frontpage hit counter

RUU Terorisme

Definisi “Terorisme” Dinilai Penting untuk Bedakan dengan Pidana Biasa

“Sangat riskan bila tak ada pembeda antara pidana terorisme dengan pidana biasa."

Definisi “Terorisme” Dinilai Penting untuk Bedakan dengan Pidana Biasa
muh. abdus syakur/hidayatullah.com
[Ilustrasi] Baliho BNPT tolak terorisme (kiri) di pinggir Jl Raya Kalimalang, Jakarta Timur, dijepret pada Senin, 30 April 2018.

Terkait

Hidayatullah.com– Definisi “terorisme” dalam pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) No 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terus diperdebatkan Pansus. Pemerintah sudah mengajukan defenisi dalam dua alternatif. Motif aksi teror juga sempat menjadi polemik dalam rapat Pansus tersebut.

Ketua Pansus RUU Terorisme Muhammad Syafi’i yang akrab disapa Romo, menegaskan, defenisi ini penting untuk membedakan pidana terorisme dengan pidana biasa.

Baca: Ketua Pansus RUU Terorisme Sebut yang Diinginkan Pemerintah “Kebebasan Membantai”

“Definisi terorisme berbeda dengan pidana biasa. Yang membedakan adalah motif dan tujuan. Ada motif ideologi, politik, dan ancaman terhadap keamanan negara,” jelas Romo di sela-sela Rapat Tim Perumus RUU Terorisme kepada pers, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/05/2018).

Menurut Anggota F-Gerindra DPR ini, hampir semua teroris di dunia memiliki motifnya sendiri. Motif inilah yang krusial sebagai pembeda dengan pidana biasa. Dalam rapat Pansus itu, pemerintah menampilkan dua alternatif defenisi terorisme.

Baca: Pansus RUU Terorisme: Definisi “Teroris” Perlu

Satu rumusan pertama menyebut: “Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyel-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional”.

Disampaikan sekali lagi oleh Romo, bagi DPR sangat penting frasa adanya motif politik, ideologi, atau ancaman terhadap negara.

“Sangat riskan bila tak ada pembeda antara pidana terorisme dengan pidana biasa. Ini akan menjadi pertanggungjawaban kita ke depan. Riskan pula bila UU ini nanti digugat,” tutup Romo.* MP

Baca: Pembahasan RUU, Definisi “Teroris” pada UU Terorisme Dinilai Negatif

Rep: Admin Hidcom

Editor: Muhammad Abdus Syakur

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.hidayatullah.com dan Segera Update aplikasi hidcom untuk Android . Install/Update Aplikasi Hidcom Android Anda Sekarang !

Topik: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sebarkan tautan berikut :

Baca Juga Berita Menarik Lainnya !