frontpage hit counter

Munas Alim Ulama dan Konbes NU, RUU KUHP akan Dibahas

Munas dan Konbes adalah dua acara yang berbeda. Konbes lebih membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Muktamar, mengkaji perkembangan program, memutuskan peraturan organisasi, dan menerbitkan rekomendasi.

Munas Alim Ulama dan Konbes NU, RUU KUHP akan Dibahas
andi/hidayatullah.com
Ketua Acara Munas dan Konbes NU 2017, H Robikin Emhas, di kantor PBNU, Jakarta, Senin (20/11/2017).

Terkait

Hidayatullah.com– Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 23-25 November 2017.

Tema Munas dan Konbes kali ini “Memperkokoh Nilai Kebangsaan Melalui Gerakan Deradikalisasi dan Penguatan Ekonomi Warga”.

Ketua Acara, H Robikin Emhas menjelaskan, Munas dan Konbes adalah dua acara yang berbeda. Konbes lebih membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Muktamar, mengkaji perkembangan program, memutuskan peraturan organisasi, dan menerbitkan rekomendasi.

Sedangkan Munas adalah forum permusyawaratan alim ulama untuk membahas isu-isu keagamaan.

Sebagai forum bahtsul masail akbar, Munas membagi pembahasan masalah-masalah keagamaan ke dalam tiga kategori.

Baca: Ini yang akan Dibahas Munas Alim Ulama NU 2017 di NTB

Yang pertama, al-waqi’iyyah (masalah aktual) seperti frekuensi publik, investasi dana haji, izin usaha yang berpotensi mafsadat, melontar jumrah di hari tasyrik sebelum terbitnya fajar, dan status anak dan hak anak lahir di luar perkawinan.

Lalu yang kedua, al-maudhu’iyyah (masalah tematik) seperti fiqih disabilitas, konsep taqrir jama’i (pengambilan keputusan), konsep ilhaqul masail binazhairiha, ujaran kebencian, konsep amil dalam negara modern menurut fiqih, dan konsep distribusi lahan/aset.

Dan yang ketiga, al-qanuniyyah (masalah perundang-undangan) seperti RUU lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren, RUU anti terorisme, tata regulasi penggunaan frekuensi, RUU komunikasi publik, RUU etika berbangsa dan bernegara, regulasi penguasaan lahan, dan RUU KUHP.

“RUU KUHP itu didraf sejak tahun 69. Yang di negara asalnya saja, Romawi dan Belanda, itu sudah berubah berkali-kali. Tapi di Indonesia sampai sekarang belum berubah.

Secara umum KUHP ini amat sangat ketinggalan zaman. Hukum yang hidup dan berlaku di masyarakat itu sudah berada jauh di depan. Tetapi aturan normatifnya masih ada di tahun 1918, ketika hukum undang-undang ini diubah di Romawi dan kemudian dibawa ke Belanda dan dari Belanda diberlakukan di Indonesia,” terang Robikin kepada para wartawan termasuk hidayatullah.com, di Gedung PBNU lantai lima, Jakarta, Senin (20/11/2017).

Baca: Mahfud MD: Perda Bernuansa Syariah Sudah Ada dalam KUHP

Munas dan Konbes NU ini akan dibuka oleh Presiden Jokowi pada Kamis 23 November 2017 di Masjid Raya Hubbul Wathon Islamic Center, Kota Mataram, NTB.* Andi

Rep: Admin Hidcom

Editor: Muhammad Abdus Syakur

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.hidayatullah.com dan Segera Update aplikasi hidcom untuk Android . Install/Update Aplikasi Hidcom Android Anda Sekarang !

Topik: , , , , , , , , ,

Sebarkan tautan berikut :

Baca Juga Berita Menarik Lainnya !