frontpage hit counter

KontraS: Tak Tepat Penolak Perppu Ormas Dianggap Kroni HTI

Dengan dikeluarkannya Perppu Ormas sebagai pengganti Undang-Undang Ormas yang ada, kata Yeti, pemerintah telah melanggar aturan yang ada.

KontraS: Tak Tepat Penolak Perppu Ormas Dianggap Kroni HTI
Yahya g nasrullah/hidayatullah.com
Koordinator KontraS Yeti Andriyani.

Terkait

Hidayatullah.com– Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Yeti Andriyani menegaskan, tidak tepat jika pihak yang menolak Perppu Ormas disebut setuju dengan gerakan kelompok tertentu yang dilarang melalui Perppu tersebut.

Diketahui, pasca terbitnya Perppu itu, ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dicabut Surat Keputusan Badan Hukumnya oleh pemerintah yang sekaligus pembubaran ormas tersebut tanpa mekanisme pengadilan.

“Kami menolak Perppu (Ormas) karena ini ancaman terhadap demokrasi dan penegakan hukum sangat potensial terjadi,” ujarnya kepada hidayatullah.com di Jakarta, belum lama ini.

Salah satu aspek yang sangat tidak disetujuinya, terangnya, dimana Perppu Ormas menegasikan mekanisme pengadilan sebagai mekanisme check and balance (pengawasan dan keseimbangan. Red) dalam mengambil keputusan; apakah sebuah ormas dianggap bertentangan dan melakukan pelanggaran atau tidak.

Baca: Penolak Perppu Ormas Distigma sebagai Kroni HTI, Persis: Itu Naif

“Ketika kita dianggap bermasalah, kan, harus dibuktikan, harus diuji. Nah, Perppu ini menghapus mekanisme yang sebetulnya sangat baik,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, dengan dikeluarkannya Perppu Ormas sebagai pengganti Undang-Undang Ormas yang ada, pemerintah telah melanggar aturan yang ada.

Padahal, menurutnya, yang terpenting dalam penegakan hukum itu dimulai dengan ketaatan negara mengikuti mekanisme hukum yang ada.

“Dalam konteks ini ada ketidakadilan yang dilakukan pemerintah,” ungkapnya.

Baca: LBH Street Lawyer: Perppu Ormas Tak Penuhi 3 Syarat Parameter MK

Yeti menyebut, jika pemerintah seenaknya dalam membuat aturan yang dianggap melanggar, lantas apa bedanya negara dengan mereka yang dianggap melanggar hukum.

“Semua harusnya bisa diselesaikan dengan cara-cara yang sudah diatur dalam konstitusi kita,” pungkasnya.*

Rep: Yahya G Nasrullah

Editor: Muhammad Abdus Syakur

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.hidayatullah.com dan Segera Update aplikasi hidcom untuk Android . Install/Update Aplikasi Hidcom Android Anda Sekarang !

Topik: , , , , , , , , , , , , , ,

Sebarkan tautan berikut :

Baca Juga Berita Menarik Lainnya !