncul ide-ide dari kubu sayap kanan di Israel yang menyarankan penerapan hukum Israel di Tepi Barat, atau menganeksasi sejumlah wilayah penting masuk menjadi bagian Israel.
September mendatang ini akan menjadi penting karena beberapa alasan. Pada September tahun lalu, Presiden AS Barack Obama mengatakan kepada Majelis Umum bahwa dia ingin melihat negara Palestina menjadi anggota PBB dalam waktu satu tahun. Selain itu, Israel dan Palestina telah sepakat pada perundingan mereka pada 2 September lalu di Washington bahwa pembicaraan mereka akan berlangsung selama sekitar satu tahun. Ketiga, program Perdana Menteri Palestina Salam Fayyad tentang institusi sebuah negara Palestina di masa depan akan selesai September mendatang.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada hari Minggu di Ramallah bertemu dengan mantan anggota Knesset, Beilin Yossi, dan mengatakan bahwa Otoritas Palestina tidak akan terlibat dalam negosiasi lebih lanjut dengan Israel setelah September.
Yuk bantu dakwah media BCA 1280720000 a.n. Yayasan Baitul Maal Hidayatullah (BMH). Kunjungi https://dakwah.media/
Sumber-sumber dari pejabat senior Palestina menambahkan, bagaimanapun, jika negosiasi berlangsung kembali sebelum September dan membuat kemajuan, Palestina akan diminta menunda upayanya mendapatkan pengakuan negara dari PBB.
Abbas mengatakan pada Beilin bahwa akan ada kemungkinan memulai perundingan dalam tiga bulan dalam upaya mencapai kemajuan sebelum September, tapi Netanyahu harus menangguhkan pembangunan pemukiman di Tepi Barat selama perundingan itu.
Pemimpin Otoritas Palestina itu menambahkan bahwa Palestina tidak akan memperbaharui kekerasan terhadap Israel, tapi mengisyaratkan kemungkinan pengunduran dirinya atau pecahnya Otoritas Palestina. Itu mungkin terjadi pada Oktober 2011.
Saat ini tidak ada kontak antara perwakilan Netanyahu dan penasihat Abbas, dan Netanyahu belum memulai mempersiapkan pembicaraan proses perdamaian.*